Mengapa Kami menjadi Anarkis di Sudan?

Ditulis oleh: Fawaz Murtada

Kawan-kawan di “Forum Anarkis Kurdi” (KAF) baru-baru ini menerima pesan dari seorang kawan anarkis di Sudan. Kami ingin membagikannya agar orang-orang dapat mengetahui situasi kaum anarkis di Sudan.

Mengapa Kalian menjadi Anarkis di Sudan?

Pertanyaan ini terus menghantui saya dalam banyak momen. Di sebuah negara yang dipenuhi keberagaman ideologi, budaya, etnis, suku, dan pandangan politik, pilihan tampak begitu tak terbatas, tetapi pada saat yang sama tidak satu pun benar-benar dapat dipilih secara bebas. Sejak lahir, identitasmu di Sudan sudah ditentukan oleh agama, sementara suku memainkan peran besar dalam membentuk budaya bahkan nasib hidupmu.

Untuk menjadi seorang anarkis di Sudan, pertama-tama kamu harus mampu melepaskan diri dari seluruh identitas yang dipaksakan itu, juga dari berbagai belenggu yang menyeret kita ke dalam tungku negara. Sudan adalah negeri tempat perang, krisis, dan penyakit seolah tidak pernah berhenti. Rakyatnya, yang dibentuk oleh ideologi militerisme, agama, dan kesukuan, terus dijadikan bahan bakar bagi konflik yang berkepanjangan. Di negara seperti itu, saya sering memandang hidup saya sendiri dengan rasa heran. Perjuangan kami kerap terasa seperti adegan dalam film aksi (mungkin terdengar aneh atau sulit dipahami bagi orang luar) di mana untuk tetap hidup kami harus terus melarikan diri dari berbagai faksi yang saling berperang, menghindari hujan peluru yang diarahkan langsung kepada kami: peluru negara, agama, suku, sekte, dan kelompok-kelompok bersenjata.

Memilih menjadi seorang anarkis adalah bentuk kesadaran yang lahir dari pengakuan atas kegagalan seluruh sistem itu. Ia merupakan kesadaran yang mendorong seseorang menuju titik paling ekstrem dalam perjuangan praktis, sekaligus ke dalam pengalaman manusia yang sangat rumit dan mendalam. Jalan ini pada akhirnya hanya menyisakan dua kemungkinan: bertahan sebagai seorang revolusioner sejati, atau dihancurkan oleh pusaran kekuasaan itu sendiri.

Sebagaimana otoritas di Sudan hadir dalam berbagai bentuk, demikian pula oposisi terhadapnya. Ada gerakan perlawanan politik, partai-partai, kelompok bersenjata bayaran, milisi yang menyebut diri mereka revolusioner atau liberal namun tetap dibangun di atas struktur kesukuan, hingga berbagai faksi kebudayaan yang secara mendalam terlibat dalam praktik otoritarianisme berbasis propaganda. Jalinan hierarki yang saling bertaut inilah yang membentuk krisis di Sudan. Sudan sesungguhnya menyerupai kumpulan bangsa-bangsa kecil yang terperangkap di dalam satu negara dengan kekuasaan brutal, sebuah negara yang tidak mengakui hak asasi manusia kecuali sejauh hal itu sesuai dengan kepentingannya sendiri. Selain itu, ideologi Islamofasis telah lama dijadikan alat untuk memperdalam kebodohan dan keterbelakangan di Sudan.

Berjuang menghadapi semua itu seorang diri sebagai anarkis terasa seperti seekor serigala yang dikepung kawanan hyena. Begitu mereka menemukan satu celah kelemahan dalam dirimu, kehancuran menjadi sesuatu yang nyaris tak terhindarkan. Karena itu, jalan ke depan harus dimulai dengan mencari orang-orang yang berbagi ide denganmu, lalu bersama-sama mengembangkannya melalui pengetahuan dan pendidikan.

Sebagai seorang anarkis, kamu membawa keyakinan bahwa di mana pun kamu berada dan dalam kondisi apa pun, tugasmu adalah menyebarkan kebebasan. Harga dari kebebasan itu bisa sangat mahal, bahkan mungkin harus dibayar dengan nyawa. Namun pengorbanan itu tetap hanyalah setetes kecil dibandingkan besarnya kebutuhan akan pembebasan, agar manusia dapat hidup dengan bermartabat.

Kebebasan adalah hakikat tertinggi dari keberadaan manusia, dan anarkisme menunjukkan jalan untuk mencapainya sekaligus mempraktikkannya. Kebebasan bukan sekadar kata-kata puitis untuk menggantungkan harapan; ia adalah usaha yang nyata, komitmen untuk membebaskan diri sendiri dan orang lain, serta perjuangan tanpa henti untuk menjadikan kebebasan sebagai kenyataan.

Menjadi seorang anarkis adalah anugerah yang tidak bisa dimonopoli atau disembunyikan.

Menjadi bebas berarti menjadi anarkis, dan menjadi anarkis berarti menjadi bebas.

Mengapa Anarkis Sudan harus Didukung?

Setiap hari, kita menyaksikan konflik global yang dipicu oleh perebutan sumber daya, kekuasaan, dan ideologi, sementara rakyat terpecah ke dalam berbagai kubu: ada yang mendukung otoritas yang sedang berkuasa di negaranya, dan ada pula yang mendukung pihak yang berusaha merebut kendali atas negara tersebut. Di Sudan, perebutan sumber daya dan kekuasaan telah lama menjadi penggerak utama konflik, hingga akhirnya mencapai puncaknya dalam bencana yang melanda negara itu pada 15 April 2023. Peristiwa tersebut secara terang membuka kedok di balik slogan-slogan Revolusi Desember, sesuatu yang sejak awal berusaha dikritisi dan dijelaskan oleh para anarkis.

Ketika Janjaweed masih menjadi bagian integral dari negara militer dan turut terlibat dalam pembubaran brutal aksi-aksi protes, para kawan anarkis telah berani menentangnya. Mereka menyerukan pembubaran kelompok itu oleh rakyat, sekaligus memperingatkan bahwa Janjaweed merupakan ancaman bagi revolusi dan masyarakat.

Belakangan, Pasukan Dukungan Cepat (RSF) muncul sebagai kekuatan yang lebih independen, dibangun di atas fondasi kesukuan, dan menggunakan otoritas serta persenjataan mereka untuk memaksakan dominasi melalui supremasi rasial yang terang-terangan. Di Sudan, konflik kesukuan yang terorganisir dengan jelas disulut oleh negara, lalu tanpa disadari dijadikan alat utama untuk memperdalam perpecahan demi kepentingan para penguasa.

Para anarkis menolak otoritas kesukuan yang hingga kini masih menjadi salah satu pendorong utama konflik di Sudan. Mereka berupaya menyebarkan kesadaran tentang kebebasan, pemikiran yang independen, serta pembebasan dari propaganda negara dan kesukuan, agar rakyat tidak terus-menerus dijadikan pion dalam perebutan kekuasaan.

Di sebuah negeri yang telah dilelahkan oleh kemiskinan, keterbelakangan, dan perang, tempat perlawanan semakin sulit dilakukan dan para kawan menghadapi represi yang nyaris tak terbayangkan, anarkis Sudan tetap bersikeras mempertahankan keberadaan dan perjuangan mereka. Peran mereka melampaui sekadar bentuk perlawanan politik; mereka juga menjadi cermin yang memantulkan kenyataan sebenarnya, di luar distorsi media arus utama, dengan membagikan pengalaman hidup dan perjuangan sehari-hari mereka kepada para anarkis di berbagai penjuru dunia.

Di Afrika, tempat gagasan-gagasan anarkis masih relatif jarang, anarkis Sudan hadir sebagai mercusuar harapan bagi penyebaran kesadaran emansipatoris. Kebangkitan bangsa-bangsa Afrika untuk melawan perampasan sumber daya, serta penolakan terhadap perlakuan atas benua mereka sebagai tempat pembuangan limbah dan ladang eksploitasi global, bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan.

Perang di Sudan bukan hanya konflik internal; ia juga telah menjadi medan terbuka bagi pengujian senjata, tempat berbagai negara menjual persenjataan mereka untuk digunakan terhadap warga sipil yang tidak berdosa.

Saat ini, rakyat Sudan tidak sedang berperang demi agama atau ideologi, tetapi sedang terlibat dalam perjuangan yang pada dasarnya bersifat otoritarian. Ketika gerakan-gerakan sosial yang melawan ideologi mulai kehilangan momentumnya, para anarkis tetap menjadi satu-satunya pihak yang mampu menawarkan analisis dan kritik yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan otoriter. Di tengah perjuangan kami yang menguras seluruh tenaga, bahkan mungkin juga nyawa, demi mempertahankan keberadaan dan menyebarkan kesadaran, dukungan dari kawan-kawan di seluruh dunia menjadi sesuatu yang sangat berarti.

Kami tidak dapat menjalani perjuangan ini sendirian. Sebagaimana kami memahami bahwa kami bukan satu-satunya yang menghadapi penindasan di dunia ini, solidaritas internasional memberi kami kekuatan untuk terus bertahan. Karena itu, kami menyerukan kepada seluruh kawan untuk mendukung para anarkis di Sudan, sebab mendukung mereka berarti mendukung kebebasan dan keadilan melawan tirani dalam segala bentuknya.

Dukung para anarkis di Sudan.. Dukung kebebasan di Sudan!

Kontribusi Kaum Anarkis Selama Perang

Tidak dapat dipungkiri bahwa perang membawa dampak yang sangat destruktif terhadap pembentukan dan keberlangsungan kelompok kami. Pengungsian dan tercerai-berainya para anggota menjadi konsekuensi yang nyaris tak terhindarkan dari kekerasan yang melanda negeri ini. Namun berkat solidaritas internasional, kami berhasil menyelamatkan kawan-kawan yang terjebak di zona konflik, membawa mereka ke tempat yang lebih aman, serta membantu mereka menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang baru. Kami juga membantu kawan-kawan lain menemukan tempat perlindungan. Secara pribadi, selama perang saya menampung lebih dari tiga keluarga kawan, sebagai bentuk penghayatan nyata terhadap prinsip solidaritas, hingga mereka mampu kembali menstabilkan hidup mereka.

Meskipun sumber daya kami sangat terbatas, kami terus berusaha melampaui kemampuan yang kami miliki. Sebagian besar kawan kami menjadi relawan untuk membantu komunitas yang terdampak perang, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia. Di tengah minimnya bantuan kemanusiaan dan krisis yang terus memburuk, kami merasa tidak memiliki pilihan selain mengambil peran tersebut.

Selain itu, kami merasa penting untuk menyampaikan kepada dunia penyebab yang sebenarnya, dinamika, dan perkembangan perang dari sudut pandang anarkis. Kami juga berupaya meredakan ketegangan yang sengaja dipelihara oleh pihak-pihak yang bertikai demi memperpanjang konflik, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hakikat perang itu sendiri. Bagian penting lainnya dari kerja kami adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya sisa-sisa perang, serta cara menghadapi situasi seperti penawanan, penahanan, kelaparan, cedera, dan limbah perang.

Walaupun kami kekurangan sumber daya, kami tetap berkomitmen pada tugas pembebasan kami: menyebarkan kesadaran di tengah situasi yang sangat kompleks ini. Kami berharap dapat memperluas partisipasi dan cakupan perjuangan.

