Sabtu, 14 Maret 2026

Analisis Menyeluruh Tentang Situasi Sosial-Politik Iran Saat Ini Dan Masa Depannya Dari Perspektif Anarkis

Peneliti: Hasse-Nima Golkar


Melihat kebingungan dan kurangnya perencanaan di antara berbagai kelompok republik dan sosialis kiri, baik di dalam maupun di luar Iran, muncul pertanyaan tentang kemungkinan menguatnya kekuatan kaum monarkis. Aktivitas mereka semakin terorganisir di bawah kepemimpinan Reza Pahlevi. Di saat yang sama, sebagian pendukung monarki sering memberikan tekanan dan melontarkan caci maki terhadap siapa pun yang mengkritik atau menolak sistem monarki.

Situasi ini juga diperkuat oleh dukungan mesin propaganda dari berbagai media arus utama berbahasa Persia. Selain itu, ada pula faktor dukungan politik dari pemerintah Amerika Serikat yang saat ini dipimpin oleh Donald Trump, serta pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu.

Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan apakah situasi tersebut bisa membuka peluang bagi Reza Pahlevi untuk memperoleh kekuasaan di Iran? 

Jika suatu saat Reza Pahlevi benar-benar berhasil memperoleh kekuasaan, sementara kaum anarkis, banyak kelompok demokratis, dan berbagai komunitas etnis menolak sistem monarki, kira-kira seperti apa kemungkinan masa depan sosial-politik di Iran?


Apakah kekuatan media, dukungan luar negeri, dan kohesi yang lebih kuat di kalangan monarkis bisa meningkatkan peluang Reza Pahlevi untuk berkuasa? 

a) Peran para aktor utama seperti Donald Trump dan Benjamin Netanyahu

Jika dilihat dari persaingan wacana politik dan kekuatan organisasi, memang ada beberapa faktor yang bisa menguntungkan kelompok monarkis dibandingkan kekuatan kiri dan republik yang terfragmentasi dan memiliki kelemahan dalam teori politik maupun kelembagaan:

1. Kepemimpinan terpusat dan pesan yang tunggal

Dalam situasi krisis, kelompok yang memiliki figur simbolik yang jelas biasanya mampu memobilisasi dukungan lebih cepat dibandingkan kelompok lain. 

2. Akses ke media dengan audiens besar

Hal ini menjadi alat untuk membangun citra kekuasaan. Ini tidak selalu berarti memiliki basis sosial yang nyata, tetapi mampu membentuk persepsi dan opini publik. 

3. Dukungan atau keselarasan dengan pemerintah asing

Dalam politik internasional, hal ini dapat menyediakan sumber daya finansial, panggung media, serta jaringan diplomatik. Namun dalam konteks Iran, hal ini juga merupakan pedang bermata dua karena sensitivitas sejarah terhadap campur tangan asing sangat tinggi dan dapat mengurangi legitimasi di dalam negeri.

Namun meskipun semua faktor ini ada, kekuasaan politik di Iran tidak bisa berubah dengan mudah. Perubahan kekuasaan akan sangat sulit terjadi jika militer dan birokrasi negara tidak terpecah atau tidak mendukung perubahan tersebut.

b) Basis sosial di dalam negeri

Faktor penentu lainnya mencakup media diaspora, organisasi masyarakat sipil, pemogokan buruh dan kelompok marjinal, dewan-dewan demokratis, serta jaringan lokal dan regional.

Semua ini memiliki peran penting dalam menentukan arah politik. Agar sebuah pemerintahan baru stabil, berbagai kelompok oposisi harus bisa saling menerima dalam masa transisi. Tidak ada satu kelompok atau satu tokoh saja yang bisa menciptakan stabilitas. Karena itu, dukungan media dan pemerintah asing mungkin bisa memperkuat pengaruh politik, tetapi tidak cukup untuk membawa seseorang langsung ke puncak kekuasaan.

