Peneliti: Hasse-Nima Golkar
Eskalasi konflik militer yang melibatkan Iran dan aktor-aktor eksternal merupakan salah satu krisis geopolitik paling signifikan di Timur Tengah kontemporer. Operasi militer berskala besar yang menargetkan infrastruktur strategis memunculkan pertanyaan serius tentang stabilitas institusi politik serta potensi perubahan tatanan regional. Namun, menganalisis masa depan politik Iran semata-mata melalui kerangka persaingan antarnegara hanya memberikan pemahaman yang parsial. Perspektif kritis, khususnya anarko-sindikalisme, menekankan peran struktur negara, organisasi sosial, dan dinamika kelas dalam membentuk hasil politik.
Dimulainya operasi militer gabungan kedua antara pasukan militer Amerika Serikat (Epic Rage) dan Israel (Roaring Lion), serta pengeboman intens, destruktif, dan mematikan yang berlangsung sejak 28 Februari 2026 hingga saat ini, masih belum mampu memaksa pemerintah Islam yang berkuasa di Iran untuk menyerah. Mungkin mereka tidak memperkirakan bahwa rezim tersebut tidak akan begitu cepat dan mudah dipaksa melepaskan kekuasaan tanpa pengerahan ribuan pasukan infanteri ke medan perang, bahkan setelah menyingkirkan Ali Khamenei dan banyak tokoh penting lainnya di dalam pemerintahan.
Apa yang dapat diamati dari situasi di jalan-jalan kota Iran adalah semacam darurat militer tersembunyi yang diberlakukan oleh Garda Revolusi Islam (IRGC) dan sayap pendukungnya "Basij", guna mencegah kemungkinan munculnya protes atau pemberontakan di jalanan. Oleh karena itu, dalam kondisi saat ini:
a) Apakah skenario seperti kudeta klasik dengan kerja sama antara militer dan sebagian politisi oportunis di dalam maupun luar negeri dapat dibayangkan?
b) Apakah kemungkinan terjadinya perang saudara skala luas dalam jangka pendek cukup besar?
c) Apakah pemberontakan bersenjata rakyat untuk menggulingkan seluruh sistem “Republik Islam” memungkinkan?
1. Probabilitas tiga skenario nyata namun kompleks yang bergantung pada kondisi perang saat ini:
a) Konsentrasi kekuasaan di tangan militer
Di banyak negara yang berada dalam kondisi perang eksternal, kekuatan militer cenderung mengambil kendali politik yang lebih besar. Di Iran, Garda Revolusi tidak hanya memiliki kekuatan militer, tetapi juga struktur ekonomi dan keamanan yang luas, serta jaringan politik di dalam pemerintahan. Akibatnya, negara secara praktis dapat dijalankan sebagai negara militer-polisi tanpa perlu secara resmi menyatakan kudeta, sebuah kondisi yang menyerupai “kudeta lunak dari dalam sistem".
b) Kudeta formal
Skenario ini lebih mungkin terjadi jika struktur kepemimpinan mengalami kekosongan, atau jika terjadi perpecahan serius di antara institusi kekuasaan. Dalam kondisi tersebut, sebagian dari Garda Revolusi dan militer bisa saja mengambil alih kekuasaan dengan dalih “menjaga sistem” (yang menurut pernyataan tegas Ruhullah Khomeini merupakan “kewajiban yang paling utama”) atau “menyelamatkan negara".
