Transisi Tanpa Penyelamat: Alternatif Anarkis untuk Iran

Penulis: Hasseh-Nima Golkar

Beberapa waktu lalu, para pembela dan pendukung kembalinya sistem monarki di bawah kepemimpinan absolut Reza Pahlevi (putra mantan Shah), sebagai pengganti pemerintahan fasis Islam-Syiah yang saat ini dipimpin secara absolut oleh Ali Khamenei (penerus algojo besar Ayatollah Khomeini), menerbitkan sebuah dokumen setebal 168 halaman bertanggal Tir 1404 (Juli 2025) dengan judul “Buku Tahap Darurat” (dirancang untuk periode 100 hingga 180 hari). 

Di dalam dokumen tersebut sebenarnya sudah dapat terdengar secara perlahan suara sepatu bot sebuah kediktatoran fasis yang sedang dipersiapkan dalam bentuk baru, meskipun mereka mengklaim bahwa tujuan akhirnya adalah mendirikan pemerintahan masa depan yang demokratis di Iran.

Dengan melihat sekilas isi “Buku Tahap Darurat” itu, kita dapat menyaksikan jenis dokumen yang sama seperti yang berkali-kali muncul dalam sejarah modern. Dokumen semacam ini selalu dimulai dengan janji tentang “masa transisi sementara” dan “kebutuhan kondisi darurat”, tetapi pada akhirnya justru menghasilkan kembali otoritarianisme dan despotisme yang sama seperti sebelumnya.

Dalam praktiknya, sejauh yang mereka mampu, para pendukung proyek ini telah berusaha dan masih terus melakukan kekerasan verbal, penghinaan, serta intimidasi terhadap semua pengkritik mereka, termasuk terhadap kekuatan kiri dan kaum anarkis, baik di dalam maupun di luar Iran.

Dalam khayalan mereka, seperti dua diktator sebelumnya yakni Reza Shah dan Mohammad Reza Shah (kakek dan ayah dari Reza Pahlevi), mereka berniat membungkam setiap kritik dan oposisi terhadap monarki serta terhadap wakilnya saat ini, Reza Pahlevi, sejak dalam embrio.

Karena itu, apa yang saat ini dipromosikan kepada masyarakat Iran dengan nama “transisi politik”, sering kali tidak lebih dari penataan ulang kekuasaan dengan wajah baru. Transisi semacam ini bukanlah jembatan menuju kebebasan, melainkan penghalang bagi kebebasan itu sendiri. 

Perbedaannya hanya tampak di permukaan: bukan lagi “faqih”, melainkan pangeran; bukan lagi revolusi, melainkan pemberontakan nasional; bukan lagi “wilayat”, melainkan masa darurat. Namun logikanya tetap sama: kekuasaan dipusatkan di atas, kebebasan dibungkam di bawah, dan demokrasi hanya janji masa depan yang tidak pasti. Anarkisme tidak berusaha memperbaiki logika ini, tetapi menolak sepenuhnya! 

Masalah Iran bukan kekurangan pemimpin, negara, atau otoritas. Masalahnya justru kelebihan semuanya itu. 

Setiap proyek yang memulai transisi dengan “pemerintahan sementara yang kuat”, “pemimpin masa transisi”, atau “kekuasaan darurat”, sejak awal sebenarnya sudah membuka jalan bagi lahirnya kembali despotisme, bahkan meksipun bahasanya modern, benderanya Islam-Syiah dengan mahkota atau tanpa mahkota, dan niatnya tampak seolah-olah baik.

Pengalaman sejarah tidak menunjukkan pengecualian, melainkan sebuah aturan: “Kekuasaan yang dipusatkan atas nama kondisi darurat tidak pernah secara sukarela dikembalikan kepada rakyat.”

“Buku Tahap Darurat” bukan hanya sekadar dokumen teknis. Di satu sisi, ia merupakan pernyataan yang menentang pemerintahan mandiri masyarakat, sebuah deklarasi ketidakpercayaan terhadap rakyat, sekaligus latihan awal menuju otoritarianisme. Di sisi lain, dokumen ini berpusat pada negara, bukan pada rakyat; bersifat elitis, bukan partisipatif; bertumpu pada kepercayaan kepada individu tertentu, bukan pada kontrol kolektif; dan tersentralisasi, bukan horizontal (tanpa hierarki, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas). Karena itu, dalam praktiknya dokumen ini mereproduksi logika kekuasaan yang sama, padahal logika tersebut justru seharusnya ditinggalkan setelah lebih dari satu abad perjuangan panjang yang penuh pengorbanan.

