Wawancara oleh Instituto de Estudos Libertários (Brazil) dengan seorang anggota Decolonize Anarchism dari Iran mengenai situasi terkini di Iran
Wawancara ini dilakukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Portugis oleh Cassio Brancaleone untuk IEL. Versi Portugisnya dapat dibaca di situs IEL: ielibertarios.wordpress.com
Pengantar dari kawan yang diwawancarai:
Saya mengirimkan salam hangat kepada kawan-kawan di IEL. Di saat perang, represi, dan otoritarianisme membentuk begitu banyak bagian dari dunia saat ini, solidaritas lintas batas antar gerakan menjadi semakin penting. Perjuangan kita saling terhubung, dan perjuangan untuk kebebasan di satu tempat tidak bisa dipisahkan dari perjuangan rakyat di tempat lain. Kami berharap dapat memperkuat ikatan solidaritas ini dan terus melanjutkan kerja sama untuk membangun dunia yang bebas dari dominasi dan eksploitasi.
Q1. Akar Kontemporer Krisis
Menurut pandangan anda, apa akar utama dari krisis yang sedang berlangsung di Iran saat ini? Bagaimana kemerosotan ekonomi, represi politik, dan warisan gelombang protes sebelumnya saling bertemu dalam situasi sekarang?
A1. Menurut saya, krisis saat ini di Iran adalah hasil dari akumulasi panjang kekuasaan negara yang otoriter, perampasan neoliberal, tekanan imperialis, serta warisan yang belum terselesaikan dari berbagai gelombang pemberontakan sebelumnya. Yang kita lihat sekarang adalah pertemuan antara kehancuran ekonomi dan hilangnya legitimasi politik. Gelombang protes terbaru tidak muncul begitu saja. Ini setidaknya merupakan gerakan besar kelima dalam satu dekade, yang tumbuh dari bertahun-tahun perjuangan buruh, pemberontakan feminis, serta pengalaman kolektif rakyat terhadap ketidakmampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
Secara ekonomi, krisis ini adalah krisis kehidupan sehari-hari. Pemicu langsung pemberontakan 2025–2026 adalah runtuhnya nilai rial, inflasi yang melonjak, serta semakin sulitnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, tempat tinggal, dan transportasi. Nilai rial kehilangan hampir setengah nilainya pada 2025. Bagi buruh, pensiunan, guru, sopir truk, pedagang kecil, dan kaum miskin kota, ini berarti kehancuran sosial. Ini bukan sekadar “salah urus”, meskipun itu memang ada. Ini adalah hasil dari ekonomi politik di mana sanksi, militerisasi, korupsi, privatisasi, dan ekstraksi oligarkis semuanya dibebankan kepada masyarakat. Karena itu, kemerosotan ekonomi dengan cepat berubah menjadi krisis politik.
Di Iran, inflasi tidak dialami sebagai sesuatu yang terpisah dari negara. Masyarakat merasakannya langsung melalui prioritas rezim yang terlihat jelas: represi lebih diutamakan daripada kesejahteraan, institusi keamanan lebih diutamakan daripada layanan sosial, dan ambisi geopolitik lebih diutamakan daripada kehidupan yang layak di dalam negeri. Protes terbaru dimulai dari tuntutan ekonomi dan pemogokan pasar, lalu dengan cepat berkembang menjadi penolakan langsung terhadap kekuasaan klerikal.
Represi politik adalah sisi lain dari krisis ini. Republik Islam merespons setiap gelombang perlawanan bukan dengan menyelesaikan akar masalah, melainkan dengan meningkatkan kekerasan: penangkapan massal, eksekusi, pemadaman internet, serangan terhadap mahasiswa, serikat buruh, perempuan, serta kelompok etnis tertindas, dan pengamanan ketat terhadap setiap bentuk kehidupan kolektif yang independen.
Selama protes 2025–2026, rezim memutus internet, menyerbu rumah sakit, dan membantai puluhan ribu demonstran hanya dalam dua hari. Dan itu belum berhenti. Penangkapan sewenang-wenang dan eksekusi terus berlangsung. Akibatnya, represi justru memperdalam krisis, bukan meredamnya. Ia menghancurkan legitimasi rezim yang sudah rapuh, sekaligus mengajarkan generasi baru bahwa tidak ada perubahan yang akan datang dari atas.
Warisan gelombang protes sebelumnya juga sangat penting. Protes 2017–2018 mengekspresikan kemarahan ekonomi dan meluas melampaui batas politik reformis kelas menengah. Pemberontakan Aban 2019 memperlihatkan betapa eksplosifnya perlawanan terhadap kebijakan penghematan dan kenaikan harga bahan bakar, sekaligus menunjukkan kesiapan negara untuk melakukan pembantaian.