Jika kaum monarkis di bawah kepemimpinan Reza Pahlevi benar-benar berkuasa, dengan adanya penolakan luas dari berbagai kelompok politik dan komunitas etnis, setidaknya empat skenario dapat dibayangkan:

Skenario 1: Transisi Terpusat dengan Ketegangan Tinggi
  1. Pemerintah pusat yang kuat dan penolakan dari masyarakat di wilayah-wilayah etnis pinggiran.
  2. Kemungkinan munculnya pembangkangan sipil, tuntutan otonomi daerah, dan ketidakstabilan keamanan.
Skenario 2: Kompromi Federal/Desentralisasi
  1. Redistribusi kekuasaan kepada masing-masing wilayah.
  2. Pengakuan hak-hak sosial-politik, bahasa, dan budaya setiap kelompok.
  3. Pengurangan ketegangan politik dan pelemahan konsentrasi kekuasaan di pemerintah pusat.
Skenario 3: Siklus Otoritarianisme
  1. Pemusatan kekuasaan dengan alasan “menjaga keutuhan nasional.”
  2. Pembatasan ruang politik dan sosial.
  3. Reproduksi pola negara terpusat, terlepas dari bentuk sistem pemerintahannya.
Skenario 4: Kegagalan Proyek Transisi

Runtuhnya koalisi, terpecahnya kekuasaan ke berbagai kelompok, dan munculnya situasi semi revolusioner yang berkepanjangan. 


Analisis Politik Anarkis Pada Dasarnya Membingkai Persoalan Sebagai Berikut:


a) Persoalannya bukan “siapa yang memerintah”, melainkan mengapa harus ada struktur kekuasaan yang terpusat?

Dari sudut pandang ini: monarki, republik, maupun segala bentuk negara ideologis, semuanya merupakan bentuk kekuasaan terpusat yang bersifat hierarkis, dan anarkisme secara tegas menentangnya.

b) Kritik terhadap kharisma dan kepemimpinan individual

Anarkisme bersikap kritis terhadap politik yang berpusat pada satu tokoh simbolik atau pemimpin kharismatik, terutama jika diperkuat oleh media. Hal ini dianggap sebagai pengulangan hubungan dominasi, di mana kekuasaan kembali terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok kecil.

c) Persoalan etnis

Solusi anarkis bertumpu pada otonomi lokal dan regional (pengorganisasian dan pengelolaan mandiri), konfederasi horizontal, serta demokrasi langsung tanpa keberadaan negara-bangsa.

d) Peran negara-negara asing

Dari perspektif anarkis, setiap negara selalu bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri, dan gagasan “pembebasan dari atas” dengan dukungan negara-negara lain merupakan sebuah kontradiksi struktural.


Untuk Mengkaji “Basis Sosial Nyata” di Iran Saat Ini, Perlu Mempertimbangkan Beberapa Catatan Metodologis

Karena tidak ada aktivitas politik yang benar-benar bebas, pengukuran yang akurat seperti di negara-negara demokratis tidaklah mungkin dilakukan. Oleh karena itu, data yang tersedia bersifat tidak langsung: seperti gelombang protes dan pemogokan dalam jaringan-jaringan serikat atau profesi, perilaku pemilih pada pemilu sebelumnya, serta dinamika di ruang media sosial. Basis-basis ini bersifat cair dan sering saling tumpang tindih (seseorang bisa sekaligus memiliki beberapa kecenderungan politik). Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, masih mungkin untuk menggambar sebuah peta sosial-politik yang cukup realistis:

a) Kekuatan dalam pemerintahan dan basis sosialnya

Inti kekuasaan yang mencakup: aparatus militer dan keamanan, birokrasi negara, jaringan politik-ekonomi rente, serta lapisan kelas tradisional-religius.

Tuntutan utama mereka adalah: mempertahankan struktur politik yang ada, menjaga stabilitas dan keamanan, mempertahankan ekonomi yang didominasi negara (kapitalis negara) atau semi-negara (ekonomi campuran), serta perlawanan terhadap tekanan asing.

Walaupun basis sosial mereka sudah jauh berkurang dibanding masa lalu, secara organisasi mereka masih sangat kuat.

b) Reformis dalam pemerintahan dengan basis sosial yang melemah

Mereka mencakup: kelas menengah perkotaan, sebagian pedagang pasar (bazaar), pegawai negeri, dan sebagian kalangan akademisi.

Tuntutan mereka adalah: pengurangan represi budaya dan sosial, hubungan yang lebih baik dengan kapitalis global, serta perbaikan ekonomi tanpa menjatuhkan sistem.