3 November 2025

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/fawaz-murtada-why-would-you-become-an-anarchist-in-sudan

Darah, Air dan Minyak—Kekeliruan Tentang Perang Darfur

Ditulis oleh: Michael Schmidt

Tanggal: 14 Mei 2007

Perang Darfur telah digambarkan sebagai konflik terburuk di dunia saat ini, namun meskipun liputan media begitu intens, banyak aspek konflik ini masih disalahpahami karena adanya perang propaganda yang berjalan berdampingan dengan perang di lapangan. Perspektif dari lapangan menawarkan sudut pandang yang berbeda. Sudah banyak yang ditulis mengenai krisis di Darfur, tiga provinsi paling kering di bagian barat Sudan, jadi saya tidak akan mengulanginya di sini. 

Cukuplah dikatakan bahwa Amerika Serikat menuduh adanya genosida terhadap suku Fur, Masaalit, dan Zaghawa oleh milisi Janjaweed yang didukung Khartoum, sebuah perhatian yang tidak diragukan lagi dipicu oleh ambisi Washington untuk menguasai cadangan minyak Sudan, yang saat ini dieksploitasi secara eksklusif oleh Tiongkok dan dalam tingkat lebih kecil oleh Malaysia dan India. Di sisi lain, Nafi Ali Nafi, wakil pemimpin Partai Kongres Nasional yang berkuasa, mengakui bahwa Khartoum mempersenjatai dan melatih sebuah “pasukan pertahanan rakyat”, yang terdiri dari warga sipil untuk mendukung Angkatan Pertahanan Sudan dalam pertempurannya melawan para pemberontak di Darfur, sembari menyangkal adanya kampanye genosida. 

Sudan adalah negara miskin yang terlilit hutang besar menurut Bank Dunia. Namun minyak perlahan mengubah keadaan: pada 2006 minyak menyumbang lebih dari 25% produk domestik bruto Sudan. Meski begitu, sangat sedikit dari kekayaan yang dihasilkan (sekitar 120.000 barel minyak mentah per tahun) yang benar-benar mengalir ke dalam perekonomian negara (yang ditopang oleh para pekerja migran asal Bangladesh yang dibujuk dengan janji palsu, namun pada akhirnya hanya menyapu lantai dengan upah sekitar US$100 per bulan), atau menuju daerah-daerah terpencil yang terabaikan seperti Darfur. Dana Moneter Internasional (IMF) telah mendorong kebijakan privatisasi yang fatal di Sudan, yang di satu sisi membuat pemerintah menerapkan langkah-langkah penghematan yang tidak populer di dalam negeri, sementara di sisi lain ikut dalam inisiatif “Kawasan Perdagangan Bebas untuk Afrika Timur dan Selatan” (COMESA atau Common Market for Eastern and Southern Africa) di luar negeri. Selain itu, hingga tahun lalu diperkirakan bahwa 200.000 orang telah meninggal di Darfur, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat perang, dan 2,2 juta orang telah mengungsi. Tidak ada cadangan minyak yang diketahui di Darfur, tetapi China National Petroleum Corporation berminat membangun pipa minyak yang melintasi wilayah tersebut untuk menghubungkan Port Sudan di Laut Merah, melalui wilayah kaya minyak Abeyi menuju cadangan baru di Guinea Khatulistiwa. Namun, terdapat pula sebuah akuifer raksasa yang membentang dari perbatasan Libya, melewati bawah Darfur hingga ke Sungai Nil. Dalam waktu dekat, saya memprediksi bahwa air tanah akan menjadi komoditas yang hampir setara nilainya dengan minyak, karena penggunaan air Sungai Nil yang berkelanjutan semakin mendekati batas maksimal dari kapasitasnya.

Setelah menghabiskan waktu di Al-Fashir dan Nyala (ibu kota Darfur utara dan Darfur selatan) bulan lalu, saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran singkat mengenai situasi di Darfur yang diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru:

KONFLIK DI DARFUR BUKAN ANTARA ORANG ARAB vs AFRIKA

Di Darfur jelas terlihat bahwa pembedaan semacam itu meski diterima sebagian kecil orang, sebenarnya tidak memiliki dasar karena semua kelompok tersebut berbicara bahasa Arab, berbusana serupa, dan memiliki budaya yang sama. Dalam keluarga yang sama pun, ciri wajah menunjukkan warisan campuran khas orang Darfur. Perbedaan yang ada lebih bersifat kesukuan daripada etnis, yang menimbulkan pertanyaan: mengapa masalah Darfur dirasialisasi oleh media Barat?

Konflik di Sudan Selatan mudah dieksploitasi untuk kepentingan geopolitik oleh Barat, dengan menggambarkannya sebagai pertarungan antara budaya Kristen tertindas di selatan melawan budaya Islam dominan di utara. Argumen yang sama tidak dapat diterapkan di Darfur yang populasinya relatif homogen, namun versi samar dan tidak jujur tentang konflik orang "Arab vs Afrika" tetap dijual di Barat. Ini hanya bisa dimaknai sebagai upaya untuk mendemonisasi Arab dan Islam oleh elite fundamentalis Kristen Amerika dalam Perang Salib Baru mereka.

SUDAN BUKAN NEGARA FUNDAMENTALIS ISLAM

Meski aspek-aspek hukum syariah diperkenalkan pada 1983 oleh rezim sebelumnya, kebijakan Islamisasi itu secara teknis hanya berlaku bagi warga utara. Tradisi Islam Sudan mayoritas bersifat Sufi, yang menekankan hubungan pribadi dan ekstatis dengan Allah. Islam Salafi yang melahirkan kelompok seperti al-Qaeda tetap merupakan tradisi minoritas dan tidak memiliki pengaruh sosial atau politik yang signifikan (meski Osama bin Laden pernah tinggal di Khartoum pada awal 1990-an).

Dalam politik, Partai Umma yang telah lama berdiri mungkin mengingatkan kita pada semangat anti-kolonial Revolusi Mahdist (1981–1985), tetapi kenyataannya partai ini hanya menjadi alat politik cucu sang Mahdi, Sadiq al-Mahdi. Sementara itu, Ikhwanul Muslimin tidak diajak berkonsultasi (padahal seharusnya demikian menurut prinsip syura dalam syariat) mengenai kebijakan Islamisasi, dan beberapa aspek hukum yang diterapkan bertentangan langsung dengan syariat sehingga tidak diterima oleh banyak orang Sudan, termasuk Muslimnya.

PENYEBAB KONFLIK BUKAN SEMATA-MATA POLITIK

Jelas bahwa banyak pemberontak mengangkat senjata karena mereka melihat itu sebagai satu-satunya cara, dengan merujuk keberhasilan perjuangan di Sudan Selatan, untuk memaksa Khartoum mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya ke wilayah tertinggal seperti Darfur. Namun, masalah yang lebih besar adalah pergerakan pasir Sahara yang tak terhentikan ke arah timur dengan laju hampir 10 km per tahun. Sebagai contoh, pada 1992 tepi gurun berada 120 km di sebelah barat Nyala. Kini gurun hanya berjarak 5 km dari batas kota. Penggurunan dan degradasi lingkungan diperburuk oleh penebangan pohon secara masif, memaksa suku-suku disana menyempit ke wilayah yang semakin kecil sehingga mereka saling bertengkar dan berperang untuk memperebutkan sumber air dan padang penggembalaan yang semakin menipis. Modernisasi sejak era Nimeri (lihat di bawah) juga mengikis mekanisme tradisional penyelesaian konflik, dan seperti di Somalia, masuknya "senjata otomatis" membuat pertumpahan darah antar suku meningkat jauh dari batas normalnya.

PENEMPATAN PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB TIDAK AKAN MEMBANTU

Jelas bahwa pendirian kamp-kamp “pengungsi internal” di seluruh Darfur justru menguntungkan Khartoum. Kamp-kamp itu, seperti Abu Shouk di utara Al-Fashir yang menampung 50.000 orang, dikelola oleh pemerintah regional dengan bantuan berbagai lembaga PBB, serta sebagian oleh Uni Afrika. Meski kehidupan di kamp relatif baik dengan segala macam barang dijual dan tingkat kesehatan tampak lebih baik dibandingkan di kota (setidaknya berdasarkan perbandingan saya antara Abu Shouk dan Al-Fashir), kamp-kamp itu tetap saja merupakan kamp konsentrasi dalam arti aslinya: memaksa mengonsentrasikan masyarakat suku nomaden ke dalam “kota buatan” selama bertahun-tahun, mengurbanisasi mereka, memperkenalkan mereka pada godaan pasar, dan tentu saja memutus rantai dukungan mereka terhadap para pemberontak.

Penempatan helm biru PBB kemungkinan besar hanya akan memperkuat pola ini, yang sangat menguntungkan Khartoum dan merugikan Darfur.

DARFUR JELAS MERUPAKAN WILAYAH PENDUDUKAN

Truk-truk teknikal tentara Sudan dengan senapan mesin berat terlihat di banyak tempat, helikopter tempur Tiongkok berada di Al-Fashir, jet MiG di landasan Nyala, dan keberadaan dinas intelijen negara dengan pakaian sipil sangat besar.

Kita kaum anarkis-komunis tentu perlu mengutuk penggunaan kekerasan brutal oleh Khartoum melalui pasukan proxy, serta penggunaan sinis kamp pengungsi untuk mengendalikan proses politik sipil di Darfur. Namun, kita juga perlu menolak rasialisasi isu ini oleh media Barat dan solusi palsu berupa kehadiran militer PBB. Kita juga harus memahami akar permasalahan lingkungan dan kesukuan dari perang kompleks ini, dan melihat bahwa sebagaimana dipahami para pemberontak Darfur, satu-satunya jaminan demokrasi minimum adalah devolusi kekuasaan kepada rakyat yang bersenjata (walaupun ini tidak sama dengan mendukung platform politik pemberontak tertentu).

LALU APA ALTERNATIFNYA?

Untuk itu saya beralih pada pembahasan singkat mengenai gerakan kiri di Sudan. 

Partai Komunis Sudan (HSS) didirikan pada 1946 di tengah gelombang kebangkitan sentimen anti-kolonial global pasca perang dunia II, dan merasakan kekuasaan pertama kalinya pada 1964 ketika pemerintah transisi mengakomodasi semua faksi politik, termasuk Ikhwanul Muslimin. Namun, setelah pemilu 1965 dan meningkatnya konflik separatis di selatan, pemerintah bergeser ke kanan dan HSS dilarang. Partai itu dipulihkan pada 1969 berkat kudeta Kolonel Gafaar Mohammed Nimeri, yang membentuk aliansi Militer-HSS dan meletakkan dasar negara satu partai yang selaras dengan Soviet. Namun pada 1970, Nimeri, Muammar Gaddafi dari Libya, dan Anwar Sadat dari Mesir, mengumumkan rencana untuk menyatukan ketiga negara dalam federasi. Hal ini tidak dapat diterima oleh HSS dan mereka melakukan kudeta di bawah Mayor Hashim al-Ata untuk menggulingkan Nimeri, tetapi hanya dalam tiga hari Nimeri kembali berkuasa dan HSS kembali dipaksa beroperasi di bawah tanah.