Masalahnya bukan sekadar bahwa “monarki buruk karena ia monarki.” Masalah yang sebenarnya adalah bahwa proyek politik ini sendiri dalam bahasanya sepenuhnya asing terhadap gagasan kebebasan, kesetaraan, keadilan sosial, solidaritas, dan mutual aid. Singkatnya, ini hanyalah reproduksi dari dominasi dan otoritarianisme yang sama seperti sebelumnya. Kita sudah mengenal jalan ini. Yang berubah hanya nama-namanya, bukan logikanya.

Berbeda dengan propaganda menyesatkan para pendukung monarki dan Reza Pahlevi, anarkisme secara terbuka tidak menjanjikan ketenangan ataupun jalan yang tanpa rasa sakit. Namun ia menegaskan beberapa hal mendasar:

1. Kebebasan tidak diberikan sebagai hadiah oleh seorang “pemimpin”.
2. Demokrasi tidak dimulai dengan penangguhan kebebasan.
3. Demokrasi bukan sesuatu yang sekadar dijanjikan, melainkan sesuatu yang harus dipraktikkan.
4. Pembebasan tidak lahir dari sentralisme kekuasaan.
5. Kebebasan bukan proyek yang muncul setelah runtuhnya kekuasaan, melainkan metode perjuangan itu sendiri.

Kritik terhadap dua poin kunci dalam “Buku Tahap Darurat”:

1. Tidak Adanya Pemisahan Kekuasaan Merupakan Penolakan Resmi Terhadap Demokrasi. 

Tidak adanya pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahkan dalam sebuah masa transisi, bukan sekadar kekurangan teknis ataupun kompromi sementara. Hal ini merupakan deklarasi resmi tentang pemusatan kekuasaan dan penolakan terhadap segala bentuk pengelolaan mandiri masyarakat.

Pemisahan kekuasaan memang bukan tujuan akhir kebebasan, tetapi setidaknya merupakan batas minimal untuk mengendalikan kekuasaan dalam tradisi demokrasi borjuis. Menghapus bahkan batas minimal ini secara sadar dan tertulis berarti para perancang dokumen tersebut tidak percaya kepada masyarakat, menganggap pengawasan publik sebagai hambatan, dan memandang akuntabilitas sebagai ancaman serius.

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa setiap kali kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif digabungkan, hasilnya bukanlah efisiensi, melainkan kekebalan kekuasaan dari segala bentuk pertanggungjawaban.

Klaim bahwa pemisahan kekuasaan tidak mungkin dilakukan dalam kondisi darurat adalah argumen yang sama yang digunakan untuk membenarkan konsep “Wilayat-e Faqih” absolut, melegitimasi pemerintahan militer, dan menyebut fasisme sebagai suatu “kebutuhan sejarah”. Kekuasaan yang sejak hari pertama menghindari pengawasan bukanlah kekuasaan yang sedang bertransisi, melainkan kekuasaan yang sedang mengukuhkan dirinya sendiri.

2. Kekuasaan Absolut dan Tak Terbatas Bagi “Pemimpin”

Pemberian kekuasaan absolut atau kekuasaan di atas hukum kepada Reza Pahlavi dengan label “pemimpin transisi dan pemberontakan nasional”, pada dasarnya adalah reproduksi despotisme dalam bentuk mesianisme sekuler. Ini bukan sekadar kesalahan konsep, melainkan rekonstruksi yang sadar atas model kepemimpinan otoriter. Dalam poin ini terdapat tiga kenyataan yang tidak dapat disangkal.

1. Personalisasi kekuasaan

Kekuasaan dipisahkan dari lembaga dan masyarakat lalu dipusatkan pada tubuh seorang individu. Artinya, politik direduksi menjadi kesetiaan kepada individu, kritik berubah menjadi permusuhan, dan masyarakat diperkecil menjadi sekadar massa pendukung.

