Penulis: Jamal
Setelah pecahnya perang saudara di Suriah, masyarakat Kurdi di Rojava berada dalam situasi yang menuntut pilihan politik yang sadar, bukan sekadar keterpaksaan. Mereka tidak bergabung dengan pemerintah pusat Suriah, juga tidak dengan oposisi yang bergantung pada kekuatan asing. Sebaliknya, mereka memilih “jalan ketiga”, yaitu jalur yang bertumpu pada pengorganisasian diri masyarakat, pertahanan rakyat, serta sistem dewan dan komune.
Konfederalisme demokratis di wilayah utara dan timur Suriah muncul sebagai jawaban praktis atas runtuhnya negara, kekerasan sektarian, dan logika negara-bangsa yang terpusat. Pengalaman ini, yang berlandaskan partisipasi langsung masyarakat, kesetaraan gender, serta keberagaman etnis dan agama, sejak awal telah menjadi sebuah alternatif nyata. Alternatif ini tidak hanya menantang negara otoriter, tetapi juga keseluruhan tatanan imperialisme yang berbasis pada sistem negara-bangsa.
Dalam konteks seperti ini, kemunculan ISIS tidak bisa semata-mata dipahami sebagai hasil ekstrimisme agama atau kekosongan kekuasaan. Serangan-serangan terorganisir ISIS yang berfokus pada komunitas Yazidi dan wilayah konfederalisme demokratis menunjukkan bahwa kekerasan jihad memiliki fungsi politik yang spesifik. Tujuan utamanya adalah menghancurkan sebuah eksperimen yang mampu menciptakan keamanan dan tatanan sosial tanpa negara, tanpa batas, dan tanpa campur tangan kekuatan luar.
Pasukan pertahanan Rojava, dengan mengandalkan pengorganisasian sosial dan strategi perang asimetris, berhasil melemahkan ISIS secara signifikan dan mendorongnya ke ambang kehancuran. Momen ini dapat dilihat sebagai titik kegagalan tahap pertama strategi imperialisme Amerika, di mana terorisme terbuka tidak lagi mampu menghancurkan konfederalisme tersebut.
Setelah kegagalan itu, Amerika Serikat mengubah strateginya. Alih-alih terus mengandalkan kelompok yang kehilangan legitimasi internasional dan efektivitas, mereka beralih pada reorganisasi jihadisme dalam bentuk yang lebih “resmi” dan terlembagakan. Dari berbagai kelompok jihad yang tercerai-berai atau ditangkap, termasuk tokoh seperti al-Julani, dibentuk kekuatan baru yang awalnya digunakan untuk melawan pemerintahan Bashar al-Assad.
Seiring melemahnya negara pusat, terbentuklah pemerintahan Tahrir al-Sham yang kemudian mengambil alih kekuasaan formal. Pemerintahan ini bukanlah kekuatan anti-jihad, melainkan bentuk yang dilegalkan dari jihadisme sebelumnya. Unsur-unsur ISIS dan Al-Qaeda kini beroperasi dalam kerangka militer dan institusi negara, dengan tujuan yang lebih terarah: menyerang konfederalisme demokratis di wilayah utara dan timur Suriah.
Dalam pengertian ini, Amerika Serikat tidak benar-benar memerangi ISIS atau menghapuskannya. Setelah ISIS mengalami kekalahan, bentuknya justru diubah dari terorisme ilegal menjadi jihadisme yang dilembagakan dalam bentuk negara.
Dukungan Amerika Serikat terhadap Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dalam perang melawan ISIS juga perlu dipahami dalam kerangka ini. Bantuan senjata dan peralatan militer dari Amerika selalu berada di bawah pengawasan ketat dan bersyarat melalui sistem end-use monitoring. Artinya, senjata tersebut hanya bisa digunakan secara efektif selama tetap berada dalam kerangka misi yang ditentukan oleh Amerika.
Ketika konfederalisme demokratis mulai bergerak sebagai proyek politik yang lebih mandiri dan terlibat dalam konflik dengan Tahrir al-Sham, peralatan tersebut pada praktiknya kehilangan efektivitasnya. Tidak berfungsinya senjata-senjata Amerika di tangan pasukan konfederalisme demokratis bukanlah masalah teknis, melainkan keputusan politik. Sebuah keputusan untuk menarik dukungan dan membuka jalan bagi serangan pemerintahan jihad Tahrir al-Sham, dengan dukungan persenjataan dan pasukan bayaran dari negara Turki.
Meskipun sebagian wilayah konfederalisme telah diduduki dan serangan pemerintah sementara Suriah difokuskan pada upaya menghancurkan sepenuhnya pengalaman ini, bukan sekadar membatasinya di Rojava, sistem pengelolaan mandiri demokratis masih tetap bertahan. Keberlanjutan pengalaman ini tidak bergantung pada dukungan negara, melainkan pada kekuatan masyarakat, pengalaman panjang dari perang saudara, dan kemampuan untuk mengorganisasi diri.
Bahkan dalam kondisi di mana pemerintahan Tahrir al-Sham mendapat dukungan logistik dan militer dari Turki dan Amerika Serikat, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) masih memiliki kemungkinan untuk bertahan. Dengan mengandalkan dukungan masyarakat serta akses terhadap persenjataan dari pasar global, mereka dapat melemahkan dan mendorong mundur kekuatan tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa sasaran utama dari tekanan Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya adalah sistem pengelolaan mandiri dan konfederalisme demokratis. Karena itu, pengalaman ini menjadi musuh bersama bagi imperialisme, fasisme regional, dan jihadisme yang dilembagakan oleh negara.
Hidup Perjuangan Pembebasan Rakyat Tertindas!
Hidup Konfederalisme Demokratis!
Kebebasan dan Kemanusiaan akan Menang!
Hancurkan Imperialisme Global!
Diterjemahkan dari:
