Jalan Afrika Menuju Anarkisme?

Penulis: Jim Feast

Pengalaman saya dalam perjalanan baru-baru ini ke Gambia, di pesisir barat-tengah Afrika, mengingatkan saya pada impian lama kaum kiri bahwa negara akan “layu dengan sendirinya” setelah kaum pekerja berhasil menggulingkan kapitalisme.

Di sinilah letak ironi sejarah. Dalam lima belas tahun terakhir, di negara-negara dunia yang belum berkembang secara industri, negara memang mulai melemah, tetapi bukan karena berhasil dilampaui oleh sistem baru, melainkan akibat meluasnya kapitalisme global. Ketika berbicara tentang runtuhnya negara di wilayah pinggiran kapitalisme, hal itu bukan berarti pemerintahan benar-benar lenyap sepenuhnya, melainkan bahwa banyak negara telah kehilangan sebagian besar kekuasaannya dan tidak lagi menjadi lembaga pengendali total seperti yang kita lihat di negara-negara maju di belahan dunia utara.

Setelah perjalanan saya pada bulan Februari ke negara yang secara resmi bernama Republik Gambia, negara terkecil di Afrika, muncul sebuah gagasan yang tampak bertentangan dengan intuisi: bahwa runtuhnya negara (secara relatif) mungkin justru menjadi pertanda munculnya arah masa depan yang lebih anti-otoritarian bagi negara-negara pinggiran.

Sebagai perbandingan, mari melihat sejarah terkini Amerika Selatan dan Afrika Sub-Sahara. Sebagian besar negara di kawasan ini sejak lama terjebak dalam hubungan pertukaran yang tidak setara dengan dunia industri. Mereka menjual bahan mentah dengan harga murah, lalu membeli kembali barang-barang manufaktur dengan harga yang telah dinaikkan jauh lebih tinggi. Pada saat yang sama, mereka terus menanggung beban utang, baik akibat impor tersebut maupun untuk membiayai program-program pemerintah yang sebagian besar korup. 

Satu-satunya jalan yang tampak jelas bagi negara-negara tersebut untuk keluar dari ketergantungan adalah dengan mengalihkan keuntungan dari sektor bahan mentah guna membangun industri berat mereka sendiri, yang dilindungi oleh kebijakan tarif perdagangan. Meskipun strategi ini hanya berhasil di beberapa negara, penerapan kebijakan penyesuaian struktural pada dekade 1980-an yang dipaksakan oleh World Bank dan International Monetary Fund (IMF) demi memenuhi pembayaran utang yang belum terlunasi, pada akhirnya menghentikan penggunaan strategi tersebut. Lembaga-lembaga keuangan Barat sebagai kreditur, dengan imbalan kelanjutan pinjaman, memaksa negara-negara di bawah pengaruh mereka untuk menghentikan program industrialisasi dan kembali memusatkan perhatian pada ekstraksi bahan mentah, sekaligus membongkar hambatan tarif perdagangan agar barang-barang impor dari Barat dapat masuk dengan lebih mudah.

Dampak sosialnya sangat besar. Penutupan pabrik-pabrik menyebabkan PHK massal terhadap para buruh, begitu pula dengan pengurangan pegawai pemerintah. Mereka yang kehilangan mata pencaharian kemudian masuk ke sektor informal perkotaan yang terus membengkak, bersama para petani yang tersingkir akibat penekanan baru pada pertanian kapitalis (yakni pertanian yang padat modal).

Mike Davis dalam "Planet of Slums" berpendapat bahwa negara-negara tersebut, yang terjebak dalam urbanisasi tak terkendali dan kemiskinan yang terus memburuk, hampir tidak memiliki harapan untuk keluar dari keterpurukan. Mereka yang menguasai pusat-pusat kekuasaan dapat dengan mudah mempertahankan kekayaan dan kekuasaan mereka karena sebagian besar masyarakat miskin terlalu sibuk berjuang untuk bertahan hidup dari hari ke hari sehingga tidak mampu membangun perlawanan yang terorganisir. Sebaliknya, para penulis dalam antologi "Another Production Is Possible: Beyond the Capitalist Canon", yang disunting oleh Boaventura de Sousa Santos, melihat adanya contoh-contoh perlawanan dari kaum miskin. Menurut para pemikir tersebut, kaum miskin yang menyadari bahwa tatanan dunia baru tidak menyediakan tempat bagi mereka sering kali memilih untuk meninggalkan struktur ekonomi kapitalis atau mengabaikan batasan-batasan hukum yang diberlakukan oleh sistem itu.

Jalur pertama tercermin dalam pembentukan ekonomi solidaritas yang terdiri atas koperasi-koperasi yang dimiliki dan dikelola oleh para pekerja, yang kini menjadi bagian dari perekonomian di banyak negara Amerika Selatan. Bentuk-bentuk organisasi ini, menurut para kontributor "Another Production Is Possible: Beyond the Capitalist Canon", berusaha untuk “menggantikan otokrasi yang menjadi ciri produksi kapitalis.. dengan demokrasi partisipatif di dalam unit-unit produksi.” Tujuannya adalah memperluas ruang demokrasi dari ranah politik ke ranah ekonomi.

Pengabaian terhadap batasan-batasan hukum dapat dilihat dalam gerakan Movement of Landless Workers di Brazil, yang aktif sejak akhir dekade 1980-an. Gerakan ini terdiri dari “kaum tani lumpen”, yakni para buruh tani terlantar dan tidak memiliki lahan tetap, yang mengambil alih latifundia atau perkebunan besar yang tidak digunakan, lalu menduduki dan menggarapnya hingga pemerintah akhirnya melegalkan pengambilalihan tersebut. Aksi paling dramatis dari gerakan ini terjadi pada April 1996, ketika 15.000 orang menduduki lahan pertanian di Paraná, dan wilayah itu masih mereka kuasai hingga hari ini.

Jika membandingkan Amerika Selatan dan Afrika dalam hal kemungkinan memimpin perlawanan terhadap kapital global, maka dapat dikatakan bahwa kaum miskin di Amerika Selatan lebih mampu menghadapi represi negara karena memiliki organisasi buruh dan tani yang lebih kuat. Namun Afrika, seperti yang akan kita lihat, dalam beberapa hal tampak lebih siap untuk mengubah runtuhnya negara dan kerusakan yang ditimbulkan oleh ekonomi uang menjadi sesuatu yang lebih positif.

Pertama, sering kali tidak disadari bahwa di Afrika Sub-Sahara, kecuali di sebagian kecil negara yang memiliki populasi pemukim kulit putih dalam jumlah besar dan sumber daya berharga (seperti berlian atau tembaga), penetrasi pertanian kapitalis maupun kekuasaan pemerintah ke wilayah pedalaman sebenarnya sangat terbatas. Pada era kolonial, menurut pengamat Afrika, Alex Thomson, “kekuatan-kekuatan imperialis hanya memiliki tujuan yang terbatas. Tidak ada keinginan untuk menginvestasikan sumber daya demi memastikan negara mampu memperluas kekuasaannya hingga ke setiap sudut koloni baru.”

Dan setelah kemerdekaan, kecuali di negara-negara dengan populasi pemukim kulit putih, Goran Hyden dalam "African Politics in Comparative Perspective" menyatakan, “Di tempat lain, masyarakat Afrika tetap hanya sedikit dipengaruhi oleh pasar. Mereka memang semakin sering berdagang di pasar, tetapi dasar kehidupan mereka tetap bertumpu pada rumah tangga dan pertanian keluarga, tempat etos subsisten masih mendominasi.”

Kedua, hubungan yang terbatas seperti itu justru menguntungkan para penjajah, yang dengan sengaja menciptakan kelas pekerja semi-proletar. Alex Thomson menyatakan, “Para pemilik tambang dan pengelola perkebunan bergantung pada kenyataan bahwa para petani [yang datang bekerja sementara] juga tetap memproduksi kebutuhan mereka sendiri di lahan kecil milik keluarga mereka (yang dikelola oleh keluarga selama mereka pergi bekerja). Karena para pekerja memiliki sumber penghidupan tambahan ini, upah dapat ditekan tetap rendah.”

Poin pentingnya adalah sebagai berikut: seberapa pun luas pengaruh kapitalisme global, sebagian besar wilayah Afrika Sub-Sahara belum sepenuhnya dibentuk oleh kekuasaan negara maupun pasar. Selain itu, jika di Amerika Selatan terdapat perjuangan untuk membangun ekonomi alternatif, maka di beberapa wilayah Afrika yang sedang dibahas ini, ekonomi subsisten yang kuat, yang tidak berorientasi pada keuntungan maupun ekspansi modal masih terus bertahan.

Dalam perjalanan kami ke Gambia untuk mengunjungi putri kami, Ana, seorang relawan Peace Corps, kami pergi ke pedalaman menuju sebuah desa Fula di North River. Berbekal pengetahuan Ana yang telah tinggal di desa tersebut selama 18 bulan dan mampu berbicara dalam bahasa Fula, kami dapat melihat secara langsung kehidupan dalam budaya subsisten yang tidak bergantung pada ekonomi uang. Kami melihat bahwa meskipun ada orang-orang yang meninggalkan desa untuk mencari pekerjaan di ibu kota, banyak juga yang memilih tetap tinggal di kampung halaman mereka, hidup dalam kondisi subsisten tetapi tetap memiliki banyak waktu untuk menjalankan kegiatan keagamaan dan budaya, termasuk bersosialisasi sambil minum grinty (teh hijau) dan makan kacang tanah.

Kehidupan di sana sangat sederhana. Masyarakat Fula memelihara sapi serta menanam millet dan kacang tanah. Makanan mereka biasanya hanya berupa millet (untuk sarapan dan makan malam) atau nasi (untuk makan siang), yang disajikan dengan saus bercita rasa “sangat pedas”. Susu segar selalu menemani setiap hidangan. Selain itu, hampir tidak ada variasi makanan lain. Mereka makan menggunakan tangan, tanpa alat makan. Pada waktu senggang, mereka menikmati grinty yang diseduh tiga kali, dibuat dalam teko kecil seukuran teko mainan anak-anak dan diminum menggunakan gelas kecil seperti gelas shot. Air untuk mencuci pakaian dan mandi diambil dari sumur, lalu dibawa pulang menggunakan ember. Rumah-rumah mereka dibuat dari tanah liat merah yang dikeringkan, digali dari lubang di sekitar desa, kemudian dibentuk dan dicetak menggunakan rangka kayu. Perabot rumah tangga pun sangat sederhana, biasanya hanya terdiri dari sebuah tempat tidur.

Dalam masyarakat kapitalis, uang yang diperoleh seseorang memang bisa digunakan untuk membantu teman dan keluarga, tetapi sebagian besar biasanya disimpan atau diinvestasikan demi masa depan pribadi si pencari nafkah. Sebaliknya, dalam ekonomi subsisten, seseorang yang memperoleh kekayaan akan mengembalikannya kepada seluruh komunitas, bukan hanya sebagai bentuk konsumsi mencolok, tetapi juga karena adanya keyakinan bahwa keberuntungan tidak terutama lahir dari usaha pribadi, melainkan dari keterlibatan seseorang dalam suatu kolektivitas. Goran Hyden menekankan hal ini dengan mengutip seorang antropolog yang “menunjukkan bagaimana individu-individu [Afrika] yang baru memperoleh kekayaan menghabiskan banyak uang untuk upacara pribadi seperti pemakaman dan pernikahan guna menunjukkan komitmen mereka terhadap institusi kekerabatan lokal.”

Penekanan pada tradisi pemberian hadiah seperti itu terlihat jelas di desa yang kami kunjungi. Sebagai hadiah untuk tuan rumah kami, kami membawa satu karung beras seberat 50 kilogram. Sehari setelah kami tiba, sebuah ritual khusus diadakan untuk mengucap syukur kepada Allah dan membagi beras tersebut kepada tujuh kompleks keluarga yang membentuk komunitas desa itu. Seorang pemuka Muslim setempat terlebih dahulu memimpin doa bersama, sementara kami semua mengulurkan tangan dengan telapak menghadap ke atas sebagai tanda menerima berkah. Setelah itu, beras dibagi rata ke dalam tujuh panci besar. Setelah pembagian selesai, doa kedua kembali dipanjatkan.

Dalam dunia seperti ini, di mana tradisi memberi dan menerima hadiah memiliki peran yang sangat penting, kerja sama (dalam bertani, menggembala, maupun mengambil keputusan) lebih diutamakan daripada individualisme, sesuatu yang cukup jarang ditemukan dalam masyarakat kapitalis. Hal ini terlihat jelas dalam sikap masyarakat Fula terhadap kepemilikan pribadi. Ketika seorang warga desa ingin meminjam sesuatu, misalnya gunting, ia cukup datang ke rumah pemiliknya, meminta izin, lalu meminjamnya. Bahkan jika pemilik rumah sedang tidak ada, orang tersebut tetap dapat mengambil gunting itu. Semua pihak menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima.

Keterbukaan semacam ini juga berlaku terhadap tanah. Suatu malam kami melihat seorang warga desa membakar ladang sebagai persiapan untuk menanam. Saya kemudian bertanya kepada seorang pria bernama Immagi (orang-orang yang pernah menempuh pendidikan menengah dapat berbicara bahasa Inggris), mengenai siapa pemilik tanah tersebut? Ia menjawab, “Tanah itu menjadi miliknya jika ia menggarapnya.” Lalu ia menambahkan, “Semua tanah bebas digunakan.”

Solidaritas desa terus diperkuat melalui berbagai ritual keramahtamahan, baik dalam pernikahan, kelahiran, maupun saat menerima tamu. Ketika kami tiba pada malam hari, seluruh penghuni kompleks keluarga, mulai dari bayi yang digendong para ibu hingga para tetua yang dihormati, datang ke rumah kami untuk menyambut dan bertanya, “Bagaimana harimu?” Keesokan sorenya, kami mengunjungi setiap kompleks keluarga untuk duduk bersama, menghabiskan waktu, dan makan kacang tanah.

Ngomong-ngomong, inilah ciri paling mencolok dari lingkungan yang tidak bergantung pada uang: meluangkan waktu bersama orang lain. Sebagian besar waktu dalam sehari digunakan untuk bersosialisasi. Yang mereka miliki dalam kelimpahan adalah waktu untuk berbincang, berdiskusi, berdebat, bercanda, bernyanyi, mengenang masa lalu, dan bermimpi bersama. Pada saat cuaca paling panas (dengan suhu rata-rata antara 90 hingga 100 derajat sepanjang tahun), maupun pada malam panjang yang sejuk karena hembusan angin, semua orang berkumpul dan menghabiskan waktu bersama.

Di sisi lain, masyarakat Fula tetap bersifat patriarkal, yang terlihat dari kenyataan bahwa perempuan memikul lebih banyak pekerjaan rumah tangga. Hal ini juga umum ditemukan di seluruh kawasan tersebut. Goran Hyden mengutip sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa perempuan menyumbang hampir tiga perempat tenaga kerja dalam produksi pangan. Namun, setidaknya di desa ini, pekerjaan tersebut tidak sepenuhnya bersifat terasing. Misalnya ketika para perempuan mencuci pakaian atau menumbuk millet, pekerjaan itu dilakukan di ruang terbuka di tengah kompleks keluarga, di bawah pohon dan bersama perempuan-perempuan lain, sambil terus terlibat dalam percakapan yang hidup. Di sana, pekerjaan dan percakapan menyatu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Mari kembali pada pembahasan mengenai budaya kerja masyarakat yang termarginalkan. Mike Davis membayangkan masa depan di mana kaum miskin ekstrem, yang menumpuk di kota-kota megapolitan, bertahan hidup dengan susah payah di pinggiran sistem kapitalis yang perlahan terurai. Namun Boaventura de Sousa Santos dan para penulis lainnya berpendapat bahwa, ketika dihadapkan pada pilihan berupa pemiskinan massal secara menyeluruh, kelompok-kelompok yang tersingkir mulai mencari bentuk-bentuk ekonomi alternatif. Kebangkitan kembali sektor subsisten yang masih bertahan menjadi salah satu alternatif tersebut.

Namun, kita dapat melangkah lebih jauh dengan melihat secara lebih mendalam proses melemahnya negara. Seperti telah disinggung sebelumnya, perubahan ini bukan berarti fungsi-fungsi pemerintahan sepenuhnya dibongkar dan langsung diambil alih oleh lembaga-lembaga demokratis milik kaum miskin. Yang terjadi di Afrika justru merupakan proses devolusi tiga arah yang mencakup: 1) Reorganisasi mendasar struktur negara; 2) Melemahnya kemampuan pemerintah untuk memerintah; dan 3) Hilangnya kedaulatan negara.

1. Sejak kemerdekaan, sebagian besar negara di Afrika Sub-Sahara merupakan negara satu partai yang dipimpin oleh orang-orang kuat yang korup, yang mempertahankan kekuasaan melalui kombinasi paksaan militer dan pembagian keuntungan kepada para pendukung dekat mereka. Dalam kajiannya mengenai sistem politik Afrika, Goran Hyden menjelaskan bahwa, seperti halnya sistem politik lainnya, negara satu partai yang paling stabil lebih bergantung pada jaringan klien pendukung daripada kekerasan semata. Penguasa yang cerdik memahami bahwa bukan hanya kroni terdekatnya (yang mengisi struktur negara), tetapi juga para pemimpin regional dan kesukuan dari berbagai kelompok penting harus dipelihara melalui pendanaan proyek-proyek infrastruktur (yang sekaligus membuka peluang besar untuk korupsi) di wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Dari sini terbentuk semacam demokrasi praktis, meskipun hanya berlaku di antara faksi-faksi elite.