2. Tidak adanya mekanisme pemecatan dari bawah

Dalam rancangan ini, mekanisme untuk memberhentikan pemimpin dibuat kabur, akuntabilitas tidak didefinisikan dengan jelas, dan batas-batas kekuasaan sengaja dirancang longgar serta fleksibel. Kekuasaan yang tidak dapat segera dicabut oleh rakyat bukanlah representasi, melainkan otoritas.

3. Kekebalan dari kritik

Bahkan hari ini, sebelum memiliki kekuasaan resmi, setiap kritik terhadap “pemimpin” ini sudah sering dibalas dengan pelabelan, ancaman, dan penghapusan simbolik. Perilaku seperti ini bukanlah kebetulan, melainkan semacam latihan cara menggunakan kekuasaan di masa depan. Dalam sejarah, tidak ada rezim otoriter yang sejak hari pertama muncul dengan tank dan meriam. Semuanya selalu dimulai dengan alasan yang sama: “pemimpin yang diperlukan”, “situasi khusus”, dan “kepercayaan nasional”.

Karena itu, gabungan antara tidak adanya pemisahan kekuasaan dan pemberian kekuasaan absolut kepada satu individu pada dasarnya adalah ciri klasik dari sistem otoriter, bukan sebuah transisi menuju demokrasi. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan politik, melainkan sebuah struktur kekuasaan yang jika suatu hari diterapkan, ia akan dengan mudah menyebut setiap oposisi sebagai “gangguan terhadap masa darurat”, setiap protes sebagai “ancaman terhadap persatuan nasional”, dan setiap kritik sebagai “berpihak pada musuh”.

3. Masa Darurat; Penangguhan Kebebasan yang Berpotensi Menjadi Permanen

Dalam tradisi anarkis, konsep “kondisi darurat” merupakan salah satu konsep politik yang paling berbahaya. Mengapa? Karena “darurat” biasanya tidak memiliki definisi yang jelas, tidak memiliki batas waktu yang pasti, dan tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang tegas. Kekuasaan yang dipusatkan dengan alasan kondisi darurat jarang sekali secara sukarela dikembalikan.

Pengalaman sejarah dari Revolusi Prancis hingga “Revolusi Islam” di Iran menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut “sementara” sering kali berubah menjadi “permanen”.

Dalam buku ini tidak terdapat jaminan hukum yang jelas, tidak ada lembaga pengawas independen, dan tidak ada hak bagi rakyat untuk melakukan intervensi langsung jika terjadi penyimpangan. Artinya, terdapat penangguhan yang disengaja terhadap kedaulatan sosial, demi kepentingan sebuah inti kekuasaan dan otoritas.

4) Penolakan Terhadap Pemisahan Kekuasaan; Kembali ke Logika “Kekuasaan Tunggal”

Tidak adanya pemisahan antara tiga cabang kekuasaan (yudikatif, legislatif, eksekutif) merupakan salah satu indikator paling mendasar dari sifat anti-demokratis dalam dokumen ini. Pemisahan kekuasaan adalah batas minimal untuk mengendalikan kekuasaan, bukan cita-cita tertinggi demokrasi. Menghapus batas minimal ini pada masa transisi, berarti menuntut kepercayaan buta terhadap “niat baik” para penguasa.

Inilah logika yang hampir selalu menjadi titik awal setiap bentuk despotisme: “Untuk saat ini kita butuh pemusatan kekuasaan; nanti akan kita perbaiki.” Namun anarkisme berpendapat bahwa kekuasaan yang sejak awal tidak dibatasi tidak akan pernah benar-benar dapat direformasi.

5) Penciptaan “Pemimpin”; Reproduksi Kharisma dan Paternalisme Politik

Memberikan kekuasaan absolut atau kekuasaan di atas hukum kepada seorang individu menimbulkan beberapa masalah serius: personalisasi kekuasaan dan kekebalan dari pertanggungjawaban. Politik tidak lagi berputar pada struktur atau lembaga, melainkan pada figur “penyelamat”. Kritik terhadap individu tersebut kemudian dianggap sebagai “pengkhianatan terhadap gerakan”. Gejala ini bahkan sudah terlihat sekarang dalam perilaku sebagian pendukung monarki Pahlevi.