Pemberontakan 2022 dengan slogan "Jin, Jiyan, Azadî" (Perempuan, Kehidupan, Kebebasan) mengubah lanskap perjuangan dengan menempatkan pembebasan perempuan, perjuangan Kurdi dan Baloch, perlawanan generasi muda, serta penolakan terhadap tatanan patriarkal dan kolonial rezim di pusatnya.
Situasi saat ini mencerminkan bukan hanya trauma akibat represi, tetapi juga pelajaran yang dipetik dari perjuangan. Banyak orang kini semakin skeptis terhadap reformisme, memiliki pengalaman dalam pengorganisasian yang terdesentralisasi, membangun hubungan yang lebih kuat antara gerakan feminis, buruh, mahasiswa, dan kelompok etnis tertindas, serta semakin memahami bahwa krisis ini berakar pada struktur sistem itu sendiri.
Perlawanan buruh menjadi penghubung penting antara semua gelombang ini. Bahkan sebelum pemberontakan terbaru, Iran sudah mengalami gelombang pemogokan dan upaya pengorganisasian di kalangan pekerja minyak, guru, pensiunan, dan sopir truk. Pada 2025, pemogokan sopir truk meluas ke lebih dari seratus kota, dan serikat guru secara terbuka mendukungnya. Perkembangan ini penting karena menunjukkan bahwa krisis tidak hanya muncul dalam bentuk demonstrasi jalanan, tetapi juga dalam perjuangan di tempat kerja, jalur distribusi, dan reproduksi kehidupan sehari-hari. Ini membuka kemungkinan bentuk kekuatan kolektif yang melampaui politik elektoral maupun fantasi perubahan rezim dari luar.
Q2. Iran dalam Sistem Internasional
Bagaimana kita sebaiknya memahami krisis ini dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas? Secara khusus, apa peran Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok dalam membentuk posisi strategis Iran? Bagaimana posisi Iran dalam ekonomi global, terutama di bawah sanksi, memengaruhi stabilitas politik di dalam negeri?
A2. Krisis di Iran harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu perebutan kekuasaan di tingkat regional dan global yang melibatkan jalur perdagangan, pasar, pengaruh militer, dan tatanan politik. Namun, persoalan Iran tidak bisa direduksi hanya menjadi soal geopolitik. Tidak ada satu pun negara besar yang terlibat yang benar-benar mewakili kepentingan pembebasan rakyat Iran. Republik Islam, Amerika Serikat, Israel, Rusia, China, dan negara-negara kawasan semuanya bergerak berdasarkan kepentingan strategis masing-masing dalam sistem yang dibentuk oleh kapitalisme, militerisasi, dan persaingan antarnegara. Akibatnya, masyarakat Iran terjepit di antara otoritarianisme dari dalam dan rivalitas geopolitik dari luar.
Di tingkat regional, Republik Islam selama puluhan tahun membangun jaringan pengaruh melalui Hizbullah di Lebanon, milisi-milisi sekutu di Irak, dukungan terhadap negara Suriah, serta hubungan dengan kelompok-kelompok bersenjata Palestina, termasuk Hamas. Rezim menyebut ini sebagai “poros perlawanan” terhadap Israel dan dominasi Amerika Serikat. Di sisi lain, Israel memandang kemampuan rudal Iran, program nuklirnya, dan aliansi regionalnya sebagai ancaman strategis, bahkan sering dianggap sebagai ancaman eksistensial. Dari sudut pandang keamanan Amerika Serikat dan Israel, melemahkan jaringan ini berarti bukan hanya menyerang Iran secara langsung, tetapi juga memutus rantai pengaruh regional yang menghubungkan Teheran dengan Baghdad, Damaskus, Beirut, dan Gaza.
Karena itu, Suriah menjadi sangat penting. Setelah jatuhnya Assad pada Desember 2024, Amerika Serikat memperbaiki hubungan dengan kepemimpinan baru di Suriah, menarik pasukannya dari al-Tanf, dan menyesuaikan kembali kehadirannya di sana. Sebelumnya, pangkalan ini digunakan untuk menghambat jalur logistik Iran menuju Hizbullah di Lebanon. Tujuan jangka panjang Amerika Serikat dan Israel bukan sekadar “pergantian rezim” dalam arti sempit, melainkan penataan ulang kawasan agar kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan berkurang, jaringan militernya melemah, posisi Israel lebih aman, dan negara-negara kawasan lebih selaras dengan arsitektur keamanan yang dipimpin Amerika.