Arah politik Nimeri kemudian beralih ke AS setelah pembunuhan Sadat pada 1981, yang mengganggunya karena perdamaian terpisah yang dicapai Sadat dengan Israel. Pada 1985, pemogokan umum melumpuhkan Khartoum dan memicu jatuhnya Nimeiri melalui sebuah kudeta tanpa pertumpahan darah, saat ia sedang berada di Amerika Serikat. Dr. Gizuli Dafallah, seorang tokoh serikat buruh yang menonjol dalam aksi pemogokan diangkat menjadi perdana menteri oleh Dewan Transisi Militer (TMC), tanda meningkatnya kekuatan gerakan serikat buruh Sudan. Namun, pemerintah ini tidak stabil karena munculnya kekuatan separatis baru di selatan, Gerakan/ Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM/A), serta ketegangan terkait Islamisasi hukum era Nimeri. Pada 1989, Brigadir Omar al-Bashir melakukan kudeta atas nama Dewan Komando Revolusioner Untuk Penyelamatan Nasional (RCCNS). 

SPLM/A yang berorientasi nasionalis-kiri mendapat dukungan rezim stalinis, Mengistu Haile Mariam di Ethiopia, tetapi pemerintahan tersebut tumbang pada 1991, mencerminkan runtuhnya Blok Timur secara keseluruhan. Pada 2001, Bikisha Media Collective di Afrika Selatan yang kemudian menjadi inti Zabalaza Anarchist Communist Federation, menjalin kontak dengan seorang mayor yang menjadi komandan pemberontak dalam Aliansi Demokratik Nasional (TWD). Dibentuk pada 1989, TWD berbasis di pengasingan di Eritrea, mencakup 11 kelompok oposisi utara dan selatan termasuk HSS, SPLM/A, dan berbagai serikat buruh, yang bertujuan untuk menggulingkan rezim al-Bashir dan menggantinya dengan demokrasi parlementer.

Mayor TWD itu berkata:

“Dengan penuh hormat sebagai rekan seperjuangan, saya ingin mendapatkan lebih banyak informasi mengenai revolusi, karena adalah hak setiap orang untuk berjuang demi kebebasan yang telah lama dirampas dari kita sebagai orang Afrika yang cinta damai, sebab kita telah menjadi tawanan secara mental..”

Ia kemudian meminta informasi tentang “bentuk terbaik” dan “teknik terdefinisi” untuk mencapai kemenangan, dan kami mengarahkannya kepada Organisational Platform of the Libertarian Communists. Meski kontak kemudian terputus, hal ini menunjukkan adanya rasa haus akan politik praktis yang dapat ditawarkan anarko-komunisme. Ini bukan bermaksud melebih-lebihkan potensi proyek anarko-komunis di Sudan hari ini. Misalnya, masuknya SPLM ke dalam pemerintahan melalui perjanjian damai komprehensif pada 2005, melemahkan potensi kecenderungan radikal dalam gerakan tersebut (dan para pembangkang cenderung berbasis etnis).

Legalisasi kembali telah membuat bangunan stalinis HSS terpecah, dengan beberapa kecenderungan “ultra-kiri” yang memisahkan diri, terutama dari kalangan mahasiswa Universitas Khartoum. Meski sebagian besar beraroma Maois karena dipengaruhi oleh kondisi perang di pedesaan, tetap ada potensi bagi anarko-komunisme untuk masuk dengan gagasan-gagasan segar. Dan gerakan serikat buruh, meski berbasis urban tetap kuat, sebuah pertanda baik bagi siapa pun yang ingin melihat kelas pekerja Sudan yang berdaulat.

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/michael-schmidt-blood-water-oil

Sudan: Di Balik Pembantaian Khartoum—Latar Belakang, Para Pelaku, dan Gerakannya

Ditulis oleh: CrimethInc 

Tanggal: 14 Juni 2019

Pada Desember 2018, protes dan kerusuhan besar-besaran yang diorganisir oleh serikat buruh serta komite-komite lokal di seluruh Sudan berhasil menggulingkan kediktatoran Omar Al-Bashir. Dengan memanfaatkan simbol dan mitologi Nubia kuno, serta slogan dan taktik modern, para revolusioner mengekspresikan gelombang kemarahan yang beragam dalam upaya mereka melepaskan diri dari konflik etnis dan agama yang berlangsung selama dua dekade terakhir. Setelah Al-Bashir meninggalkan jabatannya, kerusuhan, blokade, dan protes terus berlanjut menentang Dewan Militer Transisional (TMC) yang merebut kekuasaan, meskipun mereka menjanjikan pemilu pada 2020. 

Pada awal 2019, kelompok paramiliter yang terhubung dengan Dewan tersebut mulai melakukan serangan brutal terhadap protes mahasiswa di Khartoum, yang berpuncak pada pembantaian 3 Juni ketika mereka mengusir secara kejam aksi pendudukan di Al-Qyada Square. Sebagai balasan, sebuah pemogokan umum melumpuhkan sebagian besar Sudan dari 9 hingga 11 Juni. Beberapa revolusioner bertekad melanjutkan perjuangan mereka secara sembunyi-sembunyi meski menghadapi kekerasan dari kelompok paramiliter nomaden ini.

Di seluruh dunia saat ini kita melihat pola konflik tiga arah yang serupa. Di Amerika Serikat dan Uni Eropa, konflik itu tampak dalam perebutan kekuasaan antara kaum sentris seperti Emmanuel Macron dan Hillary Clinton, demagog sayap kanan seperti Marine Le Pen dan Donald Trump, serta gerakan sosial untuk pembebasan. Di Afrika Utara dan Timur Tengah, bentuknya biasanya adalah pertarungan antara para diktator seperti Bashar al-Assad atau Abdel Fattah el-Sisi, dengan kelompok militan islamis, dan gerakan sosial yang memperjuangkan demokrasi dan egalitarianisme.

Kita melihat refleksi perjuangan kita sendiri dalam gerakan sosial di Sudan. Karena itu kita harus belajar sebanyak mungkin tentang musuh-musuh yang mereka hadapi dan proses yang membentuk situasi tersebut. Banyak yang percaya bahwa pemerintah Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab, terlibat dalam mendorong pertumpahan darah yang dilakukan para penguasa Sudan saat ini, untuk menghentikan gerakan sosial yang menggulingkan Al-Bashir dan menduduki Al-Qyada Square. Ini menunjukkan betapa besarnya kepentingan asing dalam konflik. Jika para demonstran dihancurkan di Sudan, dampaknya akan terasa di seluruh Timur Tengah dan dunia. Jika mereka bertahan dan terus maju, mereka akan memberi harapan bagi jutaan orang lainnya.

Tulisan berikut mengeksplorasi asal-usul Janjawid, pasukan paramiliter di balik pembantaian 3 Juni. Dalam prosesnya, tulisan ini memberikan gambaran mengerikan tentang bagaimana rezim perbatasan yang kita lihat di AS dan Uni Eropa, bekerja dari sisi lain aparatus represif global di wilayah yang ditetapkan sebagai tempat ekstraksi sumber daya dan penampungan “populasi surplus”. Tulisan ini juga memberi wawasan tentang kondisi yang melahirkan para tentara bayaran yang sanggup membantai gerakan sosial. Jika kita gagal menangani kebutuhan populasi yang tidak puas dan putus asa, yang terlantar akibat perang dan pembangunan neoliberal, kaum nasionalis serta otoritarian akan memanfaatkannya demi agenda mereka.

JANJAWID BERKUASA

Siapakah Janjawid?

Janjawid secara harfiah berarti “para lelaki berkuda yang membawa senjata.” Istilah ini muncul pada 1980-an ketika para pendukung pan-Arab yang diusir dari Chad oleh pasukan yang didukung AS dan Prancis, melarikan diri ke Sudan barat untuk membangun kembali gerakan mereka dan melanjutkan agenda pan-Arab di wilayah tersebut.

Pada 2003, ketika perang di Darfur pecah dan majunya Tentara Pembebasan Sudan (SLA) ke sejumlah kota memicu pemberontakan antar-etnis, pemerintah Omar Al-Bashir memanggil suku-suku Arab ini untuk menghentikan laju para pemberontak. Untuk itu, ia mempersenjatai kelompok-kelompok lelaki dari suku tersebut untuk menguasai wilayah dan melawan pasukan pemberontak.

Janjawid berasal dari suku-suku Arab, banyak dari mereka bahkan bukan warga Sudan, terutama berasal dari Chad, Niger, dan Mali. Sebuah video menunjukkan salah satu anggotanya mengaku berasal dari Chad, pernah bertempur di perang Yaman, dan kini berada di Khartoum untuk membebaskan ibu kota. Berbagai kesaksian para penyintas pembantaian mengonfirmasi hal ini.

Masyarakat Sudan tetap menyebut mereka “Janjawid”, meskipun pemerintah menolak nama tersebut. Nama resmi mereka adalah Rapid Support Forces (RSF) atau “Pasukan Dukungan Cepat”.

Saat ini, pemerintah menyangkal keterlibatannya dalam pembentukan "Pasukan Dukungan Cepat" (Rapid Support Forces/RSF). Namun, pada 2008 mereka mengakui penggunaan RSF untuk "menertibkan" wilayah Darfur, demi "menghentikan kekacauan, melindungi rakyat, dan melindungi lembaga negara." Pada 2014, upaya pemerintah untuk menstandarkan pasukan ini membuat mereka diintegrasikan ke dalam lembaga intelijen negara, NISS (National Intelligence and Security Service atau Dinas Intelijen dan Keamanan Nasional). Jadi, secara resmi mereka adalah milisi paramiliter mobile di bawah naungan lembaga intelijen negara. 

Milisi ini, yang sebagian besar berasal dari wilayah pedesaan Sudan barat, memiliki hubungan kuat dengan pemerintah Chad dan Sudan. Misalnya, Presiden Chad, Idriss Déby, menikahi putri Musa Hilal, pemimpin Janjawid pada masa genosida Darfur 2000-an. Musa Hilal memimpin Brigade Intelijen Perbatasan di Darfur Utara, sebuah pasukan khusus Janjawid yang beroperasi di wilayah perbatasan. Pada 2008, ia juga menjabat sebagai Menteri Urusan Federal Sudan. Ia adalah simbol kekejaman di Darfur dan sangat dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pasukan ini dikenal “siap, cepat, dan brutal.” Ali Osman Taha, Wakil Presiden Sudan (2005–2013), menunjuk Musa Hilal untuk memimpin dan merekrut pasukan Janjawid.

Janjawid berasal dari suku-suku Arab di wilayah tersebut; contohnya, Musa Hilal berasal dari suku Baggara (suku Arab penggembala sapi), sementara Hemedti, anggota Dewan Militer Transisional yang mengawasi pemilu baru, berasal dari suku Al-Abala (penggembala unta). Awalnya pasukan Janjawid dibentuk di Al-Misteriha, sebuah kota di Darfur Utara. Ketika menjabat sebagai komandan militer di wilayah Jebel Marra, Burhan, kini kepala Dewan Militer Transisional, pernah mengatakan: “Aku adalah Tuhan bagi orang-orang Fur, aku memiliki hak untuk menentukan hidup dan mati mereka.” 