Dalam logika paternalistik semacam ini, rakyat dipandang sebagai “anak-anak politik” yang membutuhkan wali. Dalam dokumen ini tidak ada mekanisme yang jelas dan operasional untuk memberhentikan, mengadili, atau membatasi kekuasaan pemimpin tersebut (Reza Pahlevi). Artinya, yang dibentuk adalah kekuasaan tanpa rem.

Dari perspektif anarkis, setiap pemimpin yang tidak dapat segera dicopot oleh rakyat pada dasarnya memiliki potensi menjadi tiran, bahkan jika ia mengklaim memiliki niat baik.

6) Sentralisasi yang Kuat; Penyangkalan Terhadap Keragaman Sosial di Iran

Salah satu aspek paling berbahaya dari dokumen ini adalah pengabaian struktural terhadap keragaman etnis, budaya, bahasa, dan bentuk-bentuk kehidupan sosial di Iran. Dalam dokumen tersebut, kekuasaan didefinisikan dari atas dan dari pusat; wilayah-wilayah pinggiran hanya diposisikan sebagai objek “pengelolaan”, bukan sebagai subjek politik.

Ini bertentangan secara langsung dengan gagasan pengorganisasian diri dan pengelolaan mandiri dalam tradisi anarkis. Anarkisme menekankan pembentukan dewan-dewan rakyat, federalisme demokratis, otonomi lokal dan regional dalam lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja, serta pengambilan keputusan horizontal tanpa hierarki. Karena itu, setiap bentuk pemusatan kekuasaan yang absolut, bahkan jika dilakukan atas nama “menyelamatkan Iran”, pada praktiknya hanyalah reproduksi dari proyek pembangunan negara-bangsa yang otoriter khas abad ke-20.

7) Penindasan Terhadap Kritik; Pendahuluan Bagi Fasisme Lunak

Cara berpikir, berbicara, dan bertindak sebagian pendukung monarki terhadap para pengkritik: baik anarkis, kiri, bahkan kelompok kanan lainnya di dalam dan luar Iran, menunjukkan dengan jelas logika politik yang berada di balik proyek ini. Bentuk-bentuknya antara lain: Pelabelan (kiri = separatis, anarkis = pendukung kekacauan), penghinaan, ancaman, penghapusan simbolik, bahkan kekerasan fisik dan seksual dalam aksi-aksi jalanan.

Semua ini bukan sekadar fenomena pinggiran, melainkan pratinjau dari apa yang mungkin akan terjadi. Individu, kelompok, atau gerakan yang tidak mampu menoleransi kritik sebelum berkuasa hampir pasti tidak akan menoleransi oposisi setelah berkuasa. Dalam sejarah modern terdapat pola yang hampir selalu berulang:

1. Runtuhnya tatanan lama. 
2. Deklarasi keadaan darurat. 
3. Pemusatan kekuasaan untuk “menyelamatkan revolusi atau bangsa”.
4. Penindasan terhadap kekuatan radikal dan kritik. 
5. Institusionalisasi otoritas, baik dalam bentuk diktator yang stabil maupun demokrasi formal yang dikendalikan.

Contohnya (berdasarkan tahun Masehi):

1. Revolusi Prancis 1799 → Komite Penyelamatan Nasional → Napoleon
2. Revolusi Rusia / Uni Soviet 1917 → kediktator proletariat → negara satu partai 
3. Iran 1979 → Dewan Revolusi + Ayatollah Khomeini → Wilayat-e Faqih absolut
4. Mesir 2011 → pemerintahan transisi → Abdel Fattah el-Sisi

Intinya bukan terletak pada kesalahan pelaksanaan, melainkan pada logika transisi yang berpusat pada negara. Jika struktur transisinya sendiri bersifat otoriter, maka apa pun hasilnya tidak akan menghasilkan pembebasan. Banyak kesamaan berbahaya yang dapat dilihat dalam “Buku Tahap Darurat” ini dan tradisi tersebut, seperti pemusatan kekuasaan sebelum partisipasi publik, penangguhan hak-hak atas nama stabilitas, penyingkiran kekuatan radikal atas nama “ekstremisme”, serta janji pemilu setelah “bangsa dipersiapkan”. Struktur otoriter semacam ini tidak akan pernah melahirkan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial.