Rusia dan China berada dalam posisi yang berbeda. Keduanya diuntungkan oleh melemahnya dominasi Amerika Serikat dan melihat Iran sebagai mitra yang berguna, tetapi tidak memiliki komitmen tanpa syarat terhadap Iran. Rusia memandang Iran sebagai bagian dari aliansi anti-Barat, namun tetap berhati-hati dan menyeimbangkan hubungannya dengan kepentingan lain, termasuk perang di Ukraina dan relasi dengan negara-negara Teluk. China juga bersikap pragmatis. Iran penting bagi energi, jalur perdagangan, dan posisi geopolitik melawan Amerika, tetapi China menghindari keterikatan militer yang terlalu jauh dan lebih memilih fleksibilitas. Hal ini terlihat dari sikap keduanya di PBB yang memilih abstain, bukan memveto resolusi yang mengutuk tindakan Iran.
Di sinilah pentingnya analisis yang tidak terjebak dalam logika blok. Ada dua posisi yang perlu ditolak. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa krisis Iran semata-mata disebabkan oleh sanksi Barat. Pandangan ini mengabaikan peran rezim sendiri dalam menciptakan krisis melalui represi, korupsi, patriarki, militerisasi, kebijakan anti-buruh, dan penghancuran kehidupan politik independen. Kedua, pandangan liberal yang menganggap sanksi tidak terlalu berdampak. Ini juga keliru, karena sanksi adalah bentuk perang ekonomi yang nyata. Sanksi memperparah inflasi, menjatuhkan nilai mata uang, menciptakan kelangkaan, dan meningkatkan ketidakamanan sosial. Bebannya terutama ditanggung oleh rakyat biasa, bukan elite penguasa.
Posisi Iran dalam ekonomi global mencerminkan kontradiksi ini. Di satu sisi, Iran terisolasi dari sistem keuangan global yang dipimpin Amerika. Di sisi lain, Iran tetap terhubung dengan kapitalisme global melalui jaringan penghindaran sanksi, ekspor dengan harga diskon, dan saluran perdagangan tidak transparan. Kondisi ini melahirkan ekonomi bayangan, di mana aktor-aktor yang dekat dengan kekuasaan, institusi keamanan, dan perantara justru mendapatkan keuntungan dari situasi krisis dan kelangkaan. Bahkan, sebagian pendapatan ekspor tidak kembali ke sistem resmi negara. Artinya, sanksi tidak hanya melemahkan negara, tetapi juga menciptakan kelompok elite baru yang diuntungkan oleh isolasi dan konflik.
Akibatnya, ketidakstabilan dalam negeri semakin dalam. Rakyat menanggung beban inflasi, perang, dan krisis ekonomi, sementara sebagian elite justru diuntungkan dari situasi tersebut. Dengan demikian, krisis Iran harus dipahami sebagai bagian dari perebutan tatanan regional dan global. Amerika Serikat dan Israel berupaya membentuk ulang kawasan sesuai kepentingan mereka. Rusia dan China mendukung Iran sejauh menguntungkan mereka. Namun di dalam negeri, semua biaya dari konflik ini ditanggung oleh masyarakat. Karena itu, persoalannya bukan sekadar pertarungan antara “Timur” dan “Barat”. Garis pemisah yang sebenarnya adalah antara kekuatan-kekuatan yang berusaha mendominasi dan rakyat yang berjuang untuk bertahan hidup di tengah perang, kediktatoran, dan kehancuran ekonomi.
Q3. Karakterisasi Rezim Politik Iran
Bagi audiens di Brazil yang mungkin belum familiar dengan struktur institusional Iran, bagaimana anda menggambarkan pemerintahan saat ini? Bagaimana sistem politiknya bekerja dalam praktik, termasuk peran Pemimpin Tertinggi, lembaga-lembaga terpilih, dan pusat-pusat kekuasaan utama seperti Garda Revolusi? Faksi politik mana yang paling dominan saat ini?
A3. Sistem politik Republik Islam Iran adalah rezim hibrida yang menggabungkan lembaga-lembaga republik seperti pemilu, parlemen, dan presiden dengan struktur kekuasaan teokratis dan dominasi aparat keamanan. Dalam praktiknya, sistem ini berfungsi sebagai negara otoriter yang dipimpin oleh ulama dan aparat keamanan, di mana kekuasaan nyata berada di tangan institusi yang tidak dipilih secara langsung.