Sejak 2003, Janjawid telah membunuh dan menjarah tanpa henti. Tidak ada angka pasti, tetapi menurut PBB, Omar Al-Bashir bertanggung jawab atas sekitar setengah juta kematian meskipun kemungkinan jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Sumber lain menyebut tiga juta orang mengungsi dan tak terhitung jumlah korban luka. Janjawid menggunakan pemerkosaan sebagai senjata perang, dengan menyerang perempuan secara sistematis selama serangan mereka terhadap desa-desa. Mereka juga membakar rumah dan ladang, serta membunuh pria dan anak-anak. Pola operasi mereka dikenal luas: "datang dengan kuda atau mobil, menghancurkan desa dalam hitungan jam, dengan pesawat dan helikopter militer mengawasi dari atas.” Selama serangan, sebagian orang yang selamat melarikan diri dengan mengikuti aliran sungai atau bersembunyi di kamp-kamp sekitar. Namun, sering kali mereka tertangkap kembali oleh kelompok lain yang menunggu di luar desa. Para pengungsi berakhir di kamp-kamp di seluruh negeri dan di kawasan kumuh di pinggiran kota-kota, tempat Dinas Keamanan dan Janjawid terus meneror mereka.

Korban utama Janjawid adalah penduduk Fur, Massalit, Zaghawa, dan suku-suku berkulit hitam lainnya yang disebut “Afrika” atau “non-Arab”, yang populasinya telah dibantai dan diusir. Janjawid telah dituduh melakukan genosida terhadap kelompok-kelompok ini.

BAGAIMANA JANJAWID DIBIAYAI?

Pada awalnya, pendapatan mereka disebut berasal dari gaji yang dibayarkan langsung oleh pemerintah. Ali Osman Taha pernah menjelaskan bahwa ia menyisihkan sebagian anggaran pemerintah untuk RSF. Bersama pejabat-pejabat kuat lainnya, seperti Ahmed Harun dan Khalifa Kushayb (di wilayah Jebel Al-Nuba dan Blue Nile), ketiganya adalah tokoh kunci dalam pendanaan pasukan ini. RSF bergantung secara finansial dan logistik pada pemerintah. Ahmed Harun, wali kota Al-Obeid saat ini dan mantan Menteri Dalam Negeri, membantu membiayai Janjawid sejak Desember 2018. Ia mengancam para demonstran dengan mengatakan bahwa RSF lebih kuat daripada mereka dan menjanjikan represi brutal. Ia dituduh memerintahkan milisi untuk membunuh, memperkosa, dan menyiksa warga sipil, serta otak di balik berbagai serangan terhadap desa dan kota di Darfur barat, terutama pembantaian terhadap orang-orang Massalit. Ia juga dituduh memaksa pengungsian 20.000 orang pada musim panas 2003, dan pernah mengatakan bahwa: “Semua anak-anak Fur adalah pemberontak.. seluruh suku Fur telah menjadi rampasan bagi Janjawid.” 

Salah satu slogan demonstrasi terbaru berbunyi: “Ali Osman, dasar pengecut! Nafi Ali Nafi, kamu tidak berguna!” Para demonstran melihat para pemimpin dan pendana Janjawid sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhkan seperti Al-Bashir. Setelah tahun 2010, ketika kebijakan penghematan memangkas anggaran publik secara drastis, Janjawid menemukan sumber pendapatan baru seperti tambang emas di wilayah Darfur sekitar Jebel Amir. Mereka juga memperoleh uang selama Perang Darfur: misalnya dalam serangan di Tawila, Korma, dan Kutum, mereka menjarah uang, barang-barang berharga, serta ternak dan hasil panen penduduk kaya. Mereka menyerang wilayah tertentu untuk tujuan ekonomi sekaligus melakukan pembersihan etnis: kelompok masyarakat Fur tertentu dengan tanah dan ternak merupakan target mudah dan menguntungkan.

Janjawid mengklaim tanah dan rumah, menetap dan menduduki wilayah yang mereka kosongkan. Para pemimpin gerakan pemberontak (seperti SLA) berjuang untuk mengusir mereka yang menduduki rumah-rumah milik suku yang dibantai atau diusir. Mereka mengecam penggantian etnis (suku Arab menggantikan suku Fur dan Massalit), yang menghambat kembalinya suku Sudan non-Arab dan menciptakan bias pro-pemerintah jangka panjang di wilayah tersebut. Dengan menyamar di bawah nama RSF dan diakui sebagai pasukan paramiliter, Janjawid juga meraup keuntungan dari perang di Yaman. Arab Saudi menekan pemerintah Sudan untuk mengirim pasukan ke Yaman. Pasukan Janjawid kemudian dikerahkan di Yaman dan menerima uang serta senjata dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Berkat keterlibatan militer mereka dalam konflik sejak 2016, pengaruh dan kekuatan mereka di Sudan meningkat pesat. Mereka menjadi lebih terorganisir dan banyak anak muda terutama dari suku Arab bergabung dengan mereka. Milisi ini dapat merekrut banyak anggota karena beberapa faktor, terutama karena gaji mereka relatif tinggi dan dapat menjadi sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan keluarga miskin. Mereka merekrut sejumlah besar tentara anak dengan meyakinkan keluarga mereka akan hal ini. 

Pemerintah kemudian berupaya mengubah citra RSF di media. Mereka menunjuk juru bicara dan mencoba menampilkan pasukan ini sebagai angkatan bersenjata nasional reguler. Untuk itu, Janjawid ditempatkan di barak dan kamp militer di kota-kota besar bersama tentara reguler, misalnya di Nyala, Al-Fashir, dan Zalingei. Setelah kembali dari Yaman, anggota RSF mengatakan bahwa anak di bawah umur mencakup sekitar 40% dari pasukan Sudan. Mereka sering menjalani misi selama enam bulan, setelah itu kembali ke Sudan dan mengikuti misi pemerintah. Anak-anak ini menerima pelatihan minim (sekitar satu setengah bulan pelatihan fisik dan senjata dasar) sebelum dikirim ke garis depan di Yaman sebagai perisai manusia. RSF bertanggung jawab atas pembantaian penduduk Houthi di Yaman, termasuk pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil dan anak-anak.

Meski RSF terdiri dari beberapa komunitas Arab, di dalamnya terdapat hierarki internal. Mereka didominasi suku Rizeigat. Mereka yang bukan dari suku ini diprioritaskan dikirim ke Yaman dan mendapat posisi terendah sesuai hierarki rasial yang digunakan pemerintah. Banyak pemimpin RSF berasal dari Rizeigat. Mohammed Hamdan Dogolo, yang dikenal sebagai "Hemedti", direkrut pemerintah Sudan untuk memimpin operasi di wilayah Nyala. Pasukannya berasal dari suku Arab Rizeigat, dan dipersenjatai oleh Omar Al-Bashir. Ia berkuasa setelah 2013. Karena Musa Hilal dianggap terlalu menuntut independensi, rezim Al-Bashir menggantikannya dengan Hemedti.

Senjata Rusia dan Belgia yang diberikan ke pemerintah dialokasikan ulang ke milisi. Puluhan tank dan pesawat buatan Tiongkok telah masuk ke Sudan sejak 2004. Tiongkok membangun pabrik senjata untuk pemerintah Sudan di sekitar Khartoum. Pabrik ini memproduksi sebagian besar amunisi yang digunakan dalam Perang Darfur dan penindasan terhadap demonstran hingga hari ini. Tiongkok kini menjadi pemasok utama senjata bagi Sudan, menyediakan sebagian besar tank, pesawat, dan truk. Truk-truk ini digunakan untuk mengangkut penduduk Wadi Saleh ke Darfur, di mana mereka kemudian dieksekusi.

Di Darfur, Janjawid mengepung kota-kota kamp pengungsi. Mereka memperkosa perempuan yang keluar dari kamp, terutama mereka yang mencari kayu bakar. Mereka menangkap laki-laki yang masuk atau keluar dari kamp maupun kota untuk diinterogasi dan diancam. Bertindak seperti pasukan komando, mereka memasuki kamp-kamp pengungsi seperti kamp Kalma dekat Nyala atau kamp Zamzam dekat Al-Fashir, untuk mencari orang atau senjata dan menyebarkan teror selama penggerebekan. Dalam demonstrasi para pengungsi, mereka membunuh puluhan orang dan menangkap ratusan lainnya. Beberapa orang hilang pada malam hari setelah dibawa ke penjara dengan dukungan Dinas Keamanan. Mereka juga menyerang desa-desa disekitaran kota besar seperti Al-Fashir, datang dengan Land Cruiser dan mengenakan pakaian cokelat seperti anggota NISS, serta sorban untuk menutupi wajah. Mereka diketahui melakukan pemerkosaan massal terhadap perempuan pada 2014 dan 2015 di Tabi dan Golo di Darfur, sebelum membunuh korban dan meninggalkan mereka di kuburan massal. Mereka membakar ribuan desa; PBB menyebut sekitar 3.000 desa dihapus dari peta, meski jumlah sebenarnya kemungkinan lebih besar. 

Sumber pendapatan mereka yang lain adalah pemerasan dan pungutan pajak liar, termasuk pajak yang mereka kenakan pada kendaraan dan konvoi pengungsi di rute antara Al-Fashir dan Khartoum. Jika kendaraan atau konvoi menolak membayar, kelompok mereka menyerang dan menjarah barang di truk-truk tersebut. Karena ini satu-satunya rute yang menghubungkan wilayah Barat ke ibu kota, para sopir tak punya pilihan selain membayar. 

Uni Eropa dan negara-negara anggotanya membuat banyak perjanjian dengan Sudan, termasuk Khartoum Process pada 2014 yang kemudian diperkuat perjanjian 2015. Dalam konteks krisis ekonomi Sudan setelah referendum Sudan Selatan dan hilangnya pendapatan minyak, lembaga-lembaga Eropa membantu mengatur perbatasan, sesuatu yang menjadi keuntungan besar bagi rezim Khartoum. Peralatan dan pendapatan yang disita di perbatasan secara resmi dialokasikan untuk polisi, tetapi dalam praktiknya diambil alih Janjawid, yang juga menguasai perbatasan Libya. Hemedti berkali-kali mengatakan bahwa ia hanya melaksanakan kebijakan Uni Eropa dalam “melawan perdagangan manusia”, sehingga mendorong UE untuk mengompensasi usahanya dengan memberi lebih banyak sumber daya.

Meski UE menyangkal mendukung milisi secara langsung, sejumlah laporan seperti laporan berbahasa Inggris dari Sulaiman Baldo, Border Control From Hell, menunjukkan bahwa perangkat komputer, kendaraan, dan peralatan lain yang disediakan UE, diperoleh RSF melalui kerja sama mereka dengan polisi dan Dinas Keamanan. UE mengandalkan polisi Sudan untuk memperkuat perbatasan Timur dan Utara, serta mengatur arus migran Sudan, Eritrea, Ethiopia dan lainnya. Pada 2015, KTT Valette melanjutkan proses ini dengan menyerukan rencana untuk “mencegah migrasi ilegal” dan “perdagangan manusia”. Dalam praktiknya RSF adalah pasukan utama yang dimobilisasi di perbatasan, yang digunakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan UE, telah melakukan kekerasan dan menciptakan kekacauan terhadap para penduduk lokal dan imigran. Janjawid juga memperoleh anggaran khusus yang memperkuat kekuasaan mereka.