8) Kebohongan Besar: “Stabilitas Dulu, Baru Kebebasan”

Pernyataan ini adalah tulang punggung semua bentuk fasisme, baik klasik maupun modern, dan inilah yang kembali direproduksi dalam “Buku Tahap Darurat.” Namun pengalaman Iran sudah terlalu jelas untuk kembali tertipu, karena:

1. Stabilitas tanpa kebebasan = penindasan
2. Keamanan tanpa pengelolaan mandiri = polisi
3. Negara yang kuat = masyarakat yang lemah

Apa yang membuat Iran tidak aman bukanlah ketiadaan negara yang kuat, melainkan justru karena negara yang terlalu kuat. Alternatif anarkis bukan sekadar mengganti pemain dalam siklus kekuasaan, tetapi mengakhiri siklus itu sendiri. Anarkisme tidak menginginkan reformasi monarki, dan juga bukan versi “negara yang lebih baik”. Ia adalah garis pemutusan dari seluruh logika negara-bangsa.

Transisi anarkis berarti: bukan pemerintah sementara, bukan dewan tinggi, dan bukan pula pemimpin masa transisi, melainkan:

1. Majelis-majelis lokal dengan kekuasaan pengambilan keputusan yang nyata.
2. Dewan-dewan di tempat kerja dengan kontrol langsung atas produksi. 
3. Jaringan solidaritas horizontal dan koordinasi tanpa pusat komando. 
4. Perwakilan atau juru bicara yang dapat segera dicabut mandatnya, tanpa privilese dan tanpa kekebalan dari pertanggungjawaban.

Struktur seperti ini tidak dibangun setelah kekuasaan runtuh; struktur itu harus sudah ada sebelumnya. Jika tidak, maka transisi yang benar-benar membebaskan tidak akan pernah terjadi.

Jika masa depan Iran benar-benar bersifat membebaskan, maka ia akan berdiri melawan pemerintahan Islam yang berkuasa sekarang, melawan sistem monarki yang pernah runtuh, melawan negara darurat, dan melawan segala bentuk mesianisme politik baik religius maupun sekuler. Masa depan itu hanya dapat dibangun melalui rekonstruksi struktur masyarakat yang bebas, demokratis, dan humanis, melalui kehadiran politik aktif kelas pekerja dan kelompok-kelompok tertindas lainnya. Jika tidak, maka masa depan seperti itu tidak akan pernah terwujud.

9) Menjawab Klaim Bahwa “Anarkisme Tidak Realistis di Iran”

a) “Iran adalah masyarakat tanpa organisasi”

Klaim ini adalah gambaran yang keliru. Dalam realitas sosial Iran justru telah muncul berbagai bentuk organisasi, seperti: tradisi panjang dewan-dewan lokal, anjuman provinsi, dewan pekerja tahun 1979, jaringan solidaritas informal, organisasi bawah tanah yang luas, serta pengalaman pengorganisasian diri dalam situasi krisis seperti gempa bumi, banjir, dan gelombang protes.

Masalah di Iran bukanlah ketiadaan organisasi, melainkan penindasan keras terhadap organisasi horizontal (non-hierarkis).

b) “Rakyat membutuhkan pemimpin”

Argumen ini lebih bersifat ideologis daripada faktual. Yang terjadi sebenarnya bukan rakyat membutuhkan pemimpin, tetapi mereka mengalami pelimpahan tanggung jawab yang dipaksakan.

Puluhan tahun pemerintahan otoriter telah merusak kepercayaan diri politik masyarakat. Namun setiap kali masyarakat diberi ruang untuk membuat keputusan nyata, misalnya dalam dewan-dewan pemogokan, komite-komite lokal, atau jaringan yang dipimpin perempuan, partisipasi dan kemampuan untuk berorganisasi justru muncul

Anarkisme tidak pernah mengatakan bahwa rakyat sejak awal sudah siap. Yang dikatakannya adalah: rakyat menjadi siap melalui praktik.

c) “Di Iran keamanan lebih penting, kebebasan nanti saja”

Ini adalah argumen klasik otoritarianisme. Situasi keamanan bukanlah alasan bagi pemusatan kekuasaan, melainkan hasil dari pemusatan kekuasaan itu sendiri. Dalam sejarah Iran selalu dikatakan: “Pertama ketertiban, baru kebebasan." Hasilnya justru penindasan, korupsi, dan keruntuhan sosial.