Namun, ketika kebijakan penyesuaian struktural dipaksakan kepada negara-negara tersebut, bentuk pemerintahan semacam ini mulai runtuh karena dana untuk mempertahankan jaringan patronase tidak lagi tersedia. Dalam upaya mempertahankan kekuasaan elite, banyak negara kemudian beralih ke sistem demokrasi multipartai. Dari tahun 1988 hingga 1999, jumlah negara di Afrika Sub-Sahara yang menyelenggarakan pemilu multipartai meningkat dari 9 menjadi 45 negara. Perubahan ini untuk sementara waktu, dan secara sinis, menyelesaikan dua persoalan bagi kekuasaan negara. Pertama, sistem tersebut kembali memperoleh semacam legitimasi, meskipun negara tidak lagi mampu menyediakan patronase ataupun layanan kesejahteraan (lihat penjelasan di bawah) bagi warganya. Kedua, sistem itu diperkuat kembali dengan membagi para klien ke dalam partai-partai yang saling bersaing, sehingga setiap kelompok politik hanya perlu menyalurkan dana yang lebih sedikit karena mereka melayani basis pendukung yang lebih kecil.

2. Bentuk lain dari melemahnya kekuasaan negara adalah ketidakmampuannya menyediakan layanan kesejahteraan minimum bagi masyarakat, seperti pendidikan dan layanan kesehatan, yang dalam program penyesuaian struktural dianggap terlalu mahal sehingga harus dihapus. Meskipun sebagian layanan tersebut kemudian diambil alih oleh organisasi bantuan internasional, sebagian besar layanan yang masih bertahan justru dijalankan oleh kelompok-kelompok dari masyarakat yang sedang mengalami krisis itu sendiri. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan Alex Thomson, “Menurunnya kapasitas negara menuntut masyarakat sipil untuk meningkatkan kemandiriannya.” Kelompok-kelompok perempuan, serikat buruh, asosiasi petani, dan berbagai jaringan akar rumput lain yang sebelumnya ditekan kini mulai mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Untuk menggambarkan hal ini dengan lebih jelas, saya akan kembali merujuk pada desa Fula. Di desa tempat kami tinggal, terdapat sebuah kelompok perempuan yang terdiri dari perempuan dari seluruh “tujuh kompleks keluarga”, yang membentuk organisasi untuk menjual susu fermentasi (“soured” milk, semacam yogurt). Mereka membawanya dengan taksi ke Banjul dan menjualnya di gedung-gedung perkantoran. Idealnya, ketika pemerintah semakin tidak mampu menyediakan layanan bagi masyarakat, kelompok seperti perkumpulan perempuan ini bukan hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai penghubung antara desa dan kota, sehingga dapat tampil sebagai pembangun jaringan sosial yang lebih demokratis.

3. Negara, yang pada masa awal kemerdekaan masih mampu menentukan kebijakan ekonominya sendiri, kini telah kehilangan bagian penting dari kedaulatannya karena harus tunduk pada diktat lembaga-lembaga keuangan internasional. Namun demikian, kemiskinan yang sangat dalam di Afrika Sub-Sahara juga berarti bahwa pengetatan ekonomi yang dipaksakan kepada negara-negara di kawasan ini tidak akan sebesar yang terjadi di Amerika Selatan. Sebagai contoh, pada dekade 1990-an, Brazil dan Argentina mengalami proletarisasi besar-besaran terhadap kelas menengah mereka, sedangkan di banyak negara Afrika bahkan tidak terdapat kelas menengah dalam jumlah besar yang dapat “diperkecil”. Selain itu, banyak negara Afrika (seperti Gambia) juga tidak memiliki infrastruktur maupun sumber daya alam bernilai tinggi yang membuat mereka sangat menarik bagi para pemangsa kapital internasional.

Julius Nyerere, presiden pertama Tanzania setelah kemerdekaan, pernah menyerukan sebuah “Jalan Afrika Menuju Sosialisme”, di mana negaranya akan kembali pada struktur komunal kehidupan desa tanpa harus terlebih dahulu melewati kapitalisme. Harapan itu memang tidak pernah terwujud, tetapi mungkin saja kini sebuah bentuk struktur sosial yang berbeda sedang mulai tampak di cakrawala.

Sejarah umum Eropa Barat biasanya menggambarkan peralihan dari negara feodal menuju negara demokratis, yang pada saat yang sama menjadi lebih representatif sekaligus memperluas jangkauan kekuasaannya ke dalam masyarakat. Sebaliknya, perubahan yang terjadi di Afrika justru bergerak dari kediktatoran menuju demokrasi yang lebih representatif, bersamaan dengan semakin melemahnya kekuasaan negara atas masyarakat.

Jadi, bagaimana jika muncul sebuah “Jalan Afrika Menuju Anarkisme”, di mana ekonomi uang dan negara, yang sedang berada dalam kondisi runtuh atau mundur sebagian, perlahan menyerahkan semakin banyak fungsi sosial kepada komunitas-komunitas desa yang tidak bergantung pada uang maupun negara, dan disusun berdasarkan prinsip mutual aid? Jika tidak, maka yang tersisa hanyalah gambaran suram Mike Davis tentang “Planet of Slums” (planet kumuh) atau bahkan situasi yang lebih buruk: dunia yang menyerupai Somalia atau Iraq secara menyeluruh.

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/jim-feast-the-african-road-to-anarchism

Mengapa Setengah dari Anak-Anak di Dunia Tidur dalam Keadaan Lapar?

Penulis: Aileen O’Carroll

Sulit memahami bagaimana seseorang masih dapat menganggap kapitalisme sebagai sistem yang layak ketika melihat kondisi negara-negara yang kurang berkembang. Setelah jutaan dana berhasil dikumpulkan melalui Live Aid, terasa tidak masuk akal bahwa masih ada begitu banyak orang yang kelaparan. Sebuah laporan terbaru PBB memperkirakan bahwa 30 juta orang menghadapi ancaman kelaparan.

Sementara itu, gunungan daging sapi, mentega, dan anggur milik Komunitas Eropa membusuk di gudang-gudang Eropa, para petani membajak kembali hasil panen mereka ke tanah, dan ladang-ladang gandum di wilayah pertanian Amerika Serikat bahkan dibakar.

Ada semacam mitos modern yang menyatakan bahwa masalah Afrika sepenuhnya merupakan kesalahan mereka sendiri (kelebihan populasi, perang), atau sesuatu yang berada di luar kendali siapa pun (kekeringan, penggurunan). Memang benar bahwa faktor-faktor tersebut ikut berkontribusi terhadap krisis, tetapi banyak negara lain menghadapi persoalan yang sama tanpa mengalami korban jiwa sebesar yang terjadi di Afrika (Sebagai contoh, Tiongkok juga pernah mengalami perang dan kekeringan, bahkan Inggris pun pernah melewati masa perang dan kekeringan).

PBB menyebut beberapa penyebab utama kematian jutaan orang tersebut, yaitu kurangnya sumber daya dari komunitas internasional, perencanaan yang buruk, serta jatuhnya harga komoditas di pasar dunia (terutama kakao dan kopi). Perusahaan-perusahaan yang menjual barang ke Afrika juga memperketat syarat kredit, sementara tingkat utang luar negeri terus meningkat.

KAKAO DAN KOPI

Ketika Afrika pertama kali dijajah, penggunaan lahan dialihkan dari produksi pangan untuk kebutuhan penduduk lokal menjadi produksi “tanaman komersial” seperti kakao, teh, kopi, dan gula. Hasil panen tersebut kemudian diekspor ke negara-negara penjajah dengan harga murah. Dengan cara yang serupa, jagung juga tetap ditanam di Irlandia selama bencana kelaparan tahun 1845.

Hingga hari ini, kopi dan kakao masih menjadi komoditas ekspor utama bagi 15 negara Afrika karena mereka membutuhkan pemasukan tunai untuk membayar utang luar negeri. Harga kakao jatuh ke titik terendah dalam 15 tahun terakhir, sementara harga kopi juga berada pada tingkat yang sama rendahnya.

UTANG

Pada awal 1970-an, banyak pemerintahan Afrika meminjam dana dalam jumlah besar. Sekitar 40 persen utang tersebut berasal langsung dari pemerintah negara lain. Dalam hampir semua kasus, pinjaman itu diberikan dengan syarat bahwa dana tersebut harus digunakan untuk membeli senjata dari negara pemberi pinjaman atau memberikan subsidi kepada perusahaan multinasional yang berbasis di negara tersebut. Dengan cara ini, negara-negara Dunia Ketiga dipaksa membayar dua kali lipat.

Sebanyak 25 persen utang lainnya berasal dari IMF dan Bank Dunia. Saat ini, total utang Afrika diperkirakan mencapai 270 miliar dolar AS. Pembayaran utang menghabiskan sekitar 30 persen pendapatan ekspor mereka.

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Jelas terlihat bahwa pemerintah Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara Eropa sebenarnya tidak sungguh-sungguh ingin mengatasi krisis ini, padahal merekalah yang mendominasi PBB. Program bantuan terakhir yang dijalankan oleh PBB pada tahun 1986, menurut laporan mereka sendiri, hanya menghasilkan sedikit keberhasilan. Program tersebut sebelumnya dijanjikan akan memulihkan ekonomi Afrika. Namun kenyataannya, seperti yang diakui dalam laporan mereka sendiri: “Pada akhir 1990, menjadi jelas bahwa krisis Afrika justru semakin dalam.. rata-rata masyarakat Afrika terus menjadi lebih miskin dan mengalami penurunan berkelanjutan dalam standar hidup yang sejak awal sudah sangat rendah.”

Lima tahun kemudian, mereka bahkan menyatakan bahwa sekalipun program terbaru dijalankan sepenuhnya (yang mereka sebut sebagai program ambisius), pendapatan rata-rata per kapita di Afrika Sub-Sahara baru akan mencapai 700 dolar AS per tahun dalam waktu 25 tahun. Dengan demikian, alih-alih menjadi solusi, pemerintahan yang membentuk PBB justru dianggap sebagai bagian dari masalah itu sendiri.

MASA DEPAN

Karena itu, situasi ini tampaknya tidak akan berubah secara mendasar. Namun pertanyaannya, mengapa pemerintah Barat harus menginginkan perubahan? Afrika menyediakan pasar bagi barang-barang surplus yang diproduksi negara-negara Barat, sekaligus menjadi sumber tenaga kerja murah dan bahan mentah.

Live Aid menunjukkan bahwa kelas pekerja di Barat sebenarnya tidak rela membiarkan Afrika kelaparan (sebagaimana dituduhkan sebagian kelompok hijau). Namun acara itu juga memperlihatkan bahwa selama alat-alat produksi dan seluruh keuntungan tetap berada di tangan para pemilik modal, upaya individu untuk menyelesaikan masalah hanya akan memberikan dampak kecil terhadap keseluruhan persoalan.

Pembangunan besar-besaran yang benar-benar dibutuhkan Afrika hanya dapat terwujud apabila sumber daya dunia didistribusikan berdasarkan kebutuhan manusia, bukan berdasarkan keuntungan.

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/aileen-o-carroll-why-half-the-world-s-children-go-to-bed-hungry

Afrika, Neoliberalisme, dan Anarkisme

Penulis: Chekov Feeney

Meskipun reformasi neoliberal juga berdampak pada kaum pekerja di negara-negara Barat, pengaruh paling besar justru dirasakan di Afrika. Kebijakan neoliberal bertujuan mengurangi campur tangan negara dalam perekonomian nasional dan memberikan ruang yang lebih luas bagi kapital swasta melalui apa yang disebut sebagai “pasar bebas”. Kebijakan semacam ini diterapkan secara luas di Afrika karena didorong oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO.

Banyak negara di Afrika mengalami krisis keuangan yang berkepanjangan. Mereka harus terus meminjam dana untuk membiayai sektor publik sekaligus membayar utang yang telah ada. IMF bersedia memberikan pinjaman, tetapi disertai berbagai syarat. Syarat-syarat tersebut berupa reformasi neoliberal yang wajib dijalankan sebagai bagian dari perjanjian pinjaman. Kebijakan ini dikenal sebagai Program Penyesuaian Struktural atau Structural Adjustment Programs (SAP).

Program-program tersebut jarang benar-benar diterima oleh pemerintah yang menerapkannya, apalagi oleh masyarakat yang harus menanggung dampaknya secara langsung. Bahkan di negara-negara yang menjalankannya secara ketat, SAP umumnya gagal memberikan hasil seperti yang dijanjikan, termasuk peningkatan investasi asing. Uganda merupakan salah satu contoh yang sering disebut dalam konteks ini.

SAP kerap memaksakan kebijakan keras yang menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat miskin. Perubahan yang diberlakukan menyebabkan penurunan tajam dalam taraf hidup banyak orang, sesuatu yang kemungkinan besar tidak akan pernah diterima oleh elite penguasa di negara-negara maju apabila diterapkan pada masyarakat mereka sendiri. Kemerosotan kondisi hidup yang terjadi secara mendadak ini sering memicu ketidakstabilan sosial dan kekerasan yang lahir dari keputusasaan masyarakat. Salah satu contohnya terlihat pada Rwanda, di mana SAP menjadi salah satu faktor yang memperbesar ketegangan menjelang terjadinya genosida.

Lembaga-lembaga keuangan internasional juga turut mempertahankan ketimpangan perdagangan antara negara kaya dan negara miskin dengan melestarikan pola ekonomi warisan kolonial. Afrika ditempatkan sebagai pengekspor bahan mentah, sementara industrialisasi tidak benar-benar didukung. Dalam praktiknya, banyak komoditas Afrika seperti kopi, kakao, dan tembaga dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar Barat yang memiliki kekuatan untuk menentukan harga pasar. Akibatnya, hasil ekspor bahan mentah Afrika dari tahun ke tahun semakin tidak mampu membeli barang-barang manufaktur dari Barat. Dengan terus mempertahankan pola eksploitasi semacam ini, lembaga-lembaga keuangan internasional memperlihatkan watak imperialistik mereka.

Neoliberalisme Dalam Lima Langkah

Secara konkret, kebijakan neoliberal yang diterapkan secara luas di Afrika selama dua dekade terakhir mencakup beberapa langkah berikut:

1. Penghapusan kontrol negara terhadap harga dan peredaran uang. Dampaknya, subsidi untuk kebutuhan pokok seperti pangan dan bahan bakar dicabut. Di sejumlah negara, bahkan bahan makanan paling dasar menjadi tidak lagi terjangkau bagi masyarakat miskin. Kerusuhan akibat kenaikan harga pangan sebagai dampak kebijakan SAP terjadi di berbagai wilayah Afrika, terutama di Zimbabwe. Di Nigeria pada Juni 2000, kenaikan harga bahan bakar yang didorong oleh kebijakan IMF memicu pemogokan umum selama sepekan dan gelombang perlawanan massal. Liberalisasi regulasi mata uang juga membuat arus modal asing lebih mudah keluar masuk suatu negara. Kondisi ini membuka peluang terjadinya pelarian modal serta serangan spekulatif terhadap mata uang nasional. Ironisnya, Uganda dan Ghana, yang selama ini dianggap sebagai contoh keberhasilan dalam menjalankan reformasi IMF, justru mengalami devaluasi mata uang yang parah. Akibatnya, harga-harga melonjak dan berbagai persoalan ekonomi lainnya semakin memburuk.
2. Kebijakan lain yang juga diterapkan adalah pemotongan besar-besaran terhadap anggaran belanja publik. Dampaknya sangat luas. Di banyak negara, terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai sektor publik. Ratusan ribu pekerja di Senegal, Zambia, dan Tanzania kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari kebijakan SAP. Pemangkasan anggaran negara juga menyebabkan berkurangnya program-program sosial serta meningkatnya biaya layanan dasar. Di Mozambik misalnya, tuntutan terbaru dalam program Penyesuaian Struktural mencakup kenaikan biaya layanan kesehatan hingga lima kali lipat.
3. Privatisasi perusahaan milik negara seperti listrik, air, dan transportasi juga menjadi bagian penting dari kebijakan neoliberal. Namun, dalam banyak kasus, privatisasi ini hanya menggantikan monopoli negara dengan monopoli swasta. Dampaknya sering berupa kenaikan harga layanan serta semakin terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar tersebut. Di Afrika Selatan misalnya, pemutusan layanan listrik dan air menjadi semakin umum di kawasan permukiman Soweto sebagai bagian dari kebijakan neoliberal GEAR yang diterapkan pemerintah ANC.
4. Kebijakan lain yang didorong adalah pembentukan tenaga kerja yang dianggap lebih “fleksibel”. Dalam praktiknya, hal ini berarti meluasnya sistem alih daya dan subkontrak tenaga kerja, disertai pengurangan hak-hak pekerja, penurunan upah, serta memburuknya kondisi kerja. Para pekerja di Universitas Wits Johannesburg misalnya, pernah mengalami pemotongan gaji hingga hampir 70 persen dan kehilangan seluruh tunjangan mereka akibat program restrukturisasi.
5. Neoliberalisme juga mendorong kebijakan yang disebut sebagai peningkatan daya saing ekonomi. Langkah ini dilakukan dengan menurunkan tarif perdagangan serta mengurangi pajak bagi perusahaan dan kelompok kaya demi menarik investasi. Akibatnya, industri lokal sering kali tidak mampu bersaing dengan barang impor murah. Kondisi seperti ini pernah menghantam industri tekstil Afrika Selatan dalam beberapa tahun terakhir dan menyebabkan gelombang PHK massal. Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan pajak penjualan seperti PPN atau VAT untuk menggantikan sebagian pajak perusahaan dan pajak penghasilan. Dampaknya, harga barang bagi masyarakat pekerja meningkat, sementara keuntungan bagi pemilik modal justru semakin besar. Di negara-negara seperti Uganda dan Afrika Selatan, penerapan VAT memicu penolakan dan perlawanan yang cukup luas dari masyarakat.