JANJAWID DAN MANIPULASI KONFLIK ETNIS DALAM PERANG

Sesuai dengan situasinya, Janjawid telah dikirim ke seluruh negeri sebagai sebuah kekuatan mobile, terutama di wilayah Blue Nile, Jebel Al-Nuba, dan Kordofan, di mana mereka meneror warga sipil serta melakukan penjarahan, pemerkosaan, pembantaian, dan penganiayaan. Di Damazin pada 2013 dan di Kassala pada 2018, seluruh warga sipil di wilayah ini dituduh (karena asal etnis mereka) mendukung atau berpartisipasi dalam kelompok pemberontak seperti SLA (Sudan Liberation Army/Tentara Pembebasan Sudan), SPLM (Sudan Popular Liberation Movement/Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan), atau JEM (Justice and Equality Movement/Gerakan Keadilan dan Kesetaraan), sesuai dengan wilayah masing-masing. Misalnya, penduduk Blue Nile dituduh sebagai anggota SPLM karena pemimpin SPLM, Malik Agar, berasal dari wilayah tersebut. 

Pemerintah telah menggunakan Janjawid untuk memperdalam perpecahan antara suku-suku yang disebut “Arab” dan suku-suku yang disebut “Afrika”, sebuah pembedaan yang bermula pada 1980-an dalam konflik lokal antara para petani dan kelompok nomaden. Perpecahan etnis ini kemudian dimanipulasi secara politis oleh pemerintah untuk melegitimasi dan memperkuat kekuasaannya.

PEMBANTAIAN KHARTOUM

Mobilisasi Desember 2018, yang berujung pada runtuhnya rezim Al-Bashir merupakan pertama kalinya “Pasukan Dukungan Cepat” (Rapid Support Forces/RSF) memasuki Khartoum dalam jumlah besar untuk menekan demonstrasi dan pendudukan Lapangan Al-Qyada. Pemimpin RSF, Hemedti, ditunjuk sebagai Wakil Presiden Dewan Militer yang dipimpin oleh Burhan. Pada awalnya ia cukup pasif, dan sebagian masyarakat Sudan sempat optimistis dengan penunjukannya, karena ia tidak banyak dikenal di luar wilayah konflik bersenjata. Namun, dalam hitungan minggu wajah aslinya tampak ketika ia memerintahkan pasukannya untuk meneror dan membubarkan para demonstran di Lapangan Al-Qyada dengan kekerasan. Hemedti dan anak buahnya tidak memiliki hubungan dengan para pemuda di kota-kota, terutama pemuda kelas menengah Khartoum. Mayoritas pasukannya berasal dari pedesaan dan tidak memiliki akses pendidikan yang memadai. Kesenjangan ini tampak jelas dalam serangan-serangan terbaru. Bagi sebagian dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota atau melihat smartphone. Foto-foto beredar menunjukkan mereka bermain di taman kanak-kanak di ibu kota, menari dan bernyanyi di jalanan setelah pembantaian itu.

Pada bulan Mei, beberapa kelompok RSF yang terisolasi mencoba mengosongkan Lapangan Al-Qyada, namun gagal karena barikade dan perlawanan para demonstran. Pada 13 Mei, mereka membunuh empat demonstran dan melukai sekitar tiga puluh lainnya dengan peluru. Para demonstran dengan jelas mengidentifikasi para penyerang sebagai Janjawid. Setelah kejadian ini, Burhan, Presiden Dewan Militer, berjanji untuk membuka penyelidikan terhadap anggota RSF yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Namun kemudian Pasukan Keamanan justru menangkap enam tentara Darfur secara sewenang-wenang, memaksa mereka mengaku di televisi nasional dan memenjarakan mereka, meskipun beberapa di antaranya tidak berada di lokasi serangan ketika kejadian berlangsung. Banyak orang dengan marah mengecam penipuan ini di media sosial.

Pada 25 Mei, beberapa serangan dilakukan anggota RSF di sekitar pintu masuk Lapangan. Mereka membunuh dan melukai banyak orang, dan menangkap sebagian lainnya. Pemerintah secara resmi mengakui serangan-serangan tersebut dan membenarkannya dengan alasan bahwa lokasi “Colombia”, yang berada di pintu belakang Universitas Khartoum, ditempati oleh pekerja seks dan pengedar narkoba. Pada 3 Juni, hari ke-29 Ramadhan, konvoi kendaraan RSF memasuki ibu kota bersama mobil-mobil Dinas Keamanan, dan menyingkirkan polisi serta tentara yang menolak patuh. Mereka merupakan konvoi lebih dari 10.000 anggota yang dikirim ke ibu kota dari berbagai wilayah Sudan. Mereka mulai menembaki kerumunan sekitar pukul 6 pagi, membakar tenda-tenda di Lapangan dan menangkap para demonstran, lalu melempar mereka ke bak mobil pickup. Mereka menggunakan gedung Universitas Khartoum dan masjid sebagai tempat penahanan selama tiga hari, sambil memukuli dan menyiksa para tahanan. Beberapa meninggal karena kondisi penahanan yang mengerikan. Mereka yang selamat memberikan kesaksian yang mengguncang tentang perlakuan yang mereka alami. Banyak orang lainnya dibunuh atau terluka oleh tembakan. Kementerian Kesehatan mengakui 61 orang meninggal pada 3 Juni, sementara sumber tepercaya melaporkan lebih dari 100 korban jiwa, termasuk 19 anak-anak. Janjawid memperkosa puluhan perempuan dan mencoba memperkosa puluhan lainnya. Video-video diposting di media sosial. Sebuah foto memperlihatkan seorang pria bersenjata menggunakan tongkatnya untuk memamerkan "pakaian dalam" perempuan yang ia serang seperti trofi perang. 

Menurut orang-orang di Lapangan Al-Qyada, beberapa mayat dibakar di sana, sementara lainnya dibuang ke Sungai Nil. Pada akhir minggu, mayat-mayat mulai muncul di permukaan air, dan para demonstran melakukan segala upaya untuk mengambil dan menguburkannya. Secara keseluruhan, lebih dari 500 orang terluka di Omdurman dan Khartoum, termasuk banyak yang dipukuli, diserang, dan dibiarkan sekarat di jalanan. Mereka yang mencoba menolong para korban juga ditembak secara brutal. RSF memasuki berbagai pemukiman penduduk di Khartoum dan Omdurman, mereka menyerang warga secara acak. Mereka menghancurkan toko, apotek, dan mobil. Peluru nyasar menewaskan beberapa orang di rumah mereka. Mereka juga memasuki rumah sakit, memukuli dokter dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka menangani para demonstran, memperkosa perempuan dan memukuli para korban luka. Mereka menangkap tokoh oposisi, termasuk Yasser Saïd Arman, pemimpin salah satu faksi SPLM. Anggota kantor Asosiasi Profesional Sudan (SPA) sejak itu bersembunyi. Keesokan harinya setelah pembantaian, Dewan Militer mengumumkan pembatalan semua kesepakatan dan pencapaian dari negosiasi dengan Asosiasi Profesional Sudan (SPA), serta menangguhkan semua pembicaraan lebih lanjut. Mereka mengumumkan akan mengadakan pemilu pada 2020, dan kita sudah tahu apa hasilnya jika pemilu dikendalikan oleh Burhan dan Hemedti.

Masyarakat Sudan terus berdemonstrasi, menutup jalan, mendirikan barikade, dan membakar ban. Ibu kota berubah menjadi medan perang sipil. Pada 7 Juni, jumlah korban resmi telah mencapai 111 kematian dan lebih dari 500 luka-luka. Mereka sama sekali tidak takut diejek. Hemedti memberikan pidato yang mengerikan dimana ia menyatakan:

“Pasukan Dukungan Cepat (RSF) tidak bertanggung jawab atas kejadian ini. Sekelompok warga sipil yang mengenakan pakaian seperti Pasukan RSF mengambil mobil mereka dan menyerang para demonstran. Saya bersumpah bahwa pasukan kami tidak membunuh siapa pun.”

Janjawid dengan nama “Pasukan Dukungan Cepat (RSF)", kini menguasai negara. Mereka merupakan kekuatan besar, tak terkendali, dan haus darah. Setelah 20 tahun, Janjawid telah terbiasa menggunakan kekerasan brutal untuk membantai banyak orang. Milisi ini dibiayai oleh negara-negara Teluk dan Uni Eropa, dan menimbulkan ancaman perang saudara yang segera meledak di Sudan. 

“Akan sangat sulit menemukan negara awal (Earliest States) mana pun yang tidak melibatkan kelompok-kelompok non-negara, kadang secara besar-besaran, ke dalam angkatan bersenjatanya untuk menangkap budak yang melarikan diri, dan untuk menekan pemberontakan di antara populasinya sendiri yang resah. Pasukan ‘barbar’ memiliki peran yang sama besarnya dalam membangun negara seperti halnya dalam menjarahnya. Dengan secara sistematis menambah basis tenaga kerja negara melalui perbudakan dan dengan melindungi serta memperluas negara melalui layanan militernya, kaum barbar dengan sukarela menggali kuburannya sendiri.”

—James C. Scott, Against the Grain: A Deep History of the Earliest States

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/crimethinc-sudan-behind-the-massacre-in-khartoum

Apakah Tiongkok Adalah Kekuatan Imperialis Baru di Afrika? Akankah Tiongkok Menggantikan Inggris Sebagai Kekuatan Imperialis di Afrika Selatan?

Ditulis oleh: Lucien van der Walt & Michael Schmidt

Kaum revolusioner di Afrika Anglophone selalu melihat Inggris dan Prancis sebagai kekuatan imperialis dominan di benua ini, tetapi kekuatan lain kini mulai muncul dari bayang-bayang untuk menantang dominasi pascakolonial mereka, dan itu bukan hanya Amerika Serikat.

Kaum anarko-komunis Afrika Selatan biasanya melihat bekas koloni Inggris di Afrika Selatan sebagai kekuatan sub-imperialis, yang bertindak atas nama imperialis besar serta kelas penguasa kapitalisnya sendiri di kawasan tersebut, semacam polisi regional: jika kepentingan Inggris di Swaziland terancam oleh gerakan demokrasi, kita yakin kekuatan militer Afrika Selatan akan turun tangan untuk menopang para elit negara tersebut (seperti yang terjadi terhadap Lesotho pada 1998).

Namun, lanskap internasional sedang berubah dan kini kita dapat melihat bangkitnya Republik Rakyat Tiongkok sebagai salah satu kingmaker paling berpengaruh di Afrika, baik dalam mendukung rezim genosida di Khartoum, maupun dengan memulai proyek pembangunan besar seperti bandara baru di Luanda (sebagai imbalan 10.000 barel minyak mentah per hari) dan stadion nasional (Stade des Martyrs de la Pentecôte) di Kinshasa, kota dengan patung emas raksasa Laurent-Désiré Kabila yang gemuk dan mirip Mao, terkadang tampak lebih mirip kota di Sungai Yangtze daripada di Kongo (tiruan bendera nasional Tiongkok oleh DRC/Republik Demokratik Kongo sebelum mengganti bendera tahun ini terlalu mencolok untuk diabaikan). 

KAPITALISME NEGARA

Tidak seperti Uni Soviet, Tiongkok berhasil melakukan transisi dari "kapitalisme negara" yang tertutup (era-Maois) menuju model neoliberal berorientasi ekspor. Pertumbuhan ekonominya yang pesat dan barang-barang murahnya (diawasi oleh CPP/Partai Komunis Tiongkok) dapat membuat negara itu melampaui AS sebagai kekuatan manufaktur terbesar di dunia pada 2010.