Namun setelah tahun 1400 kalender Iran (2021), basis sosial mereka menyusut tajam dan mengalami krisis kepercayaan.

c) Kelas menengah perkotaan (sekuler yang beragam)

Kelompok ini menjadi motor utama perubahan wacana politik dalam satu dekade terakhir. Komposisi sosialnya meliputi: pegawai swasta, pekerja profesional, aktivis budaya, mahasiswa, serta bagian dari kelas menengah baru.

Tuntutan utama mereka adalah: kebebasan individu dan sipil, pemisahan agama dan negara (sekulerisme), hubungan dengan kapitalis global, stabilitas ekonomi, dan gaya hidup yang lebih bebas.

Arah politik mereka tidak satu arah, tetapi beragam seperti: republikan sekuler (kiri baru), monarkis konstitusional, hingga monarkis absolut. Kelompok “kiri baru” adalah salah satu basis yang memainkan peran kunci dalam gelombang revolusioner “Jin, Jiyan, Azadî”.

d) Kelas pekerja dan para penerima upah lainnya

Mereka adalah basis sosial nyata yang sangat penting, meskipun kurang terwakili di media. Kelompok ini mencakup: buruh industri, pekerja kontrak di sektor minyak dan gas, guru, perawat, sopir, dan pensiunan.

Tuntutan utama mereka adalah: upah yang sesuai dengan tingkat inflasi, jaminan keamanan kerja, kebebasan membentuk serikat independen, penghentian privatisasi ekonomi rente, dan layanan sosial yang memadai.

Pada awalnya tuntutan mereka lebih bersifat ekonomi dan sektoral, namun dalam satu dekade terakhir tuntutan-tuntutan mereka semakin bersifat politis. Kelompok ini selalu memiliki potensi yang sangat menentukan dalam setiap perubahan besar menuju transformasi radikal. 

e) Kelompok marjinal dan kelas bawah perkotaan

Kelompok ini mencakup: pekerja informal, pengangguran, migran internal (transmigran), dan penghuni kawasan permukiman kumuh. 

Tuntutan mereka berfokus pada bertahan hidup dan kebutuhan dasar seperti: lapangan pekerjaan, tempat tinggal/rumah, subsidi dan bantuan ekonomi. 

Kelompok ini memainkan peran penting secara spontan, tanpa kepemimpinan dan organisasi politik yang stabil, dalam gelombang protes besar pada tahun 1396 (2017) dan 1397 (2019).

f) Wilayah-wilayah etnis

Beberapa wilayah etnis antara lain: Kurdistan, Balochistan, Khuzestan, Lorestan, dan Azerbaijan. 

Tuntutan bersama mereka adalah: penghapusan diskriminasi struktural, pembangunan ekonomi daerah, hak menggunakan bahasa daerah, serta hak otonomi daerah.

Beberapa wilayah memiliki karakteristik tuntutan yang saling terkait antara identitas, ekonomi, dan politik. Jaringan sosial dan politik di Kurdistan dan Balochistan relatif lebih kuat dan lebih mengakar dibandingkan wilayah lain di Iran.


Basis Sosial Kaum Monarkis dan Konstitusionalis

Berbeda dengan gambaran yang sering muncul di media, basis sosial nyata mereka di dalam negeri sebagian besar berasal dari:

  1. Sebagian kelas menengah perkotaan yang tidak puas dengan pemerintah saat ini. 
  2. Sebagian generasi tua yang memiliki nostalgia terhadap masa sebelum Revolusi Islam 1979.
  3. Sebagian anak muda yang memiliki sikap anti-Republik Islam, meskipun tidak selalu benar-benar mendukung monarki dalam arti klasik. 

Tuntutan utama mereka lebih berupa perubahan cepat sistem, negara sekuler, stabilitas, dan kesejahteraan ekonomi, bukan semata-mata restorasi monarki. Basis penolakan (negatif) mereka terhadap sistem yang ada lebih kuat daripada basis dukungan (positif) terhadap bentuk monarki tertentu.


Berbagai Kekuatan Politik Demokratis, Kiri Sosialis, dan Anarkis

Kelompok-kelompok ini memiliki basis sosial nyata di kalangan aktivis buruh, guru, mahasiswa, intelektual, dan sebagian gerakan perempuan. Tuntutan mereka meliputi kebebasan, kesetaraan, keadilan sosial, demokrasi berbasis dewan, ekonomi non-rente, dan kesejahteraan universal.