Perlawanan Anarkis

Berbagai kebijakan neoliberal di Afrika memicu gelombang perlawanan yang cukup luas. Perlawanan ini umumnya muncul dari kelompok-kelompok komunitas dan serikat pekerja independen. Kaum anarkis di Afrika juga menjadi bagian dari gerakan tersebut.

Di Nigeria, organisasi anarko-sindikalis Awareness League terlibat dalam pemogokan umum yang menentang kenaikan harga bahan bakar. Aksi itu berhasil memaksa pemerintah menurunkan harga secara signifikan. Selain itu, kaum anarkis Nigeria juga membangun sebuah stasiun radio kecil untuk menyebarkan gagasan dan pandangan mereka.

Di Afrika Selatan, kaum anarkis secara aktif menentang kebijakan neoliberal GEAR sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka terlibat dalam Anti-Privatisation Forum (APF), sebuah aliansi yang terdiri dari aktivis kiri, sejumlah serikat pekerja radikal, serta kelompok-kelompok komunitas berbasis massa seperti Soweto Electricity Crisis Committee yang memiliki basis dukungan hingga jutaan orang.

APF dibentuk untuk menentang privatisasi layanan publik dalam program IGOLI 2002, yaitu rencana pemerintah untuk memprivatisasi layanan kota Johannesburg. Kaum anarkis Afrika Selatan berkomitmen menolak privatisasi di setiap tahap perjuangan dalam APF. Selain terlibat dalam gerakan massa, mereka juga menulis, menerbitkan, dan menyebarkan literatur anarkis melalui Zabalaza Books dan Kolektif Media Bikisha.

Diterjemahkan dari: 

https://theanarchistlibrary.org/library/chekov-feeney-africa-neo-liberalism-and-anarchism

Interkomunalisme Afrika

Penulis: Federasi Otonomi Kulit Hitam

Federasi Otonomi Kulit Hitam dan gagasan anarkis pada dasarnya mengarah pada internasionalisme, atau lebih tepatnya transnasionalisme, yaitu pandangan yang melampaui batas-batas negara bangsa. Kaum anarkis membayangkan suatu masa ketika negara bangsa tidak lagi memiliki nilai positif bagi sebagian besar manusia dan pada akhirnya ditinggalkan. Namun masa itu belum tiba, dan sampai saat itu datang, kita harus membangun interkomunalisme, yaitu hubungan antarkomunitas rakyat Afrika dan gerakan sosial revolusioner mereka di seluruh dunia, bukan hubungan antar pemerintah atau kepala negara.

Partai Black Panther pertama kali memperkenalkan konsep interkomunalisme pada tahun 1960-an. Meski memiliki beberapa perbedaan, gagasan ini pada dasarnya sangat dekat dengan prinsip libertarian (Sebelumnya, konsep serupa dikenal sebagai Pan-Afrikanisme, tetapi umumnya hanya melibatkan pemerintahan yang disebut “revolusioner” atau gerakan anti-kolonial dan kemerdekaan sebagai sekutu politik). Warisan perbudakan dan neokolonialisme ekonomi yang terus berlangsung telah menyebarkan masyarakat kulit hitam ke berbagai belahan dunia. Karena itu, solidaritas revolusioner internasional di antara komunitas kulit hitam dipandang sebagai sesuatu yang nyata dan memungkinkan untuk dibangun.

Menurut pandangan kaum anarkis Afrika dan kulit hitam, dunia saat ini tersusun atas negara-negara yang saling bersaing. Melalui negara-negara kapitalis Barat, sistem ini dianggap bertanggung jawab atas sebagian besar kelaparan, imperialisme, dan eksploitasi terhadap masyarakat non-kulit putih di berbagai wilayah dunia. Pada dasarnya, semua negara dipandang sebagai alat penindasan. Bahkan pemerintahan yang mengklaim dirinya sebagai “negara buruh”, “negara sosialis”, atau “pemerintah revolusioner” pada akhirnya dianggap menjalankan fungsi yang sama, yaitu mempertahankan dominasi dan penindasan terhadap rakyat.

Menurut pandangan ini, kegagalan sistem negara juga terlihat dari jutaan korban jiwa dalam dua perang dunia yang dipicu oleh imperialisme Eropa (1914–1918 dan 1939–1945), serta ratusan perang kecil yang didorong oleh negara-negara adidaya Barat maupun Rusia sejak 1950-an hingga sekarang. Hal ini juga mencakup konflik antara negara-negara yang menyebut diri mereka sebagai “negara buruh”, seperti konflik Tiongkok dan Rusia (Uni Soviet), Vietnam dan Tiongkok, Vietnam dan Kamboja, Somalia dan Ethiopia, Rusia (Uni Soviet) dan Cekoslowakia, serta berbagai perang lain yang dipicu sengketa perbatasan, intrik politik, invasi, atau tindakan permusuhan lainnya. Menurut kaum anarkis Afrika dan kulit hitam, selama negara bangsa masih ada, perang, ketegangan, dan permusuhan antarbangsa akan terus berlangsung. 

Faktanya, salah satu hal paling menyedihkan dari proses dekolonisasi Afrika pada tahun 1960-an adalah negara-negara di benua itu justru dibentuk berdasarkan konsep negara bangsa ala Eropa, alih-alih membangun bentuk persatuan lain yang lebih sesuai dengan kondisi Afrika sendiri, seperti federasi kontinental. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bangsa-bangsa Afrika memperoleh “kemerdekaan simbolis” beserta seluruh atribut negara berdaulat ala Eropa, mereka sebenarnya belum benar-benar memperoleh kebebasan. 

Perekonomian Afrika tetap berada di bawah kendali Eropa, sementara para pemimpin nasionalis yang muncul sebagian besar merupakan tokoh yang paling mudah diarahkan dan paling konservatif. Banyak negara Afrika ibarat seekor anjing yang masih terikat tali di lehernya. Meskipun bangsa Eropa tidak lagi menguasai Afrika secara langsung melalui kolonialisme formal, mereka tetap mempertahankan pengaruh melalui rezim-rezim boneka yang didukung dan dilindungi seperti Mobutu di Kongo, Mengistu Haile Mariam dari rezim Derg di Ethiopia, serta Kenyatta di Kenya.

Sebagian besar pemimpin tersebut berkembang menjadi diktator yang represif, dan kekuasaan mereka bertahan karena dukungan modal finansial Eropa. Selain itu, masih terdapat komunitas pemukim kulit putih di koloni-koloni Portugis, Afrika Selatan, dan Zimbabwe yang menindas rakyat Afrika bahkan lebih keras dibandingkan sistem kolonial sebelumnya.

Situasi inilah yang kemudian melatarbelakangi munculnya gerakan-gerakan pembebasan nasional pada dekade 1960-an dan 1970-an. Kaum anarkis mendukung gerakan pembebasan nasional sejauh gerakan tersebut melawan kekuatan kolonial atau imperialisme. Namun mereka juga menyoroti bahwa dalam hampir setiap kasus ketika front-front pembebasan berhasil merebut kekuasaan negara, mereka justru berubah menjadi partai “Komunis Negara” dan menjadi penguasa baru yang menindas rakyat.

Sebagian gerakan itu memang lahir dari perjuangan massa yang besar dan heroik, tetapi tidak sedikit pula yang sejak awal telah memperlihatkan watak kediktatoran militer secara terbuka. Mereka tidak bersifat progresif dan tidak memberi ruang bagi perbedaan pendapat. Di Angola misalnya, tidak lama setelah pemerintahan MPLA berkuasa, mereka mulai menangkap para lawan ideologis dari kalangan kiri seperti Maois, Trotskis, anarkis, dan kelompok lainnya. Pemerintah juga membubarkan secara paksa aksi mogok para pekerja yang menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja, sambil menuduh aksi tersebut sebagai bentuk “pemerasan” dan “sabotase ekonomi”.

Peristiwa Nito Alves dan dugaan percobaan kudeta yang dikaitkan dengannya menjadi pembersihan politik pertama terhadap kelompok oposisi di dalam pemerintahan baru Angola. Padahal, Alves dikenal sebagai salah satu tokoh revolusi dan pemimpin militer yang populer. Situasi serupa juga terjadi ketika Gerakan Pembebasan Nasional Sandinista mengambil alih kekuasaan di Nikaragua pada dekade 1980-an.

Bagi kaum anarkis, semua ini bukan sesuatu yang mengejutkan ataupun di luar dugaan. Mereka melihat pola yang sama pernah terjadi ketika Partai Bolshevik mengonsolidasikan kekuasaan negara selama Revolusi Rusia (1917–1921). Menurut pandangan ini, negara-negara seperti Benin, Ethiopia, Republik Rakyat Kongo, dan berbagai pemerintahan lain yang menyebut dirinya “revolusioner” di Afrika, tidak lahir dari revolusi sosial rakyat, melainkan dari kudeta militer atau karena dibentuk dan didukung oleh salah satu kekuatan besar dunia.

Selain itu, banyak gerakan pembebasan nasional tidak benar-benar mandiri, melainkan berada di bawah pengaruh atau kendali Rusia maupun Tiongkok sebagai bagian dari persaingan geopolitik mereka melawan imperialisme Barat maupun satu sama lain. Namun demikian, hal ini bukan berarti gerakan revolusioner tidak boleh menerima senjata atau dukungan material dari kekuatan luar. Yang ditekankan adalah bahwa mereka harus tetap mandiri secara politik dan menentukan arah perjuangannya sendiri, tanpa menjadikan bantuan tersebut sebagai alasan untuk tunduk pada kepentingan politik atau garis partai negara lain.

Namun, meskipun terdapat banyak perbedaan politik dan taktik diantara kita, bahkan dengan segala kelemahan yang muncul setelah mereka memperoleh kekuasaan negara, para pejuang pembebasan revolusioner tetap dipandang sebagai kawan seperjuangan dan sekutu dalam menghadapi musuh yang sama, yaitu kelas penguasa imperialisme Amerika Serikat. Selama perjuangan melawan imperialisme masih berlangsung, solidaritas di antara kita tetap dianggap penting. Perjuangan tersebut dinilai mampu melemahkan cengkeraman imperialisme Amerika Serikat dan Barat, atau yang oleh kaum anarkis lebih tepat disebut sebagai kekuasaan kapitalisme global. Karena itu, selama pertarungan melawan kekuatan tersebut terus berlangsung, hubungan solidaritas dan persaudaraan politik tetap dianggap perlu dipertahankan.

Meski demikian, berbagai kekejaman yang dilakukan oleh gerakan seperti Khmer Merah di Kamboja tidak bisa kita abaikan. Gerakan gerilya Marxis-Leninis itu dituduh membantai jutaan orang demi menerapkan kebijakan Stalinisme yang kaku dan memperkuat kekuasaan negara. Kaum anarkis menilai kekerasan semacam itu harus dibuka secara terang-terangan agar semua orang dapat melihat konsekuensinya. Kami menolak bentuk revolusi yang hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan dan teror terhadap rakyat. Karena itulah kaum anarkis sejak lama menentang cara kaum Bolshevik merebut kekuasaan di Rusia Soviet. Menurut pandangan ini, kekejaman Stalin terhadap rakyat Rusia kemudian menjadi pola yang diikuti banyak gerakan Komunis Negara di berbagai tempat.

Front-front pembebasan nasional juga dinilai melakukan kesalahan mendasar yang kerap muncul dalam gerakan nasionalis kaum tertindas, yaitu mengorganisasi perjuangan dengan mengaburkan perbedaan kelas di dalam masyarakat. Hal serupa pernah terjadi di Amerika Serikat dalam perjuangan hak-hak sipil, ketika gerakan tersebut menyatukan pendeta, guru, kelas menengah kulit hitam, dan berbagai kelompok lainnya ke dalam satu identitas bersama sebagai “saudara” dan “saudari” selama mereka sama-sama berkulit hitam. Namun pendekatan semacam itu tidak bertahan lama. Setelah fase perjuangan hak-hak sipil mulai mereda, perbedaan kelas dan pertentangan sosial kembali muncul ke permukaan dan semakin tajam. Menurut pandangan ini, meskipun kemudian muncul wali kota kulit hitam, birokrat kulit hitam, bahkan Barack Obama (presiden kulit hitam pertama), mereka tetap dianggap hanya menjalankan fungsi sebagai peredam ketegangan sosial dalam sistem negara, sekadar “wajah hitam di posisi kekuasaan.”

Sistem neokolonial ini serupa dengan bentuk neokolonialisme yang berkembang di negara-negara Dunia Ketiga setelah banyak di antaranya memperoleh “kemerdekaan” pada dekade 1960-an. Eropa tetap mempertahankan kendali melalui politisi-politisi boneka serta dominasi kelas borjuis kecil yang bersedia menukar kebebasan rakyat demi kepentingan pribadi. Tokoh-tokoh semacam itu pada akhirnya hanya menjadi pengelola penderitaan rakyat. Kehadiran mereka bukanlah kemenangan nyata bagi perjuangan pembebasan. Mereka ditempatkan dalam kekuasaan untuk meredam perlawanan dan membuat rakyat perlahan terbiasa dengan penderitaan yang mereka alami.

Karena itu, meskipun para revolusioner kulit hitam umumnya mendukung gagasan interkomunalisme Afrika, mereka tetap menginginkan persatuan revolusioner yang berlandaskan prinsip. Bagi kami, kontribusi terbesar yang dapat diberikan kepada rakyat Dunia Ketiga di Afrika, Asia, dan Amerika Latin adalah melakukan revolusi di Amerika Utara sendiri, yaitu di pusat kekuatan imperialisme global. Sebab dengan membebaskan diri dari sistem tersebut, kita sekaligus melemahkan kelas penguasa imperialisme Amerika Serikat yang menindas rakyat di berbagai belahan dunia.

Kami ingin membangun organisasi internasional kulit hitam yang menentang kapitalisme, rasisme, kolonialisme, imperialisme, dan kediktatoran militer, agar perjuangan melawan kekuatan kapitalis global dapat dilakukan dengan lebih efektif sekaligus membuka jalan menuju federasi dunia masyarakat kulit hitam. Kami ingin menyatukan komunitas kulit hitam di Amerika Utara dengan masyarakat kulit hitam di Australia dan Oseania, Afrika, Karibia dan Amerika Selatan, Asia, Timur Tengah, serta jutaan orang kulit hitam yang tinggal di Inggris dan negara-negara Eropa Barat lainnya. Tujuan kami adalah menyatukan suku, bangsa, dan budaya kulit hitam ke dalam sebuah gerakan internasional yang berakar pada rakyat dan dibangun dari kekuatan perjuangan akar rumput.

Di berbagai belahan dunia, masyarakat kulit hitam mengalami penindasan oleh pemerintah nasional mereka sendiri. Sebagian masih hidup sebagai subjek kolonial di negara-negara Eropa, sementara sebagian lainnya dieksploitasi oleh negara-negara Afrika tertentu. Menurut pandangan ini, hanya revolusi sosial yang dapat membawa persatuan dan kebebasan bagi masyarakat kulit hitam. Namun hal itu dianggap hanya mungkin terwujud apabila terdapat organisasi dan gerakan revolusioner internasional yang mampu menyatukan perjuangan mereka. Yang dimaksud disini adalah jaringan organisasi dan gerakan perlawanan yang tersebar di seluruh dunia, yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama untuk menjalankan perjuangan revolusioner serta mengoordinasikan perlawanan masyarakat Afrika di berbagai tempat. Dalam konsep ini, penggunaan kekerasan dianggap dapat dibenarkan sejauh dipandang perlu untuk memperjuangkan tuntutan rakyat dan kaum pekerja.

Di negara-negara tempat gerakan revolusioner kulit hitam menghadapi represi berat dari negara, seperti di Afrika Selatan maupun berbagai rezim boneka di Afrika, Karibia, dan Asia, perjuangan bawah tanah dianggap tidak dapat dihindari. Menurut pandangan tersebut, negara semakin mengandalkan kekerasan melalui penyiksaan, eksekusi, penjara, pengawasan ketat, praktik mata-mata, pencabutan hak-hak demokratis, brutalitas polisi, hingga pembunuhan. Karenanya, pemerintahan semacam itu (bahkan sistem negara secara keseluruhan) dipandang harus digulingkan. Mereka tidak akan runtuh dengan sendirinya akibat krisis ekonomi atau politik internal, melainkan harus dilawan dan dibongkar secara langsung. Atas dasar itu, kami menyerukan pembentukan gerakan perlawanan internasional untuk menggulingkan pemerintahan serta sistem kapitalisme global.

Bahkan di negara-negara imperialis Barat, kami menganggap kekerasan revolusioner tetap memiliki legitimasi politik. Namun kami juga menekankan adanya perbedaan mendasar antara aksi teror tanpa dukungan rakyat dan tanpa program politik yang jelas, dengan perang gerilya yang lahir dari frustrasi kolektif masyarakat dan kaum pekerja. Penggunaan metode militer dianggap perlu apabila kekerasan negara membuat kaum revolusioner kulit hitam harus mempertahankan diri melalui perlawanan bersenjata terhadap negara dan kelas penguasa, sekaligus mengambil alih kekayaan kelas kapitalis dalam proses revolusi sosial.