Namun pada kenyataannya, di Iran, Garda Revolusi justru merupakan pilar utama dari sistem itu sendiri. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kudeta nyata terhadap pemerintah relatif kecil.
c) Bertahannya status quo
2. Apakah perang saudara mungkin terjadi?
a) Runtuhnya pemerintahan pusat
Selama Garda Revolusi, Basij, dan aparat keamanan masih mampu mempertahankan kontrol atas negara, kemungkinan perang saudara akan tetap kecil.
b) Persenjataan luas di kalangan kekuatan sosial yang ingin menggulingkan kekuasaan
Karena saat ini kelas pekerja dan kelompok-kelompok buruh lainnya di Iran tidak dipersenjatai secara luas, kemungkinan terjadinya perang saudara seperti di Suriah atau Libya menjadi lebih rendah.
c) Munculnya kekuatan bersenjata tandingan
Di beberapa wilayah seperti Kurdistan, Balochistan, atau daerah perbatasan lainnya, terdapat kelompok-kelompok bersenjata. Jika pemerintah pusat melemah, konflik nasional (lokal-regional) serta berbagai bentuk pemberontakan bersenjata rakyat berpotensi muncul, meskipun tidak selalu berupa perang saudara klasik.
3. Skenario paling realistis untuk masa depan Iran dan Timur Tengah
Berdasarkan evaluasi terhadap data yang tersedia hingga saat ini, beberapa kemungkinan yang dapat terjadi adalah:
a) Perang singkat dan kembali ke negosiasi
Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan secara terbuka sejauh ini, tujuan utama aliansi Amerika Serikat–Israel adalah penghancuran total program nuklir dan infrastruktur rudal Iran, bukan secara langsung menggulingkan pemerintahan Islam yang berkuasa atau membangun demokrasi di Iran. Jika posisi ini tidak berubah, perang dapat berlangsung selama beberapa minggu atau bulan, lalu diikuti oleh gencatan senjata atau negosiasi baru. Skenario seperti ini sangat umum dalam sejarah Timur Tengah.
b) Pemerintah Iran melemah, tetapi sistem tetap bertahan
Dalam skenario ini, infrastruktur militer dan ekonomi mengalami kerusakan besar, tetapi sistem politik tetap utuh, mirip dengan Irak pada 1990-an, Serbia pada era Slobodan Milošević, atau Ukraina.
c) Krisis internal dan perubahan politik
Jika krisis ekonomi yang parah, kekalahan militer, dan perpecahan di antara elit penguasa terjadi secara bersamaan, maka kemungkinan perubahan politik di dalam sistem atau peralihan kekuasaan dapat muncul. Proses ini biasanya berawal dari dalam elit, bukan dari jalanan.
d) Masa depan Timur Tengah
Jika perang ini terus berlanjut, beberapa konsekuensi besar kemungkinan akan terjadi:
Meluasnya keterlibatan kekuatan regional seperti Hizbullah di Lebanon, Hashd al-Shaabi di Irak, Ansar Allah (Houthi) di Yaman, dan lainnya.
Guncangan ekonomi global akibat lonjakan tajam harga minyak dan gas, terutama jika Selat Hormuz di Teluk Persia ditutup.
Melemahnya pemerintah Iran akan menggeser keseimbangan kekuatan regional, yang justru dapat memperkuat pemerintah Turki, Arab Saudi, dan Israel.
4. Ringkasan skenario
a) Bertahannya sistem dengan konsentrasi kekuasaan pada aparat keamanan
Dalam banyak perang, skenario yang paling umum adalah bertahannya sistem dengan konsentrasi kekuasaan pada aparat keamanan. Ketika suatu negara berada di bawah serangan eksternal, kekuatan militer dan keamanan biasanya memperoleh kekuasaan yang lebih besar, ruang politik menjadi semakin tertutup, dan pemerintah menggunakan slogan “pertahanan nasional” untuk memobilisasi dukungan.
Dalam situasi seperti ini:
Garda Revolusi dan militer dapat memainkan peran yang jauh lebih dominan dalam pemerintahan.
Struktur politik dapat berubah menjadi pemerintahan militer-polisi yang terpusat.
Reformasi terbatas dan bersifat permukaan mungkin dilakukan untuk meredam ketidakpuasan.