Namun, masalah utama mereka terletak pada kelemahan teori dan strategi politik, tidak adanya organisasi nasional yang kuat, serta terputusnya kesinambungan sejarah gerakan.

Kaum anarkis merupakan kekuatan yang relatif baru di Iran. Berbeda dengan kekuatan lain, mereka menentang segala bentuk otoritas dan dominasi “negara-bangsa”. Selain tuntutan di atas, mereka lebih menekankan pada konfederalisme demokratis berbasis dewan rakyat, demokrasi langsung, ekonomi kooperatif-partisipatif, pengorganisasian horizontal (tanpa hierarki), dan pengelolaan mandiri oleh masyarakat. Berbeda dengan kekuatan politik lain, kaum anarkis tidak berusaha merebut kekuasaan negara maupun kekuasaan parlemen dalam kondisi apa pun.


Beberapa Pertanyaan dan Ringkasan Peta Sosial Iran Saat Ini dari Perspektif Anarko-Sindikalis

Dalam kenyataannya, yang memiliki bobot sosial terbesar bukanlah ideologi tertentu, melainkan tuntutan bersama mayoritas masyarakat, seperti:

  1. Mengakhiri situasi politik dan ekonomi saat ini.
  2. Mendapatkan martabat dan kebebasan individu.
  3. Menghapus korupsi dan sistem rente.
  4. Menjamin keamanan masa depan.
  5. Membangun hubungan normal dengan kapitalis global. 

Pada lapisan yang lebih spesifik:

  1. Keadilan sosial (kelas pekerja). 
  2. Desentralisasi (wilayah etnis). 
  3. Sekularisme (kelas menengah). 

Dalam kondisi saat ini, tidak ada satu kekuatan politik pun yang memiliki basis sosial dominan atau mayoritas absolut. Masyarakat Iran terfragmentasi, dinamis, dan tuntutan politiknya semakin radikal.

Garis perpecahan utama bukan sekadar monarki vs republik, tetapi:

  1. Atas↔Bawah
  2. Pusat↔Pinggiran
  3. Yang menindas↔Yang tertindas

Namun, beberapa pertanyaan penting tetap muncul:

  1. Dalam krisis nasional, kelompok mana yang lebih dulu bergerak?
  2. Kekuatan politik mana yang paling berpeluang menjadi hegemonik?
  3. Bagaimana skenario perebutan kekuasaan terbentuk melalui koalisi sosial?
  4. Apakah alternatif politik berbasis dewan rakyat mungkin terbentuk di Iran?

Untuk menjawabnya, kita harus memahami terlebih dahulu logika dinamika krisis di Iran:

  1. Kelompok mana yang memiliki motivasi langsung untuk bertindak? 
  2. Siapa yang memiliki kemampuan mobilisasi kolektif? 
  3. Siapa yang memiliki biaya risiko paling kecil untuk turun ke aksi? 

Setelah itu, perlu dianalisis juga:

  1. Kemungkinan pemogokan di sektor-sektor strategis. 
  2. Peluang terbentuknya ruang-ruang otonom oleh masyarakat. 

Urutan Paling Realistis Munculnya Kekuatan Sosial Dalam Situasi Krisis:

a) Kelompok masyarakat kota yang tertindas dan termarginalkan

Kelompok ini meliputi masyarakat miskin kota dan kelompok kelas bawah yang hidup dalam kondisi sulit. Pendorong utama mereka adalah kebutuhan hidup dan bertahan hidup. Ciri-ciri gerakan mereka antara lain: bereaksi cepat dan meledak-ledak, organisasi yang lemah, dan risiko kerugian yang lebih kecil karena mereka memang hampir tidak punya apa-apa untuk kehilangan.

Tuntutan langsung mereka biasanya berupa kebutuhan dasar seperti: kebebasan, makanan, tempat tinggal, pekerjaan, dan kebutuhan hidup lainnya. 

Kelompok ini sering kali menjadi pemicu awal krisis sosial, tetapi mereka tidak mampu mengubah krisis menjadi perubahan struktural. 

b) Kelas menengah perkotaan, khususnya pemuda dan perempuan

Kelompok ini digerakkan oleh kesadaran politik, budaya, dan gaya hidup. Peran mereka biasanya meliputi: menciptakan wacana politik, membangun jaringan dengan cepat, memanfaatkan media untuk menyebarkan gagasan, dan mengubah protes yang terpisah-pisah menjadi gerakan yang lebih luas.