Gerakan pembebasan kulit hitam membutuhkan sebuah organisasi yang mampu mengoordinasikan perjuangan pembebasan secara internasional, yaitu federasi dunia masyarakat Afrika. Meskipun organisasi semacam itu tidak harus sepenuhnya bersifat anarkis, kami meyakini bahwa federasi seperti ini akan jauh lebih efektif dalam membebaskan rakyat kulit hitam dibandingkan kumpulan negara atau lembaga antarnegara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun Organisasi Persatuan Afrika (CAF). Perbedaannya terletak pada siapa yang menjalankan perjuangan tersebut. Federasi semacam ini melibatkan massa rakyat secara langsung, bukan sekadar para pemimpin nasional atau negara-negara berdaulat.

Menurut pandangan ini, para diktator militer dan birokrat pemerintahan hanya menunjukkan kemampuan dalam menghamburkan uang untuk kemewahan dan simbol kekuasaan, tetapi gagal menghapus sisa-sisa kolonialisme di Afrika Selatan maupun menghadapi intrik neokolonialisme Barat. Afrika tetap menjadi benua termiskin di dunia, meskipun pada saat yang sama merupakan salah satu wilayah terkaya dari segi sumber daya alam. Kontrasnya terlihat jelas: jutaan orang mengalami kelaparan di berbagai wilayah Afrika Khatulistiwa, sementara kepala suku, politisi, dan diktator militer hidup dalam kemewahan, mengendarai Mercedes, dan tinggal di vila-vila mewah sambil menjalankan kepentingan bankir Eropa Barat dan Amerika melalui lembaga seperti IMF. Dalam pandangan ini, mereka dianggap sebagai bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi.

Gagasan kami tentang pentingnya interkomunalisme berangkat dari keyakinan bahwa hanya federasi masyarakat otonom yang bebas yang dapat membawa kekuatan nyata bagi rakyat kulit hitam. Slogan “kekuasaan untuk rakyat” tidak dipahami sebagai kekuasaan pemerintah atau partai politik yang mengatasnamakan rakyat, melainkan sebagai kekuasaan sosial dan politik yang benar-benar berada di tangan rakyat itu sendiri.

Kekuasaan rakyat yang sejati berarti rakyat memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri atas persoalan-persoalan penting dalam kehidupan mereka. Bukan sekadar memilih orang lain untuk memutuskan atas nama mereka, atau dipaksa tunduk pada sebuah kediktatoran. Semua itu tidak dianggap sebagai bentuk kebebasan.

Menurut pandangan ini, kebebasan sejati berarti rakyat memiliki hak untuk menentukan sendiri arah perkembangan sosial, ekonomi, dan budayanya. Masa depan yang kami bayangkan adalah komunisme anarkis dan otonomi masyarakat, bukan negara bangsa, kediktatoran berdarah, kapitalisme atau sistem perbudakan upah.

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/black-autonomy-federation-african-inter-communalism

Bagaimana Imperialisme dan Elit Pascakolonial Menjarah Afrika—Serta Perjuangan Kelas dan Solusi Anarko-Komunis

Penulis: Lucien van der Walt

Sekitar 50 tahun yang lalu, kita menyaksikan pembongkaran besar-besaran imperialisme kolonial Eropa di Afrika. Harapan besar menyambut “negara-negara baru” yang lahir, dan tentu saja peralihan dari kekuasaan kolonial yang penuh rasisme, kontrol eksternal, dan ekonomi ekstraktif merupakan sebuah langkah progresif.

KEKECEWAAN PASCA-KEMERDEKAAN

Namun, banyak dari harapan tersebut segera pupus. Secara politik, sebagian besar negara Afrika yang merdeka bergerak ke arah kediktatoran dan sistem satu partai, biasanya dipimpin oleh partai nasionalis yang berkuasa sejak kemerdekaan, dan seiring waktu militer pun menjadi pemain utama. Banyak dari negara-negara ini sangat korup, bahkan bersifat predatoris, dan kesenjangan antara kelas penguasa lokal (pribumi) yang sedang bangkit dengan massa rakyat semakin melebar.

Kesenjangan ini tidak sepenuhnya bermula pada masa kolonial, karena banyak masyarakat Afrika memang sudah terpecah sejak sebelumnya, tetapi perpecahan tersebut terus berlanjut dan membesar dari waktu ke waktu. Elite penguasa baru sebagian besar muncul dari kelompok kelas menengah terdidik, bersama dengan aristokrasi tradisional. Sejak kemerdekaan, massa rakyat tidak pernah benar-benar memerintah “negara-negara baru” tersebut.

Situasi ini kemudian diikuti oleh restrukturisasi neoliberal sejak dekade 1980-an. Kemiskinan dan ketimpangan meluas, angka pengangguran semakin massive, dengan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan di zona konflik lebih banyak dibandingkan wilayah mana pun di dunia. Rencana pembangunan pasca-kolonial untuk mengindustrialisasi ekonomi dengan membangun manufaktur lokal melalui proteksi dan ekonomi tertutup sebagian besar gagal. Saat ini, total PDB seluruh Afrika Sub-Sahara, termasuk Afrika Selatan sebagai kekuatan ekonominya, kurang dari setengah PDB satu negara Eropa saja, yaitu Jerman.

MENOLAK PENJELASAN RASIS

Terlepas dari kondisi khusus Afrika Selatan yang memiliki sejarahnya sendiri, bagaimana kita menjelaskan situasi ekonomi ini? Kita dapat langsung menolak pandangan bahwa orang Afrika “lebih korup” atau “kurang mampu”.

Selain karena bersifat rasialis, kenyataannya kegagalan ekonomi massive, ketimpangan sosial, represi, dan rendahnya industrialisasi dapat ditemukan di banyak tempat lain, termasuk Eropa bagian timur dan selatan.

PERAN KOLONIALISME

Penjelasan yang lebih umum terutama di kalangan kiri sepenuhnya menyalahkan kolonialisme. Argumen ini benar bahwa integrasi Afrika ke dalam ekonomi kapitalis global sebagai produsen bahan mentah (hasil pertanian atau pertambangan) menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Negara dengan ekonomi yang bergantung pada ekspor komoditas seperti kakao atau jagung sangat rentan. Jika penjualan atau harga turun masalah besar muncul. Karena ekonomi “agro-mineral” ini harus mengimpor bahan manufaktur yang mahal namun esensial, kerentanannya menjadi berlipat ganda.

Banyak rencana industrialisasi pascakolonial dibiayai dari pendapatan ekspor bahan mentah, melalui pajak atau keuntungan dari BUMN, namun pendapatan ini anjlok pada 1970-an akibat krisis kapitalisme global. Untuk menyelamatkan situasi banyak negara berutang dalam jumlah besar, tetapi justru makin terjerat krisis. Beberapa negara seperti Zambia hanya memiliki rentang waktu sekitar 9 tahun sejak merdeka (1964) hingga krisis global (1973), untuk mencoba mengubah pola ekonomi yang telah terbentuk berpuluh tahun (peluang mereka sejak awal memang kecil).

Ekonomi Afrika yang sangat bergantung pada ekspor bahan mentah, yang diproduksi dengan tenaga kerja murah memasuki krisis besar sejak dekade 1970-an.

TETAPI LEBIH DARI SEKEDAR KOLONIALISME

Masalah dari penjelasan ini adalah bahwa ia hanya memberi sedikit gambaran tentang mengapa negara-negara yang mengekspor bahan mentah bernilai tinggi seperti Nigeria, dengan industri minyaknya yang besar, juga berada dalam kondisi ekonomi yang buruk. Bahkan, Nigeria secara konsisten mengalami krisis listrik dan bensin, padahal merupakan produsen minyak terbesar ke-12 di dunia. Terkait hal ini, tidak semua negara bekas koloni terjebak sebagai pengekspor bahan mentah atau sebagai pihak yang kalah secara ekonomi.

Selain contoh jelas seperti AS sebagai mantan koloni Inggris, kita dapat membandingkan Ghana dan Korea Selatan, masing-masing mantan koloni Inggris dan Jepang, yang merdeka dalam rentang waktu hampir bersamaan, dengan ukuran populasi, masalah ekonomi, dan lamanya masa kolonial yang hampir mirip. Namun, Ghana telah mengalami krisis ekonomi selama puluhan tahun dan kehilangan investasi serta bisnis dari Barat dalam waktu lama. Sedangkan Korea Selatan, meski mengalami perang saudara pada 1950-an, telah berkembang menjadi kekuatan industri raksasa dengan ekonomi yang lebih besar dari banyak negara Barat.

Sejarah kolonial juga tidak cukup menjelaskan mengapa, terlepas dari berbagai masalah, kelas penguasa di negara-negara tersebut sangat kaya. Disini terdapat persoalan tentang siapa yang mengontrol sumber daya, yang sering hilang dalam analisis yang hanya berfokus pada masalah kolonialisme. 

Fokus yang terlalu sempit pada masalah eksternal justru membutakan kita dari dinamika kelas internal.

AKUMULASI MELALUI KORUPSI

Ketika melihat lebih dekat struktur kelas internal, jawabannya mulai jelas. Di sebagian besar Afrika sub-Sahara, elit penguasa baru yang mengambil alih kekuasaan menggunakan negara sebagai alat akumulasi kekayaan. Ini sering berupa korupsi langsung, yang secara bertahap menyebabkan kemerosotan ekonomi seiring infrastruktur seperti listrik dan jalan raya mulai kolaps. Alih-alih melayani kepentingan imperialisme, kondisi ini justru menyebabkan menurunnya ekspor bahan mentah dan meningkatnya ketidakstabilan politik.

Karena munculnya penguasa yang korup menjadi kunci masalah, korupsi itu sendiri harus dijelaskan. Pada masa kemerdekaan, berbeda dengan beberapa wilayah lain, hampir tidak ada kelas kapitalis lokal yang cukup kuat. Hampir tidak ada kaum industrialis lokal, tidak seperti di India, sehingga tidak ada tekanan domestik terhadap negara untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Kondisi ini juga berarti ruang bagi elit baru yang berkuasa untuk mengakumulasi kekayaan sangat terbatas, kecuali melalui negara itu sendiri. Dengan negara sebagai pusat akumulasi, terjadi perebutan kekuasaan sengit antar fraksi kelas penguasa, memicu siklus represi, kudeta militer, negara satu partai, dan ketidakstabilan politik. Sering kali perpecahan suku, ras, dan agama sengaja diprovokasi untuk memenangkan persaingan, yang akhirnya berujung pada kekerasan.

KESEIMBANGAN KEKUATAN KELAS

Gerakan kelas pekerja juga tidak terlalu kuat (serikat pekerja relatif kecil) dan kelompok kiri sering kali sangat lemah. Hal ini membuat upaya untuk membatasi atau menahan kekuasaan elite yang korup menjadi sangat sulit. Dan ketika kediktatoran menyebar, serikat pekerja dan para pembangkang ditekan atau justru dikooptasi oleh kekuasaan.

Di pedesaan, sistem pemerintahan melalui kepala suku dan raja yang sebelumnya digunakan oleh penguasa kolonial tetap dipertahankan. Para petani kecil yang banyak di antaranya adalah petani subsisten memang selalu sulit untuk diorganisir, dan sistem pemerintahan melalui kepala suku ini membuat keadaan menjadi semakin buruk.

Jadi, meski sejarah kolonial adalah bagian dari masalah, itu tidak dapat digunakan untuk membenarkan perilaku kelas penguasa lokal yang menjarah tanah air mereka sendiri dan menindas rakyat.

KESALAHAN RESEP PASAR BEBAS

Kebijakan neo-liberal yang diterapkan pada tahun 1980-an menghasilkan dampak yang campur aduk. Karena kebijakan ini menyalahkan hampir semua masalah pada intervensi negara, sambil mengabaikan peran dan tekanan ekonomi global, banyak rencana yang dibuat justru keliru, bahkan jika dilihat dalam kerangka kapitalisme itu sendiri. Secara umum, kemiskinan meningkat tajam, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan harga barang melonjak, meskipun sebagian dari hal ini kemungkinan tetap akan terjadi dalam kondisi apa pun.

Akibatnya terjadi pemberontakan besar-besaran yang menggulingkan banyak pemerintahan. Namun gerakan-gerakan “pembebasan kedua” ini biasanya tidak memiliki agenda politik yang jelas, selain tuntutan reformasi demokratis, sehingga banyak yang akhirnya kehilangan arah. Hak politik memang meluas, tetapi negara korup tetap bertahan, begitu pula struktur ekonomi yang bergantung pada pertanian dan pertambangan (agro-mineral). 

Pertumbuhan ekonomi baru-baru ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan bahan mentah dari Asia, namun persoalan mendasar seperti kemiskinan dan ketidakstabilan masih belum teratasi.

KEBUTUHAN AKAN PERUBAHAN RADIKAL

Hanya perubahan yang benar-benar radikal, sebuah Afrika baru yang dibangun di atas pondasi sosialis-libertarian yang dapat mengakhiri lingkaran setan ini. Perubahan ini harus mencakup perjuangan melawan para elite Afrika itu sendiri, sekaligus melawan imperialisme. Dan ini memerlukan pemutusan terhadap gagasan-gagasan “dunia ketiga” yang mengabaikan persoalan kelas di dalam Afrika, serta dengan nasionalisme yang menyerukan persatuan semua orang Afrika, yang pada praktiknya hanya berarti persatuan semu antara para penindas lokal dan para korbannya.

Tanpa agenda kiri progresif dan anarkis, frustrasi dan penderitaan massal hanya akan diisi oleh ide-ide kosong (seperti “demokrasi” yang dangkal) atau oleh gerakan-gerakan reaksioner (seperti Boko Haram), serta sentimen berbahaya (seperti rasisme dan kebencian terhadap imigran).

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/lucien-van-der-walt-how-imperialism-and-postcolonial-elites-have-plundered-africa

Amerikanisme yang Dipersonifikasikan: Mengapa Fasisme Selalu Menjadi Hasil yang Tak Terelakkan dari Proyek Amerika?

Penulis: Colin Jenkins

“Ketika fasisme datang ke Amerika, ia akan terbungkus bendera dan membawa salib.”

Kutipan ini sering disalahartikan sebagai ucapan Sinclair Lewis, namun isinya cukup tajam karena menunjukkan potensi otoritarianisme yang terkandung dalam nasionalisme dan agama yang diinstitusionalkan.

Sedikit berbeda, Profesor Halford E. Luccock dari Yale Divinity School, mengatakan dalam sebuah wawancara tahun 1938:

“Jika dan ketika fasisme datang ke Amerika, ia tidak akan diberi label ‘buatan Jerman’, Ia tidak akan memakai swastika, Ia bahkan tidak akan disebut fasisme, tentu saja ia akan disebut ‘Amerikanisme.'”

Pandangan Luccock, seorang teolog Kristen di masa puncak kekuasaan Nazi Jerman, kemungkinan dimaksudkan bukan hanya untuk meremehkan peran agama, tetapi lebih sebagai peringatan terhadap penyembahan berhala palsu nasionalisme.

Meski kedua kutipan ini memberi wawasan penting, keduanya meremehkan "Amerikanisme" itu sendiri sebagai proyek nasional yang sangat otoriter dan despotis. Pada masa kedua kutipan tersebut diucapkan, Amerika sebenarnya sudah memiliki unsur-unsur kuat yang mendukung fasisme: ekonomi berbasis kapitalisme, wilayah yang dibangun melalui genosida pribumi Amerika, ideologi supremasi kulit putih yang tertanam dalam budaya dominan dan pseudosains, serta proyek ekspansionis dan imperialis yang agresif di seluruh belahan Barat.

Tidak mengherankan jika Adolf Hitler mempelajari, mengagumi, dan terinspirasi oleh genosida Amerika terhadap pribumi serta sistem reservasi yang menyusulnya. John Toland menulis dalam bukunya Adolf Hitler—The Definitive Biography:

“Konsep kamp konsentrasi dan praktik genosida yang dikembangkan Hitler, menurut pengakuannya sendiri banyak dipengaruhi oleh studinya terhadap sejarah Inggris dan Amerika Serikat. Ia mengagumi kamp-kamp tawanan Boer di Afrika Selatan serta kamp-kamp untuk penduduk Indian di Wild West. Hitler bahkan sering memuji kepada lingkaran dekatnya apa yang ia anggap sebagai 'efisiensi' Amerika dalam memusnahkan orang-orang Indian yang tidak dapat dijinakkan: melalui penawanan, kelaparan, dan perang yang tidak seimbang."

Gagasan tentang fasisme Amerika jelas bukan hal baru. Seperti dijelaskan Steve Martinot dalam esainya yang penting, Fascism in the US, perdebatan ini sudah berlangsung lama:

“Dalam pembahasan awal yang kini dianggap klasik tentang rasisme di AS, Pierre Van den Berghe (1967) menunjukkan bahwa despotisme rasial yang kuat hidup berdampingan dengan konstitusionalisme, sebuah perpaduan yang ia sebut sebagai ‘herrenvolk democracy’, yakni demokrasi khusus untuk orang kulit putih. Dalam bukunya 'Friendly Fascism' (1980), Bertram Gross berpendapat bahwa AS di bawah Reagan mulai bergerak menuju bentuk pemerintahan yang sangat mirip dengan fasisme Eropa tahun 1930-an; ia membandingkan dampak sosial dari pengaruh korporasi dengan ‘negara korporatis’ ala Mussolini. George Jackson bahkan tidak menemukan istilah yang lebih tepat selain ‘fasisme’ untuk menggambarkan penggunaan kekuasaan dan kekerasan secara patologis oleh narapidana kulit putih terhadap narapidana kulit hitam, atau oleh administrasi penjara dalam mempertahankan sistem hierarkinya, sesuatu yang ia lihat juga tercermin dalam hubungan rasial di luar penjara.”