Negara melemah, tetapi tidak runtuh. Contoh historis: negara-negara Balkan, Irak, dan Ukraina.
b) Perubahan politik dari dalam elit kekuasaan
Di banyak negara, perubahan politik tidak selalu terjadi melalui revolusi, melainkan sering kali muncul dari dalam kalangan elit yang berkuasa. Di Iran saat ini terdapat tiga pusat kekuasaan utama, yaitu Garda Revolusi, lembaga agama (kaum klerikal atau ulama), serta jaringan ekonomi-politik yang terhubung dengan negara.
Karena itu, jika perang berlangsung berkepanjangan dan krisis semakin dalam, sebagian elit dapat sampai pada kesimpulan bahwa untuk mempertahankan sistem, kepemimpinan atau struktur politik perlu diubah. Perubahan tersebut dapat mengambil berbagai bentuk, seperti pengalihan kekuasaan kepada dewan kepemimpinan, peningkatan peran militer, atau perubahan konstitusi. Contoh historis: perubahan dalam pemerintahan Uni Soviet setelah krisis, serta transfer kekuasaan dalam beberapa rezim militer di Amerika Latin.
c) Kemungkinan runtuhnya sistem yang berkuasa
Jika kekalahan militer + krisis ekonomi yang parah + perpecahan elit terjadi secara bersamaan, maka kemungkinan runtuhnya sistem yang berkuasa menjadi nyata. Dalam kondisi tersebut, otoritas pemerintah pusat akan melemah dan kemungkinan hilangnya kontrol atas sebagian wilayah meningkat.
Dalam situasi seperti ini, kelompok-kelompok bersenjata lokal-regional, partai-partai etnis, serta kekuatan oposisi lainnya dapat menjadi lebih aktif. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa dalam kondisi geografis dan politik Iran saat ini terdapat beberapa karakteristik penting:
Pemerintahan pusat yang relatif masih kuat dengan sekitar empat belas hingga tujuh belas institusi keamanan beserta sayap bersenjatanya (militer, Garda Revolusi, dan Basij).
Represi yang keras dan tanpa kompromi terhadap setiap suara protes, termasuk dari dewan pekerja dan institusi sipil.
Perpecahan ideologis-politik yang kronis di antara kekuatan oposisi.
Ketiadaan organisasi independen dan pengelolaan mandiri yang luas dan stabil.
Serta yang paling penting, tidak adanya persenjataan rakyat secara luas dan terkoordinasi.
Semua faktor ini menunjukkan bahwa runtuhnya sistem yang berkuasa, berbeda dengan narasi yang disebarkan oleh media arus utama maupun pendukung monarki di bawah kepemimpinan Reza Pahlevi (putra Mohammad Reza Shah, mantan diktator), tidak akan berlangsung secara cepat, melainkan melalui proses yang sulit dan bertahap.
d) Perang eksternal yang berujung pada negosiasi
Dalam beberapa kasus, perang eksternal justru berakhir dengan negosiasi besar dan penataan ulang politik. Dalam situasi seperti ini, bisa terbentuk kesepakatan regional atau internasional. Pemerintah Iran mungkin akan memberikan sejumlah konsesi, dan sebagai imbalannya memperoleh jaminan parsial terhadap keamanan rezim atau pengurangan sanksi. Contoh historis: perjanjian yang mengakhiri perang Iran–Irak serta kesepakatan nuklir di masa lalu.
5. Alternatif realistis dari perspektif anarko-sindikalis
Secara umum, tidak ada gerakan fundamental, selain yang disertai oleh revolusi sosialis-libertarian, yang mampu merombak secara menyeluruh fondasi sistem kapitalis yang eksploitatif dan otoriter beserta seluruh agen dan pendukungnya, serta menempatkannya sebagai bagian dari sejarah, sebagaimana sistem-sistem sosial sebelumnya.
Perlu diingat bahwa anarkisme merupakan suatu tradisi pemikiran yang terdiri dari berbagai cabang politik dengan akar yang sama, seperti: Anarkisme Sosial, Anarko-Sindikalisme, Anarkisme Komunal, Anarkisme Individualis, Anarkisme Feminis-Queer, Anarkisme Ekologis, dan lainnya.