Ledakan kapitalis ini dibangun di atas penindasan brutal terhadap kelas pekerja dan kaum petani. Mogok kerja adalah ilegal, para pembangkang dibunuh, dan 20% rumah tangga kaya memperoleh 42% pendapatan perkotaan, sementara 20% termiskin hanya menerima 6%. Intensitas perjuangan kelas meningkat tajam: mogok kerja melonjak dari 8.150 pada 1992 menjadi 120.000 pada 1999. Tahun lalu, penduduk desa Huaxi di provinsi Zhejiang, bertempur dengan tangan kosong melawan polisi dan pejabat lokal, dan berhasil mengusir mereka. Pada Desember, ratusan warga desa bersenjatakan dinamit dan bom molotov menyerang polisi di Dongzhou, provinsi Guangdong, setelah polisi membunuh 20 warga yang memprotes perampasan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik. Sebuah sumber yang dekat dengan komite sentral CPP mengungkap bahwa sekitar 3 juta pekerja ikut serta dalam protes tahun lalu.

Ini adalah negara dengan upah minimum resmi hanya US$63 per-bulan (bandingkan dengan Vietnam yang baru memenangkan kenaikan upah melalui mogok liar melawan “bos-bos komunis” mereka), memiliki catatan kematian tambang terburuk di dunia (kantor berita resmi Xinhua mencatat 5.986 kematian hanya di tambang batu bara pada 2005, yang dalam beberapa kasus memicu para penambang menyerang majikannya dengan dinamit), dan menjadi wilayah operasi perusahaan-perusahaan multinasional seperti Nike dan McDonald’s di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).

Ketika teror dan represi menggerakkan ekonomi Tiongkok, kelas kapitalisnya melihat ke luar negeri untuk mencari tenaga kerja murah, bahan mentah, dan pasokan energi. Afrika yang secara ekonomi tersisih akibat krisis sejak 1970-an tiba-tiba menjadi properti panas. Pada 2005 ekonomi Afrika tumbuh 5% (tercepat dalam beberapa dekade), karena meningkatnya permintaan bahan mentah dengan permintaan Tiongkok memainkan peran kunci.

Pada 1980-an dan 1990-an, Afrika nyaris hilang dari peta investasi karena hanya menerima kurang dari 1% dari seluruh investasi langsung swasta ke negara-negara “dunia ketiga” pada 1995. Kapitalis Tiongkok (dan Afrika Selatan) kini mengisi celah tersebut dan trennya terus meningkat.

TIONGKOK DI AFRIKA

Tiongkok diam-diam berdagang dengan Afrika Selatan di era apartheid, meskipun mereka mendanai gerakan pembebasan di negara tersebut dan negara tetangganya, seperti Zimbabwe. Hubungan resmi dengan Afrika Selatan dipulihkan pada 1998.

Menurut Martin Davies, direktur Centre for Chinese Studies di Universitas Stellenbosch (dan pengusaha dengan kepentingan bisnis di Shanghai), tahun lalu perdagangan antara Tiongkok dan Afrika melonjak menjadi US$35 miliar, dengan investasi Tiongkok terutama di sektor minyak, khususnya di Nigeria, Angola, Sudan, dan Guinea Khatulistiwa. 

Kondisi suram di negara-negara tersebut hampir tidak menjadi penghalang bagi Tiongkok: entah itu masalah minimnya demokrasi di Guinea Khatulistiwa, perang saudara di Sudan, maupun kenyataan bahwa pencurian terang-terangan kekayaan minyak di Angola dan Nigeria oleh klik penguasa lokal telah memicu konflik; dalam konflik tersebut, UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) dan MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta) masing-masing berupaya memperebutkan bagiannya.

Jadi, tidak mengherankan jika menurut para aktivis HAM setempat helikopter tempur Tiongkok digunakan dalam pembantaian terhadap warga sipil di Darfur. Tiongkok yang memiliki pos penyadapan elektronik di Komoro, memberikan dukungan militer besar-besaran kepada Sudan antara 1996–2003, termasuk pesawat jet tempur. Negara itu juga mengirimkan berton-ton senjata ke Ethiopia dan Eritrea sebelum pecahnya perang perbatasan tahun 1998, serta menjual jet tempur, pesawat militer, dan peralatan pengacau radio (yang digunakan untuk mencegah siaran luar negeri masuk) kepada rezim di Zimbabwe.

AFRIKA SELATAN

Tiongkok telah melumasi roda imperialismenya di Afrika dengan menghapus utang lebih dari US$1 miliar yang dipinjamkan kepada 32 negara Afrika, dan SABC (South African Broadcasting Corporation) melaporkan bahwa neraca perdagangan Afrika Selatan dengan Tiongkok tumbuh 26% setiap tahunnya.

Afrika Selatan adalah mitra dagang terbesar Tiongkok di Afrika, dengan perdagangan meningkat 400% selama enam tahun terakhir. Afrika Selatan memasok bijih besi dan bahan mentah lainnya, menerima barang-barang manufaktur, dan sebuah perjanjian dagang baru akan membuat Tiongkok membatasi ekspor tekstil, namun memperkuat kerja sama di bidang energi nuklir. Sementara itu, perdagangan Afrika Selatan dengan mitra tradisional seperti Inggris terus menyusut.

Namun, pentingnya hubungan dengan Tiongkok relatif terbatas, mengingat kekuatan dan keragaman kapitalisme Afrika Selatan. Di sisi lain, investasi Tiongkok sangat besar pengaruhnya pada negara dengan ekonomi lemah seperti Guinea Khatulistiwa. Kepentingan Tiongkok dalam mengamankan pasokan bahan baku langsung, misalnya minyak di luar kartel OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), membuat kita dapat memperkirakan hubungan ini akan semakin intensif, dan para elit Afrika akan memperkuat hubungan mereka dengan kekuatan Asia Timur tersebut. Afrika kini menyediakan sekitar 30% dari impor minyak Tiongkok.

SOLIDARITAS ATAU XENOFOBIA

Lalu, apa arti semua investasi dalam negeri ini : senjata, bijih dan minyak? COSATU (Kongres Serikat Buruh Afrika Selatan) menanggapi dengan rasa khawatir terhadap kesepakatan antara pemerintah Afrika Selatan dan Tiongkok, memperingatkan bahwa dengan banjirnya pakaian murah impor dari Tiongkok (peningkatan 480% sejak 2003), industri tekstil domestik yang sudah rapuh (62.000 lapangan pekerjaan hilang pada periode yang sama) akan runtuh.

Para pemimpin COSATU dipermalukan tahun lalu ketika anggota Serikat Pekerja Pakaian dan Tekstil Afrika Selatan yang berafiliasi dengan mereka berdemonstrasi karena baju merah kongres organisasi tersebut ternyata dibuat di Tiongkok. Banyak perusahaan tekstil dalam negeri Tiongkok di telah pindah ke Afrika untuk menghindari kuota impor Eropa dan Amerika, tetapi mereka sering membawa kondisi kerja yang brutal. Pada saat yang sama, COSATU dan SACP (Partai Komunis Afrika Selatan) sekutunya, terus memuji Tiongkok sebagai negara sosialis. 

Kedua posisi tersebut salah. Kampanye COSATU: “Belilah Produk Afrika Selatan”, tidak akan menghentikan barang impor murah dari Tiongkok. Kampanye itu justru mempromosikan rasisme anti-Tiongkok dan menyuburkan xenofobia beracun yang menjangkiti kelas pekerja lokal. Kampanye itu juga menyiratkan bahwa semua rakyat Afrika Selatan (kapitalis dan kaum pekerja) memiliki kepentingan yang sama. Pandangan ini sangatlah keliru: kapitalis Afrika Selatan bukanlah sekutu kelas pekerja Afrika Selatan.

Selain itu, kebijakan ANC’s GEAR mendorong perdagangan bebas, jadi tidak ada prospek bahwa gelombang impor akan berkurang secara signifikan. COSATU hanya melakukan seruan sia-sia terhadap moral dan patriotisme kelas penguasa Afrika Selatan, seruan yang tidak akan menghasilkan apa-apa. Para kapitalis Afrika Selatan justru sedang membangun pakta dengan kapitalis Tiongkok. Jika para pesaing ini bisa bersatu, mengapa kelas pekerja tidak bisa belajar dari hal itu dan bersolidaritas dengan kelas pekerja Tiongkok?

INTI PERUSAHAAN

Seperti yang telah kami catat sebelumnya, baik GEAR maupun NEPAD bertujuan menarik lebih banyak perdagangan dan investasi asing, dan Tiongkok memenuhi kedua kriteria tersebut. Sementara itu, Menteri Intelijen (dan anggota politbiro Liga Komunis Muda yang menua), Ronnie Kasrils, memuji perkembangan pesat pembangunan di Tiongkok, termasuk proyek kontroversial Tiga Bendungan di Sungai Yangtze yang akan menggusur 1 juta penduduk sebagai “impian semua insinyur konstruksi”, dalam sebuah buku mengkilap berjudul, China Through the Third Eye: South African Perspectives, yang pembuatan dan penulisannya didanai oleh Kamar Dagang dan Industri Tiongkok di Afrika Selatan (SACETA atau South Africa-China Economic and Trade Association). Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang positif: “Jika Tiongkok ingin tetap menjadi negara dengan ekonomi yang berkelanjutan, ia harus mempercepat transisi dari masyarakat pedesaan ke masyarakat perkotaan, dari ekonomi agraris ke ekonomi industri.”

Kepala humas negara, Joel Netshitenzhe, mengklaim dalam buku yang sama bahwa: “Afrika Selatan dan Tiongkok memiliki tujuan bersama karena kedua negara berkomitmen untuk memastikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga negaranya. Keduanya memiliki tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan.” Mengingat kemiskinan struktural yang dipaksakan negara Tiongkok terhadap rakyatnya, sulit membayangkan apa yang ia maksud ketika ia memuji peran mesin propaganda negara Tiongkok atas “ketelitian dan fokus Tiongkok dalam menggunakan informasi untuk memobilisasi rakyat di sekitar tujuan dan visi bersama..”

Rasa dingin merayap di tulang ketika seseorang membaca pujiannya terhadap “keberagaman suara” dalam media Tiongkok, sambil mengabaikan sensor negara dan keterlibatan mesin pencari Barat seperti Yahoo yang membantu Tiongkok memenjarakan para pembangkang politik.

Pandangan wakil sekretaris jenderal SACP dan pemikir tunggal, Jeremy Cronin, bahkan lebih terbuka. SACP yang khawatir bahwa gelembung “sosialisme sejati yang (dianggap) ada” terkikis seiring dengan restrukturisasi perusahaan milik negara (SOE atau State Owned Enterprise — 国有企业, guóyǒu qǐyè) di Tiongkok, mengirim delegasi ke sana pada 2001 untuk menyelidiki.

Cronin dan delegasinya jelas terkesan oleh tuan rumah mereka dari CPP, dia mengutip sebuah dokumen komite sentral 1999 yang menyatakan bahwa: “Ekonomi kepemilikan publik  (termasuk ekonomi milik negara ) adalah dasar ekonomi dari sistem sosialis Tiongkok.. Tiongkok harus selalu mengandalkan dan memainkan peran penting SOE untuk mengembangkan kekuatan produktif masyarakat sosialis dan mewujudkan industrialisasi serta modernisasi negara..” Jadi, Tiongkok tampaknya sosialis sekaligus kapitalis! Apa yang harus kita pahami dari pemikiran yang begitu membingungkan seperti itu?

“Untuk mengelola SOE dengan baik secara umum, usaha harus dilakukan untuk membangun sistem kepemimpinan, organisasi, dan manajerial yang sesuai dengan hukum ekonomi pasar dan kondisi nyata di Tiongkok, memperkuat kepemimpinan, memberi ruang bagi organisasi partai sebagai inti politik perusahaan, dan berpegang pada prinsip bergantung sepenuhnya pada kelas pekerja..” Dan “bergantung” itulah yang mereka lakukan, karena keajaiban Tiongkok dibangun “sepenuhnya” di atas eksploitasi dan teror!

PERGANTIAN PENGUASA?

Jadi, komunisme Tiongkok akhirnya tersingkap tak lebih dari sekadar program modernisasi yang dipandu oleh para pakar pemasaran dan manajemen otoriter yang merangkap sebagai bos Partai! Dan Partai itu sendiri tampak sebagai klik para komisaris yang hidup di atas punggung (menunggangi) kelas pekerja!

Cronin mengakui bahwa delegasinya “tidak memiliki cukup waktu untuk menilai sejauh mana” komitmen komite sentral terhadap “pengambilan keputusan demokratis” dan “status kelas pekerja sebagai tuan atas perusahaan mereka sendiri (perusahaan-perusahaan kapitalis yang diarahkan oleh Partai)", namun ia menganggap penting bahwa kata-kata hampa semacam itu paling tidak telah dituliskan di atas kertas.

Cronin memuji rezim tersebut karena “agenda sosialis yang cukup jelas (yang) bersinar terang..” “Tidak ada alasan”, keluhnya, “mengapa pasar tidak boleh ada dalam sosialisme”, suatu penafsiran liberal yang memungkinkan keberadaan sektor jasa kecil dan menengah muncul dan dimiliki secara pribadi. Tidak jelas di mana tepatnya “sosialis..” dan “bersinar terang..” itu berada.

Dari pemikiran ekonomi yang campur-aduk itulah muncul politik yang membingungkan, yang didasarkan pada kebutuhan industri dan pasar, bukan kebutuhan rakyat. Sedangkan menurut pandangan Cronin: “Kenaikan upah di sektor publik yang diberlakukan semata-mata untuk merangsang permintaan pasar”, disebutnya sebagai “sosialis”?

Jadi, yang kita lihat adalah pemerintah ANC/SACP yang tidak hanya semakin giat berdagang, tetapi juga secara ideologis semakin condong dengan negara totaliter besar terakhir di dunia, sebuah negara yang secara terang-terangan kapitalis sekaligus anti-buruh dengan sedemikian rupa, sehingga keterampilan Cronin sebagai penyair pun gagal menutupi kenyataan brutal tersebut. Pemikiran "kapitalisme negara" SACP akhirnya menemukan perkawinan yang cocok dengan neoliberalisme dalam contoh Tiongkok.

PROTEKSIONISME ATAU PERJUANGAN KELAS

Barang-barang Tiongkok murah karena tenaga kerja Tiongkok murah. Jika COSATU ingin melindungi pekerja lokal dan menunjukkan komitmennya pada perjuangan kelas pekerja internasional, mereka seharusnya mendukung pengorganisasian serikat buruh di Tiongkok, serta meningkatkan perjuangan kelas di dalam negeri dan di Afrika bagian selatan. Kapitalisme neoliberal hidup dengan cara mengadu domba tenaga kerja murah di satu negara dengan tenaga kerja yang lebih murah di negara lain, dalam perlombaan menuju titik terendah. Satu-satunya jalan keluar adalah solidaritas internasional dan perjuangan kelas, dimulai dengan perjuangan untuk upah minimum internasional dan hak serikat buruh universal.

Tiongkok memiliki tradisi panjang perjuangan kelas, dan ini bukan tentang CPP atau Mao! Pada tahun 1913, para anarko-sindikalis membangun serikat buruh pertama di Kanton, menantang serikat reformis dan komunis di semua pusat industri besar seperti Shanghai pada 1920-an. Gerakan petani bersenjata anarkis menguasai wilayah luas di provinsi Fukien, Kirin, dan Manchuria pada 1930-an, dan gerilyawan anarkis bertempur bersama kaum komunis dalam perlawanan terhadap imperialisme Jepang pada 1940-an.

Namun, setelah kudeta Maois pada 1949, sekitar 10.000 militan serikat anarkis dipaksa bergerak di bawah tanah, dan gerilyawan ala Makhnovis seperti Chu Cha Pei dipaksa mundur ke pegunungan di provinsi Yunnan, dimana mereka terus mengganggu kelas penguasa baru yang dipimpin Mao beserta kelompok warlord dan kapitalisme negaranya.

Ketika Afrika semakin menjadi halaman belakang imperialisme Tiongkok yang didorong kepentingan akan minyak, kita harus bertanya terlebih dahulu apakah pemerintah di sini akan mencoba meniru aspek-aspek terburuk dari perdamaian sipil yang dipaksakan ala Tiongkok? Perkembangan yang akan menjadi ancaman serius bagi kelas pekerja kita sendiri.

ANARKISME ATAU MARXISME?

Kita tidak tertarik mengikuti kaum kiri yang mengharapkan berakhirnya “restorasi kapitalis” di Tiongkok, karena Tiongkok sudah kapitalis sejak era Mao berkuasa, dan gerakan revolusioner Tiongkok mana pun harus membuang Marxisme beserta segala variannya, termasuk Maoisme. Kita juga tidak dapat menerima klaim bahwa Tiongkok adalah “sosialis”, terlepas dari apa yang dipikirkan oleh para pemimpin SACP.

Kapitalisme adalah sistem kelas, dan sistem kelas berarti perjuangan kelas. Cepat atau lambat, kelas pekerja Tiongkok akan menemukan kembali tradisi perjuangannya yang membanggakan dan menentukan nasibnya sendiri, mengenyahkan para pemimpin Partai dan kapitalis yang parasitis, serta membangun apa yang dalam bahasa Mandarin disebut “wuzhengfu gongchan” atau produksi bersama tanpa pemerintah, dengan kata lain: anarkis-komunisme, dan mengubur CPP. 

Namun sampai hari itu tiba, ada pertanyaan yang lebih serius yang harus kita ajukan dengan implikasi jauh melampaui perbatasan kita: akankah Tiongkok menggantikan Inggris sebagai kekuatan imperialis baru di Afrika Selatan? Dengan kata lain, apakah akan terjadi pergantian penguasa yang pada akhirnya mendorong Afrika Selatan melakukan ekspedisi militer di Afrika demi melindungi kepentingan kapitalis Tiongkok? Semua anti-imperialis yang serius harus mempertimbangkan dan merencanakan kemungkinan Afrika menjadi medan pertempuran masa depan antara kepentingan ekspansionis Barat yang didukung AS dan Tiongkok, serta menyatukan rakyat benua ini dalam perjuangan melawan para baron minyak.

Diterjemahkan dari: https://theanarchistlibrary.org/library/lucien-van-der-walt-and-michael-schmidt-is-china-africa-s-new-imperialist-power

Somalia, Kenya, dan Ketidakstabilan Beberapa Negara Afrika Modern

Ditulis oleh: Chekov Feeney

Sebuah Pertanyaan Tentang Somalia

Merupakan sebuah kesalahan serius jika kaum anarkis terjebak pada anggapan bahwa kekacauan dan ketidakstabilan di beberapa negara Afrika modern disebabkan oleh lemahnya negara. Faktanya, saya justru melihat hal yang sebaliknya: masalah utamanya terletak pada pemaksaan pembentukan negara-negara buatan yang tidak sesuai dengan konsep “bangsa” mana pun. Negara-negara ini dibangun tanpa adanya kelas borjuis lokal yang kuat ataupun kelas menengah yang besar (yakni lapisan kelas pekerja yang secara ideologis berpihak pada borjuasi). Akibatnya, negara-negara ini tidak pernah bisa menjadi demokrasi borjuis yang stabil.

Para penguasa di negara-negara Barat tidak bisa menjalankan kekuasaan tanpa dukungan dari sebagian besar kelas-kelas tersebut, dan hal ini menjadi batasan besar atas tindakan mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa kita tidak bisa “memilih sosialisme” melalui pemilu. Di Afrika, kelas-kelas tersebut sangat kecil dan lemah. Sebagian besar surplus ekonomi negara-negara Afrika diserap oleh kelas penguasa dari negara-negara imperialis, sehingga surplus yang tersisa terlalu kecil untuk memungkinkan berkembangnya borjuasi lokal atau masyarakat sipil yang kuat. 

Sebagian besar masyarakat Afrika pra-kolonial sebenarnya jauh dari sifat absolutis. Kekuasaan, meskipun sering dipersonifikasikan pada seorang kepala suku atau raja, tetap dibatasi oleh berbagai mekanisme pengimbang. Terdapat dewan “pengangkat raja” yang dapat mencopot jabatan kepala suku, kelompok umur [sistem usia], dewan tetua [tokoh senior/adat], dan institusi lain yang berfungsi membatasi kekuasaan mereka. Institusi-institusi ini mencerminkan keseimbangan kekuatan antar kelas dalam masyarakat tersebut.

Sebaliknya, negara-bangsa modern yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial saat mereka pergi tidak memiliki mekanisme penyeimbang semacam itu. Memang, ada konstitusi yang hampir serupa dengan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, keseimbangan tersebut hanya ada di atas kertas. Ia tidak memiliki hubungan nyata dengan komposisi kelas dalam masyarakat, dan seperti yang seharusnya kita pahami, justru faktor inilah yang paling penting. 

Pada praktiknya, tanpa adanya kelas borjuasi yang kuat, hampir tidak ada kontrol lokal atas tindakan para penguasa di banyak negara Afrika modern. Yang dibutuhkan para penguasa hanya restu dari kekuatan imperialis (Inggris, Amerika Serikat, atau Prancis) yang wilayah pengaruhnya menaungi mereka, serta dukungan dari aparat keamanan. Kekuatan-kekuatan imperialis ini tidak peduli pada apa pun selain pasokan bahan mentah murah bagi perusahaan-perusahaan transnasional mereka, dan akan mendukung siapa pun yang berkuasa, tidak peduli sekejam dan sebrutal apa, selama ia dapat menjamin kelancaran pasokan tersebut.

 

Sebanyak 35 intervensi militer Prancis di Afrika pasca-kemerdekaan sangat menunjukkan hal ini. Intervensi-intervensi tersebut telah menyelamatkan tokoh-tokoh bengis seperti Mobutu (berkali-kali), Bokassa, dan Eyadema, serta berusaha keras mempertahankan rezim genosida di Rwanda hingga akhir. AS sendiri memberikan dukungan militer kepada pembunuh-pembunuh terkenal seperti Jonas Savimbi di Angola.

Karena sebagian besar kelas penguasa Afrika (yang dimaksud adalah mereka yang mengambil surplus dari para pekerja) pada dasarnya adalah para pemegang saham perusahaan-perusahaan transnasional yang bermarkas di London, Paris, dan New York, maka ruang bagi aktor lokal untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan sangat terbatas. Sehingga di sebagian besar negara Afrika modern, kontrol atas kekuasaan negara menjadi satu-satunya jalan untuk meraih kekuasaan dan kekayaan. Dan karena hanya ada sebagian kecil surplus yang tersisa di Afrika, kekuasaan dan kekayaan tersebut hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang di lingkaran dalam rezim.

Akibatnya, sejarah Afrika pasca-kolonial dipenuhi oleh pertarungan hebat antar fraksi-fraksi kecil yang memperebutkan sumber daya penting ini. Invasi tentara bayaran, kudeta, pemberontakan etnis, dan perang saudara telah melanda benua ini ketika para “elit” yang ambisius saling bertarung memperebutkan kekuasaan negara. Setiap penguasa tahu bahwa begitu margin keuntungan perusahaan-perusahaan transnasional mulai menurun, akan selalu muncul perwira militer yang ambisius atau kepala suku dari kelompok etnis yang tertindas untuk menggantikannya. Karena itu, mereka terdorong melakukan kekejaman yang semakin ekstrem demi memastikan aliran keuntungan tetap mengalir.

Keadaan memburuk ketika kekuatan imperialis bersaing satu sama lain untuk menguasai negara-negara tersebut. Pembantaian mengerikan yang melanda Afrika Tengah pada 1990-an, terutama di Rwanda dan Kongo–Zaire, sering digambarkan media [Barat] sebagai contoh lain dari “keruntuhan negara-negara lemah menuju kebiadaban.” Ini adalah kebohongan imperialis. Situasi di Afrika Tengah sangat dipengaruhi pertarungan antara perusahaan-perusahaan multinasional AS dan Prancis untuk menguasai kekayaan mineral di kawasan tersebut yang sangat besar. Elf-Total, hanya salah satu contoh pelaku utamanya, yang bahkan memelihara tentara bayaran dan dinas intelijen pribadi di wilayah Afrika Tengah yang mereka kuasai.

Demikian pula, kekacauan terbaru di Pantai Gading menjadi jauh lebih mudah dipahami ketika kita mengetahui bahwa Ouattara, mantan pejabat IMF di Washington, didukung oleh AS; sementara Gbagbo adalah orangnya Prancis (seperti halnya Bédié dan Houphouët-Boigny sebelumnya). Ini adalah bagian dari proses yang terjadi di seluruh wilayah Afrika yang berada dalam lingkup pengaruh Prancis. AS mencoba masuk ke wilayah pengaruh Prancis dan merebut pengaruhnya dengan mendukung lulusan lembaga-lembaga keuangan internasional yang berbasis di Washington, untuk menggantikan para elit tradisional yang dilatih di ENA Paris dan institusi elit Prancis lainnya. Dan seperti biasa, rakyat Afrika yang menderita menjadi pihak yang selalu kalah dalam permainan para imperialis ini.

Jika mempertimbangkan analisis mengenai kelas dan imperialisme, menjadi jelas bahwa situasi yang sering disebut “kekacauan jalanan” di Kenya, bukanlah contoh dari “kekacauan akibat negara yang lemah”, melainkan yang sebenarnya adalah “kekacauan dari sebuah negara despotik yang ditopang oleh imperialisme”. Presiden Moi adalah seorang gangster yang memimpin pemerintahan berisi para preman. Kekacauan di jalan-jalan Nairobi, tempat kerusuhan terjadi secara berkala, bukan disebabkan oleh absennya kekuasaan negara. Justru kekacauan itu muncul karena kehadiran kekuasaan negara yang sangat nyata, brutal, dan represif, yang dengan kejam menindas segala bentuk oposisi. Rakyat Kenya sangat marah dan semakin bertekad untuk melawan rezim Moi yang korup dan represif. Setiap kali mereka mencoba melakukan protes atau menyuarakan perlawanan, mereka akan langsung diserang secara brutal oleh aparat keamanan dan gerombolan preman bayaran dari partai KANU milik Moi. Jika ada seorang anarkis yang melihat keadaan ini dan berpendapat bahwa “kekuasaan negara kurang kuat”, maka itu sungguh keliru dan justru merusak dukungan terhadap gagasan kita, terutama di kalangan mahasiswa radikal Kenya yang pandangannya ternyata cukup dekat dengan anarkisme, dan yang dengan keberanian luar biasa tetap melawan dan menolak tunduk meskipun mereka berulangkali mendapat kekerasan [dari negara].

Secara umum, banyak hal yang disajikan media Barat sebagai contoh “kekacauan tak masuk akal di Afrika” sebenarnya justru sebaliknya: kekacauan tersebut sering kali merupakan peristiwa yang direkayasa dengan dukungan kekuatan Barat. Ungkapan “beacon of stability” (mercusuar stabilitas) sebenarnya berarti “keuntungan tanpa henti bagi perusahaan-perusahaan multinasional”. Jika benar-benar stabil, lalu bagaimana dengan pembantaian etnis di Rift Valley pada tahun 1990-an? Faktanya, pembantaian tersebut justru direkayasa oleh para menteri pemerintah untuk memperkuat kekuasaan mereka. Ketika seorang pastor Amerika, John Kaiser, secara terbuka menyampaikan tuduhan ini, ia segera dibunuh dengan tembakan di kepala. Inilah yang mereka sebut sebagai stabilitas: stabilitas ala despotisme.

Kenyataannya Kenya adalah salah satu negara di Afrika di mana pemerintahnya memiliki tingkat impunitas (kebal hukum) yang relatif lebih rendah dibanding banyak negara Afrika lainnya. Ini disebabkan oleh banyaknya petani komersial kulit putih dan sedikit basis industri di sekitar Nairobi. Kelas borjuis Kenya memang sangat kecil dan lemah jika dibandingkan standar Barat, tetapi kondisi ini membuat Moi tidak bisa bertindak sejauh para diktator Afrika lainnya seperti Bokassa atau Mobutu. Saya juga ingin menambahkan bahwa, menurut pengalaman saya, Nairobi merupakan salah satu kota Dunia Ketiga yang paling teratur yang pernah saya kunjungi. Bahkan, dibandingkan dengan kota-kota Afrika dan Asia lainnya, Nairobi tampak seperti New York atau London. Saya menduga ketika Mathew menyebut “kekacauan Nairobi”, ia sebenarnya sedang mengalami kejutan budaya akibat kemiskinan Dunia Ketiga. Cobalah ke Lagos atau Bombay jika ingin melihat kekacauan yang sesungguhnya!

Somalia

Somalia adalah contoh lain yang sering dianggap seolah-olah rakyatnya menderita karena tidak adanya negara yang kuat. Namun saya justru percaya sebaliknya. Kekacauan dan konflik bersenjata di Somalia pada 1990-an merupakan konsekuensi langsung dari kekuasaan negara totaliter yang dijalankan oleh diktator Siad Barre. Kejatuhan Barre memicu perebutan kekuasaan oleh banyak panglima perang yang berlomba-lomba mendapatkan “cawan emas” kekuasaan negara.

Somalia sebenarnya sangat unik di Afrika karena relatif homogen secara bahasa dan etnis, sebuah “bangsa” yang nyata. Jika konsep negara-bangsa bisa berhasil di Afrika, seharusnya berhasil di sini. Secara tradisional, masyarakat Somalia terorganisir dalam suku-suku yang berkumpul dalam pertemuan besar bernama “shir”, untuk menyelesaikan persoalan dan memberikan ruang bagi berbagai suara dalam masyarakat. “Shir” diperlukan sebelum kepala suku mengambil keputusan penting dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol rakyat terhadap pemimpin mereka. Pemerintahan kolonial menghancurkan peran “shir” ini dan menggantikannya dengan sistem kekuasaan negara terpusat, yang akhirnya memungkinkan munculnya penguasa lalim dan totaliter seperti Barre, figur yang tidak mungkin muncul dalam tatanan tradisional sebelumnya. Kekerasan dan kekacauan yang terjadi belakangan ini lebih tepat dipahami sebagai perebutan kekuasaan negara oleh individu-individu ambisius yang menggunakan suku mereka sebagai basis rekrutmen, bukan sebagai kelanjutan dari konflik antar suku “yang abadi” seperti yang sering digambarkan media Barat.

Menariknya, semua perjanjian perdamaian yang diusulkan kekuatan asing selalu berfokus pada pembagian kekuasaan antar panglima perang. Semua upaya ini selalu gagal total, karena para panglima perang tersebut sama sekali tidak mewakili suku mereka, apalagi masyarakat Somalia secara luas. Pada tahun 1991, Gerakan Nasional Somalia di wilayah Somalia Utara, yang telah bertahun-tahun melawan rezim Barre, memutuskan bahwa mereka tidak bisa menunggu penyelesaian kekacauan di Mogadishu dan memilih jalannya sendiri. Mereka mengadakan “shir” dan secara efektif meninggalkan konsep negara-bangsa, lalu kembali ke bentuk pemerintahan tradisional. Inilah yang kemudian dikenal media [Barat] sebagai “Republik Somaliland yang memproklamasikan diri.”

Pada tahun 1998, suku Majertine di wilayah tetangga mengikuti langkah serupa dengan membentuk pemerintahan independen “Puntland”. Entitas-entitas yang memproklamasikan diri ini secara konsisten ditentang oleh kekuatan asing, meskipun faktanya Somaliland telah hidup damai sejak 1995 dan memiliki pemerintahannya sendiri yang berfungsi sejak 1997. Mengapa mereka ditentang? Karena keberadaan mereka bertentangan dengan kebutuhan kekuatan imperialis akan negara-negara Afrika yang terpusat, sebuah instrumen yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi kepentingan kapitalis-imperialis di tingkat lokal.

Konferensi perdamaian 2000 di Djibouti merupakan upaya lain untuk memaksakan negara terpusat di Somalia, melanjutkan kegagalan besar seperti invasi AS yang menewaskan ribuan warga sipil tak bersalah. Pemerintahan yang dihasilkan konferensi itu berisi bukan hanya panglima perang yang tangannya berlumuran darah, tetapi juga banyak tokoh lama dari rezim Barre. Pemerintahan ini ditentang keras oleh Somaliland dan Puntland. Tugas pertamanya setelah masuk ke Mogadishu apa? Merekrut tentara, dan sejauh ini itulah satu-satunya tindakan yang mereka lakukan. Somalia tampaknya akan memasuki babak baru pertumpahan darah ketika pemerintahan ini mencoba memaksakan kehendaknya. Somaliland dan Puntland mungkin akan terseret kembali ke dalam konflik berdarah. Kekuatan asing tidak akan puas sebelum seseorang [yang mereka kehendaki] duduk di puncak kekuasaan, meskipun kekuasaan itu berdiri di atas tumpukan mayat.

Kesimpulan

Singkatnya, apa yang sering digambarkan media [Barat] sebagai akibat dari “pemerintahan yang lemah” dan kekerasan yang irasional, sebenarnya tidak demikian. Pembangunan demokrasi borjuis yang normal di Afrika sebagai solusi atas kekacauan saat ini adalah mustahil, karena sebagian besar kelas borjuis Afrika justru tinggal di negara-negara imperialis. Di Afrika, demokrasi borjuis tidak dapat terwujud tanpa menggulingkan sistem kapitalisme-imperialis global. Namun jika itu terjadi kita justru akan memiliki anarkisme, dan kapitalisme dengan segala bentuknya akan menghilang. Itulah sebabnya seperti yang dengan sangat jelas disampaikan oleh kawan-kawan dari Awareness League, bahwa "satu-satunya harapan bagi Afrika hanyalah anarkisme."

Salam Anarki,

Chekov Feeney

Diterjemahkan dari:

https://theanarchistlibrary.org/library/chekov-feeney-somalia-kenya-and-the-instability-of-some-modern-african-nations