Penulis: Boston Anarchist Drinking Brigade
Individualisme, Anarki, dan Kepedulian
Salah satu kendala yang dihadapi kaum anarkis individualis dalam upaya memperkenalkan gagasan mereka kepada sesama anarkis maupun masyarakat luas adalah anggapan bahwa mereka kurang memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kaum individualis membayangkan sebuah masa depan di mana kebebasan pribadi, kemandirian, otonomi individu, dan kepemilikan pribadi menjadi prinsip-prinsip utama kehidupan sosial. Karena itu, sebagian orang beranggapan bahwa masyarakat semacam itu tidak akan mampu memberikan dukungan yang memadai bagi mereka yang tidak dapat bekerja atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun, meskipun masyarakat individualis tentu tidak akan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dengan cara yang sama seperti negara kesejahteraan atau komune anarkis, individu-individu yang bebas tetap sama mampunya untuk membantu sesama sebagaimana anggota maupun institusi dalam bentuk masyarakat lainnya.
Kaum individualis cenderung tidak terlalu menekankan aspek pelayanan sosial dalam masyarakat anarkis. Sebaliknya, mereka lebih sering berbicara tentang kebebasan yang akan dimiliki oleh individu-individu yang mandiri dan mampu untuk menjalani hidup sesuai keinginan mereka, serta bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain kapan dan di mana mereka menghendakinya. Di sisi lain, kaum kolektivis sering kali memusatkan perhatian pada apa yang akan diperoleh individu dari komunitas dalam masyarakat anarkis masa depan, seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, gudang pangan komunal, dan berbagai bentuk dukungan sosial lainnya. Perbedaan ini berakar pada cara pandang yang berbeda mengenai manusia. Kaum individualis memandang manusia pada dasarnya mampu mengurus dirinya sendiri selama mereka tidak dihalangi oleh negara dan hukum untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh. Sementara itu, kaum kolektivis cenderung beranggapan bahwa manusia tidak mampu, atau setidaknya kecil kemungkinannya, untuk menjalani kehidupan yang utuh dan bahagia tanpa adanya jaringan sosial yang terorganisasi secara formal, lengkap dengan tanggung jawab dan manfaat bersama, bahkan dalam dunia yang tidak memiliki negara sekalipun.
Kaum individualis tidak percaya bahwa seseorang “berhak” atas sesuatu selain hasil penuh dari jerih payahnya sendiri, kepemilikan atas harta yang diperoleh melalui kerja tersebut, pemenuhan perjanjian yang secara sukarela dibuat dengan orang lain, serta kebebasan untuk tidak diganggu oleh pihak lain. Meski demikian, kaum individualis mengakui bahwa sebagian orang, dan mungkin hampir setiap orang pada suatu masa dalam hidupnya, akan membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bertahan menghadapi keadaan yang tidak terduga atau situasi yang merugikan. Karena itu, kaum individualis juga memiliki gagasan mengenai bagaimana orang-orang semacam itu dapat dibantu dalam masyarakat tanpa negara.
Jauh sebelum negara kesejahteraan muncul, di Amerika Serikat telah ada berbagai "perkumpulan persaudaraan" (fraternal societies) yang menyediakan bantuan timbal balik, baik secara formal maupun informal, dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, tunjangan bagi keluarga yang ditinggalkan, tempat tinggal bagi lanjut usia, dan berbagai layanan sosial lainnya. Perkumpulan-perkumpulan seperti Freemasons, True Reformers, dan Ladies of the Maccabees sebagian besar beranggotakan kaum pekerja miskin yang secara sukarela bergabung untuk saling membantu dan memenuhi kebutuhan sesama anggota mereka. Kelompok-kelompok tersebut tentu bukan satu-satunya sumber bantuan. Keluarga dan gereja juga merupakan penyedia utama dukungan timbal balik sebelum pemerintah mulai menyediakan jaminan sosial dan berbagai tunjangan kesejahteraan lainnya.
Menurut pandangan individualis, asosiasi sukarela dan jaringan sosial semacam itu dapat kembali menjadi sumber utama bantuan bagi individu-individu yang membutuhkan dalam masyarakat anarkis. Namun demikian, pengaturan yang berbeda perlu disediakan bagi mereka yang secara permanen tidak mampu bekerja atau tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Akan tetapi, sebagaimana banyak warga Amerika saat ini tetap menyumbangkan dana secara sukarela kepada lembaga-lembaga amal swasta meskipun mereka sudah dibebani pajak untuk membiayai program kesejahteraan pemerintah, individu-individu dalam masyarakat tanpa negara juga akan memberikan kontribusi sukarela kepada organisasi-organisasi yang didedikasikan untuk merawat dan membantu mereka yang tidak mampu merawat diri mereka sendiri.
Masih ada pertanyaan mengenai orang-orang yang sebenarnya mampu bekerja, tetapi tidak bersedia menghidupi diri mereka sendiri. Dalam masyarakat individualis, mereka yang tidak mau bekerja harus mampu meyakinkan seseorang atau suatu kelompok bahwa keberadaan maupun kebersamaan mereka layak untuk ditanggung biayanya. Jika tidak, mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri atau meninggalkan komunitas tersebut dan mencari lingkungan yang lebih bersedia menerima mereka. Namun demikian, kecil kemungkinan bahkan kolektif atau komune yang paling altruistis sekalipun akan terus-menerus menoleransi orang-orang yang enggan berkontribusi. Dalam jangka panjang, mereka mungkin tidak akan diperlakukan dengan lebih lunak dibandingkan dalam kelompok yang menganut prinsip-prinsip individualis. Selain itu, karena jumlah kerja yang diperlukan untuk memperoleh makanan, pakaian, dan tempat tinggal dalam masyarakat anarkis masa depan kemungkinan jauh lebih sedikit dibandingkan saat ini, tidaklah berlebihan untuk mengharapkan setiap orang yang mampu bekerja agar turut menanggung kebutuhan hidupnya sendiri.
Kaum kolektivis tampaknya beranggapan bahwa individu dan organisasi-organisasi sukarela yang mereka bentuk tidak dapat dipercaya untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Karena itu, menurut mereka, kepedulian harus disosialisasikan dan dikelola oleh komunitas secara kolektif. Sebaliknya, kaum individualis berpendapat bahwa meskipun belas kasih bukan selalu motivasi utama mereka, mereka tetap berjuang untuk mewujudkan dunia di mana individu-individu yang bebas dapat membangun jaringan-jaringan sukarela yang saling bertaut dan saling melengkapi guna memenuhi kebutuhan mereka sendiri maupun kebutuhan orang lain. Menurut pandangan individualis, ketika orang-orang yang bebas dihadapkan pada suatu persoalan, mereka akan mampu menemukan cara untuk mengatasinya. Oleh karena itu, meskipun kaum kolektivis mungkin lebih sering menyoroti manfaat sosial dari masyarakat anarkis, kaum individualis meyakini bahwa manfaat-manfaat tersebut juga dapat diwujudkan dengan baik, bahkan dalam lingkungan yang memberikan kebebasan yang lebih besar bagi setiap individu.
Penghinaan dan Kerugian, Gagasan dan Tindakan; Sebuah Pembelaan Anarkis terhadap Kebebasan Berekspresi Tanpa Batas
Hampir setiap orang di Amerika Serikat mengaku mendukung kebebasan berbicara dan berekspresi. Namun, ketika muncul perdebatan mengenai upaya sejumlah individu untuk menggunakan kebebasan tersebut, sering kali kita mendapati bahwa mereka yang mengaku sebagai pembela kebebasan berbicara justru termasuk di antara pihak yang ingin membungkam ekspresi orang lain. Sayangnya, sikap yang diambil oleh banyak anarkis dan kaum kiri dalam persoalan ini sering kali tidak lebih berprinsip dibandingkan sikap yang diambil oleh kaum konservatif dan liberal arus utama.
Dalam praktiknya, kebanyakan orang, apa pun label politik yang mereka gunakan, mendukung kebebasan untuk menyampaikan pandangan yang mereka setujui, tetapi mendukung pembatasan terhadap gagasan-gagasan yang sangat mereka tentang. Dengan kata lain, mereka membela kebebasan berekspresi hanya selama ekspresi tersebut sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Sebagai contoh, banyak kaum konservatif ingin mencegah segala bentuk pembahasan mengenai homoseksualitas yang tidak mengecamnya, tetapi pada saat yang sama mendukung hak mahasiswa untuk menggunakan ungkapan-ungkapan yang bersifat rasis. Sebaliknya, cukup banyak kaum liberal dan kiri yang mendukung hak kaum rasis kulit hitam untuk berbicara di kampus-kampus, tetapi menentang upaya kaum rasis kulit putih untuk mengadakan rapat umum di ruang publik. Kaum anarkis pun sering kali berpihak kepada mereka yang menentang kebebasan berbicara. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan melangkah lebih jauh dengan melakukan serangan fisik terhadap kaum rasis kulit putih.
Salah satu argumen yang sering diajukan oleh mereka yang ingin membungkam ekspresi orang lain adalah bahwa mengatakan atau menggambarkan sesuatu yang buruk sama saja dengan melakukan tindakan yang buruk. Menurut logika ini, ujaran rasis dianggap setara dengan menyerang seseorang secara fisik karena warna kulitnya, atau adegan pemerkosaan yang diperankan oleh aktor dalam sebuah video dianggap sama dengan pemerkosaan yang benar-benar terjadi. Pandangan semacam itu tidak benar. Namun, penggunaan istilah seperti “serangan verbal” untuk menggambarkan hinaan atau makian sering kali mengaburkan perbedaan antara ucapan dan tindakan, antara penghinaan dan pencederaan. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan ungkapan bahwa “tongkat dan batu dapat mematahkan tulang kita, tetapi kata-kata tidak akan melukai kita.” Tentu saja, tidak sepenuhnya benar bahwa hinaan atau ucapan yang menyinggung tidak menimbulkan luka sama sekali. Kata-kata dapat menyebabkan penderitaan emosional atau perasaan tersakiti. Namun, perbedaan yang jelas harus tetap dipertahankan antara penderitaan emosional dan kekerasan fisik. Pembelaan diri sepenuhnya dapat dibenarkan ketika seseorang diserang secara fisik, apa pun alasannya. Namun, ucapan yang menyinggung, meskipun mungkin ingin kita tanggapi dengan berbagai cara, tetap harus diperbolehkan jika kita menginginkan masyarakat yang bebas.
Alasan lain yang sering digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi adalah anggapan bahwa meskipun seseorang hanya menyebarkan gagasan tertentu, gagasan tersebut dapat mendorong orang lain melakukan tindakan yang merugikan atau melukai pihak lain secara fisik. Memang benar bahwa tindakan manusia dipengaruhi oleh apa yang mereka pikirkan, dan bahwa gagasan seseorang dapat dipengaruhi oleh orang lain. Namun demikian, dari mana pun seseorang memperoleh keyakinannya, setiap individu tetap bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Jika seseorang, setelah mendengarkan pidato rasis, kemudian menyerang orang lain yang berbeda warna kulit, atau setelah membaca artikel anti-pornografi lalu menghancurkan majalah pornografi milik orang lain, maka pihak yang diserang berhak membela diri terhadap penyerangnya, bukan terhadap pembicara atau penulis yang menyampaikan gagasan tersebut. Hanya tindakan yang bersifat agresif atau merugikan secara langsung yang dapat membenarkan respons fisik.
Cara yang tepat untuk menanggapi gagasan yang tidak kita setujui adalah dengan menyebarkan gagasan yang berbeda. Perdebatan terbuka antara pandangan yang saling bertentangan merupakan cara terbaik untuk menemukan kebenaran dan memajukan gagasan-gagasan yang etis. Mereka yang mendorong pembungkaman pandangan lawan umumnya adalah mereka yang khawatir akan kalah dalam perdebatan terbuka. Orang-orang yang menginginkan masyarakat baru yang bebas, tetapi merasa perlu membungkam gagasan orang lain untuk mewujudkan masyarakat tersebut, mungkin perlu meninjau kembali sejarah Uni Soviet, tempat pendekatan semacam itu pernah diterapkan secara nyata. Sebagaimana pernah dikatakan oleh seorang pengkritik awal kaum Leninis, Rosa Luxemburg: “Kebebasan selalu, dan secara eksklusif, merupakan kebebasan bagi mereka yang berpikir berbeda.”
Multikulturalisme, Individualisme, dan Keberagaman
Dalam masyarakat yang multietnis dan multikultural, khususnya di Amerika Serikat, konsep multikulturalisme dan keberagaman semakin sering menjadi perhatian. Individu didorong untuk menghormati nilai-nilai dan praktik budaya orang lain, berbagai organisasi dianjurkan untuk menjadi lebih beragam, dan bahkan ada orang-orang yang membangun karier sebagai konsultan keberagaman. Sebagian besar dorongan ini lahir dari keinginan untuk mengubah sikap rasis dan memerangi praktik-praktik diskriminatif. Namun, penekanan yang berlebihan pada perbedaan budaya dan identitas etnis, alih-alih mengakui keragaman individu yang ada dalam setiap kelompok sosial, tidak serta-merta mendorong keberagaman pemikiran dan pengalaman manusia. Sebaliknya, hal itu justru dapat memperkuat prasangka dan asumsi yang keliru tentang orang-orang yang dianggap berbeda.
Para pendukung multikulturalisme mengatakan bahwa kita harus peka terhadap budaya orang lain. Akan tetapi, mengetahui latar belakang budaya seseorang sebenarnya tidak banyak memberi tahu kita tentang pribadi orang tersebut. Memang ada keyakinan atau praktik tertentu yang umumnya hanya ditemukan, atau lebih sering ditemukan, di negara atau kelompok etnis tertentu. Namun, tidak semua anggota kelompok tersebut akan memiliki keyakinan atau menjalankan praktik yang sama. Di masa lalu, dianggap tidak peka atau bahkan diskriminatif jika seseorang menganggap bahwa orang lain berpikir atau bertindak dengan cara tertentu hanya karena mereka berkulit putih, berkulit hitam, atau merupakan imigran dari Haiti. Kini, tampaknya kecenderungan untuk menilai orang berdasarkan identitas budaya semacam itu justru semakin didorong, meskipun dalam bentuk yang berbeda.
Program-program “kompetensi budaya” banyak digunakan di berbagai organisasi dengan tujuan mendorong kerja sama antar kelompok etnis dan mempromosikan keberagaman. Namun, yang sering diajarkan dalam lokakarya dan seminar semacam itu adalah bahwa orang kulit hitam Amerika berpikir dan bertindak dengan cara tertentu, orang Filipina makan dan beribadah dengan cara tertentu, atau orang Rusia membesarkan anak-anak mereka dengan cara tertentu pula. Generalisasi semacam ini justru mendorong orang untuk menganggap bahwa semua anggota suatu kelompok berpikir dan bertindak dengan cara yang sama. Sikap tersebut sama berpotensinya menimbulkan kesalahpahaman seperti halnya prasangka-prasangka lama yang lahir dari ketidaktahuan mengenai kehidupan kelompok etnis lain. Keberagaman justru terhambat ketika orang memandang kelompok-kelompok “budaya” dengan cara seperti itu dan gagal menghargai keragaman nyata yang terdapat di antara individu-individu yang membentuk kelompok tersebut.
Di saat rasisme dan nasionalisme di kalangan warga kulit putih Amerika banyak dikritik, dan memang patut dikritik, multikulturalisme sering kali tidak mendorong pemahaman antar kelompok. Sebaliknya, ia justru dapat memperkuat identitas etnis kelompok-kelompok non-kulit putih, sehingga mempertahankan batas-batas pemisah antara kelompok maupun antar individu. Bahkan, dalam beberapa situasi, istilah “multikultural” hanya menjadi kata lain untuk menyebut non-kulit putih. Ada organisasi atau kegiatan yang menyebut dirinya multikultural, tetapi pada praktiknya memasukkan sebagian orang dan mengecualikan yang lain berdasarkan warna kulit atau latar belakang budaya mereka. Selain itu, ketika seseorang mulai mendefinisikan dirinya sebagai anggota suatu budaya tertentu, dan sekaligus menetapkan bagaimana anggota budaya tersebut seharusnya berpikir dan bertindak, maka terbuka pula kemungkinan untuk mengucilkan anggota kelompoknya sendiri yang dianggap tidak menunjukkan nilai-nilai budaya yang “semestinya”. Orang-orang seperti itu dapat dicap sebagai pengkhianat ras, atau dituduh tidak “berpikir sebagai orang kulit hitam”, misalnya. Dengan cara yang serupa, sebagian feminis pernah mengecam perempuan yang mendukung pornografi dengan menyebut mereka sebagai “beridentitas laki-laki” (male-identified). Penetapan standar mengenai perilaku yang dianggap benar secara rasial atau etnis semacam ini tidak mendorong keberagaman. Sebaliknya, hal itu justru membatasi keragaman individu serta menghambat pemahaman dan interaksi dengan orang-orang yang berbeda dari diri kita.
Sebagai tanggapan terhadap generalisasi semacam itu, sebagian orang mendorong identifikasi diri berdasarkan apa yang mereka sebut sebagai “subkultur”. Meskipun pendekatan ini dimaksudkan untuk melawan stereotip yang muncul ketika kelompok-kelompok besar dianggap memiliki budaya yang seragam, pada kenyataannya ia menghasilkan bentuk stereotip yang sama, hanya dalam lingkup yang lebih sempit. Pembentukan identitas subkultural tetap berangkat dari anggapan yang keliru bahwa orang-orang yang memiliki beberapa ciri tertentu pada dasarnya serupa satu sama lain. Pendekatan ini merangkul orang-orang yang dianggap sesuai dengan identitas tersebut, sekaligus menyingkirkan mereka yang dianggap tidak cocok. Contoh kelompok subkultural yang dibentuk berdasarkan identifikasi diri semacam ini antara lain “putri lesbian Yahudi dari penyintas Holocaust” (dan ini benar-benar ada) atau “laki-laki kulit hitam yang gay dan biseksual”. Sulit mengatakan bahwa kategori-kategori semacam itu mencerminkan multikulturalisme atau keberagaman dalam arti yang luas.
Masalah mendasar dari semua pendekatan ini adalah bahwa mereka yang mengidentifikasi diri sendiri atau orang lain sebagai anggota suatu budaya cenderung memberi bobot yang lebih besar pada kelompok daripada pada individu yang membentuk kelompok tersebut. Setiap individu memiliki seperangkat gagasan, nilai, prinsip moral, dan pengalaman yang unik. Memang, sebagian dari hal-hal tersebut mungkin dimiliki bersama oleh orang lain dalam berbagai kombinasi, tetapi tidak pernah sepenuhnya sama. Demikian pula, setiap orang bertindak dengan cara yang khas. Meskipun beberapa perilaku dapat menyerupai perilaku orang lain, tidak ada dua individu yang benar-benar identik. Karena setiap kelompok terdiri atas individu-individu yang unik, sangat sedikit hal yang dapat dikatakan tentang suatu kelompok yang benar-benar berlaku bagi seluruh anggotanya. Oleh sebab itu, mencoba menjelaskan pikiran, perasaan, atau tindakan seseorang hanya dengan merujuk pada “budayanya” merupakan pendekatan yang keliru.
Kesalahpahaman dan intoleransi memang akan muncul dari waktu ke waktu karena berbagai alasan. Cara terbaik untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik semacam itu adalah dengan memandang orang lain sebagai individu, sebagai sesama manusia, bukan sebagai representasi dari suatu budaya asing yang harus diamati dan diklasifikasikan. Keyakinan bahwa setiap individu yang tidak menggunakan paksaan terhadap orang lain layak memperoleh rasa hormat, toleransi, dan perlakuan yang baik akan mendorong hubungan yang lebih adil antarmanusia. Penghargaan terhadap individualitas juga akan mendorong keberagaman yang sesungguhnya: keberagaman gagasan, pengalaman hidup, dan cara menjalani kehidupan. Pada akhirnya, nilai-nilai dan tindakan selalu merupakan milik individu. Karena itu, setiap orang seharusnya bebas menjalani hidupnya tanpa dibatasi oleh asumsi-asumsi budaya yang dilekatkan orang lain kepada dirinya. Multikulturalisme mungkin menjanjikan pemahaman dan toleransi yang lebih besar. Namun, dalam praktiknya pendekatan tersebut justru sering menghasilkan lebih banyak stereotip, lebih banyak kesalahpahaman, dan lebih sedikit penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan individual.
Tidak Ada Keadilan, Tidak Ada Perdamaian, Tidak Ada Alasan Pembenar
Sejak akhir April, banyak tulisan muncul di pers kiri dan anarkis mengenai pembebasan para polisi yang memukuli Rodney King serta gelombang pemukulan, pembunuhan, dan penjarahan yang terjadi tak lama kemudian di Los Angeles. Sebagaimana dapat diduga, sebagian besar pers kiri membela atau setidaknya mencari alasan untuk membenarkan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian warga Los Angeles, sambil secara tepat mengecam kekerasan yang dilakukan oleh Departemen Kepolisian Los Angeles. Yang lebih memprihatinkan, meskipun tidak terlalu mengejutkan, adalah kenyataan bahwa sebagian pers anarkis juga menunjukkan sikap yang sama. Mereka mendukung, atau setidaknya enggan mengkritik, pemukulan dan pembunuhan yang terjadi di Los Angeles pada 29 April dan hari-hari berikutnya.
Selama apa yang oleh banyak kaum kiri dan anarkis disebut sebagai “pemberontakan” atau “perlawanan”, orang-orang dari berbagai latar belakang ras dan etnis dipukuli atau dibunuh tanpa alasan selain kebencian. Kadang kebencian itu berakar pada sentimen rasial, dan kadang semata-mata lahir dari kekejaman serta kurangnya penghormatan terhadap kehidupan dan milik orang lain. Hanya sedikit dari mereka yang menjadi sasaran serangan merupakan polisi, dan tidak satu pun adalah politisi, hakim, atau anggota juri yang terlibat dalam persidangan para polisi yang memukuli Rodney King. Sebagian besar korban adalah orang-orang biasa yang sedang menjalani aktivitas sehari-hari dan kebetulan berada di tempat yang salah ketika berpapasan dengan para penyerangnya. Toko-toko, rumah-rumah, dan tempat-tempat berkumpul milik banyak orang juga dirusak, dibakar, dan dijarah. Korban-korbannya berasal dari berbagai kelompok etnis. Di antaranya terdapat Aquarian Bookstore, yang saat itu dikenal sebagai toko buku milik warga kulit hitam tertua di Amerika Serikat, serta Church of the Living God, sebuah jemaat yang sebagian besar anggotanya adalah warga kulit hitam. Yang dihancurkan umumnya bukanlah milik kaum kaya. Yang menjadi sasaran justru toko-toko kecil milik pelaku usaha setempat dan rumah-rumah milik orang-orang miskin. Apakah ini yang dimaksud dengan revolusi oleh sebagian kalangan kiri di Amerika Serikat? Apakah ini jenis masyarakat yang ingin dibangun oleh kaum anarkis?
Mulai dari June Jordan di The Progressive, hingga editor The Libertarian Mutualist, Barbara Smith serta Phill Wilson di Gay Community News, para anarkis anonim yang menerbitkan LA Today, dan para penulis di The Revolutionary Worker, banyak kaum kiri dan anarkis yang membela, menyetujui, menjelaskan, dan mencari pembenaran atas kebencian serta kekerasan yang terjadi. Mereka menyalahkan pemerintahan Ronald Reagan dan George H. W. Bush, rasisme, pengadilan, polisi, dan pemadam kebakaran atas kehancuran serta pembunuhan yang terjadi di Los Angeles. Namun tidak satu pun dari mereka yang mengatakan bahwa memukuli dan membunuh orang-orang yang tidak melakukan, maupun tidak berencana melakukan, kekerasan terhadap siapa pun adalah tindakan yang salah, terlepas dari apa yang terjadi di pengadilan pada hari itu. Para penulis LA Today bahkan secara terus terang menyebut kekerasan di Los Angeles bukan hanya dapat dibenarkan, tetapi juga perlu dilakukan. Sementara itu, editor The Libertarian Mutualist sampai terdorong untuk “memuji para pelaku kekerasan acak yang berani karena telah memilih sasaran yang tepat.” Tidak satu pun dari para penulis tersebut yang menyatakan bahwa membakar rumah dan toko milik orang lain adalah tindakan yang salah. Bahkan Ayofemi Folayan, dalam Sojourner, secara tidak langsung menyalahkan dinas pemadam kebakaran atas kebakaran-kebakaran di Los Angeles, meskipun para petugas pemadam justru diserang ketika berusaha menjalankan tugas mereka. Alih-alih meminta pertanggungjawaban dari mereka yang menyalakan api, kesalahan malah dialihkan kepada pihak lain. Mereka semua berusaha memaklumi apa yang oleh Anti-Authoritarians Anonymous disebut sebagai “ekses-ekses yang dilakukan oleh populasi yang kemarahannya telah meluap tanpa batas”, seolah-olah kemarahan dapat menjadi alasan yang sah untuk melakukan pembunuhan.
Ketika seorang pria, yang frustrasi terhadap pekerjaannya dan kehidupannya secara umum, memukuli pacarnya, apakah orang-orang ini meminta kita untuk memahami kemarahannya? Ketika polisi, yang marah karena salah seorang korbannya menolak mematuhi perintah mereka, lalu menghajarnya habis-habisan, apakah kita juga diharapkan untuk memahami kemarahan mereka? Tentu tidak. Dalam keadaan seperti itu, kita justru diharapkan untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku kekerasan atas tindakan mereka dan mengecam mereka sebagaimana mestinya. Peristiwa di Los Angeles tidak berbeda. Orang-orang yang dipenuhi kebencian dan melakukan kekerasan di sana tidak lebih layak dibela daripada para polisi yang menghajar Rodney King.
Alasan para penulis ini bersedia membela para pelaku kekerasan di Los Angeles adalah karena mereka menerapkan standar ganda terhadap manusia, sebuah standar ganda yang dipengaruhi oleh bias rasial dan bias kelas. Mereka tampaknya beranggapan bahwa, karena adanya rasisme institusional dan ketimpangan ekonomi, orang kulit hitam dan/atau orang miskin tidak mampu membuat pilihan moral yang sama seperti yang dibuat oleh orang non-kulit hitam dan/atau non-miskin. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, orang-orang tersebut tidak bertanggung jawab atas tindakan kekerasan yang dilakukan sebagian dari mereka. Sebaliknya, banyak kaum kiri ini menganggap orang kulit putih secara kolektif bertanggung jawab atas tindakan sebagian orang kulit putih lainnya. Karena itu, dalam kerangka moral mereka, semua orang kulit putih dianggap sebagai sasaran yang sah bagi “kemarahan” kaum yang disebut “tertindas”. Sebagaimana ditulis seseorang dalam LA Today: “Kita harus menyadari bahwa kondisi yang dialami orang-orang kulit berwarna di negara ini sepenuhnya membenarkan tindakan perlawanan apa pun yang mereka pilih untuk lakukan, bahkan jika tindakan itu ‘menghabisi’ beberapa dari kelompok kita sendiri (yang dimaksud dengan ‘kelompok kita’ adalah orang kulit putih, baik yang anti-rasis maupun yang rasis). Sebagian korbannya mungkin orang baik, aktivis, sahabat dekat, atau kekasih kita, tetapi kita harus berhati-hati menempatkan kesalahan pada pihak yang memang bertanggung jawab: bukan pada orang kulit hitam, melainkan pada sistem kapitalis kulit putih yang rasis itu sendiri. Dalam kemarahan yang membutakan saat pemberontakan, orang tidak berhenti untuk menanyakan posisi kelas atau pandanganmu tentang rasisme; jika kamu kulit putih, kamu adalah sasaran. Hal itu memang dapat diperkirakan. Tidak menyenangkan, tetapi dapat diperkirakan.”
Perhatikan bahwa mereka mengatakan pembunuhan bermotif rasial itu “tidak menyenangkan”. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa tindakan itu “salah”.
Orang miskin dan/atau orang kulit hitam memang memiliki pilihan yang lebih terbatas dalam berbagai aspek kehidupan mereka, baik karena rasisme maupun karena berbagai hukum yang membatasi kebebasan mereka. Namun demikian, mereka tetap memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan mereka sendiri dan tetap bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil, sama seperti manusia lainnya. Beranggapan sebaliknya berarti memperlakukan orang kulit hitam dan/atau orang miskin seperti anak-anak yang tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Itu berarti memandang mereka sebagai manusia yang kurang utuh dibandingkan orang lain. Cara berpikir seperti ini justru menjadi dasar bagi intervensi paternalistik negara ke dalam kehidupan mereka, yang pada akhirnya hanya mempertahankan ketergantungan dan kemiskinan yang sudah ada.
Meskipun kaum kiri menyalahkan negara dan orang kulit putih atas kekerasan serta kehancuran di Los Angeles, mereka tetap berpaling kepada negara (yang sebagian besar dijalankan oleh orang kulit putih) untuk memperbaiki keadaan. Bukan dengan membiarkan masyarakat mengatur dirinya sendiri, melainkan dengan memperluas campur tangan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mendukung perumahan pemerintah, pekerjaan pemerintah, tunjangan kesejahteraan, layanan penitipan anak yang dibiayai dan diatur pemerintah, program “rehabilitasi” narkoba yang dibiayai pemerintah, penambahan polisi kulit hitam, dan berbagai program lain yang berpusat pada negara. Padahal, jika negara yang rasis adalah sumber masalah, maka tidak masuk akal mengandalkan negara yang sama untuk memperbaiki keadaan bagi masyarakat kulit hitam miskin.
Perubahan yang benar-benar dapat memperbaiki kehidupan warga Los Angeles hanya akan terjadi jika negara disingkirkan dari berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Salah satu langkah awal yang penting adalah menghapus hukum-hukum yang membatasi masuknya orang miskin dan/atau orang kulit hitam ke berbagai jenis pekerjaan. Peraturan taksi yang membatasi pasar transportasi, sistem perizinan bagi penata rambut, perawat, dan berbagai profesi lain yang menyingkirkan orang-orang yang tidak mampu membayar pelatihan bersertifikat atau biaya lisensi pemerintah, serta aturan zonasi yang melarang orang bekerja dari rumah atau membuka usaha di wilayah tertentu, merupakan bentuk campur tangan negara yang membuat banyak warga kulit hitam tetap terjebak dalam kemiskinan. Bidang lain yang merugikan kaum miskin adalah perumahan. Perlindungan negara terhadap hak kepemilikan atas properti yang ditelantarkan mencegah orang mengambil alih dan memanfaatkan bangunan kosong, sehingga mereka dipaksa bergantung pada perumahan pemerintah yang kotor dan berbahaya. Selain itu, hukum narkoba yang mengkriminalisasi aktivitas sukarela dan bersifat pribadi ikut mendorong kekerasan dan pencurian yang menghancurkan banyak lingkungan tempat tinggal warga kulit hitam. Mendorong orang untuk mengandalkan diri sendiri alih-alih negara dapat melahirkan individu-individu yang mandiri, otonom, dan lebih berani memberontak. Namun, pemberontakan itu seharusnya diarahkan kepada sumber penindasan yang sebenarnya (negara beserta hukum, pengadilan, polisi, dan militernya), bukan kepada tetangga mereka atau orang-orang lain yang tidak menggunakan paksaan terhadap siapa pun.
Peristiwa di Los Angeles memaksa kaum kiri dan kaum anarkis untuk menunjukkan dengan jelas posisi mereka. Sayangnya terlalu banyak dari mereka yang berdiri di pihak yang keliru. Kaum kiri telah memeluk negara, rasisme, nasionalisme, pembunuhan, dan penghancuran sebagai sarana menuju masyarakat yang bebas setidaknya sejak Revolusi Rusia. Sebaliknya, secara historis kaum anarkis selalu menekankan pentingnya keselarasan antara sarana dan tujuan, yaitu gagasan bahwa hanya cara-cara yang bermoral atau etis yang dapat menghasilkan hasil yang bermoral atau etis pula. Namun, para anarkis yang menerbitkan LA Today, The Libertarian Mutualist, dan mereka yang memiliki pandangan serupa, mengharapkan kita untuk percaya bahwa pembunuhan, penyerangan, dan pencurian yang dilakukan hari ini entah bagaimana akan menghasilkan kebebasan dan anarki di masa depan. Pengalaman gerakan sosialis otoriter telah menunjukkan kekeliruan gagasan semacam itu. Akan tetapi, banyak anarkis tampaknya lambat mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Selama kaum anarkis tidak mengembangkan kritik terhadap negara kesejahteraan, tidak meninggalkan rasisme kiri, serta tidak mendorong orang untuk mengandalkan diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri, maka hanya akan ada sedikit hal yang membedakan mereka dari kelompok kiri otoriter lainnya, terlepas dari retorika anti-negara yang mereka gunakan. Satu-satunya cara untuk berharap terciptanya masa depan yang libertarian adalah dengan mendorong tindakan-tindakan yang libertarian sejak sekarang. Hanya melalui praktik kebebasan, tanggung jawab individu, dan penolakan terhadap pemaksaan, masyarakat yang bebas dapat diwujudkan di masa depan.
Kemiskinan Negara Kesejahteraan
Ketika pemerintah di berbagai tingkatan berupaya mengurangi tunjangan kesejahteraan dan berbagai bantuan sosial lainnya bagi masyarakat miskin, atau mewajibkan penerima bantuan untuk bekerja sebagai syarat memperoleh tunjangan tersebut, kaum anarkis di Amerika Serikat mulai memperdebatkan dan menulis tentang bagaimana seharusnya respons anarkis terhadap situasi ini. Sebagian berpendapat bahwa kaum anarkis seharusnya mendukung program kesejahteraan negara bagi kaum miskin dan secara aktif menentang pemotongan anggaran tersebut. Mereka berargumen bahwa orang miskin berhak menerima bantuan negara karena mereka merupakan korban dari hubungan ekonomi kapitalis; bahwa korporasi kapitalis merupakan ancaman yang lebih besar bagi kaum miskin dan kelas pekerja dibandingkan negara; dan bahwa memaksa orang bekerja demi memperoleh tunjangan hanya akan memperburuk kondisi kerja yang sudah buruk, sehingga semakin memiskinkan mereka. Selain itu, sebagian anarkis juga mengemukakan argumen bahwa karena negara memberikan berbagai bentuk subsidi dan bantuan kepada korporasi serta orang-orang kaya, maka sudah sewajarnya kaum miskin juga memperoleh bagian mereka. Argumen-argumen tersebut memang disampaikan dengan itikad baik dan didorong oleh keinginan untuk membantu kaum miskin. Namun, kaum anarkis seharusnya menelaah persoalan ini lebih dalam serta mengembangkan kritik terhadap sistem kesejahteraan negara dan menawarkan solusi atas kemiskinan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip libertarian, alih-alih mengikuti begitu saja logika negara kesejahteraan modern.
Memanfaatkan keberadaan negara kesejahteraan dan mengambil manfaat dari program-program yang lahir dari tuntutan serta gerakan kaum statist radikal atau progresif tentu dapat dipahami. Namun, berbeda halnya jika program-program tersebut dianggap sebagai cara terbaik atau utama untuk menyelesaikan persoalan sosial. Menuntut penghapusan sistem kesejahteraan bagi kaum miskin mungkin bukan langkah awal yang paling tepat bagi kaum anarkis dalam perjuangan melawan keberadaan negara itu sendiri. Akan tetapi, mendukung pelestarian atau bahkan perluasan sistem tersebut seolah-olah itulah satu-satunya cara membantu orang yang membutuhkan juga bukan jalan yang tepat. Sebagaimana dalam persoalan sosial lainnya, kaum anarkis seharusnya menawarkan solusi non-negara terhadap kemiskinan. Meskipun penghapusan negara secara menyeluruh dianggap sebagai solusi akhir terhadap kemiskinan, terdapat langkah-langkah lain yang dapat diajukan dan diterapkan bahkan dalam kondisi negara yang masih ada. Misalnya, pengurangan pajak untuk meningkatkan pendapatan kaum pekerja miskin, deregulasi layanan kesehatan guna menekan biaya kesehatan, serta menghidupkan kembali lembaga-lembaga mutual aid sebagai pengganti perusahaan asuransi yang dianggap eksploitatif. Langkah-langkah semacam itu jauh lebih sejalan dengan prinsip-prinsip anarkis dibandingkan sekadar menjadi pendukung program bantuan negara seperti AFDC (Aid to Families with Dependent Children), yaitu program bantuan kesejahteraan bagi keluarga miskin yang memiliki anak tanggungan di Amerika Serikat.
Secara historis, kaum anarkis berupaya mengurangi pengaruh negara dalam kehidupan kaum miskin dan kelas pekerja. Ketika berhadapan dengan kemiskinan, mereka mendorong pengorganisasian diri dan aksi langsung para pekerja untuk memperoleh setidaknya porsi yang lebih besar dari hasil kerja mereka sendiri. Dalam perjuangan melawan korporasi, kaum anarkis tidak menyerukan agar pemerintah memberlakukan lebih banyak undang-undang ketenagakerjaan. Sebaliknya, mereka mengkritik negara karena menggunakan polisi dan militernya untuk melindungi kepentingan korporasi. Yang mereka tuntut adalah agar negara menyingkir dan berhenti menghalangi, bukan agar negara tampil sebagai penyelamat kaum miskin. Kaum anarkis juga membayangkan suatu masa depan di mana individu-individu dan kelompok-kelompok yang cakap serta mandiri, setelah terbebas dari berbagai pembatasan masyarakat yang berpusat pada negara, mengatur kehidupan mereka sendiri dan saling membantu dengan cara-cara yang mereka anggap paling masuk akal. Tampaknya visi anarkis semacam ini telah dilupakan oleh sebagian orang pada masa kini.
Sejumlah anarkis tampaknya telah menerima gagasan bahwa karena negara terkadang lebih responsif terhadap tuntutan kaum miskin dibandingkan kaum kapitalis swasta, maka negara dapat dipandang sebagai pelindung dari berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh kapital. Pandangan ini tidak sejalan dengan analisis anarkis yang menyatakan bahwa negara justru menopang sistem kapitalisme. Pandangan tersebut juga bertentangan dengan kenyataan bahwa dalam beberapa kasus perusahaan swasta memberikan perlakuan yang lebih baik kepada pekerja dan pelanggannya dibandingkan lembaga-lembaga negara terhadap para penerima layanan maupun pekerjanya. Setidaknya sebagian alasan mengapa terkadang lebih mudah memperoleh konsesi dari negara adalah karena para pejabat yang menjalankan negara tidak menanggung biayanya secara pribadi. Mereka cukup membebankan biaya tambahan itu kepada masyarakat pekerja melalui kenaikan pajak untuk membiayai peningkatan tunjangan kesejahteraan. Sebaliknya, dalam perusahaan kapitalis swasta, para pemilik usaha tidak selalu dapat mengalihkan biaya peningkatan kesejahteraan pekerja kepada konsumen. Akibatnya, mereka mungkin harus mengorbankan sebagian keuntungan mereka jika memenuhi tuntutan pekerja akan upah yang lebih tinggi atau kondisi kerja yang lebih baik. Namun demikian, baik negara maupun perusahaan kapitalis pada dasarnya hanya memberikan manfaat kepada pihak lain ketika mereka dipaksa untuk melakukannya. Program kesejahteraan, jaminan sosial, dan berbagai bentuk bantuan negara lainnya tidak muncul karena kemurahan hati pemerintah, melainkan sebagai hasil tekanan dari gerakan-gerakan sosial. Demikian pula, berbagai tunjangan yang lebih baik di banyak perusahaan swasta merupakan hasil dari gerakan buruh yang kuat, yang memaksa para pemilik perusahaan mengembalikan kepada pekerja bagian yang lebih besar dari nilai kerja mereka dibandingkan sebelumnya. Negara dan perusahaan kapitalis pada dasarnya memiliki kepentingan yang serupa. Keduanya hanya akan memberikan konsesi ketika menghadapi tekanan yang kuat dari orang-orang yang berada di bawah kekuasaan mereka, baik sebagai warga negara maupun sebagai pekerja.
Sementara pekerja yang menekan majikannya untuk memperoleh perlakuan yang lebih baik pada dasarnya hanya menuntut bagian yang memang merupakan hak mereka, penerima bantuan kesejahteraan dan tunjangan lainnya meminta pemerintah mengambil uang milik orang lain dan memberikannya kepada mereka. Banyak pendukung sistem kesejahteraan yang ada saat ini memang dengan tepat menunjukkan bahwa biaya program-program tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan pengeluaran negara. Pengeluaran negara untuk senjata pemusnah massal dan bantuan kepada korporasi jauh lebih besar daripada program kesejahteraan bagi individu dan keluarga miskin. Selain itu, banyak pekerja yang biasanya tidak dianggap sebagai penerima bantuan negara sebenarnya juga menerima manfaat serupa, misalnya ketika kalangan kelas menengah menggunakan Medicaid untuk membiayai perawatan di panti jompo, atau ketika pekerja memperoleh layanan kesehatan gratis di rumah sakit yang biayanya ditanggung pemerintah. Meskipun semua ini benar, hal tersebut tidak membenarkan perampasan uang para pekerja oleh negara untuk kemudian diberikan kepada pihak lain. Dana pajak yang digunakan untuk membiayai bantuan korporasi, AFDC, dan Medicaid merupakan hasil pemaksaan, sebagaimana pula dana yang diperoleh melalui pungutan wajib terhadap perusahaan asuransi untuk membiayai layanan kesehatan gratis yang pada akhirnya dibebankan kembali kepada para pelanggan mereka. Kalangan kaya tidak menanggung beban utama pajak, dan kalangan yang sangat miskin juga tidak. Yang menanggungnya adalah jutaan pekerja biasa, yang pada akhirnya menopang kedua kelompok tersebut. Dan meskipun sebagian dari mereka menerima kembali sebagian uang yang dipungut dari mereka dalam bentuk berbagai manfaat, kebanyakan tetap membayar lebih banyak daripada yang mereka terima; jika tidak demikian, tidak akan ada dana yang tersisa untuk diberikan kepada kaum kaya maupun kaum miskin.
Kaum kaya dan korporasi menjadi makmur karena mereka, atau pendahulu mereka, berhasil memperoleh secara tidak adil sebagian kekayaan yang dihasilkan oleh orang lain. Mereka hanya dapat melakukan hal itu karena negara, beserta polisi dan militernya, menopang institusi keuntungan, bunga, dan sewa yang memindahkan kekayaan dari para pekerja kepada mereka yang “memiliki” perusahaan, bank, dan properti. Orang-orang kaya tidak berhak atas kekayaan yang telah mereka miliki, dan tentu saja tidak berhak menerima uang yang secara langsung dirampas dari para pekerja oleh pemerintah, maupun berbagai keuntungan lain yang mereka nikmati atas beban para pembayar pajak. Di antara masyarakat miskin yang menerima uang atau manfaat lain dari negara, terdapat mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Sebagian memang menjadi korban keadaan yang sebagian besar berada di luar kendali mereka, sementara sebagian lainnya membuat pilihan yang buruk dan berharap orang lain akan menolong mereka. Namun ada pula penerima bantuan yang sekadar bersikap parasitis dan merasa bahwa orang lain seharusnya bekerja untuk menopang gaya hidup yang ingin mereka pertahankan (sama seperti kaum kaya). Menjadi miskin tidak otomatis membuat seseorang bermoral atau layak menerima bantuan. Meskipun demikian, karena setidaknya ada sebagian orang miskin yang memang membutuhkan pertolongan, lebih baik uang pajak digunakan untuk membiayai AFDC, Medicaid, dan kupon pangan daripada untuk subsidi korporasi dan militer. Namun baik penerima yang kaya maupun yang miskin tidak memiliki hak atas uang yang dipungut secara paksa dari para pekerja.
Karena pemindahan kekayaan secara paksa seperti itu tidak dapat diterima, kita perlu mencari cara-cara lain yang tidak bersifat koersif agar masyarakat dapat lebih mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemotongan pajak, deregulasi layanan kesehatan, dan lembaga-lembaga mutual air yang bersifat sukarela semuanya dapat mengurangi kemiskinan, bahkan jika diterapkan dalam masyarakat yang masih berada di bawah negara. Menghapus negara sepenuhnya beserta perlindungannya terhadap hubungan ekonomi kapitalis akan membuka jauh lebih banyak pilihan bagi setiap orang untuk menentukan jalan hidup mereka sendiri, yang pada gilirannya akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, barang-barang yang lebih murah (termasuk layanan kesehatan, pangan, dan perumahan), serta secara drastis mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Berakhirnya pemerintahan berarti berakhirnya kemiskinan yang dipaksakan secara struktural, dan dengan demikian juga berakhirnya sebagian besar kebutuhan akan apa yang saat ini disebut sebagai kesejahteraan sosial. Sejumlah kecil orang yang tidak mampu bekerja dan membutuhkan bantuan dari komunitas tetap dapat dibantu melalui berbagai bentuk bantuan timbal balik, sesuai dengan struktur ekonomi komunitas tempat mereka tinggal.
Anarki setidaknya didasarkan pada gagasan bahwa dengan menyingkirkan pemerintah dari kehidupan masyarakat, orang-orang akan mampu melihat, memahami, dan menyelesaikan persoalan mereka sendiri. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat miskin. Pada umumnya mereka bukanlah orang-orang tak berdaya yang tidak memiliki pilihan selain bergantung pada negara. Sebaliknya, masyarakat miskin menjadi korban korporasi bukan karena negara gagal melindungi mereka, melainkan karena negara mencegah mereka melindungi diri mereka sendiri. Hukum dan berbagai tindakan pemerintah lainnya mempertahankan kapitalisme beserta sistem keuntungan, bunga, dan sewa yang merupakan bentuk perampasan terhadap hasil kerja kaum pekerja dari semua lapisan. Tanpa negara dan aparat bersenjatanya (polisi maupun militer), kapitalisme tidak akan bertahan lama. Orang-orang akan mempertahankan apa yang menjadi hak mereka, berhenti membayar sewa, mengakhiri monopoli perbankan, serta mengelola pabrik dan usaha mereka sendiri. Yang kita butuhkan bukanlah kesejahteraan yang disediakan negara, melainkan penghapusan negara itu sendiri.
Kekuasaan dan Sang Nabi
Banyak kritik telah dilontarkan di media arus utama dan berbagai forum lainnya terhadap tindakan pemerintah dalam tragedi Branch Davidian di Waco. Harian Quincy Patriot Ledger (21/4/1993) bahkan menyebut peristiwa itu sebagai “salah satu bencana terburuk dalam sejarah penegakan hukum Amerika.” ATF dan FBI dihujani kecaman karena metode yang mereka gunakan serta kegagalan mereka mencapai penyelesaian damai atas pengepungan tersebut. Reno dan Clinton juga disalahkan karena dianggap tidak memiliki pandangan jauh ke depan untuk mengantisipasi bencana sebesar itu, dan karena membiarkan aparat federal memaksakan konfrontasi. Mengapa mereka tidak terus mempertahankan “sanksi” sampai para Davidian lelah dan keluar dengan sendirinya? Apa alasan mereka kehilangan kesabaran dan memicu malapetaka yang kemudian terjadi? Banyak orang bahkan mempertanyakan mengapa ATF merasa perlu menyerbu kompleks Davidian dengan gaya operasi besar-besaran sejak awal. Kelompok Davidian berada di daerah terpencil dan tidak mengganggu siapa pun, sementara Koresh sendiri bisa saja ditangkap di luar kompleks tersebut. Jelas bahwa para Davidian seharusnya dibiarkan begitu saja.
Pihak pemerintah menawarkan sejumlah jawaban yang tidak memadai, mulai dari pengakuan tanggung jawab Janet Reno secara terus terang (atas kegagalan di tahap akhir, bukan atas keseluruhan peristiwa), hingga pembelaan kosong dari kalangan aparat penegak hukum yang berusaha menyalahkan Koresh atas kekacauan yang mereka ciptakan sendiri karena ia menolak “bermain sesuai aturan”. Persediaan senjata ringan yang dibeli secara legal dijadikan alasan untuk tindakan tergesa-gesa pada awal operasi. Rumor tentang “pelecehan anak” yang tidak pernah dijelaskan secara jelas (alasan serbaguna yang saat itu sedang populer untuk membenarkan intervensi panik) termasuk di antara dalih yang digunakan untuk membenarkan serangan terakhir. Namun alasan sebenarnya di balik pengepungan dan penyerbuan yang begitu ekstrem bukanlah persoalan bersalah atau tidak bersalah. Masalahnya bukan pada apa yang diduga telah dilakukan Koresh dan para pengikutnya, bahkan bukan pula pada apa yang mungkin mereka lakukan sebagai kaum fanatik religius bersenjata yang terobsesi seks. Yang menjadi persoalan adalah tantangan mereka yang tanpa penyesalan terhadap otoritas Negara.
Banyak orang merasakan adanya sesuatu yang tak terelakkan dalam keseluruhan peristiwa ini, dan dalam satu hal yang sangat penting mereka memang benar. Mengingat watak otoriter baik dari Negara maupun sekte Davidian, begitu konflik dimulai, satu-satunya cara konflik itu dapat berakhir adalah dengan kehancuran pihak yang dianggap menentang. Sudah lama menjadi pemahaman dasar dalam tradisi anarkis bahwa Negara mencadangkan bagi dirinya sendiri monopoli atas kontrol yang bersifat memaksa. Sebagaimana dikatakan oleh Benjamin Tucker secara lugas, “Agresi, invasi, dan pemerintahan adalah istilah yang dapat saling dipertukarkan. Hakikat pemerintahan adalah kontrol, atau upaya untuk mengontrol.” Negara tidak akan dan tidak dapat membiarkan adanya otoritas yang independen dari kontrol tersebut di dalam wilayah kekuasaannya. Koresh dan para pengikutnya dikecam karena bertahan secara sia-sia melawan pemerintah alih-alih berunding. Memang itu sia-sia, tetapi sangat mungkin mereka menyadari bahwa tidak ada “perundingan” yang sungguh-sungguh mungkin dilakukan. Salah satu prinsip dasar Negara adalah bahwa tidak seorang pun (tampaknya bahkan kepala negara lain sekalipun) dapat menempatkan dirinya “di atas hukum”; dengan kata lain, berada di luar otoritas Negara. Karena itu, satu-satunya pertanyaan yang tersisa bukanlah apakah hukum akan ditegakkan, melainkan bagaimana hukum itu akan dibalaskan. Satu-satunya pilihan yang tersedia adalah penyerahan diri secara total dan tunduk sepenuhnya, setelah itu rincian serta tingkat hukuman yang akan dijatuhkan dapat disesuaikan.
Sekte Davidian berasumsi dan bertindak seolah-olah mereka memiliki otoritas yang mandiri berdasarkan ajaran Kristen. Mereka menolak bermain sesuai aturan dan menolak menyerah seperti warga negara yang patuh kepada Negara. Namun, kaum anarkis seharusnya menahan diri dari godaan untuk mengidentifikasi diri dengan para korban represi pemerintah ini. Tragedi tersebut terjadi karena kedua belah pihak memiliki kelemahan yang sama-sama fatal: pemujaan yang berlebihan terhadap otoritas. Agama, khususnya agama Kristen, sejak lama mengklaim memiliki otoritas yang dalam beberapa hal melampaui otoritas Negara, meskipun hanya sedikit kelompok yang cukup naif untuk mendorong klaim tersebut hingga konsekuensi logisnya. Seperti yang telah lama ditegaskan oleh kaum anarkis, otoritas semacam itu pada akhirnya akan membawa bencana. David Koresh dan para pengikutnya (dan tidak masuk akal untuk berpura-pura bahwa mereka semua hanyalah korban manipulasi dirinya) memilih untuk mengikuti tuntutan keyakinan mereka daripada tuntutan Negara, sebagaimana kelompok-kelompok religius lain, dari kaum Pilgrim hingga kaum Mormon, pernah melakukannya di masa lalu. Dan sebagaimana yang terjadi pada masa lalu, mereka harus menanggung akibat karena menantang kekuasaan Negara.
Otoritas Negara dipertahankan melalui tuntutan agar hukum dan peraturannya dipatuhi tanpa pertanyaan. Pada umumnya, dibutuhkan pelanggaran yang nyata dan aktif terhadap hukum-hukum tersebut, yakni tindakan yang benar-benar dianggap sebagai “kejahatan”, untuk memicu respons koersif dari pemerintah. Namun kini telah menjadi kebiasaan untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran dan bertindak lebih dulu terhadap para “penjahat” potensial yang, melalui keyakinan dan aktivitas mereka (seperti menganut pandangan keagamaan, seksual, atau politik yang tidak konformis), suatu saat mungkin melanggar sekian banyak aturan dan regulasi yang dapat digunakan pemerintah sebagai alasan untuk melakukan pemaksaan. Setelah mengalami perlakuan yang kerap brutal dan mengintimidasi di tangan (dan kaki) lembaga-lembaga seperti ATF dan DEA, para “pendosa sosial” itu diharapkan digiring pergi untuk dijadikan contoh bagi para pembangkang potensial lainnya. Ketika mereka yang diserbu menolak mengikuti skenario Negara dengan tidak menyerah dan tidak mengakui ketundukan mereka, maka mereka harus dihancurkan, baik secara sosial maupun secara fisik.
Dengan menegaskan otoritas mereka sendiri di atas otoritas pemerintah, kaum Davidian melontarkan tantangan yang tidak mungkin diabaikan. Negara menerima tantangan itu, dan seperti yang biasanya terjadi, Negara menang. Kaum Davidian diserang, dicela, dipermalukan, dijadikan iblis oleh media, dan pada akhirnya (meskipun tidak disengaja) dimusnahkan secara fisik. Mungkin kini akan muncul banyak kritik, dan barangkali beberapa orang akan kehilangan jabatan atau sejumlah undang-undang yang lebih lunak akan disahkan. Namun Negara itu sendiri tidak akan terpengaruh. Selama kritik hanya berfokus pada cara represi itu dijalankan, dan bukan pada hak istimewa yang diklaim pemerintah untuk melakukan represi sesuka hati, tidak akan ada yang berubah.
Winnie Mandela, Queerbashing, dan Kiri Politik
Beberapa bulan lalu berlangsung sebuah persidangan di Afrika Selatan yang seharusnya menarik perhatian besar bagi gerakan lesbian dan gay progresif. Winnie Mandela didakwa dan kemudian dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan yang berkaitan dengan penculikan dan pemukulan terhadap beberapa pemuda, salah satunya kemudian dibunuh oleh orang-orang yang berafiliasi dengannya. Yang membuat persidangan ini relevan bagi gerakan lesbian dan gay adalah kenyataan bahwa setidaknya sebagian alasan serangan tersebut adalah karena para pemuda itu diyakini melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki, suatu aktivitas yang tampaknya dianggap layak dihukum dengan pemukulan, bahkan kematian, oleh Mandela. Lebih dari dua tahun sebelumnya, ketika insiden ini terjadi, Mandela telah menerima kritik keras dari para aktivis anti-apartheid di Afrika Selatan. Namun, dengan pengecualian artikel “Has Winnie Lost It?” yang terbit dalam BLK edisi Mei 1991, hampir tidak terlihat kritik terhadap Mandela dari aktivis atau publikasi lesbian dan gay progresif di Amerika Serikat, termasuk kelompok-kelompok radikal seperti Queer Nation maupun Gay Community News. Bahkan, sejumlah lesbian di tingkat lokal turut terlibat dalam penyelenggaraan sebuah acara perempuan di Boston untuk menghormati Mandela pada bulan Juni tahun sebelumnya. Tampaknya, banyak lesbian dan gay radikal menganggap queer-bashing dapat diterima selama pelakunya adalah tokoh progresif seperti Winnie Mandela.
Kami mengakui bahwa sulit untuk mengetahui seluruh fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Namun, kami belum menemukan apa pun yang membuat kami meragukan bahwa prasangka anti-homoseksual memainkan peran penting dalam pemukulan dan pembunuhan tersebut. Mandela sendiri mengakui bahwa dugaan hubungan homoseksual antara para korban dan seorang pendeta di asrama tempat mereka tinggal menjadi alasan penculikan dan pemukulan itu. Namun, ia mengklaim bahwa tindakannya semata-mata bertujuan untuk “melindungi” mereka dari “pelecehan seksual”, meskipun para “korban” itu sendiri tidak pernah menyatakan bahwa pelecehan semacam itu pernah terjadi. Seperti banyak orang tua yang berusaha memukul habis perasaan homoseksual dari anak-anak mereka, Mandela tampaknya menganggap penyiksaan terhadap mereka yang lebih menyukai hubungan sesama jenis sebagai sesuatu yang sah. Jika ia benar-benar bermaksud melindungi para pemuda tersebut dari pelecehan seksual, mengapa yang menjadi sasaran justru para “korban”, bukan pelaku yang dituduh melakukan pelecehan? Satu-satunya pelecehan yang benar-benar dialami para pemuda itu adalah pelecehan yang dilakukan oleh Mandela dan orang-orang di sekelilingnya.
Tindakan semacam ini dari Mandela terhadap orang-orang yang dianggap menyimpang atau menentangnya seharusnya tidak mengejutkan, mengingat komitmennya terhadap kekerasan dan pertumpahan darah sebagai cara utama untuk menyelesaikan masalah. Mandela juga dikaitkan dengan tiga kasus penculikan dan penyerangan lainnya, serta satu kasus penghilangan orang, yang terjadi hanya dalam rentang beberapa bulan dari peristiwa yang menjadi pokok persidangan tersebut. Ia juga pernah dikutip mengatakan, “Dengan korek api dan kalung kami, kami akan membebaskan Afrika Selatan”, merujuk pada praktik necklacing, yakni menaruh ban yang telah disiram bensin di leher orang-orang yang dianggap “pengkhianat” oleh sebagian aktivis anti-apartheid, lalu membakarnya hidup-hidup. Menariknya, sama seperti perundungan dan kekerasan yang dilakukan Mandela terhadap kaum queer muda, praktik necklacing ini hanya diterapkan terhadap orang kulit hitam.
Berbeda dengan kebanyakan rekan mereka di Amerika Serikat, gerakan progresif di Afrika Selatan menolak untuk berdiam diri menghadapi kebrutalan Mandela. Bahkan, laporan pertama mengenai penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan tersebut diterbitkan oleh surat kabar anti-apartheid, bukan oleh media yang dikendalikan atau mendukung pemerintah. Organisasi-organisasi anti-apartheid di Afrika Selatan, seperti Congress of South African Trade Unions (COSATU) dan United Democratic Front (UDF), dengan cepat mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan Mandela. Pernyataan bersama UDF/COSATU antara lain berbunyi: “Kami geram atas keterlibatan Ny. Mandela dalam penculikan dan penganiayaan terhadap Stompie… Kami geram atas teror yang telah dikaitkan dengan tim tersebut [para pengawal Mandela, yang juga dikenal sebagai Mandela United Soccer Club atau Mandela Football Club]. Ny. Mandela bukan hanya terkait dengan tim itu; faktanya, tim tersebut adalah ciptaannya sendiri. Kami berpendapat bahwa Ny. Mandela telah menyalahgunakan kepercayaan dan keyakinan yang selama bertahun-tahun diberikan kepadanya... Dengan ini, Gerakan Demokrasi Massa menyatakan mengambil jarak dari Ny. Mandela dan tindakannya.”
Kecaman dari para mantan sekutunya dalam gerakan anti-apartheid itu muncul hanya lima bulan setelah citra Mandela sebagai pemimpin oposisi yang populer diguncang oleh tantangan lain. Pada September 1988, rumah Mandela di Soweto dibakar oleh para aktivis setempat, yang tampaknya merupakan tindakan balasan atas pelecehan seksual terhadap seorang pemimpin mahasiswa oleh anggota “football club” tersebut (tampaknya, pelecehan seksual dapat diterima oleh Mandela dan kawan-kawannya selama pelakunya heteroseksual). Serangan terhadap rumah Mandela juga tampaknya dipicu oleh kemarahan atas gaya hidup Mandela yang relatif mewah di tengah kemiskinan yang meluas di Soweto, termasuk kepemilikannya atas sebuah Mercedes. Menurut seorang sumber dalam gerakan buruh anti-apartheid, kecaman publik terhadap Mandela oleh COSATU dan UDF didorong oleh tekanan dari warga Soweto yang sudah muak dengan tindakan Mandela dan para pengikutnya. Bahkan sebelum pembunuhan Stompie Seipei, penentangan dari sesama aktivis anti-apartheid terhadap kelompok preman Mandela telah mendorong Oliver Tambo dan Nelson Mandela untuk meminta Winnie Mandela membubarkan klub tersebut.
Kaum kiri di Amerika Serikat, baik heteroseksual maupun homoseksual, tidak pernah terlalu konsisten dalam membela individu dari tirani pemerintah atau gerakan yang mengatasnamakan kemajuan. Misalnya, sebagian aktivis gay dan lesbian masih membela para penguasa Kuba yang dahulu memenjarakan kaum queer dan yang hingga kini mengarantina orang-orang yang hidup dengan HIV, praktik-praktik yang akan mereka anggap tidak dapat diterima jika dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat atau sekutu-sekutunya. Tampaknya, bagi banyak kaum kiri, tokoh-tokoh politik seperti Mandela dan Castro yang mengumandangkan slogan-slogan pembebasan tidak perlu mematuhi standar perilaku yang sama seperti orang lain pada umumnya. Dalam sebuah kolom berjudul “Leftist cheerleaders are often wrong, but never in doubt”, Thomas Sowell membahas pola pikir para pendukung Mandela: “Jauh sebelum episode buruk yang sekarang terjadi, Winnie Mandela sudah membenarkan praktik mengerikan berupa membakar hidup-hidup lawan politik. Bagaimana mungkin seseorang meromantisasi sosok seperti itu? Seperti terlalu banyak isu lainnya, Afrika Selatan tidak dipandang sebagai persoalan serius yang menyangkut nasib jutaan manusia nyata, melainkan sebagai isu simbolik yang menyediakan panggung lain bagi kita untuk mempertontonkan superioritas moral kita sendiri. Mereka yang terobsesi menunjukkan bahwa dirinya berada di pihak para malaikat akan dengan cepat menemukan malaikat untuk mereka dukung. Winnie Mandela hanyalah salah satu dari malaikat-malaikat itu.”
Sebagaimana banyak kaum kiri Amerika pada masa lalu mengabaikan bukti-bukti yang dapat dipercaya bahwa para pemimpin progresif seperti Vladimir Lenin dan Fidel Castro menindas dan membunuh para pembangkang, banyak kaum kiri saat ini, termasuk sejumlah aktivis gay dan lesbian, masih terus mengagung-agungkan Mandela. Padahal, bahkan banyak mantan sekutunya sendiri telah melihat dirinya sebagai seorang perundung dan secara terbuka mengecam tindakannya. Orang-orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan pembebasan, baik pembebasan seksual maupun bentuk pembebasan lainnya, perlu memiliki komitmen yang konsisten terhadap kebebasan individu dan bersedia bersuara setiap kali seseorang menjadi sasaran ketidakadilan, siapa pun pelakunya. Menutupi dan membela berbagai tindakan berlebihan yang dilakukan oleh tokoh atau gerakan progresif secara munafik hanya akan menimbulkan keraguan serius terhadap komitmen kaum kiri yang mereka nyatakan sendiri terhadap terwujudnya masyarakat yang bebas.
Prinsip dan Polarisasi
Saat ini ada begitu banyak tujuan yang diklaim sebagai bagian dari anarkisme. Bukan hanya penghancuran negara dan institusi-institusi otoritas lainnya, tetapi juga seluruh spektrum persoalan radikal: kapital, krisis lingkungan, diskriminasi yang tidak adil, ketimpangan gender, prasangka rasial, imperialisme, dan berbagai persoalan lainnya. Semua masalah tersebut memang penting, meskipun mungkin tidak sepenting yang diklaim sebagian orang. Namun, ada bahaya nyata bahwa kecenderungan anarkis akan tenggelam dalam berbagai persoalan yang, bagi anarkisme, pada akhirnya hanyalah persoalan sekunder. Tujuan utama anarkisme bukanlah menangani satu per satu daftar panjang ketidakadilan sosial dan budaya, melainkan menjamin kedaulatan pribadi, martabat, dan keamanan bagi semua orang dengan menghancurkan pola-pola dasar kekuasaan dan otoritas yang merampas hal-hal tersebut. Tentu saja, para anarkis seharusnya berjuang, baik secara individu maupun bersama orang lain, untuk melawan berbagai bentuk ketidakadilan yang ada di dunia. Namun, hal itu tidak serta-merta menjadikan perjuangan tersebut sebagai perjuangan yang secara khusus bersifat anarkis. Tanpa pemahaman bersama mengenai hakikat anarkisme yang sebenarnya, bahwa anarkisme bukanlah pseudo-Marxisme, bukan elitisme sayap kanan, dan bukan pula sekadar gaya hidup atau mode subkultur punk, kecil kemungkinan kita akan mampu memberikan pengaruh yang berarti dalam kehidupan politik dan sosial.
Landasan anarkisme adalah kebebasan manusia. Namun, kebebasan bukanlah sesuatu yang tunggal dan sederhana. Kebebasan lebih tepat dipahami sebagai suatu pola hubungan yang sarat dengan kontradiksi, bahkan dalam kehidupan setiap individu. Dalam suatu masyarakat yang terdiri atas banyak individu, persoalan ini menjadi jauh lebih kompleks. Kebebasan dapat dipahami sebagai sebuah polaritas antara sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatif adalah ketiadaan pembatasan, sedangkan sisi positif adalah kepemilikan kapasitas atau kemampuan. Yang pertama terutama menekankan kebebasan untuk bertindak, sementara yang kedua menekankan kemampuan untuk mencapai sesuatu secara setara. Keduanya merupakan perhatian tradisional dalam anarkisme, meskipun sering kali saling bertentangan. Meskipun kedua posisi tersebut pada dasarnya tidak menyangkal hak orang lain, mereka yang berani mengambil risiko dan bertindak bebas dapat memperoleh bagian sumber daya yang jauh lebih besar melalui keberuntungan, keterampilan, atau kekuatan yang mereka miliki. Sebaliknya, mereka yang lebih mengutamakan keamanan dan kesetaraan mungkin ingin mengoreksi ketimpangan tersebut dengan membatasi kebebasan negatif sebagian orang secara paksa atau dengan mengambil sumber daya dari sebagian orang untuk didistribusikan kepada yang lain. Pendekatan yang memaksakan prinsip “dari masing-masing menurut kemampuannya, kepada masing-masing menurut kebutuhannya” jelas tidak selaras secara logis dengan kemandirian yang menjadi inti anarkisme. Namun, sikap yang dingin dan tidak peduli seperti “yang penting saya baik-baik saja dan kebutuhan saya sudah terpenuhi” juga tidak lebih dapat dibenarkan. Akan keliru jika anarkisme membenarkan pemerasan yang berlangsung terus-menerus melalui redistribusi paksa (yakni perpajakan yang dipaksakan) setelah ketidakadilan historis berhasil diatasi. Namun di sisi lain, apakah anarkisme dapat dibenarkan secara moral jika membiarkan sebagian orang hidup dalam penderitaan sementara yang lain menikmati kemakmuran? Yang diperlukan adalah tercapainya suatu keseimbangan: keseimbangan yang tetap menempatkan kebebasan negatif sebagai prinsip utama, tetapi sekaligus mengakui tuntutan moral yang terkandung dalam kebebasan positif.
Karena itu, yang dibutuhkan adalah pengembangan beragam posisi anarkis yang berpijak pada berbagai kutub persoalan politik, bukan membekukan diri ke dalam dogma-dogma yang kaku dan eksklusif. Polaritas otoritarian-libertarian adalah yang paling relevan bagi anarkisme. Ancaman terhadap kebebasan tidak hanya berasal dari sifat otoriter negara, tetapi juga dari dunia korporasi serta berbagai bentuk tekanan sosial dan budaya yang bersifat memaksa. Melawan kekuatan-kekuatan represif inilah yang menjadikan perjuangan anarkis begitu penting bagi masa depan kebebasan dan martabat manusia. Karena itu, posisi anarkis harus berada dekat dengan kutub libertarian, tanpa jatuh ke titik ekstrem, ketika egoisme dan amoralitas menafikan pentingnya kerja sama sosial. Sebaliknya, polaritas individualisme-kolektivisme, yang sejak lama menjadi dasar perdebatan politik, sesungguhnya hanya memiliki arti yang terbatas bagi anarkisme itu sendiri. Kaum anarkis telah menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga untuk menegaskan bahwa hanya posisi komunis, sindikalis, atau individualis yang sah, seolah-olah persoalan itu menentukan keseluruhan makna anarkisme. Padahal, dalam kenyataannya, masing-masing bisa saja relevan tergantung pada keadaan yang dihadapi. Persoalan yang sebenarnya adalah apakah suatu tanggapan yang tidak bersifat memaksa cocok dengan situasi yang ada dan dapat diterima oleh orang-orang yang terlibat. Spektrum lain yang juga perlu diperhatikan adalah polaritas rasional-emosional. Anarkisme lahir dari rasionalisme era Pencerahan, tetapi kemudian juga mengakui nilai dari sisi subjektif dan penuh gairah dalam karakter manusia. Kedua ekstrem tersebut, yakni “rasionalitas” yang dingin dan tidak manusiawi di satu sisi, serta “gairah” yang membabi buta dan berbahaya di sisi lain, sama-sama bertentangan dengan kebebasan. Namun, posisi yang berada di antara keduanya, yang memadukan unsur-unsur dari masing-masing sisi, tidaklah demikian. Polaritas antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan komunal, yang sering disalahpahami dan disederhanakan secara berlebihan, juga merupakan persoalan yang perlu dibahas. Melarang orang untuk memiliki dan mengendalikan secara pribadi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hubungan sosial mungkin dapat menghasilkan kesetaraan. Namun, hal itu juga berpotensi mendorong tirani mayoritas serta membuat individu bergantung pada kelompok. Melarang keistimewaan yang tidak adil dan monopoli adalah satu hal. Namun, menolak hak individu atas keamanan yang lahir dari usufruct yang setara dan kepemilikan pribadi adalah hal yang berbeda sama sekali. Sebagaimana juga dikatakan oleh Pierre-Joseph Proudhon, “Kepemilikan adalah Kebebasan.”
Teori anarkis seharusnya menawarkan berbagai pendekatan yang masih dapat diterima dalam batas-batas tertentu, alih-alih menetapkan jawaban yang kaku dan tunggal. Suatu posisi baru dapat dianggap tidak lagi anarkis ketika melampaui batas-batas tersebut, tetapi selama masih berada di dalamnya, beragam pendekatan seharusnya tetap terbuka. Tidak ada satu sistem pun yang cocok untuk semua orang dan semua situasi, entah itu feminisme, egalitarianisme, maupun pendekatan lainnya. Karena itu, kita perlu memberi ruang bagi tanggapan yang beragam dan pragmatis terhadap kebutuhan dan keadaan yang berbeda-beda, sambil tetap mempertahankan perspektif anarkis yang jelas. Jika kita terlalu mempersempit atau justru terlalu meluaskan apa yang dianggap dapat diterima sebagai anarkis, atau menolak keabsahan setiap tanggapan yang sungguh-sungguh libertarian, maka kita hanya akan memastikan terus berlanjutnya marginalisasi dan ketidakberdayaan salah satu pertahanan terbaik yang dimiliki dunia terhadap gelombang pemaksaan, dominasi, dan penghancuran kedaulatan pribadi serta keamanan ekonomi yang kian menguat.
Di Mana Kaum Anarkis?
Sebuah tajuk rencana dalam edisi 4 Desember 1999 majalah The Economist merujuk pada peristiwa di Seattle pada November tahun itu dan mengajukan pertanyaan: “Ngomong-ngomong, mengapa tidak ada kaum anarkis di antara semua ‘anarkis’ itu?” Pertanyaan tersebut cukup masuk akal bagi seorang pengamat. Meskipun banyak dari mereka yang berdemonstrasi (dan terkadang melakukan lebih dari sekadar demonstrasi) di Seattle adalah anarkis yang tulus dan reflektif, yang meyakini bahwa tindakan mereka di sana turut memajukan perjuangan demi kebebasan manusia, mereka gagal mengemukakan sudut pandang yang secara khusus bersifat anarkis atau membedakan diri secara memadai dari para demonstran lainnya. Sebagian besar demonstran tersebut justru mendorong tindakan pemerintah sebagai cara untuk memperbaiki kehidupan kaum pekerja dan melindungi lingkungan alam.
Berbeda dengan para pendukung perubahan sosial lainnya, kaum anarkis secara historis menentang keberadaan pemerintahan dan segala bentuk pemaksaan. Mereka berpendapat bahwa manusia yang bebas mampu mengatur kehidupan mereka sendiri sesuai kehendak mereka, tanpa pengawasan negara beserta hukum, polisi, dan militernya, yang cenderung menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi maupun politik dengan mengorbankan mayoritas besar kaum pekerja. Namun, dalam media dan pernyataan publik mereka, pesan ini sering kali tidak terlihat. Para aktivis anarkis di Seattle, London, Washington, dan berbagai tempat lainnya mengkritik “globalisasi” serta kapitalisme internasional dengan bahasa yang nyaris tidak berbeda dari para demonstran lainnya. Mereka mengecam “perdagangan bebas”, WTO, Bank Dunia, dan IMF, tetapi gagal menawarkan alternatif yang benar-benar anarkis. Dengan tidak mengemukakan pesan anti-negara secara eksplisit, kaum anarkis akhirnya terdengar tidak jauh berbeda dari kaum nasionalis dan proteksionis yang meratapi apa yang mereka anggap sebagai kemunduran kedaulatan nasional dan tetap mendukung campur tangan pemerintah dalam pengaturan ekonomi masyarakat.
Namun, dalam beberapa kasus, hal ini bukan sekadar akibat kegagalan untuk menyatakan pandangan secara tegas. Banyak orang yang menyebut diri mereka anarkis sebenarnya tidak menolak penggunaan negara sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang mereka dukung, dan menganggapnya sebagai cara yang sah serta efektif untuk memperbaiki kehidupan masyarakat biasa. Noam Chomsky, yang mungkin merupakan penulis paling terkenal dan paling banyak dibaca yang dikaitkan dengan gerakan anarkis, secara terbuka mendukung penguatan kekuasaan pemerintah federal dan keterlibatan politik kaum pekerja. Ia berpendapat bahwa mengkritik negara kesejahteraan menunjukkan sikap meremehkan kaum miskin, dan bahwa merupakan puncak dari “kesombongan dan kebodohan” jika kaum anarkis mengkritik partisipasi dalam politik negara serta dukungan terhadapnya. Menariknya, pandangan Chomsky memiliki pengaruh yang begitu besar di kalangan anarkis, padahal gagasan bahwa mendukung pemerintah Amerika Serikat entah bagaimana dapat mengarah pada masyarakat libertarian tidak berbeda jauh dari argumen kaum Marxis bahwa negara sosialis otoriter yang mereka perjuangkan pada akhirnya akan melahirkan dunia yang anarkis.
Tanpa adanya pesan anti-negara yang jelas, citra kaum anarkis yang tampaknya tertinggal di benak banyak orang setelah peristiwa di Eugene, Seattle, Washington, dan London selama setahun terakhir hanyalah citra para demonstran yang merusak properti dan tidak takut bentrok dengan polisi. Padahal, meskipun perusakan properti dan perlawanan terhadap polisi dalam keadaan tertentu dapat dianggap sebagai tindakan yang tepat, hal-hal tersebut bukanlah yang menjadikan seseorang anarkis, dan juga tidak membantu masyarakat luas memahami kritik anarkis terhadap tatanan sosial yang ada. Ada yang berpendapat bahwa taktik-taktik anarkis belakangan ini bermanfaat karena berhasil menarik perhatian publik terhadap anarkisme dan membawa lebih banyak orang ke berbagai acara serta situs web anarkis. Namun pertanyaannya adalah: apa sebenarnya yang menarik minat mereka? Kemungkinan besar yang menarik perhatian mereka adalah bentrokan jalanan dengan polisi dan aksi merusak toko seperti Gap atau McDonald's, bukan gagasan tentang membebaskan dunia dari pemerintahan dan memberi keleluasaan kepada kaum pekerja untuk menentukan sendiri di mana mereka berbelanja, dengan siapa mereka berdagang, jenis makanan apa yang ingin mereka tanam dan jual, serta secara umum bagaimana mereka ingin menjalani hidup tanpa dibatasi oleh para predator korporasi maupun para politisi.
Bukan media arus utama yang harus disalahkan atas citra baru kaum anarkis ini. Di internet, orang dapat dengan mudah menemukan kaum anarkis yang dengan antusias menceritakan aksi-aksi "black bloc" ketika mereka berhadapan dengan polisi, “membebaskan” persimpangan jalan, dan menghancurkan etalase toko. Para demonstran di Washington memilih menyebut diri mereka sebagai kaum revolusioner anti-kapitalis, sebuah label yang juga digunakan oleh berbagai kelompok Marxis. Menjelang aksi-aksi bulan April, hampir tidak ada kritik terhadap negara sama sekali; yang ada hanyalah retorika anti-korporasi yang dapat diterima oleh hampir semua kalangan kiri. Dalam media dan diskusi internet mereka, sebagian anarkis bahkan mempromosikan politik anarkis berupa “munisipalisme”, lengkap dengan pajak, referendum, dan pengambilan keputusan oleh berbagai serikat maupun komite yang tidak banyak berbeda dari pemerintahan lokal. Sangat sulit menemukan pembahasan mengenai peran negara dalam menciptakan dan mempertahankan tatanan ekonomi yang menindas yang saat ini kita jalani.