Sebagai proyek kolonial pemukim yang sarat dengan dominasi supremasi kulit putih dan nilai-nilai kapitalisme, Amerika sejak awal memang merupakan lahan subur bagi fasisme. Kebangkitan Donald Trump, alt-right, neo-nazisme, dan nasionalisme kulit putih saat ini bukanlah fenomena baru. Itu hanyalah "Amerikanisme" yang semakin menjelma secara nyata, dipercepat oleh kegagalan kapitalisme dan melemahnya demokrasi liberal, dua sistem yang sejak awal dibangun di atas fondasi yang rapuh dan penuh kemunafikan.

Fasisme Sebagai Fenomena Kapitalisme

“Orang-orang yang lebih sibuk dengan atribut-atribut masyarakat semu ini dan hiburan spektakulernya, seperti tontonan olahraga, parade-parade di mana orang asing saling bertemu, berteriak satu sama lain, dan sering kali saling menginjak saat pulang, tidak akan pernah melihat kenyataan buruk dari fasisme. Fasisme Amerika begitu efektif dalam menarik emosi, hasrat, dan ketakutan manusia, sehingga ketika kami menunjukkan bahwa kapitalisme Amerika telah memiliki 200 tahun untuk menyamarkan dan memoles wajahnya, dan 50 tahun untuk mengonsolidasikan kendali fasis atas negara ini, mereka hanya akan menertawakan dan menolak kami.”

~Shaka Sankofa Zulu

Fasisme, sebagai sebuah ideologi yang sadar dan berfungsi, sengaja dibangun sebagai kebalikan langsung dari cara berpikir materialis yang menjadi dasar sosialisme ilmiah (marxisme). Benito Mussolini, seorang mantan sosialis, menyatakan hal ini secara jelas dalam The Doctrine of Fascism yang ia tulis bersama Giovanni Gentile.

Fasisme adalah ideologi kolektivis, sama seperti sosialisme. Namun ikatan sosial yang menjadi dasarnya sangat berbeda. Kolektivisme sosialis berakar pada tanggung jawab bersama yang inklusif, yaitu memastikan kebutuhan materi dasar semua orang terpenuhi. Sebaliknya, kolektivisme fasis berakar pada tanggung jawab nasionalistik yang eksklusif, yakni untuk mendominasi dan menaklukkan kelompok-kelompok yang dianggap “bukan bagian dari kita”.

Jika kolektivisme sosialis didasarkan pada kendali pekerja atas alat-alat produksi, kolektivisme fasis justru bertumpu pada korporatisme, yakni pemusatan kendali alat produksi (pada dasarnya meniru kapitalisme). Sosialisme berupaya melemahkan dan pada akhirnya menghancurkan sistem kapitalisme, sementara fasisme justru berusaha memperkuat tahap akhir akumulasi kapital dengan menyatukan kekuasaan korporasi dan negara. Ketika kaum sosialis melihat perjuangan kelas pekerja sebagai jalan utama menuju penentuan nasib sendiri, kaum fasis secara tegas menolak motif ekonomi atau material sebagai pendorong perubahan sosial.

Sifat otoriter dalam kapitalisme merupakan pendahulu yang ideal bagi fasisme. Karena itu, fasisme berusaha mengambil alih kendali sistem tersebut dan menggunakannya untuk menjalankan proyek nasionalistik berdasarkan warisan atau identitas nasional versi kaum fasis. The Doctrine of Fascism menjelaskan:

“Fasisme adalah kebalikan total dari sosialisme marxis yang berangkat dari pandangan materialis tentang sejarah, yang beranggapan bahwa sejarah peradaban manusia dapat dijelaskan melalui konflik kepentingan antar-kelompok sosial dan perkembangan alat-alat produksi. Fasisme, sekarang dan selamanya, percaya pada kesucian dan kepahlawanan, yakni tindakan yang tidak digerakkan oleh motif ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan menolak pandangan ekonomi tentang sejarah, pandangan yang menurut teorinya manusia tidak lebih dari boneka yang terombang-ambing oleh gelombang kebetulan, sementara kekuatan pengarah yang sesungguhnya berada di luar kendali mereka, maka keberadaan perjuangan kelas yang tetap dan tidak berubah juga ditolak, karena perjuangan kelas merupakan hasil alami dari pandangan ekonomi tentang sejarah. Dan di atas segalanya, fasisme menolak gagasan bahwa perjuangan kelas dapat menjadi kekuatan utama dalam transformasi masyarakat.”

Sifat otoriter kapitalisme berakar pada hubungan paling dasarnya: hubungan antara pemodal dan pekerja, yang secara alami menciptakan dominasi kelas minoritas atas mayoritas. Fasisme berusaha mengubah dominasi kelas ini menjadi dominasi nasional. Karena itu, para milyarder parasit dalam kelas kapitalis [seperti Donald Trump] justru diterima sebagai bagian dari proyek nasionalistik ini. Sementara itu, pekerja yang dieksploitasi dan memeluk fasisme rela menutup mata terhadap peran para pencipta penderitaan mereka, selama para penguasa ini bersedia menebus dosa dengan mengadopsi nasionalisme etnis.

Hubungan alami antara kapitalisme dan fasisme sulit untuk disangkal. Secara struktural, ketika kapitalisme memusatkan kekayaan dan kekuasaan, ia juga menciptakan pemiskinan dan alienasi massal bagi mayoritas rakyat. Negara kesejahteraan dan negara polisi dibangun untuk mencegah kondisi ini berubah menjadi pemberontakan sosial. Namun, beban ketimpangan kekuasaan yang begitu besar pada akhirnya akan menghancurkan apa yang kita kenal sebagai “demokrasi kapitalis liberal”. Hal ini paling jelas terlihat di era neoliberalisme, ketika globalisasi dan ideologi pasar bebas memberi ruang bagi sistem untuk bekerja sesuai watak aslinya.

Analisis fasisme dari sudut pandang anarko-kapitalis (atau “libertarian” Amerika), yang disampaikan oleh Sheldon Richman dalam Library of Economics and Liberty, setidaknya mengakui sebagian hubungan alami antara kapitalisme dan fasisme, meskipun tidak mengatakannya secara terang-terangan:

“Jika sosialisme menasionalisasi kepemilikan secara terbuka, fasisme melakukannya secara terselubung, dengan mewajibkan para pemilik menggunakan properti mereka demi ‘kepentingan nasional’, yakni sebagaimana ditentukan oleh otoritas otokratis. (Meski demikian, beberapa industri memang dijalankan langsung oleh negara.) Jika sosialisme menghapus semua hubungan pasar secara langsung, fasisme mempertahankan tampilan seolah-olah hubungan pasar tetap ada, sambil merencanakan seluruh kegiatan ekonomi. Jika sosialisme menghapus uang dan harga, fasisme justru mengendalikan sistem moneter serta menetapkan semua harga dan upah secara politis. Dengan melakukan semua ini, fasisme merusak hakikat pasar. Kewirausahaan dihapuskan. Kementerian-kementerian negara (bukan para konsumen) yang menentukan apa yang diproduksi dan dalam kondisi seperti apa.”

Meskipun Richman tentu akan berpendapat bahwa unsur-unsur seperti kontrol otokratis, manipulasi mata uang, dan matinya kewirausahaan bukanlah hasil alami dari kapitalisme, unsur-unsur tersebut justru menggambarkan secara tepat tahap kapitalisme monopoli (kapitalisme yang benar-benar ada) yang berkembang secara tak terelakkan dari mekanisme paling dasar sistem itu sendiri: hubungan kerja-modal dan kepemilikan pribadi atas properti sebagai sarana eksploitasi. Dengan kata lain, apa yang oleh libertarian Amerika seperti Richman disebut sebagai “korporatisme” atau “kapitalisme kroni” sebenarnya hanyalah tahap kapitalisme yang telah matang dan berkembang secara alami. Para “kroni” hanyalah pihak-pihak yang diuntungkan dari proses yang melekat ini. Pandangan ini telah dijelaskan oleh banyak ekonom di luar arus utama, dan mungkin paling kuat serta konsisten oleh mazhab Monthly Review.

Beban kapitalisme yang nyaris tak tertahankan atas demokrasi telah menuntut adanya penyesuaian yang semakin otoriter di dalam pemerintahan, seiring meningkatnya kemungkinan gejolak sosial. Tahap kapitalisme yang telah matang ini menciptakan kondisi yang subur bagi fasisme: baik melalui pembentukan aparatus negara yang sangat tersentralisasi dan telah menyatu dengan kekuasaan korporasi, maupun melalui kebutuhannya untuk merekrut massa besar “prajurit lapangan” dari populasi yang telah dicabut hak dan penghidupannya secara sistematis. The Doctrine of Fascism menggambarkan peralihan dari “negara liberal” menuju “negara fasis”:

“Dasar dari fasisme adalah konsepsi tentang negara: karakter, tugas, dan tujuannya. Fasisme memandang negara sebagai sesuatu yang mutlak, yang dibandingkan dengannya semua individu atau kelompok bersifat relatif dan hanya bermakna dalam hubungannya dengan negara. Konsepsi negara liberal bukanlah sebagai kekuatan pengarah yang membimbing jalan serta perkembangan dari suatu tubuh kolektif, baik material maupun spiritual, melainkan sekadar kekuatan yang terbatas pada fungsi pencatat hasil. Sebaliknya, negara fasis memiliki kesadaran, kehendak, dan kepribadian, karena itu ia dapat disebut sebagai negara ‘etis’.”

Transformasi yang dijelaskan Mussolini dan Gentile adalah perubahan dari negara kapitalis yang pluralis, yang mendukung pertumbuhan kapitalisme, menjadi negara korporatis yang homogen, yang dirancang untuk melindungi dan memperluas kepentingan nasionalistik.

Para fasis modern di Amerika sering menyerang “multikulturalisme” dan apa yang mereka sebut “marxisme kultural”, tanpa menyadari bahwa struktur yang melahirkan dinamika sosial tersebut justru merupakan prasyarat bagi transisi menuju fasisme. Sistem kapitalisme Barat membutuhkan perdagangan budak lintas benua dalam skala besar untuk memulainya, ekspansi global selama berabad-abad demi perkembangannya, dan agenda imperialisme yang menggusur masyarakat di seluruh kawasan "Global Selatan".

Singkatnya, metode-metode yang digunakan untuk menopang kapitalisme, yang banyak di antaranya dapat disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak hanya menciptakan ketimpangan kekayaan dan kekuasaan yang ekstrem baik di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga membentuk struktur sosial yang kini dikecam oleh para pendukung fasisme itu sendiri. Dalam arti ini, kapitalisme tidak menggali kuburnya sendiri seperti yang pernah dijanjikan Marx, justru ia melahirkan keniscayaan fasisme.

Dari “Negara Liberal” ke “Negara Fasis”

Melalui ketergantungan kapitalisme pada imperialisme, transisi dari negara liberal ke negara fasis sebenarnya telah dimulai. Untuk secara resmi berpindah ke kendali fasis, yang dibutuhkan hanyalah waktu, arah politik, dan perebutan kekuasaan secara paksa dari negara liberal yang telah mengakar. Setelah transisi ini selesai, sifat imperialisme berubah: dari yang bermotif ekonomi menjadi bermotif nasionalistik. The Doctrine of Fascism menjelaskan proses ini:

“Bagi fasisme, pertumbuhan imperium, yakni perluasan bangsa merupakan manifestasi vitalitas yang esensial, sedangkan kebalikannya adalah tanda kemerosotan. Bangsa-bangsa yang sedang bangkit atau bangkit kembali setelah masa kemunduran selalu bersifat imperialis; sementara penyangkalan atau penolakannya adalah tanda pembusukan dan kematian. Fasisme adalah doktrin yang paling sesuai untuk mewakili kecenderungan dan aspirasi suatu bangsa seperti bangsa Italia, yang bangkit kembali setelah berabad-abad kehinaan dan penindasan asing. Namun imperium menuntut disiplin, koordinasi semua kekuatan, serta rasa kewajiban dan pengorbanan yang mendalam; inilah yang menjelaskan banyak aspek dari cara kerja praktis rezim, karakter berbagai kekuatan dalam negara, serta langkah-langkah keras yang tak terhindarkan harus diambil terhadap siapa pun yang menentang gerakan spontan dan tak terelakkan Italia pada abad kedua puluh ini, yang dengan menghidupkan kembali ideologi usang abad kesembilan belas, yang telah ditinggalkan di mana pun terdapat keberanian untuk melakukan eksperimen besar dalam transformasi sosial dan politik. Tidak pernah sebelumnya suatu bangsa begitu membutuhkan otoritas, arah, dan ketertiban. Jika setiap zaman memiliki doktrin khasnya, maka ada ribuan tanda yang menunjuk pada fasisme sebagai doktrin khas zaman kita. Sebab jika suatu doktrin harus menjadi sesuatu yang hidup, hal itu dibuktikan oleh kenyataan bahwa fasisme telah menciptakan suatu iman yang hidup; dan bahwa iman ini sangat kuat dalam benak manusia dibuktikan oleh mereka yang telah menderita dan mati karenanya.”

Meskipun penguasaan negara secara formal dicapai melalui munculnya gerakan elektoral, hal ini tetap membutuhkan gelombang dukungan besar dari kelas bawah. Pemecahan kelas yang diciptakan kapitalisme, terutama dalam masyarakat pasca-industrial seperti Amerika Serikat, menyediakan kondisi paling ideal bagi apa yang sering disebut sebagai “populisme sayap kanan”.

Bukan hanya kemunculan kelas menengah industrial yang menjadi unsur kunci dalam perkembangan ini, tetapi yang jauh lebih menentukan adalah runtuhnya kelas menengah tersebut setelahnya. Tahap kedua ini telah berlangsung di Amerika Serikat sejak tahun 1980-an seiring munculnya neoliberalisme dan globalisasi. Secara politik, hal ini tampak dalam cetak biru neoliberalisme ala Reagan, neoliberalisasi Partai Demokrat, pengabaian ekonomi total terhadap kelas pekerja Amerika oleh kedua partai besar [Partai Demokrat dan Partai Republik], bangkitnya kelompok-kelompok proto-fasis seperti Tea Party, kemenangan logika "lesser evilism" (kejahatan yang lebih kecil), dan kini munculnya neo-nazisme serta nasionalisme kulit putih abad ke-21, yang keduanya turut mengantarkan seorang kapitalis milyarder [Donald Trumph] ke Gedung Putih.

Mendapatkan dukungan politik dari kelas pekerja tampak sebagai hal yang sulit, mengingat partai-partai politik yang berkuasa saat ini adalah partai-partai yang sama, yang telah meninggalkan [atau mengabaikan] sebagian besar rakyat Amerika selama beberapa dekade terakhir. Namun, di sinilah kekuatan fasisme yang bertumpu pada emosi dan identitas, atau apa yang oleh Mussolini disebut sebagai “kewajiban”, “kesucian”, dan “kepahlawanan” menjadi sangat efektif karena ditempatkan di atas kebutuhan materi. 

Perampasan struktural terhadap kehidupan massa rakyat oleh sistem-sistem besar seperti kapitalisme sulit untuk ditunjuk secara jelas, terutama ketika pemahaman tentang sistem itu sendiri tidak ada. Populisme kiri bergantung pada pemahaman tersebut, serta pada anggapan bahwa kondisi material akan mendorong kelas pekerja bertindak demi kepentingan mereka sendiri, yang secara langsung bertentangan dengan kepentingan modal, para politisi borjuis dalam sistem demokrasi liberal, dan tentu saja para milyarder. Namun fasisme menawarkan jalan yang lebih sederhana: ia memusatkan perhatian pada identitas nasional atau rasial, dan menganggap semua orang yang berada di luar identitas tersebut sebagai musuh negara

Tekanan struktural yang diciptakan oleh kapitalisme menciptakan lingkungan yang sangat kondusif untuk perekrutan. Terutama terhadap kelas menengah lama, atau terhadap siapa pun yang merasa kehilangan hak istimewanya. Proses ini mungkin tidak pernah dijelaskan dengan lebih ringkas dan tajam selain oleh George Jackson:

“Pasukan kejut fasisme di tingkat politik massa direkrut dari anggota kelas menengah yang paling merasakan dorongan naik dari kelas bawah. Kelas ini merasa bahwa setiap guncangan terhadap ekonomi yang ada, akibat dorongan naik massa, akan terlebih dahulu memengaruhi status mereka. Mereka kemudian bergabung dengan bagian dari kelas pekerja yang cukup terbelakang sehingga mudah terpengaruh oleh atribut-atribut nasionalisme dan sindrom loyalitas yang oleh para sosiolog disebut sebagai 'authoritarian personality' [kepribadian otoritarian]. Salah satu tujuan utama dari tatanan fasis adalah memperluas dan mengembangkan ‘kelas algojo’ baru ini, serta merusak dan mengaburkan kesadaran kelas pekerja melalui daya tarik psiko-sosial terhadap naluri kawanan manusia. Pengembangan dan eksploitasi sindrom otoritarian berada di pusat kapitalisme ‘totaliter’ (fasisme). Ia hidup dari kesadaran kelas yang semu dan kecil, serta dari kebutuhan akan komunitas.”

Sifat otoriter fasisme terletak pada ketergantungannya pada identitas, sebuah konsep cair yang memungkinkan fleksibilitas dalam benak para pengikutnya, sekaligus memperkuat mentalitas kawanan yang berakar pada agenda nasional yang dibayangkan. Dengan kata lain, individu dalam gerakan fasis mungkin memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang diri mereka, gerakannya, bahkan tujuan akhirnya. Namun ketika dipanggil untuk bertindak, tindakan mereka akan selalu sejalan dengan agenda nasional yang ditetapkan oleh para pemimpinnya. Inilah sebabnya fasisme membutuhkan kehadiran pemimpin yang kuat.