Anarkisme tidak menawarkan satu model tunggal, tetapi berpegang pada prinsip bahwa kebebasan adalah alat untuk menciptakan stabilitas, bukan musuhnya. 

Alternatif anarkis bagi Iran bukan sekadar menyalin pengalaman seperti: Revolusi Spanyol 1936, gerakan Zapatista di Chiapas (1994), atau Rojava (2012), melainkan harus didefinisikan ulang sesuai realitas di Iran, dengan mempertimbangkan mosaik etnis, kondisi geografis, ekonomi berbasis rente, serta ingatan sejarah masyarakatnya. Namun prinsip-prinsip dasar seperti anti-sentralisme, anti-kharisma, penolakan terhadap penangguhan kebebasan, dan dukungan terhadap pemerintahan mandiri masyarakat tidak berubah.

Anarkisme di Iran bukan mimpi kekanak-kanakan dan bukan proyek perebutan kekuasaan. Ia adalah satu-satunya alternatif yang tidak mereproduksi logika despotisme. Dalam arti inilah posisi tersebut justru realistis: menyadari bahwa setiap negara transisi yang terpusat hampir pasti akan melahirkan diktator berikutnya. Dan sayangnya, itulah pengalaman paling nyata yang berulang dalam sejarah kita.

Masa depan pembebasan Iran tidak akan dibangun di puncak kekuasaan, tetapi melalui pembubaran kekuasaan itu sendiri: melawan monarki, melawan negara darurat, dan melawan kebohongan “janji demokrasi”. Apa yang hari ini dijual kepada masyarakat Iran dengan nama “transisi”, sebenarnya tidak lebih dari rekonstruksi kekuasaan otoriter secara sadar. Proyek-proyek yang ditawarkan dengan nama seperti “masa darurat”, “pemimpin pemberontakan nasional”, atau “pemerintahan sementara yang kuat” bukanlah kesalahpahaman tentang demokrasi, melainkan penolakan yang disengaja terhadap demokrasi. Ini bukan kesalahan, ini adalah rencana.

Monarkisme baru dengan bahasa hak asasi manusia dan janji pemilu di masa depan, melakukan hal yang sama seperti semua rezim otoriter sebelumnya: “Menangguhkan kebebasan hari ini dengan janji pembebasan besok.” Namun, “besok” itu tidak pernah datang. “Masa darurat” hanyalah nama yang lebih sopan untuk sebuah kediktatoran.

Ketika sebuah dokumen secara resmi menyatakan bahwa: pemisahan kekuasaan tidak diperlukan, kekuasaan harus dipusatkan, satu individu harus memiliki kekuasaan di atas hukum, dan masyarakat baru boleh ikut mengambil keputusan “nanti”, maka itu bukan lagi “transisi”, melainkan latihan membangun rezim otoriter sebelum berkuasa.

Tidak ada diktator dalam sejarah yang datang dengan mengaku sebagai musuh demokrasi. Semua datang dengan alasan yang sama:

“Situasinya khusus.”

“Rakyat belum siap.”

"Untuk sementara kita perlu pemusatan kekuasaan.”

Logika monarkisme hari ini, meskipun dengan wajah sekuler dan bahasa modern, sebenarnya hanya mengulangi kalimat lama dari otoritarianisme dan despotisme.

Tidak untuk Shah, Tidak untuk Mullah!

Hancurkan Negara Fasis Islam yang Berkuasa di Iran!
Hidup dan Jayalah: Jin, Jiyan, Azadî! 
Hidup Anarkisme!

Tidak untuk Negara Penyelamat, Tidak untuk Masa Darurat!

Diterjemahkan dari:

https://anarchistfront.noblogs.org/post/2026/02/07/57001