Di puncak struktur ini terdapat Pemimpin Tertinggi. Ia memegang kendali atas angkatan bersenjata, menunjuk kepala lembaga peradilan dan berbagai institusi penting negara, serta menentukan arah kebijakan dalam negeri dan luar negeri.
Lembaga-lembaga terpilih memang ada, tetapi bekerja dalam batasan yang sangat ketat. Semua kandidat harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Garda, yang secara efektif menyaring siapa pun yang dianggap tidak sesuai secara politik. Akibatnya, pemilu hanya berlangsung dalam spektrum politik yang sangat sempit dan tidak memberi ruang bagi oposisi yang nyata.
Selain kekuasaan ulama, rezim juga sangat bergantung pada institusi keamanan, terutama Garda Revolusi Islam (IRGC). Dalam beberapa dekade terakhir, Garda Revolusi berkembang menjadi kekuatan militer sekaligus ekonomi yang sangat besar. Mereka tidak hanya berperan dalam operasi militer di kawasan, tetapi juga menguasai sektor-sektor penting ekonomi seperti konstruksi, energi, dan jaringan ekonomi bayangan yang muncul akibat sanksi.
Dari sudut pandang saya, sistem ini bisa dipahami sebagai bentuk fasisme klerikal yang juga disertai dengan apa yang sering disebut para aktivis sebagai "apartheid gender". Negara mengontrol tubuh dan kehidupan sosial perempuan melalui hukum diskriminatif, kewajiban hijab, polisi moral, serta berbagai aturan yang membatasi hak perempuan dalam keluarga, pekerjaan, dan partisipasi politik.
Kondisi ini juga terlihat dalam bidang ketenagakerjaan. Secara formal serikat pekerja diperbolehkan, tetapi dalam kenyataannya organisasi buruh independen ditekan secara sistematis. Guru, pekerja minyak, sopir truk, dan aktivis buruh lainnya yang mencoba mengorganisasi diri di luar struktur resmi sering menghadapi penangkapan, hukuman penjara, dan intimidasi. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan didakwa dengan tuduhan mengancam keamanan negara.
Secara lebih luas, perbedaan pendapat diperlakukan sebagai ancaman kriminal melalui hukum keamanan yang sangat ketat. Salah satu tuduhan paling berat adalah "moharebeh", yang berarti “memerangi Tuhan”. Tuduhan ini sering digunakan terhadap demonstran dan lawan politik, dan dapat berujung pada hukuman mati.
Dalam praktiknya, sistem politik Iran berjalan dalam kerangka teokratis yang didominasi oleh dua faksi besar, yaitu konservatif dan reformis. Faksi-faksi ini tidak berbentuk partai politik yang jelas, melainkan jaringan kelompok seperti Combatant Clergy Association (Jāme'eh-ye Ruhāniyyat-e Mobārez), Front of Islamic Revolution Stability (Jebhe-ye Pāydārī), serta berbagai koalisi reformis. Namun, semua faksi tersebut tetap bergerak dalam batas ideologis yang ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi dan tidak menantang struktur dasar Republik Islam.
Dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah penindasan gelombang protes besar dan situasi perang, ruang politik semakin menyempit. Faksi konservatif garis keras dan institusi keamanan, khususnya Garda Revolusi, semakin mengonsolidasikan kekuasaan, sementara pengaruh kelompok reformis terus melemah.
Q4. Kekuatan Oposisi dan Pluralisme Politik
Bagaimana oposisi beroperasi di dalam dan di luar negeri? Apakah ada arus reformis, kelompok liberal, monarkis, atau kecenderungan lain yang benar-benar memengaruhi lanskap politik? Sejauh mana mereka memiliki basis sosial dan kapasitas organisasi?
A4. Oposisi politik di Iran beroperasi dalam kondisi yang sangat terbatas. Di dalam negeri, hampir semua bentuk organisasi politik independen dianggap ilegal dan sering diperlakukan sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Akibatnya, kekuatan oposisi cenderung terpecah, terdesentralisasi, dan banyak yang bergerak secara informal atau bawah tanah.
Di dalam sistem resmi, apa yang sering disebut sebagai “oposisi” umumnya merujuk pada kelompok reformis. Mereka mendorong liberalisasi politik yang terbatas, perluasan kebebasan sipil, dan hubungan yang lebih baik dengan komunitas internasional. Namun, mereka tidak berupaya membongkar struktur Republik Islam itu sendiri. Dalam satu dekade terakhir, terutama setelah gelombang protes berulang dan semakin ketatnya kontrol politik, pengaruh reformis menurun drastis. Banyak tokoh mereka didiskualifikasi dari pemilu, disingkirkan dari pengambilan keputusan, atau kehilangan kepercayaan publik. Saat ini, basis sosial mereka relatif kecil, kemungkinan hanya sekitar 15 hingga 20 persen dari populasi.