Meskipun beragam, sebagian besar kecenderungan ini berbagi prinsip-prinsip dasar berikut:
a) Penolakan terhadap negara-bangsa dan segala bentuk dominasi
Menolak segala bentuk “negara-bangsa” (baik kecil maupun besar), serta melawan semua bentuk otoritas dan dominasi seperti: struktur hierarkis (parlemen, militer, polisi, birokrasi), sistem penjara, penyiksaan, dan eksekusi.
b) Penekanan pada revolusi sosial dan pengelolaan mandiri masyarakat
Menekankan revolusi dan pemerintahan mandiri masyarakat, ekonomi partisipatif-kooperatif, organisasi horizontal dan pengelolaan mandiri, pembentukan komite dan dewan demokratis lokal-regional (federalis-konfederalis), solidaritas, bantuan timbal balik, serta kerja sama sukarela yang bebas.
Dengan mempertimbangkan seluruh poin umum yang telah dibahas sejauh ini, analisis dan kesimpulan khusus dari sudut pandang anarkis dapat dirumuskan sebagai berikut:
Pada dasarnya, perang, kudeta, dan persaingan kekuasaan antarnegara dipandang sebagai hasil dari struktur negara yang terpusat. Artinya, negara-negara saling bersaing untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh. Namun, yang selalu menanggung biaya terbesar dari krisis, perang, dan kehancuran yang ditimbulkan adalah kaum pekerja dan rakyat biasa.
Karena itu, anarkisme pada umumnya menggeser fokus pembahasan dari pertanyaan “negara mana yang akan menang” menjadi pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu "bagaimana manusia dapat mengorganisir dan mengelola kehidupan serta masyarakat mereka tanpa dominasi dan struktur kekuasaan yang otoriter?"
Sebagian besar skenario yang dibahas sebelumnya masih berada dalam kerangka struktur negara yang terpusat, seperti perubahan dalam pemerintahan, negara militer, republik yang direformasi, atau sistem parlementer. Namun, anarkisme berpendapat bahwa bahkan jika pemerintah berubah, selama struktur kekuasaan terpusat tetap dipertahankan, maka bahaya reproduksi otoritarianisme, ketimpangan, dan represi akan terus berlanjut.
c) Alternatif yang diajukan oleh anarkisme
Dalam banyak teori anarkis, alternatif yang ditawarkan berupa organisasi horizontal dan pengelolaan mandiri, antara lain:
Dewan-dewan demokratis lokal-regional serta sistem pemerintahan mandiri berbasis federalisme-konfederalisme.
Serikat buruh sindikalis.
Institusi sosial-sipil yang independen dan bebas.
Jaringan kerja sama sukarela dan solidaritas antar komunitas etnis yang beragam, sebagai pengganti negara terpusat.
Dalam model seperti ini, seluruh keputusan diambil secara partisipatif di tingkat lokal-regional, sementara kekuasaan dalam masyarakat didistribusikan secara terdesentralisasi dan non-hierarkis.
Bahkan, banyak pemikir anarkis mengakui bahwa transisi menuju masyarakat semacam ini umumnya hanya dapat berlangsung melalui proses yang panjang dan bertahap, serta sering kali berkembang berdampingan dengan struktur politik lain. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, dari sudut pandang mereka, hal yang paling penting adalah memperkuat masyarakat sipil, jaringan lokal-regional, dan institusi pengorganisasian diri, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap negara dapat berkurang.
6. Kesimpulan
Jika seluruh pembahasan dirangkum dari perspektif anarkis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) Krisis politik dan perang sering kali merupakan produk dari persaingan antarnegara yang terpusat.
b) Pergantian pemerintahan tidak selalu berarti berakhirnya struktur dominasi dan kekuasaan.
c) Solusi jangka panjang terletak pada perluasan pengelolaan mandiri masyarakat, desentralisasi kekuasaan, bantuan timbal balik, kerja sama sukarela, serta solidaritas berkelanjutan di antara kaum pekerja.