Seperti pasukan Orc dalam seri The Hobbit karya J.R.R. Tolkien, prajurit fasis mudah digerakkan untuk melakukan kekerasan demi [apa yang diklaim sebagai] "kebaikan bersama", yang dikonstruksikan oleh seorang pemimpin kuat dan karismatik. Dan dengan dukungan semacam ini, para pemimpin tersebut mampu mencapai kemenangan elektoral yang sebelumnya nyaris tak terpikirkan.

Menindas Yang Lemah: Mesin Fasis Supremasi Kulit Putih dan Xenofobia

Meskipun kapitalisme dan apa yang disebut “demokrasi kapitalis liberal” sama-sama mengalami kegagalan struktural, fasisme di Amerika akan sulit terwujud tanpa adanya unsur identitas yang kuat. Jika populisme kiri secara jelas bertumpu pada penderitaan kelas pekerja di bawah kapitalisme, maka fasisme yang bergantung pada konsep-konsep kabur seperti “kesucian” dan “kepahlawanan”, memerlukan identitas yang dikonstruksi dan mudah dikenali.

Di Amerika, fenomena struktural dan kultural berupa supremasi kulit putih berfungsi sebagai identitas tersebut, dan karenanya menjadi mesin yang mengarahkan kecemasan luas yang lahir dari perampasan sistematis akibat kapitalisme dan demokrasi [liberal] ke dalam sebuah gerakan nasionalis. Penting untuk dipahami bahwa supremasi kulit putih bukanlah sesuatu yang hanya terbatas pada neo-nazi bersepatu lars yang meneriakkan salam “Heil Hitler!”, melainkan sebuah fenomena sistemik yang sangat meresap dalam budaya Amerika. Ia hadir sebagai pola pikir yang sudah dibentuk sejak lama sekaligus sebagai kenyataan yang hidup.

Pola pikir bahwa nyawa orang kulit hitam lebih rendah nilainya dibentuk selama berabad-abad melalui budaya populer. Contohnya mulai dari pertunjukan rasis minstrel pada awal abad ke-19, yang menggunakan karikatur “Coon” untuk menggambarkan orang kulit hitam sebagai bodoh, malas, dan lucu, hingga acara televisi modern seperti COPS yang terus meneguhkan stereotip bahwa orang kulit hitam lebih cenderung melakukan kejahatan.

Sementara itu, kenyataan hidup orang kulit hitam dibentuk oleh dua setengah abad perbudakan, yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai bentuk sistem penindasan yang dilegalkan dan status kewarganegaraan kelas dua, seperti sharecropping, convict leasing, Jim Crow, dan pemenjaraan massal. Sejarah ini membangun lapisan-lapisan kompleks rasisme institusional yang dijalankan atas nama hukum, serta proses pen-ghetto-an sistematis yang didukung oleh praktik white flight (perpindahan orang kulit putih ke wilayah lain), dan diskriminasi luas dalam perumahan dan ketenagakerjaan. Semua ini berpadu membentuk pengalaman yang sangat berat dan khas bagi warga kulit hitam Amerika, yang harus menghadapi penindasan kelas dan rasial sekaligus.

Dua faktor ini, pola pikir yang dibentuk dan kenyataan hidup yang dialami, saling memperkuat satu sama lain dan semakin memperburuk cara masyarakat Amerika memandang dan memperlakukan orang kulit hitam. Karena stereotip rasial terus dipelihara, rata-rata orang menjadi kurang berempati. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak kulit putih sejak usia tujuh tahun sudah percaya bahwa anak-anak kulit hitam merasakan sakit yang lebih ringan; tenaga medis lebih jarang memberi obat pereda nyeri kepada anak-anak kulit hitam dan latin [Amerika Latin]; dan para pengamat/peneliti kulit putih bereaksi jauh lebih lemah terhadap rasa sakit yang dialami orang kulit hitam, dibandingkan terhadap rasa sakit sesama orang kulit putih (racial empathy gap). 

Kenyataan hidup yang dibentuk oleh rasisme institusional juga menciptakan kondisi di mana orang kulit hitam jauh lebih banyak mengalami kemiskinan, pengangguran, dan pemenjaraan. Steve Martinot membahas siklus yang seolah tak pernah berakhir ini, yang berpusat pada sistem hukum pidana yang sangat terwarnai oleh sentimen rasial:

“Dampak sosial dari proses ini sangat merusak dan terus berulang. Bukan hanya karena pelabelan kriminal (felonization) terhadap suatu populasi menjamin pengangguran massal (karena adanya kecenderungan umum untuk tidak mempekerjakan orang dengan catatan kriminal), tetapi dakwaan kejahatan berat yang rutin juga setara dengan pencabutan hak politik secara sistematis (14% warga kulit hitam pada tahun 1998, menurut Fellner dan Mauer). Studi terbaru menunjukkan bahwa satu dari setiap tiga pria kulit hitam di bawah usia 30 tahun telah berurusan dengan sistem peradilan dalam 25 tahun terakhir.Terus-menerus menarik sejumlah besar orang dari sebuah komunitas dengan cara ini berarti menghancurkan kohesi sosialnya secara besar-besaran. Gangguan ini kemudian memperkuat pelabelan kriminal terhadap komunitas tersebut di mata masyarakat kulit putih, dan dijadikan pembenaran untuk penarikan investasi serta penghambatan finansial secara umum terhadap akumulasi aset komunitas. Penindasan rasial, pemiskinan, pemenjaraan, dan impunitas polisi adalah satu rangkaian yang tak terpisahkan. Pada akhirnya, meningkatnya populasi penjara justru dijadikan salah satu argumen dalam wacana publik untuk memperketat hukum narkotika dan praktik 'racial profiling'. Ini adalah sebuah siklus yang menghasilkan dan memperkuat dirinya sendiri. Yang penting untuk dicatat adalah bahwa siklus ini tidak dipersepsikan oleh masyarakat kulit putih secara luas sebagai ketidakadilan yang nyata. Sebaliknya, tuntutan untuk membangun lebih banyak penjara justru muncul dan diterima, sekali lagi dengan rasa 'cultural intimacy' (lalu bagaimana lagi kita harus menangani kejahatan?). Penerimaan ini kemudian disamarkan dalam kampanye politik dengan slogan ‘tegas terhadap kejahatan’, alih-alih menangani kondisi sosial yang melahirkan kejahatan itu sendiri. Semua ini berdiam dalam sebuah konsensus kulit putih yang solid dengan polisi dan industri penjara, yang memungkinkan pertumbuhan mereka tanpa hambatan; sebuah konsensus yang isinya adalah identitas rasial kulit putih.”

Realitas ini kemudian diputarbalikkan oleh para pendukung supremasi kulit putih. Mereka mengklaim bahwa orang kulit hitam berada dalam kondisi tersebut karena "keputusan pribadi yang buruk", kurang tanggung jawab, malas, atau bahkan karena faktor biologis, pandangan yang dipromosikan oleh apa yang disebut “race realism” [rasisme ilmiah], yaitu bentuk rasisme berkedok sains.

Mengubah masalah sistemik menjadi kesalahan individu adalah cara mudah untuk menyalahkan korban, sambil mengabaikan sejarah dan struktur sosial. Sikap ini juga lahir dari kurangnya pengetahuan historis dan praktis tentang bagaimana sistem membentuk kehidupan orang-orang yang hidup di dalamnya. Hal ini membantu menjelaskan mengapa ketidaktahuan secara alami menarik seseorang pada politik reaksioner, dan mengapa fasisme selalu berpotensi tumbuh di Amerika.

Karena banyak orang Amerika kekurangan pemahaman tentang sejarah, ekonomi, dan sosiologi, akhirnya setiap keresahan hidup yang sebenarnya dialami oleh sebagian besar kelas pekerja di bawah kapitalisme, berubah menjadi luapan emosi mentah. Inilah keunggulan fasisme: ia memanfaatkan frustrasi tanpa arah. Ketidaktahuan mudah digerakkan, dan kemarahan itu dengan mudah diarahkan kepada perempuan, imigran, Muslim, orang kulit hitam, orang kulit berwarna, atau komunitas LGBTQ.

Ketidaktahuan juga melahirkan rasa takut. Karena tidak memahami dunia di sekitarnya, orang-orang ini melihat dunia sebagai tempat yang mengancam. Mereka lalu menutup diri, menimbun senjata, mencurigai siapa pun yang berbeda, dan percaya pada teori konspirasi tentang "Ordo Dunia Baru": elit global, Illuminati, Bilderberg, George Soros, politik korektif, dan "marxisme kultural".

Ketidaktahuan membawa mereka ke dalam delusi, dan rasa tidak aman mereka mendorong mereka untuk “meninju ke bawah”, menyerang kelompok yang lebih lemah. Sikap otoriter ini, yang diarahkan pada sesama kelas, serta dorongan untuk memperlakukan secara brutal kelompok yang terpinggirkan, sangat mudah diseret ke dalam arus fasis. Dan bagi banyak orang Amerika hal itu memang telah terjadi.

Perjuangan Melawan Keniscayaan

Karena keniscayaan fasisme di Amerika berakar kuat pada kapitalisme dan supremasi kulit putih, maka setiap perlawanan terhadap arus fasis ini harus diarahkan pada penghancuran kedua sistem tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya orientasi yang layak untuk diambil adalah ideologi populisme kiri yang internasionalis, berpihak pada kelas pekerja, dan anti-rasis. Para anarkis dan anti-fasis berpakaian hitam dan bermasker yang secara fisik berhadapan dengan pasukan kejut Trump di jalanan berakar kuat pada orientasi ini. Mereka berada di garis depan perjuangan, tetapi efektivitas mereka pada akhirnya bergantung pada adanya sebuah gerakan massa yang terorganisir, yang mencakup kelompok-kelompok politik dan buruh di kubu kiri, serta yang paling penting kelompok-kelompok pembebasan yang berlandaskan perjuangan keadilan bagi masyarakat kulit berwarna dan populasi imigran.

Perang yang akan datang melawan fasisme Amerika akan berlangsung di banyak medan. Pertama, pasukan lapangan dari kubu kiri (antifa dan lainnya) sangat dibutuhkan untuk menghadapi sayap kanan yang penuh kekerasan, fanatik, dan terobsesi pada senjata, yang terbentuk di bawah panji "Amerikanisme". Pasukan lapangan ini harus bersenjata, terampil menggunakan senjata api, memiliki kondisi fisik yang prima, serta terlatih dalam pertarungan jarak dekat. Orientasi gerilya yang dipengaruhi oleh ajaran Che Guevara dan Abraham Guillen di antara tokoh lainnya, serta berakar pada pendekatan Partai Black Panther generasi awal dan koalisi pelangi Fred Hampton (BPP, Young Lords, dan Young Patriots) dianggap sangat penting. Termasuk di dalam kebutuhan ini adalah proyek-proyek pertahanan komunitas yang dapat melindungi masyarakat kelas pekerja dari ancaman langsung yang ditimbulkan oleh kelompok milisi sayap kanan, neo-Nazi, supremasis kulit putih, dan aparat kepolisian.

Kedua, diperlukan serangan dari berbagai arah terhadap sistem kapitalisme. Hal ini mencakup kebangkitan kembali pengorganisasian buruh yang militan, serta upaya melibatkan dan mempolitisasi para pekerja sektor jasa bergaji rendah. Upaya ini juga harus mencakup proyek persatuan kiri yang membangun koalisi antara kelompok politik anti-kapitalis, serikat buruh, dan gerakan keadilan sosial. Koalisi tersebut harus mampu melibatkan secara efektif sekaligus memberikan kepemimpinan kepada buruh migran, para pengangguran (lumpen) dan setengah penganggur (semi-lumpen), serta terutama mereka yang paling terpinggirkan karena identitas ras, gender, atau agama mereka.

Dalam perjuangan ini, penolakan terhadap kedua partai politik kapitalis (Partai Demokrat dan Partai Republik) merupakan hal yang mutlak. Begitu pula penolakan terhadap pendekatan “lesser evilism” (memilih ‘kejahatan yang lebih kecil’) dalam politik elektoral, yang selama 40 tahun terakhir justru mendorong seluruh sistem politik semakin bergeser ke kanan.

Ketiga, perjuangan melawan represi negara tidak bisa dihindari. Pemerintah Amerika memiliki sejarah panjang dan brutal dalam menghancurkan perlawanan anti-kapitalis: para martir Haymarket, eksekusi Joe Hill, pemburuan dan pengasingan paksa Bill Haywood, penggerebekan Palmer, rekayasa kasus terhadap Sacco dan Vanzetti, McCarthyisme, daftar hitam komunis, COINTELPRO, pengeboman MOVE, pemenjaraan tokoh-tokoh seperti Mumia Abu-Jamal, Leonard Peltier, dan Oscar Lopez Rivera, serta pengasingan paksa Assata Shakur; semuanya adalah contoh nyata. Memberi legitimasi pada gerakan melalui sayap politik nasional yang kuat dapat membantu menghadapi hal ini. Diperlukan sebuah partai ketiga yang berakar kuat pada anti-kapitalisme untuk menjadi sarana penyebaran kesadaran kelas di kalangan kelas pekerja Amerika, yang selama ini secara strategis dan historis dijauhkan dari pemahaman tersebut. Meskipun kemenangan elektoral hampir mustahil dan sebagian besar tidak efektif dalam struktur yang ada saat ini, tekanan politik dan pendidikan tetap merupakan alat penting yang harus digunakan untuk membangun legitimasi dan keterbukaan.

Perjuangan ini harus dijalankan dengan pemahaman tentang peran kaum liberal dan banyak kalangan progresif dalam melindungi gerakan fasis. Jika kaum konservatif, kelompok alt-right, dan far-right adalah musuh yang jelas, kaum liberal sering kali tampil seolah-olah sebagai sekutu dalam retorika politik arus utama. Namun, sejarah menunjukkan bahwa hal itu tidak benar. Sejarah memperlihatkan bahwa seberapa pun progresifnya platform yang mereka tampilkan, kaum liberal pada akhirnya akan selalu berpihak pada sistem kapitalisme, dan terutama pada stabilitas serta kenyamanan mereka sendiri di dalam sistem tersebut.

Hal ini terlihat sangat jelas dalam dukungan mereka baru-baru ini terhadap Hillary Clinton, seorang korporatis dan pendukung perang yang sudah terbukti; dalam propaganda anti-kiri (red-baiting) mereka sejak pemilu; dalam kecaman menyeluruh mereka terhadap kaum anti-fasis; dalam seruan terus-menerus mereka menentang perlawanan balik dengan kekerasan; serta dalam penyamaan keliru antara “ekstremis di kedua sisi". Fakta bahwa Partai Demokrat menyabotase Bernie Sanders, seorang politisi yang platformnya tidak lebih dari liberalisme ala New Deal, menunjukkan betapa jauhnya mereka telah bergeser ke kanan sejak munculnya neoliberalisme.

Pernyataan jujur Nancy Pelosi bahwa “kami adalah kaum kapitalis dan memang begitulah adanya”, saat menjawab pertanyaan spontan dari seorang mahasiswa dalam acara Town Hall bulan Januari, dengan sempurna mencerminkan arogansi elit partai tersebut, terutama jika diingat bahwa Pelosi sendiri menikah dengan seorang pengusaha/investor kaya dan memiliki kekayaan bersih sekitar 43 hingga 200 juta dolar. Kapitalisme memang sangat menguntungkan bagi dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi tidak bagi 200 juta rakyat Amerika. Dan kini sebuah perang telah dimulai.

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/colin-jenkins-americanism-personified-why-fascism-has-always-been-an-inevitable-outcome-of-the#toc2

Neoliberalisme Otoriter: Hantu Pinochet

Ditulis oleh: Anonim

Esai ini membahas kebangkitan para demagog populis [sayap kanan] serta ekonomi rezim-rezim mereka. Alih-alih menandai berakhirnya neoliberalisme atau memiliki keterkaitan langsung dengan fasisme awal abad ke-20, tokoh-tokoh ini justru memiliki hubungan historis dengan rezim Augusto Pinochet dan menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat menuju neoliberalisme otoriter.

Ungkapan “jangan pernah lupa” memiliki makna khusus di abad ke-21, yang langsung mengingatkan kita pada serangan 11 September yang mengguncang pusat-pusat kekuasaan global; Wall Street, Pentagon, dan Gedung Putih. Jika kita mempertimbangkan bahwa serangan ini kemudian dijadikan pembenaran bagi “Perang Global Melawan Terorisme (GWOT)”, yang pada gilirannya memicu munculnya ISIS di wilayah-wilayah yang dihancurkan oleh kekacauan perang, maka jelas bahwa mengingat peristiwa tersebut memang penting. Namun, ada satu lagi tanggal 11 September yang juga patut diingat, yakni 11 September 1973, hari terjadinya kudeta di Chile yang mengangkat Augusto Pinochet ke tampuk kekuasaan.