Mereka juga sering memberikan slogan dan arah politik bagi gerakan, seperti slogan: "Jin, Jiyan, Azadî". Tanpa keterlibatan kelompok ini, krisis biasanya tidak berkembang menjadi gerakan nasional.

c) Kelas pekerja yang, terorganisir dan kelompok penerima upah lainnya (faktor penentu) 

Kelompok yang paling penting di sektor ini antara lain: pekerja minyak dan gas, pekerja petrokimia, pekerja listrik, pekerja transportasi, guru, dan pensiunan.

Mereka sangat menentukan apakah krisis akan berujung pada perubahan kekuasaan atau tidak, karena mereka memiliki kemampuan untuk: menghentikan aktivitas ekonomi dan memutus sumber pendapatan negara. 

d) Peran pemogokan dalam menentukan keseimbangan kekuasaan

Di Iran, pemogokan bukan hanya alat perjuangan serikat pekerja. Dalam situasi krisis politik, pemogokan dapat menjadi alat untuk memindahkan kekuasaan dari atas ke bawah.

Beberapa sektor strategis yang sangat menentukan adalah:

1. Minyak dan gas

Sebagai sumber utama pendapatan negara, jika sektor ini berhenti, anggaran negara langsung terpukul. Ini adalah tahap tekanan ekonomi terhadap negara.

2. Listrik

Jika sektor listrik lumpuh, administrasi dan aparat keamanan ikut terganggu. Ini menciptakan tahap psikologis, yaitu runtuhnya rasa kontrol pemerintah.

3. Transportasi (truk, kereta api, pelabuhan)

Jika sektor ini berhenti: distribusi barang terhenti, dan pasar nasional terguncang secara psikologis. Ini merupakan tahap politik, di mana mulai terlihat perpecahan dalam struktur kekuasaan, dan menandakan perubahan keseimbangan kekuasaan. 

e) Wilayah-wilayah dengan potensi otonomi lokal-regional

Dari perspektif anarkis, otonomi muncul ketika ada tiga syarat: solidaritas sosial yang tinggi, jaringan pengorganisasian dan pengelolaan mandiri, serta jarak relatif dari pusat kekuasaan. 

Kurdistan: Memiliki potensi lebih besar karena pengalaman historis, organisasi politik yang mengakar, solidaritas sosial yang kuat, dan struktur dewan lokal.

Balochistan: Memiliki jaringan sosial lokal yang kuat dan tradisi kemandirian, namun menghadapi kemiskinan ekstrem dan tekanan keamanan yang tinggi.

Khuzestan: Dalam kondisi tertentu bisa menjadi sangat penting, terutama jika pemogokan pekerja minyak dan gas terhubung dengan dewan pekerja dan tuntutan lokal masyarakat. 

Beberapa lingkungan di kota besar: Jika kontrol pemerintah pusat melemah, masyarakat dapat membentuk komite lokal untuk mengatur distribusi kebutuhan dan menjaga keamanan wilayah.

Syarat vital bagi transisi berbasis dewan adalah keterhubungan antara pemogokan nasional, dewan pekerja di tempat kerja, dan dewan rakyat di lingkungan masyarakat atau komunitas. Tanpa tiga koneksi ini, otonomi lokal tidak akan bertahan lama.


Kesimpulan Akhir

Dalam krisis nasional di Iran, kemungkinan urutan keterlibatan kekuatan sosial adalah sebagai berikut:

  1. Kelompok marjinal perkotaan memicu percikan awal.
  2. Kelas menengah menjadikannya gerakan nasional.
  3. Kelas pekerja yang terorganisir bersama kelompok penerima upah lainnya menentukan hasil akhirnya. 

Hal ini terjadi karena tanpa pemogokan nasional, perpindahan kekuasaan hampir tidak mungkin terjadi.

Dengan demikian, faktor penentu bukan hanya aksi jalanan, tetapi juga pemogokan di sektor-sektor kunci ekonomi, serta otonomi lokal di beberapa wilayah yang terhubung secara berkelanjutan dengan jaringan dewan federatif nasional.



Diterjemahkan dari: