Peneliti: Hasseh-Nima Golkar
Penandatanganan kesepakatan 14 poin pada 18 Januari 2026 antara pemerintah transisi Suriah yang dipimpin Ahmad al-Sharaa dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), menandai titik balik baru dalam nasib proyek yang selama lebih dari satu dekade dikenal dengan nama “Rojava” dan “Konfederalisme Demokratik” di wilayah utara dan timur Suriah.
Proyek ini sejak awal mengklaim dirinya sebagai alternatif radikal terhadap negara-bangsa, sentralisasi kekuasaan, nasionalisme, dan patriarki. Ia muncul dalam sebuah periode sejarah ketika perang saudara membuka celah bagi lahirnya pengalaman langka berupa pengelolaan mandiri masyarakat di kawasan Timur Tengah.
Secara garis besar, kesepakatan ini mencakup beberapa poin utama:
- Gencatan senjata segera dan menyeluruh di semua front, disertai penarikan pasukan SDF ke timur Sungai Efrat.
- Penyerahan penuh wilayah Raqqa dan Deir ez-Zor, baik secara administratif maupun militer, kepada pemerintah pusat di Damaskus.
- Integrasi lembaga sipil dan administrasi di Hasakah ke dalam struktur resmi negara.
- Pengambilalihan kontrol oleh pemerintah pusat atas perbatasan, ladang minyak dan gas, serta jaminan keamanan atasnya.
- Kewajiban bagi SDF untuk mengeluarkan anggota asing PKK dan membubarkan struktur semi-militer demi memperkuat kedaulatan negara, dan seterusnya.
Latar Belakang Historis dan Kemunculan “Rojava”
Dengan runtuhnya otoritas negara Suriah pada awal perang saudara (2011–2012), wilayah-wilayah Kurdi dan multi-etnis di utara dan timur Suriah memasuki fase kekosongan kekuasaan. Wilayah ini memiliki komposisi penduduk yang beragam, termasuk Kurdi, Arab, Armenia, dan kelompok etnis lainnya.
Dalam kondisi tersebut, wilayah-wilayah ini secara bertahap lepas dari kendali pemerintah pusat. Pasukan Kurdi bersama sekutu non-Kurdi di bawah kepemimpinan SDF kemudian berhasil menguasai wilayah yang luas, terutama setelah kekalahan kelompok seperti ISIS.
Di tengah kekacauan ini, muncul sebuah proyek politik-sosial yang kemudian dikenal sebagai “Konfederalisme Demokratik”. Proyek ini berakar dari tradisi perjuangan gerakan Kurdistan, dengan tujuan membangun struktur berbasis dewan lokal dan masyarakat yang mandiri, tanpa mendirikan negara-bangsa baru, serta tanpa kembali tunduk pada negara pusat yang dikendalikan oleh Damaskus atau Ankara.
Gagasan ini dipengaruhi oleh anarkisme sosial dan pemikiran Abdullah Öcalan. Ia menekankan demokrasi langsung, pengorganisasian diri, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, serta koeksistensi damai antar kelompok etnis dan agama. Secara ekonomi, ia mengarah pada model kooperatif dan komunal.
Dalam praktiknya, proyek ini berusaha menggantikan institusi negara dengan dewan-dewan partisipatif, sekaligus membangun struktur sosial berdasarkan kesepakatan bersama antar komunitas yang beragam. Namun, eksperimen ini juga menghadapi berbagai tantangan serius:
- Penolakan dari pemerintah pusat Suriah yang melihatnya sebagai ancaman terhadap integritas nasional.
- Penolakan dari Turki terhadap setiap bentuk organisasi politik atau militer Kurdi di dekat perbatasannya.
- Ketergantungan militer dan politik SDF pada dukungan eksternal, terutama dari Amerika Serikat.
Krisis Legitimasi dan Realitas Kekuasaan
Meskipun Rojava selama beberapa tahun berhasil menerapkan sistem otonomi secara nyata di sebagian wilayah Suriah, legitimasi proyek ini tetap rapuh dalam dua arah:
- Dari atas, pemerintah pusat menganggapnya sebagai ancaman terhadap persatuan nasional. Kesepakatan terbaru tampaknya berupaya meredakan ketegangan ini.
- Dari bawah, masyarakat lokal menghadapi berbagai krisis ekonomi, keamanan, dan politik. Tidak hanya Kurdi, tetapi juga Arab, Asyur, dan kelompok lain tidak selalu menerima sistem ini secara penuh.
Meski demikian, pengalaman ini tetap memiliki sejumlah aspek penting:
- Melemahnya kekuasaan negara yang terpusat.
- Pengambilan keputusan dipindahkan ke tingkat lokal.
- Upaya menggantikan hierarki dengan jaringan horizontal.
- Kritik terhadap konsep negara, batas wilayah, dan kedaulatan sebagai bentuk dominasi modern.
Rojava, Negara, dan Batas-Batas Eksperimen Revolusioner
Rojava, terutama dalam pertempuran melawan Negara Islam Iraq dan Suriah (ISIS), khususnya di Kobani, pernah menjadi simbol perlawanan dan solidaritas global. Pengalaman ini menginspirasi banyak kalangan: mulai dari komunis hingga feminis radikal, terutama kaum anarkis di berbagai belahan dunia.
Namun sejak awal, proyek ini mengandung kontradiksi mendasar. Di satu sisi, ia mengusung prinsip swakelola dan organisasi horizontal. Di sisi lain, ia bertahan dalam bayang-bayang kekuatan negara dan geopolitik.
Pertanyaan mendasarnya adalah:
- Bagaimana mungkin membangun masyarakat anti-negara dengan bergantung pada aliansi militer negara, terutama Amerika Serikat?
- Bagaimana struktur horizontal bisa bertahan di dalam mesin militer yang terpusat dan birokratis?
Dalam praktiknya, Pasukan Demokratik Suriah (SDF), meskipun membawa wacana konfederalisme demokratis, berkembang menjadi kekuatan militer yang terorganisir secara hierarkis. Di saat yang sama, institusi-institusi sipil yang awalnya berbasis dewan perlahan berubah menjadi struktur semi-negara dengan lembaga keamanan, sistem peradilan, dan kontrol wilayah.
Ini bukan sekadar “penyimpangan”, melainkan konsekuensi logis dari upaya bertahan dalam sistem global yang didominasi negara, perang, dan batas teritorial. Setiap proyek yang tetap berada dalam logika ini, pada akhirnya akan terdorong untuk mereproduksi bentuk-bentuk kekuasaan yang sama.
Apakah Kesepakatan Terbaru Menandai Berakhirnya Fase Revolusioner di Rojava?
Kesepakatan 14 poin terbaru tidak bisa dipahami sekadar sebagai kompromi politik. Ia adalah momen kembalinya negara ketika pemerintah Suriah kembali menegaskan kedaulatannya atas wilayah tersebut.
Konsekuensinya cukup jelas:
- Berakhirnya otonomi militer.
- Integrasi institusi sipil ke dalam struktur negara.
- Hilangnya kontrol langsung masyarakat atas sumber daya.
- Reduksi peran dewan-dewan lokal menjadi simbolis atau sekedar konsultatif.
Yang runtuh bukan hanya struktur administratif, tetapi juga kemungkinan nyata untuk membangun alternatif tanpa negara di kawasan Timur Tengah.
Pelajaran dari Perspektif Anarkis
Dari perspektif anarkis, arti penting Rojava bukan terletak pada “keberhasilan akhir”, melainkan pada eksperimennya. Rojava menunjukkan bahwa:
- Masyarakat dapat mengorganisir diri di luar kerangka negara-bangsa.
- Koeksistensi lintas etnis dan agama itu mungkin.
- Pembebasan perempuan bisa menjadi pusat transformasi sosial.
Namun pada saat yang sama, pengalaman ini juga menegaskan batas-batasnya: tidak ada “pulau kebebasan” yang bisa bertahan lama di tengah sistem global yang didominasi negara, tanpa pemutusan yang lebih radikal dari logika militerisme dan geopolitik.
Dari Mimpi Otonomi hingga Kemunduran Relatif dan Kembalinya Negara
Kesepakatan pada Maret 2025 antara Ahmad al-Sharaa dan Mazloum Abdi bertujuan untuk mengintegrasikan lembaga SDF ke dalam struktur negara Suriah sekaligus menjamin hak-hak sipil kelompok etnis. Pada awalnya kesepakatan ini terlihat menjanjikan. Namun karena tidak pernah benar-benar dijalankan dan ketegangan terus meningkat, kesepakatan tersebut akhirnya menemui jalan buntu. Perkembangan terbaru kemudian kembali menjadi titik balik dalam situasi ini.
Seiring pecahnya kembali perang pada Januari 2026 dan majunya militer Suriah ke wilayah Raqqa dan Deir ez-Zor, situasi di lapangan berubah secara signifikan dan semakin melemahkan struktur otonomi. Dalam kondisi ini, kesepakatan 14 poin, alih-alih memperkuat pengelolaan mandiri, justru mendorong kembalinya kedaulatan negara atas wilayah-wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali SDF.
Akhir dari Konfederalisme Demokratis?
Secara institusional, konfederalisme demokratis mungkin sedang mengalami kemunduran. Namun sebagai pengalaman sejarah, ia akan tetap dikenang dalam gerakan-gerakan pembebasan, seperti Komune Paris, Revolusi Spanyol, atau gerakan Zapatista di Meksiko.
Meskipun praktik pengelolaan mandiri dan pengorganisasian horizontal secara bertahap ditekan oleh kekuatan negara, pengalaman ini tetap membuka cakrawala baru bagi imajinasi politik dan sosial.
Perlawanan yang lahir di Rojava akan terus berlanjut dan tidak mudah dipadamkan. Pengalaman ini menunjukkan bahwa upaya pembebasan dari sistem kapitalisme yang tidak setara memang bisa bersifat sementara dan rapuh pada fase tertentu, tetapi pada akhirnya akan selalu berhadapan dengan logika negara-bangsa.
Kesimpulan
Jika dilihat dari perspektif anarkis, Rojava adalah upaya nyata untuk membangun masyarakat tanpa negara, di mana rakyat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan, dan hierarki negara yang runtuh perannya digantikan oleh komunitas-komunitas mandiri.
Namun, ada dua faktor utama yang menunjukkan keterbatasan dari upaya ini:
- Sikap otoriter dari negara-negara kawasan. Suriah, Turki, Iran, dan aktor lainnya cenderung melihat struktur di luar negara sebagai ancaman.
- Ketergantungan pada dukungan militer dari luar. Jika sebuah sistem bergantung pada bantuan eksternal, maka kebebasan dan keberlanjutannya akan mudah terancam.