Meskipun kapitalisme korporatis merupakan musuh kaum pekerja, ia tidak akan mampu menimbulkan kerusakan sebesar itu tanpa perlindungan dan dukungan dari negara-negara di seluruh dunia. WTO adalah lembaga yang dibentuk dan dijalankan oleh berbagai pemerintah yang menjadi anggotanya, bukan organisasi swasta. Polisi yang begitu gemar dihadapi oleh banyak anarkis adalah pegawai negara, bukan pegawai IMF, dan mereka digaji dengan uang yang dipungut secara paksa dari kaum pekerja. Para pekerja penjara di Amerika Serikat maupun Tiongkok dipenjarakan dan dipaksa bekerja oleh aparat pemerintah. Negara mengawasi, membatasi kekuasaan, dan merampas hasil kerja kaum pekerja, sehingga memungkinkan para pemilik bisnis, bankir, dan tuan tanah mengambil alih kekayaan yang mereka hasilkan melalui kerja mereka sendiri. Negara melestarikan ketimpangan dan hak-hak istimewa, dan karena itu tidak pernah dapat menjadi sarana pembebasan manusia. Inilah perspektif anarkis yang sesungguhnya, tetapi justru perspektif inilah yang belakangan semakin jarang terdengar di kalangan anarkis sendiri.
Tampaknya banyak anarkis lebih memilih menampilkan diri sebagai aktivis anti-korporasi yang gemar bentrok dengan polisi dan merusak bisnis yang tidak mereka sukai, daripada mengemukakan posisi anti-negara yang jelas dan tegas yang dapat membantu orang lain memahami apa yang membuat anarkisme dan kaum anarkis berbeda dari gerakan-gerakan politik lainnya. Karena itu, tidak mengherankan jika banyak orang kemudian menganggap bahwa yang mereka perjuangkan adalah anarki dalam arti kekacauan dan ketidaktertiban, alih-alih anarki dalam pengertian lain: sebuah dunia libertarian yang dihuni individu-individu dan kelompok-kelompok bebas yang menjalani kehidupan mereka secara damai, tanpa beban pemerintahan yang terus membayangi dan mengendalikan mereka.
Anarkisme dan Keberadaban
Salah satu prinsip yang secara umum diterima dalam tradisi anarkis adalah bahwa negara hanya dapat dibongkar secara efektif melalui pemberontakan rakyat yang bersifat sukarela, kooperatif, dan spontan. Revolusi otoriter yang digerakkan oleh kelompok pelopor yang manipulatif ditolak karena bertentangan dengan keyakinan anarkis bahwa cara yang digunakan harus selaras dengan tujuan yang hendak dicapai. Sejarah memberikan banyak contoh yang menunjukkan bahwa perebutan kekuasaan melalui pemberontakan elitis, alih-alih mewujudkan tujuan revolusi, justru menjadi sarana untuk memperkuat negara dalam bentuk yang baru dan lebih ganas. Dari sekejap euforia kebebasan, orang pada akhirnya terbangun menghadapi mabuk panjang yang bernama Napoleon, Lenin, atau Mao.
Meski demikian, banyak anarkis kontemporer masih terpesona oleh seruan untuk mengangkat senjata, bahkan ketika peluang keberhasilan tindakan romantis semacam itu nyaris tidak ada. Revolusi yang benar-benar terjadi lahir ketika ketidakpuasan rakyat membuat negara runtuh di bawah beban kebodohan dan kontradiksinya sendiri, bukan ketika sekelompok pelopor bersenjata, yang mengikuti fantasi destruktif apa pun yang dirancang para pemimpinnya, memilih berhadapan langsung dengan negara modern. Jalan semacam itu hampir selalu berakhir pada penderitaan yang sia-sia bagi mereka yang terlibat, sementara korban terbesar biasanya adalah orang-orang yang tidak bersalah yang kebetulan terjebak di antara dua pihak yang sama-sama digerakkan oleh ideologi yang keliru. Menjadi seorang “pemberontak” dan menantang para penguasa yang pongah dalam negara modern memang dapat terasa menggairahkan, tetapi ketika kemungkinan pemberontakan yang sesungguhnya hampir tidak ada, tindakan tersebut tidak lebih dari sekadar gertakan dan pemuasan diri yang kekanak-kanakan. Pada akhirnya, para “revolusioner” yang paling radikal biasanya berakhir sebagai martir yang pahit dan terlupakan, atau justru berubah menjadi kaum kapitalis yang “terlahir kembali” bagi generasi berikutnya. Setelah melampiaskan gairah pemberontakan mereka, mereka kemudian memeluk “realisme” baru dengan keyakinan yang sama tertutup dan egosentrisnya seperti ketika dahulu mereka memeluk semangat pemberontakan. Tak satu pun dari semua itu membawa kita lebih dekat kepada penyelesaian persoalan mendasar: keberadaan negara itu sendiri.
Kekeliruan petualangan revolusioner juga tercermin pada tingkat yang lebih personal dalam wacana politik identitas yang intoleran dan kasar. Setiap orang dinilai terlebih dahulu berdasarkan ras, gender, orientasi seksual, atau afiliasi agamanya, lalu dimasukkan ke dalam kotak-kotak politik yang dianggap benar secara ideologis. Padahal tujuan gerakan anarkis adalah membangun masyarakat yang bebas, toleran, dan kooperatif, yang merangkul keberagaman serta menghargai perbedaan. Jika cara yang digunakan harus selaras dengan tujuan yang hendak dicapai, bagaimana mungkin praktik yang begitu eksklusif dan memecah-belah seperti politik identitas dapat menghasilkan tujuan tersebut? Menetapkan seseorang sebagai “musuh” berdasarkan kelahiran atau kecenderungan identitasnya, tanpa memedulikan keyakinan maupun tindakannya sebagai individu, tidak lain adalah bentuk prasangka. Sebaliknya, menganggap seseorang memiliki keunggulan moral hanya karena alasan yang sama juga merupakan bentuk kebodohan. Demikian pula, mengklaim diri sebagai juru bicara yang sah bagi sekumpulan individu yang beragam hanya karena mereka kebetulan berbagi satu karakteristik dasar tertentu merupakan salah satu bentuk elitisme yang paling arogan. Akibatnya, manusia dengan seluruh kompleksitasnya direduksi menjadi identitas tunggal yang bersifat abstrak. Individualitas mereka dihapus dan digantikan oleh konstruksi satu dimensi yang mengabaikan keragaman karakter, pengalaman, dan keyakinan yang mereka miliki. Pendekatan semacam ini bukanlah jawaban terhadap rasisme dan prasangka yang terlembagakan, melainkan hanya cerminan terbaliknya.
Cara berpikir yang penuh prasangka seperti ini memang memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai penyederhanaan. Jauh lebih mudah mengagungkan atau membenci seseorang hanya berdasarkan penampilannya. Kecenderungan serupa pernah melandasi berbagai "Hukum Kemewahan" (Sumptuary Laws) di masa lalu, yang menghukum siapa pun yang berpakaian melampaui kelas sosialnya. Kaum elite merasa terlalu gelisah dengan kemungkinan bahwa mereka bisa saja keliru memperlakukan seseorang yang mereka anggap lebih rendah sebagai setara, hanya karena penampilan yang "tidak semestinya". Prasangka politik menawarkan jalan pintas yang serupa untuk menghadapi kerumitan kehidupan modern yang tercerabut dari akar-akarnya, di mana tidak lagi terdapat tanda-tanda lahiriah yang jelas mengenai seperti apa seseorang sebenarnya. Semua laki-laki kulit putih (kecuali, mungkin, jika mereka gay) dianggap berbahaya, haus kekuasaan, dan penuh prasangka. Semua perempuan (kecuali, mungkin, jika mereka seorang Republikan) dianggap intuitif, penuh kepedulian, dan memiliki empati terhadap Alam. Anggota kelompok minoritas tertentu (pilih saja yang mana) dianggap lebih unggul secara moral dibandingkan anggota kelompok mayoritas. Klasifikasi dan label yang membantu kita membuat penilaian semacam itu kemudian dianggap lebih nyata (dan lebih penting) daripada manusia yang sesungguhnya mereka gambarkan. Dan seterusnya.. Omong kosong belaka.
Tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang toleran dan kooperatif, yang terdiri atas individu-individu bebas, hanya dapat dicapai melalui cara-cara yang sejalan dengan tujuan tersebut: bersikap toleran, kooperatif, dan menghormati kebebasan. Kita harus menjadi rekan yang lebih baik bagi sesama manusia, apa pun latar belakang atau ciri-ciri lahiriah mereka. Sikap beradab, yang memungkinkan kerja sama antarmanusia, merupakan syarat penting agar anarki dapat benar-benar berjalan. Sebaliknya, sikap keras kepala, merasa diri paling benar, agresif, gemar menghakimi, dan tidak toleran hanya akan mempertahankan kondisi yang ada. Ini bukan berarti kita harus menerima segala sesuatu begitu saja atau menganut sikap pasif yang selalu mengalah. Setelah melampaui berbagai label dan identitas, tetap ada banyak orang yang memang layak dikritik atau dijauhi. Orang-orang yang arogan, penuh kekerasan, tidak toleran, fanatik, rasis, manipulatif, atau rakus perlu diwaspadai. Namun, sifat-sifat tersebut tidak hanya ditemukan pada satu kelompok tertentu yang mudah dikenali. Karakter-karakter semacam itu dapat ditemukan pada laki-laki maupun perempuan, orang kulit hitam maupun kulit putih, penyandang disabilitas maupun mereka yang tidak, dan pada berbagai kelompok manusia lainnya. Di sisi lain, tidak seorang pun memiliki kemurnian moral seperti yang sering dibayangkan oleh sebagian idealis moral masa kini. Setiap individu merupakan gabungan dari berbagai sifat dan kecenderungan, bukan sekadar perwujudan dari satu sifat yang paling menonjol. Kaum radikal pun tidak kebal dari kelemahan dan kekurangan manusiawi, sama seperti para pemilik industri atau kelompok lainnya. Karena itu, kita seharusnya menilai seseorang berdasarkan dampak nyata yang mereka berikan kepada komunitas dan lingkungannya, bukan berdasarkan satu kelebihan atau kekurangan tertentu yang paling menarik perhatian kita. Jauh lebih masuk akal untuk bersikap toleran terhadap seseorang yang mungkin memiliki prasangka dalam ucapan, tetapi dalam praktiknya membantu orang lain, daripada terhadap seorang munafik yang gemar mengucapkan slogan-slogan yang dianggap benar secara politik, tetapi kemudian pulang dan melakukan kekerasan terhadap pasangannya sendiri.
Anarkisme menuntut penilaian yang sadar, bertanggung jawab, dan kritis, serta kemampuan untuk menembus berbagai ilusi, topeng, dan propaganda yang menyelimuti masyarakat yang masih jauh dari kebebasan sejati. Salah satu jebakan paling berbahaya bagi sebagian kalangan kiri kontemporer adalah kecenderungan meniru prasangka refleksif yang lazim ditemukan di kalangan kanan, yaitu pola pikir "kami melawan mereka" yang berlandaskan identitas kelompok dan dipenuhi sikap bermusuhan. Memang ada banyak pelaku penindasan dan ketidakadilan di dunia ini. Sebagian mudah dikenali, sementara yang lain bersembunyi di balik kemunafikan dan retorika moral. Namun, ada pula banyak orang baik yang sering kali dinilai secara keliru hanya karena latar belakang kelahiran, pendidikan, lingkungan, atau keadaan hidup mereka. Karena itu, perhatian kita seharusnya ditujukan kepada individu, bukan kepada kelompok tempat mereka berasal. Kita perlu menyadari bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar mencapai cita-cita anarki adalah dengan mulai menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, di sini dan sekarang, meskipun hal itu sering kali sulit dilakukan. Kita harus memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan beradab. Tidak ada persiapan yang lebih baik untuk mewujudkan masyarakat anarkis di masa depan selain menjalankan prinsip-prinsip itu dalam praktik kehidupan saat ini.