Kudeta ini didahului oleh periode ketidakstabilan yang sebagian besar dipicu oleh perang ekonomi yang dilancarkan Amerika Serikat, dalam bentuk blokade yang digagas oleh Henry Kissinger di bawah pemerintahan Nixon. [1] Blokade ini diberlakukan karena penolakan pemimpin Chile yang terpilih secara demokratis, Salvador Allende, untuk mendukung isolasi politik dan ekonomi terhadap Kuba, serta karena ancaman terhadap keuntungan perusahaan-perusahaan Amerika akibat potensi nasionalisasi di bawah pemerintahannya. Bahkan pemerintah Amerika Serikat secara langsung terlibat dalam kudeta tersebut. Sejak tahun 1970, CIA telah menyatakan: “Ini adalah kebijakan kami yang tegas dan berkelanjutan, bahwa Allende harus digulingkan melalui kudeta.” [2]

Pada 11 September 1973, kudeta itu dilaksanakan, termasuk pengeboman Istana Presiden La Moneda dan kematian Allende, baik melalui pembunuhan maupun bunuh diri. Setelah merebut kekuasaan, junta yang dipimpin Pinochet menahan ratusan ribu orang di pusat-pusat penahanan, menghilangkan sedikitnya 2.279 orang karena alasan politik, [3] serta menyiksa 31.947 orang lainnya. [4] Pinochet merebut kekuasaan dan mempertahankan rezimnya dengan kekuatan militer.

Para pendukung pemerintahan Pinochet termasuk “Chicago Boys”, sekelompok ekonom Chile yang dididik oleh Milton Friedman dari Universitas Chicago, yang menerapkan agenda ekonomi neoliberal di Chile di bawah rezim Pinochet. Tak lama setelah kudeta, Amerika Serikat mengakhiri blokade dan memberikan bantuan ekonomi kepada pemerintahan baru tersebut. [5] Rezim ini dan kebijakan neoliberalnya sering dipuji karena dianggap berhasil meningkatkan perekonomian Chile secara drastis. Namun, jelas bahwa tanpa kudeta yang difasilitasi oleh Amerika Serikat tersebut, tidak akan ada bantuan ekonomi dan perdagangan yang juga difasilitasi oleh Amerika Serikat, yang sangat krusial bagi ekonomi klien seperti Chile saat itu.

Pada dasarnya, Pinochet adalah diktator neoliberal pertama. Ia bukan diktator kapitalis pertama, karena dalam satu pengertian setiap negara kapitalis membentuk “kediktatoran borjuasi”. Namun dalam pengertian “kediktatoran” yang lebih konvensional, tokoh-tokoh seperti Lee Kuan Yew di Singapura, Park Chung-hee di Korea Selatan, rezim fasis di Jerman dan Italia, Estado Novo di Portugal, Spanyol di bawah Franco, serta banyak diktator sayap kanan lainnya telah lebih dulu menganut berbagai bentuk kapitalisme sebelum Pinochet. Perbedaan utama rezim Pinochet dengan rezim-rezim tersebut terletak pada bentuk kapitalismenya yang jauh lebih tidak korporatis, karena kehadiran besar Amerika Serikat, sehingga memungkinkan negara polisi yang sangat otoriter berjalan berdampingan dengan liberalisasi ekonomi, globalisasi, dan privatisasi.

Tentu saja, perlu dicatat bahwa hubungan kekuasaan di tingkat benua telah berubah sampai batas tertentu. Noam Chomsky mencatat bahwa:

“Pada saat itu sudah cukup jelas bahwa pada pertemuan hemisfer berikutnya, yang akan diadakan di Panama [KTT Amerika ke-7 tahun 2015], jika AS tetap mempertahankan posisinya terkait dua isu ini [perang melawan narkoba yang dimiliterisasi dan isolasi terhadap Kuba], maka negara-negara di kawasan tersebut akan melanjutkan prosesnya tanpa melibatkan Amerika Serikat. Faktanya, sudah ada institusi-institusi hemisfer seperti CELAC dan UNASUR di Amerika Selatan, yang mengecualikan Amerika Serikat, dan arah perkembangan kawasan akan semakin bergerak ke sana.” [6]

Meskipun Chomsky menyiratkan bahwa kawasan tersebut mungkin tidak lagi sepenuhnya tunduk pada kepentingan Amerika Serikat, berkurangnya kekuasaan ini tidak berarti bahwa posisi Amerika Serikat telah sepenuhnya tergantikan. Sebagai contoh, Michel Temer, presiden Brazil saat itu yang naik ke tampuk kekuasaan setelah kudeta parlementer, kembali memusatkan posisi-posisi kekuasaan tertinggi di tangan laki-laki kulit putih dan berupaya mempertahankan kebijakan ekonomi neoliberal. Temer juga diketahui menjadi informan Amerika Serikat terkait kebijakan Brazil. [7] Dengan demikian, pengaruh Amerika Serikat memang tidak sekuat dulu, tetapi masih tetap nyata.

Namun, hanya karena kemampuan Amerika Serikat untuk memaksakan kehendaknya di seluruh belahan benua telah melemah, bukan berarti hantu masa lalu imperialisnya tidak terus menghantui dunia. Model pemerintahan Pinochet tampak memiliki relevansi yang mencolok di masa kini. Model pemerintahan otoriter yang berpadu dengan liberalisme pasar yang kejam ini kini diglobalisasi melalui kebangkitan populisme sayap kanan, dan bahkan “pulang kampung” ke Amerika Serikat dalam wujud Donald Trump. Warisan yang sama juga dapat dilihat pada Narendra Modi di India, Vladimir Putin di Rusia, dan Recep Tayyip Erdoğan di Turki, atau dalam peristiwa seperti "Brexit" yang menandakan meningkatnya kekuatan populisme sayap kanan yang menyapu dunia, meskipun tidak secara eksklusif di negara-negara maju. Walaupun sentimen yang melatarbelakanginya sering kali berbeda-beda, hasil akhirnya adalah penguatan kembali kapital global di bawah struktur negara yang semakin otoriter.

Hantu Pinochet juga muncul dalam ranah budaya melalui pelukan alt-right terhadap ideologi, warisan, dan citra dirinya, terutama dalam bentuk meme. Popularitas siber ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memanfaatkan budaya populer guna menormalisasi supremasi kulit putih, fasisme, dan ideologi far-right secara umum, yang membantu alt-right memperoleh relevansi serta modal budaya. Ada beberapa halaman Facebook yang didedikasikan untuk Pinochet, termasuk Spicy Pinochet Memes dan Pinochet Helicopter Rides and Rentals (yang merujuk pada praktik Pinochet melempar kaum kiri dari helikopter, dan kini sering dirujuk secara positif oleh kaum alt-right). Selain itu terdapat pula halaman Reddit r/Pinochet serta berbagai “gudang meme dank” yang menampilkan apa yang mereka anggap sebagai relevansi ideologi dan pemerintahan Pinochet di masa kini. Apa yang dulunya merupakan ideologi internet yang relatif pinggiran kini mendapatkan perhatian yang semakin besar, terutama karena keterkaitan antara tokoh-tokoh kunci dalam lingkaran Trump dengan gerakan alt-right. Keterkaitan ini secara khusus terlihat dari pengangkatan Steve Bannon, sebagai kepala strategi kebijakan Trump, yang merupakan direktur media sayap kanan Breitbart, yang berfungsi sebagai ruang berkumpul alt-right. Lebih jauh lagi, pemimpin alt-right, Richard Spencer, bahkan memberikan pidato setelah kemenangan Trump yang diakhiri dengan seruan: “Hail Trump! Hail our people! Hail victory!” [8] Meskipun pernyataan ini jelas merujuk pada Jerman Nazi, Pinochet juga menjadi rujukan yang rutin bagi gerakan ini. Dengan bayang-bayang Pinochet yang sudah menghantui lanskap politik, tampaknya wajar jika ia juga menghantui lanskap budaya yang lebih luas melalui dunia maya dan gerakan far-right. 

Walaupun jalur Pinochet menuju kekuasaan sangat berbeda dari jalur yang ditempuh oleh gelombang baru tokoh-tokoh populis sayap kanan yang sebagian besar meraih kekuasaan melalui pemilu, bukan melalui kudeta militer, tetap terdapat sejumlah kesamaan proses yang patut dikaji. Banyak perbandingan telah dibuat antara para demagog baru ini dengan fasisme, sebagaimana juga dilakukan terhadap Pinochet, dan perbandingan tersebut memiliki kegunaan baik secara retoris maupun analitis untuk menjelaskan elemen-elemen tertentu dari rezim-rezim ini. Secara budaya, gerakan-gerakan ini bertumpu pada sentimen yang serupa dan sama-sama mempraktikkan pemerintahan otoriter, meskipun struktur ekonominya berbeda secara signifikan.

Kampanye Trump mengusung pesan kuat tentang kelahiran kembali bangsa yang dirangkum dalam slogan: “Make America Great Again!” Tersirat dalam pernyataan ini adalah asumsi tentang kejayaan masa lalu, sebuah asumsi yang ditantang keras oleh warisan genosida, perbudakan, imperialisme, pembersihan etnis, dan eksploitasi kapitalis yang menodai sejarah negara tersebut. Secara sederhana, ini adalah pesan ultra-nasionalisme palingenetik, mitos inti fasisme.

"[Ultra-nasionalisme palingenetik] menjanjikan penggantian gerontokrasi, mediokritas, dan kelemahan bangsa dengan kaum muda, kepahlawanan, dan kejayaan bangsa; mengusir anarki dan dekadensi serta menghadirkan ketertiban dan kesehatan; meresmikan dunia baru yang menggairahkan sebagai pengganti dunia lama yang telah usang; serta menyerahkan pemerintahan kepada figur-figur terkemuka alih-alih sosok-sosok tanpa karakter." [9]

Palingenetik juga terlihat pada Pinochet, misalnya dalam pernyataannya: “Mereka telah mengakar pada tujuan-tujuan di atas, angkatan bersenjata dan kepolisian akan memimpin pemulihan demokrasi kita, yang harus dilahirkan kembali dan dimurnikan dari kebiasaan buruk serta kejahatan yang pada akhirnya menghancurkan institusi kita”, yang disampaikan dalam pidato publik tepat sebulan setelah ia merebut kekuasaan. [10] Pidato ini juga menghidupkan semangat Portalian, merujuk pada Diego Portales, seorang kapitalis dan menteri presiden Chile yang membantu membentuk Chile abad ke-19 sebagai pemerintahan otoriter yang dipilih oleh kaum kaya. Kelahiran kembali bangsa yang dirumuskan sebagai kembali ke masa lalu yang semi-mythical, merupakan elemen esensial dari proyek fasis. Hal ini terlihat dengan intensitas yang berbeda-beda pada berbagai tokoh dan rezim populis sayap kanan masa kini.

Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdoğan, juga menggunakan narasi "kelahiran kembali" dalam pernyataan politik formal. Dalam sebuah pidato tahun lalu ia berkata: “Biarlah 1 November [tanggal pemilu parlemen] menjadi tanggal kelahiran kembali bangsa kita. Saya menyerukan kepada kalian semua untuk mengubur terorisme ke dalam tanah..” [11] Ia kemudian mengecam Partai Demokratik Rakyat (HDP), sebuah partai sayap kiri yang berpihak pada kepentingan Kurdi, dengan menuduhnya memiliki hubungan langsung dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah [partai politik dan] kelompok bersenjata Kurdi yang berkonflik dengan negara Turki, yang telah beralih dari stalinisme ortodoks ke sosialisme libertarian yang dipengaruhi Murray Bookchin, dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh negara Turki. Pidato ini juga menunjukkan kesamaan kedua dengan fasisme tradisional: etno-nasionalisme. Seruan Erdoğan terhadap ancaman “teroris” yang dikaitkan dengan suatu kelompok etnis mengingatkan secara mengerikan pada seruan Trump tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Muslim dan imigran, yang mendorongnya menyerukan larangan masuk bagi semua Muslim ke Amerika Serikat. Etno-nasionalisme eksklusif semacam ini juga hadir dalam kepresidenan Modi di India. Meskipun ia telah meredam retorikanya sejak mengizinkan kerusuhan anti-Muslim yang mematikan pada 2002 di Gujarat, ia tidak banyak melakukan upaya untuk menghentikan gelombang nasionalisme Hindu yang meningkat dalam partainya. [12] Putin, figur serupa yang menunjukkan hasrat imperialis melalui keterlibatannya di Suriah dan Ukraina, serta dikenal dengan pernyataan seperti: “Memaafkan teroris adalah urusan Tuhan, tetapi mengirim mereka kepada-nya adalah urusan saya.” Pernyataan ini mencerminkan budaya maskulinitas yang merasuki para penguasa baru ini, sekaligus logika otoritas yang berbasis kekerasan. Kampanye pengeboman militer Rusia di Suriah sendiri sangat brutal. Retorika anti-Muslim dan anti-imigran juga digunakan oleh kelompok far-right yang bangkit di seluruh Eropa. Etno-nasionalisme ini jelas terkait dengan fasisme tradisional dan memiliki dampak kekerasan yang nyata.

Namun demikian, terdapat perbedaan kebijakan ekonomi yang penting antara Pinochet dan banyak tokoh kontemporer dengan fasisme klasik. Fasisme tradisional dicirikan oleh struktur otoriter yang sangat terpusat, yang pada akhirnya menyatukan negara dengan industri swasta hingga tingkat tertentu. Negara dan industri swasta membentuk model “jalan ketiga” korporatis, sebagai alternatif bagi kapitalisme dan sosialisme internasional, dengan tingkat kontrol negara yang besar atas perekonomian [ekonomi komando]. Rusia mengikuti model ini hingga batas tertentu, dengan para oligarki yang bersekutu dengan negara membentuk sistem korporatis raksasa. Namun secara umum, rezim-rezim ini tidak melakukan nasionalisasi industri yang sebelumnya tidak dinasionalisasi, tidak menciptakan perusahaan nasional baru, dan tidak secara mendasar mengubah relasi dengan kapital global. Turki misalnya, cukup liberal dalam hubungan dagangnya hingga memungkinkan impor minyak bernilai tinggi dari ISIS. [13] Erdoğan juga melakukan banyak privatisasi di berbagai sektor industri dan layanan, bahkan mendelegasikan tugas tersebut kepada kementerian khusus administrasi privatisasi. [14] Modi telah menganut kebijakan ekonomi neoliberal sejak sebelum masa kepresidenannya, khususnya saat memimpin Negara Bagian Gujarat, yang didasarkan pada prinsip perusahaan swasta dan pertumbuhan ekonomi. [15] Trump, terlepas dari retorikanya tentang “draining the swamp”, tampaknya juga bersiap menjalankan kepresidenan neoliberal, dengan menunjuk sebagian besar eksekutif bisnis, politisi, dan pejabat partai, termasuk Gary D. Cohn dari Goldman Sachs sebagai Direktur Dewan Ekonomi Nasional. [16]

Kedekatan Pinochet dengan perusahaan-perusahaan Amerika digunakan oleh Robert Paxton untuk membedakan rezim Pinochet dari fasisme, karena rezim tersebut tidak bebas untuk berekspansi atau menantang kepentingan bisnis asing. [17] Sementara rezim-rezim lain tidak memiliki keterbatasan yang sama, terlihat dari aneksasi Crimea oleh Rusia dan keterlibatannya di Suriah, invasi Turki ke Suriah, intervensi militer dan pangkalan AS di seluruh dunia, serta konflik India di Kashmir; namun tidak satu pun dari rezim-rezim tersebut yang memiliki kendali fundamental atas perekonomian. Kendali tersebut sebagian besar tetap berada di tangan kelas kapitalis global, sebagian lainnya berada di bawah kendali negara-negara tersebut, bukan di tangan negara seutuhnya [kapitalis negara/ekonomi komando] atau hasil peleburan antara negara dan kapital [ekonomi campuran]. Sistem kendali ini menandai perbedaan fundamental dengan fasisme tradisional, yang menggabungkan ide-ide ekonomi kiri dan kanan. Sebaliknya, generasi baru penguasa otoriter ini hampir tidak mengubah basis sistem ekonomi. Dalam arti tertentu, ketidakefektifan generasi baru ini justru memberi sedikit pembenaran pada narasi “the end of history”, meskipun sistem pemerintahannya tampak bergeser, namun neoliberalisme tetap berjaya secara ekonomi.

Dukungan pemerintah terhadap kapital tentu selalu ada dalam neoliberalisme. Penting untuk dicatat bahwa meskipun negara sering diposisikan berlawanan dengan pasar dalam wacana ini, negara neoliberal terlepas dari retorika pembebasan pasar dari pengaruh negara, tidak pernah benar-benar menghilang, dan kekuasaan negara dalam menegakkan status quo tidak pernah benar-benar ditantang. Bagaimanapun juga, tanpa intervensi negara, siapa yang akan memukuli para demonstran dan buruh yang mogok? Pertanyaan ini memang diajukan secara setengah bercanda, dan terdapat sejarah panjang penggunaan aparat keamanan swasta untuk tujuan serupa, namun tetap ada secuil kebenaran mengingat era neoliberalisme telah menyaksikan peningkatan tajam militerisasi kepolisian serta perlindungan dan dukungan negara terhadap kepentingan swasta.

Rezim-rezim yang telah disebutkan di atas secara kaku berpegang pada doktrin ekonomi neoliberal. Hal ini menjadi sangat menarik jika mengingat bahwa semua figur tersebut meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan menarik sentimen populis. Populisme ini berakar pada kemarahan rakyat terhadap status quo. Neoliberalisme selalu melahirkan ketidakpuasan di mana pun ia diterapkan, dan setelah krisis finansial 2008 serta gelombang kebijakan penghematan yang menyusul dan melanda sebagian besar dunia, ketidakpuasan ini baik dari kalangan kiri maupun kanan semakin mengeras dan lantang. Ketidakpuasan ini mungkin merupakan tantangan nyata pertama terhadap narasi “the end of history” yang selama ini dikemukakan oleh para teknokrat penjaga tatanan neoliberal.

Kondisi hidup mengalami stagnasi, sementara upah riil hampir tidak berubah sejak tahun 1970-an, meskipun produktivitas meningkat secara drastis. Selain itu, atas nama kebijakan penghematan yang didasarkan pada logika penghukuman yang menyimpang terhadap “pemborosan”, justru mengorbankan layanan sosial [subsidi] yang seharusnya menjadi bantalan perlindungan. Ironisnya, mereka yang terdampak hampir tidak pernah berada dalam posisi untuk menikmati kemewahan apa pun, sementara mereka yang benar-benar menikmati keuntungan sistem sering kali lolos dari tanggung jawab. Melalui privatisasi, layanan murah atau gratis yang sebelumnya disediakan negara kini dijalankan oleh industri berorientasi laba, dengan insentif kuat untuk memaksimalkan keuntungan dari konsumen sambil meminimalkan biaya layanan. Kondisi material di negara-negara industri maju stagnan bagi semua orang, kecuali segelintir elite; di bawah kondisi ini kemarahan terhadap sistem menjadi sesuatu yang nyaris tak terelakkan.

Namun, kemarahan terhadap status quo dapat diarahkan ke berbagai arah. Gerakan seperti Occupy menyalurkan tantangan tersebut dalam kerangka perjuangan kelas, dengan musuh yang diidentifikasi sebagai 1%. Sebaliknya, populisme sayap kanan cenderung tidak menyalahkan jurang kasta antara penguasa dan yang dikuasai, melainkan ia menuduh adanya kelompok “yang lain” (the other) di luar “rakyat” yang didefinisikan secara sempit, dan menggambarkan kelompok tersebut sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup rakyat itu sendiri.

Sering kali terdapat upaya sadar untuk mendiskreditkan semua tantangan kiri terhadap sistem ini dengan menuduh bahwa mereka digerakkan dan didanai oleh sistem itu sendiri, sering kali dengan menyebut George Soros, dalam narasi yang kerap bernuansa anti-semit dan menyerupai teori konspirasi tentang kekuasaan Yahudi.

Klaim ini, meskipun tidak benar secara spesifik, tetap mengandung unsur kebenaran karena sebagian besar kiri, terutama kiri elektoral (termasuk elemen-elemen yang secara historis dianggap radikal) telah menjadi peserta aktif dalam penyebaran proyek neoliberal. Banyak pemerintahan dan pemimpin yang mengaku sosialis justru ditugaskan untuk menerapkan kebijakan penghematan yang tidak kalah keras dibandingkan kebijakan yang didukung kaum konservatif. Ketidakmampuan kaum kiri untuk menawarkan alternatif yang jelas, dan kecenderungannya untuk puas dengan peran sebagai penyedia versi penghematan yang “sedikit kurang kejam”, telah memungkinkan sayap kanan mendominasi kritik terhadap sistem ini dan secara efektif menjadikan kiri sebagai kambing hitam. 

Kelompok “yang lain” (the other) yang paling sering dijadikan sasaran ketakutan dan kemarahan saat ini adalah para imigran atau pengungsi, khususnya Muslim, juga merupakan korban langsung neoliberalisme. Banyak imigran dan pengungsi yang datang ke Amerika Serikat, baik berdokumen maupun tidak, melarikan diri dari wilayah yang sebagian telah dihancurkan oleh perjanjian perdagangan bebas neoliberal dan “perang AS melawan narkoba atau terorisme”. Para pengungsi yang berusaha masuk ke Eropa dari Timur Tengah dan Afrika, melarikan diri dari perang imperialis dan kemiskinan yang berakar pada eksploitasi kolonial dan kelanjutannya dalam bentuk neo-imperialisme struktural melalui perdagangan bebas. Fakta bahwa keberadaan mereka sebagai imigran dan pengungsi justru disebabkan oleh tatanan neoliberal yang merusak ini menambah ironi ketika mereka malah disalahkan atas kondisi kacau tersebut.

Para korban sistem inilah yang dituduh sebagai penyebab menurunnya kondisi hidup. Kemarahan yang sah atas kondisi ini kemudian disalurkan dengan cara yang memungkinkan struktur ekonomi dasar yang menciptakan ketidakpuasan tersebut tetap dipertahankan, sambil terus meminggirkan mereka yang sudah termarginalkan.

Kemarahan diubah menjadi alat yang berguna untuk mempertahankan sistem kekuasaan yang justru memicunya. Neoliberalisme sangat efektif dalam menyerap perlawanan terhadap dirinya sendiri, terutama dari kaum kiri, dengan memanfaatkan politik identitas untuk menyalurkan tuntutan ke dalam peningkatan representasi dalam sistem, bukan perubahan struktural atas sistem itu sendiri. Barack Obama misalnya, sering dijadikan simbol kemajuan sebagai presiden kulit hitam pertama, namun kondisi warga kulit hitam Amerika tidak membaik: kesenjangan kekayaan meningkat, kekerasan polisi tetap merajalela, perang melawan narkoba [dan terorisme] diperluas, begitu pula pengeboman drone dan pengawasan massal.

Yang kini bangkit tampak sebagai pembalikan dari teknik tersebut. Seruan berbasis identitas digunakan sebagai pengganti kritik struktural. Seruan ini tidak berfokus pada inklusi dalam perjuangan melawan penindasan sistemik, melainkan pada eksklusi terhadap “yang lain” (the other). Politik identitas yang dilepaskan dari analisis struktural dan kelas, kini diambil alih oleh kelompok sayap kanan untuk memajukan bentuk politik identitas yang melayani laki-laki kulit putih, sekaligus kepentingan laki-laki kulit putih kaya.

Politik identitas baru ini berakar pada identitas yang sebelumnya dominan dan sering memposisikan diri sebagai korban diskriminasi oleh neoliberalisme dan multikulturalisme. Richard Spencer misalnya, menyatakan: “Ironisnya, apa yang disebut sebagai privilese kulit putih adalah privilese untuk didiskriminasi.” Di seluruh Eropa dan Amerika, terdapat persepsi bahwa identitas kulit putih sedang terancam, sebuah gagasan yang mendorong kebangkitan otoritarianisme ini. Namun, paranoia semacam ini tidak terbatas pada kulit putih saja. Di Turki, Islamisme dan neoliberalisme bersatu melawan orang-orang Kurdi yang diposisikan sebagai “yang lain” (the other) yang harus disingkirkan. Di India, hal ini muncul dalam bentuk nasionalisme Hindu melawan Muslim, terutama warga Pakistan sebagai sasaran.

Kapitalisme sejak lama menyelaraskan dirinya dengan gagasan kebebasan dan demokrasi, tetapi kebebasan ini selalu terbatas pada sejauh mana seseorang mampu membelinya, dan demokrasi selalu bersifat meragukan. Ikatan historis ini kini mulai retak. Alt-right dan meme-meme Pinochet hanyalah salah satu manifestasi aneh dari sentimen anti-demokrasi yang menjadi tren global. Kapitalisme semakin dipisahkan dari demokrasi. Bahkan di negara-negara yang secara formal masih mempertahankan fungsi demokratis, otoritarianisme lebih tepat menggambarkan cara pemerintahannya yang sesungguhnya.

Semakin banyak kapitalisme dalam bentuk neoliberalisme yang nyaris tak berubah menyatu dengan otoritarianisme. Figur-figur kuat dengan kecenderungan demagogis mengalahkan para teknokrat birokratis yang telah memerintah dunia hampir tanpa tantangan sejak runtuhnya Uni Soviet. Hegemoni tatanan neoliberal yang menguniversalkan bentuk dan fungsinya diperkuat oleh runtuhnya Tembok Berlin, tetapi kini dipertahankan oleh negara-negara yang justru membangun tembok di mana-mana: antara AS dan Meksiko, antara Eropa dan Afrika, di sepanjang perbatasan Uni Eropa, antara India dan Bangladesh, dan di banyak tempat lain. Tembok-tembok ini tampak bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas neoliberal, namun sejauh ini tembok tersebut terutama ditujukan untuk manusia, sementara arus bebas barang dan modal nyaris tidak terganggu, meskipun orang-orang miskin dan berkulit berwarna mati demi kesempatan untuk melintas.

Nasionalisme etnis tampaknya sedang menguat dan berfungsi sebagai perekat bagi ekonomi kapitalis global. Sekilas hal ini tampak paradoksal, tetapi akarnya terletak pada struktur dasar negara itu sendiri. Negara modern yang contoh awalnya adalah Amerika Serikat dan kemudian terglobalisasi pasca kolonialisme eksplisit melalui institusi internasional (PBB) yang berpusat di AS dan Eropa, dibangun atas model Westphalia tentang kedaulatan, yang memungkinkan pembentukan identitas nasional melalui negara-bangsa. Model ini secara inheren bersifat eksklusif dan secara fundamental membutuhkan suatu bentuk nasionalisme etnis untuk membentuk “tubuh” yang akan diperintah.

Model negara ini juga selalu terkait erat dengan kapitalisme, dengan fungsi utama negara berfokus pada pembangunan dan prasyarat-prasyaratnya. Hal ini tampak dalam institusi-institusi universal negara seperti dinas pencatatan sipil, sensus, pendidikan massal, layanan sosial, serta lembaga pembangunan dan keuangan yang semuanya berkaitan langsung dengan perkembangan kapitalisme atau kontrol populasi yang dibutuhkannya. Bahkan di negara-negara yang mengklaim diri “komunis” seperti Uni Soviet dan Tiongkok, logika fundamental kapitalis ini tetap dijalankan. Lenin sendiri menyatakan dalam The Immediate Tasks of the Soviet Government, bahwa: “..demi kepentingan sosialisme, rakyat harus tunduk tanpa syarat pada kehendak tunggal para pemimpin buruh.”

Organisasi ekonomi di bawah struktur negara secara inheren bergantung pada hierarki kelas dan suatu versi kapitalisme. Negara-negara yang tetap berada di bawah pemerintahan “komunis” seperti Tiongkok justru menjadi salah satu ekonomi kapitalis paling efektif dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan dua hal penting: kapitalisme sejak lama nyaman dengan pemerintahan otoriter, dan pemerintahan otoriter justru mampu mengelola tingkat pembangunan dan interkonektivitas yang sangat tinggi. Kapitalisme tidak membutuhkan demokrasi; ia dapat berjalan sangat baik di bawah negara yang sepenuhnya otoriter, tanpa kedok demokrasi semu.

Sebagian besar dari hal ini dapat dikaitkan dengan kesediaan kapitalisme untuk mengakomodasi struktur hierarki dan budaya lokal demi mempertahankan kekuasaannya. Hal ini juga telah terjadi di bawah kolonialisme, ketika kekuatan kolonial mengandalkan figur-figur otoritas lokal untuk menjaga kendali mereka. Contohnya termasuk sistem residensi Inggris, di mana penasihat Inggris yang memegang kekuasaan sesungguhnya ditempatkan di belakang penguasa lokal di bawah kekuasaan Inggris; serta régulos, para kepala suku tradisional yang diberi otoritas pemerintahan dalam kolonisasi Portugis di Mozambik. Masih banyak contoh lain yang serupa.

Hal ini memperoleh makna baru dengan bangkitnya neoliberalisme otoriter. Modi dan partainya misalnya, menggabungkan Hindutva (supremasi Hindu di India) dan neoliberalisme dengan menyingkirkan kaum anti-kapitalis di sayap kanan Hindu, menarik dukungan lewat kepercayaan tradisional, serta menekankan gagasan bahwa kasta dapat diatasi melalui usaha individu. Jika Hindutva mengupayakan tubuh sosial Hindu yang terindividualisasi tetapi bersatu, maka neoliberalisme mengupayakan individu-individu yang teratomisasi, yang berhubungan satu lawan satu dengan pasar.

Sementara itu, Erdoğan telah memundurkan tradisi sekulerisme kuat di Turki dan mengklaim ingin menciptakan “pertumbuhan generasi religius” dengan mengislamkan pendidikan dan membersihkan pejabat-pejabat non-Islamis, sembari pada saat yang sama mendorong kebijakan ekonomi neoliberal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pemerintahan Putin memiliki kedekatan erat dengan Gereja Ortodoks, dan hubungan ini tampak jelas dalam kebijakan-kebijakan homofobik yang dijalankan pemerintahannya. Trump, meskipun kurang menekankan identitas keagamaan secara langsung, memperoleh dukungan kuat dari kaum Protestan kulit putih. Ia menggunakan agama terutama untuk memarginalkan umat Muslim, namun tidak dalam kerangka pemerintahan religius secara nyata; seruannya lebih berfokus pada hukum dan ketertiban serta identitas nasional yang kuat (hal serupa juga dapat dikatakan tentang Putin).

Jika seseorang cenderung pada akselerasionisme Leninistis, yakni pandangan yang ingin memperuncing kontradiksi-kontradiksi kapitalisme, maka tren terbaru ini mungkin tampak sebagai tahapan yang niscaya dalam dialektika sejarah. Kapitalisme dalam bentuknya yang paling eksploitatif, ekspansionis, dan mengatomisasi, sebagaimana dicirikan oleh dogma pasar bebas neoliberalisme yang berpadu dengan negara-negara dalam wujudnya yang paling eksklusif, otoriter, dan tidak demokratis, berpotensi memicu suatu kesadaran yang dapat memfasilitasi perubahan sistemik. Namun, ia juga berpotensi melemparkan umat manusia ke dalam jurang kehancuran ekologis. Jika kontradiksi-kontradiksi kapitalisme, terutama ketimpangan sosial ekstrem, tuntutan akan pertumbuhan ekonomi tanpa henti dengan mengorbankan ekologi, serta struktur ekonomi yang pada dasarnya tidak demokratis tidak diatasi, maka kehancuran ini akan sangat mungkin terjadi, bahkan mungkin sedang berlangsung. Hal ini diperparah oleh lingkaran umpan balik yang mempercepat perubahan iklim, yang hampir tidak memberi kita peluang untuk memperlambatnya.

Maka harapan satu-satunya bagi kita untuk mencegah semua ini [kehancuran ekologis lebih lanjut] adalah dengan menumbangkan bayang-bayang Pinochet beserta tatanan kapitalis yang melahirkannya.

Referensi

[1] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc20.pdf

[2] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/ch05-01.htm

[3] http://www.usip.org/sites/default/files/resources/collections/truth_commissions/Chile90-Report/Chile90-Report.pdf

Halaman 122

[4] http://www.usip.org/sites/default/files/Ley%2020.405%20Instituto%20Derechos%20Humanos_0_0.pdf

[5] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc10.pdf

Ini adalah dokumen yang sangat menarik. Dokumen ini memuat kajian tentang eksekusi-eksekusi pada masa Pinochet, dengan ungkapan seperti “citra represif Junta terus membayangi mereka”, sekaligus merinci adanya pembayaran-pembayaran baru kepada rezim tersebut.

[6] https://www.democracynow.org/2016/5/17/chomsky_on_the_late_michael_ratner

[7] https://wikileaks.org/plusd/cables/06SAOPAULO30_a.html

[8] http://www.cnn.com/2016/11/21/politics/alt-right-gathering-donald-trump/

[9] "Fasisme menjanjikan penggantian gerontokrasi, mediokritas, dan kelemahan nasional dengan kaum muda, kepahlawanan, dan kejayaan bangsa; mengusir anarki dan dekadensi serta menghadirkan ketertiban dan kesehatan; meresmikan dunia baru yang menggairahkan sebagai pengganti dunia lama yang telah usang; serta menyerahkan pemerintahan kepada figur-figur terkemuka alih-alih sosok-sosok tanpa karakter." ~Roger Griffin

[10] http://beersandpolitics.com/discursos/augusto-pinochet/a-un-mes-de-la-constitucion-de-la-junta-de-gobierno/1000

[11] http://www.dailysabah.com/politics/2015/09/16/let-november-1-be-the-date-of-rebirth-for-our-nation-president-erdogan

[12] http://foreignpolicy.com/2015/06/26/narendra-modi-india-safe-for-muslims-hindu-nationalism-bjp-rss/

[13] http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/research-paper-turkey-isi_b_8808024.html

[14] http://www.oib.gov.tr/index_eng.htm

[15] http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the-gujarat-muddle/article5896998.ece

[16] http://www.nytimes.com/2016/12/09/business/dealbook/goldman-sachs-no-2-seen-as-a-top-economic-adviser-to-trump.html

[17] https://libcom.org/files/Robert%20O.%20Paxton-The%20Anatomy%20of%20Fascism%20%20-Knopf%20(2004).pdf

Halaman 201

[18] http://www.epi.org/publication/charting-wage-stagnation/

[19] http://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/11/24/george-soros-blamed-unseen-hand-behind-trump-protests/94334844/

[20] https://www.bostonglobe.com/opinion/editorials/2015/06/01/the-global-migrant-crisis/cQZsJl2wafcCDvwOIAnCAN/story.html

[21] http://www.pri.org/stories/2016-11-25/alt-right-and-white-outrage-around-world-explainer

[22] http://www.jstor.org/stable/10.1086/231174

[23] https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/mar/x03.htm

[24] http://www.thehindu.com/opinion/lead/a-hindutva-variant-of-neoliberalism/article5868196.ece

[25] https://www.jacobinmag.com/2014/05/springtime-for-modi/

[26] http://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-coup-president-erdogan-islam-akp-government-a7142836.html

[27] http://www.pewforum.org/2016/07/13/religion-and-the-2016-campaign/

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/victory-of-the-authoritarian-neoliberalism

Catatan:

Versi terjemahan ini telah diedit, diringkas dan disederhanakan dengan beberapa bagian yang dipotong dan diberi tambahan agar mudah dipahami. Versi ini awalnya ditujukan untuk materi diskusi internal maupun koleksi pribadi.