Di luar sistem resmi, oposisi hadir dalam berbagai bentuk. Ada kelompok liberal-demokratis, jaringan kiri, gerakan feminis, organisasi mahasiswa, serta aktivis buruh. Sebagian besar tidak berbentuk partai formal, melainkan jaringan sosial yang longgar, terutama di kalangan buruh, guru, mahasiswa, dan perempuan.
Diaspora Iran juga menjadi ruang penting bagi oposisi yang lebih terorganisir. Di sana terdapat kelompok monarkis yang mendukung kembalinya dinasti Pahlevi, organisasi republik liberal (NRCI), serta berbagai kelompok politik di pengasingan. Kelompok monarkis cukup terlihat di media internasional dan di sebagian diaspora, tetapi dukungan mereka di dalam negeri sulit diukur karena represi membuat ekspresi politik terbuka menjadi berisiko.
Dalam beberapa gelombang protes terakhir, terlihat kebangkitan kembali sentimen monarkis, terutama di sekitar Reza Pahlevi, putra Shah terakhir Iran. Dalam periode menjelang perang saat ini, dukungan terhadapnya tampak mencapai titik tertinggi dalam beberapa dekade, mungkin sekitar 15 hingga 20 persen. Namun, setelah seruannya untuk aksi protes nasional yang berujung pada pembantaian Januari 2026 oleh rezim, serta dalam konteks eskalasi perang dan tidak adanya dukungan jelas dari Amerika Serikat, antusiasme terhadapnya tampaknya menurun. Bahkan pada puncaknya, dukungan terhadap Pahlevi tetap jauh dari dominan. Banyak aktivis, gerakan minoritas, dan kelompok kiri tetap skeptis terhadap solusi yang berpusat pada figur tunggal atau restorasi monarki dalam menyelesaikan krisis politik Iran.
Meskipun kekuatan oposisi di Iran terfragmentasi, ada satu hal yang tampaknya disepakati secara luas di masyarakat: mayoritas besar rakyat menginginkan Republik Islam dibubarkan dan digantikan dengan suatu bentuk sistem yang lebih demokratis. Namun, puluhan tahun represi telah menghambat terbentuknya organisasi oposisi yang kuat dan berkelanjutan di dalam negeri. Partai independen, serikat buruh, dan gerakan politik terus ditekan secara sistematis, sementara banyak aktivis menghadapi penjara, pengasingan, bahkan eksekusi. Akibatnya, saat ini belum ada kekuatan oposisi yang benar-benar terorganisir dan mampu menyatukan atau mengoordinasikan alternatif politik di tingkat nasional.
Kondisi ini sangat terasa di kalangan kiri. Secara historis, kelompok kiri pernah memainkan peran penting dalam politik Iran, tetapi sejak awal berdirinya Republik Islam, mereka mengalami represi berat, terpaksa hidup di pengasingan, dan terpecah secara internal. Akibatnya, gelombang perlawanan dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak muncul dalam bentuk mobilisasi spontan dan terdesentralisasi, digerakkan oleh buruh, perempuan, mahasiswa, dan kaum muda, bukan oleh organisasi politik yang terstruktur.
Salah satu alasan mengapa sebagian orang dalam beberapa tahun terakhir mulai tertarik pada figur monarkis adalah karena tidak adanya alternatif politik yang terlihat jelas. Bagi sebagian pendukungnya, hal ini tidak selalu berarti komitmen kuat untuk mengembalikan monarki, melainkan lebih sebagai harapan akan adanya figur transisional yang bisa membantu menjatuhkan sistem saat ini dan membuka jalan menuju referendum demokratis.
Di sisi lain, dalam diaspora Iran mulai muncul kembali upaya untuk membangun jaringan kiri dan progresif. Beberapa inisiatif mencoba menghubungkan kembali perjuangan buruh, gerakan feminis, dan organisasi demokratis. Meski masih kecil dan terfragmentasi, upaya ini menunjukkan adanya keinginan untuk membangun alternatif politik kolektif di luar pilihan antara Republik Islam dan restorasi monarki.
Penting juga untuk dipahami bahwa diaspora Iran sangat beragam secara politik dan terpecah dalam banyak kecenderungan. Tidak ada satu kelompok pun yang benar-benar mewakili seluruh orang Iran di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, memang ada sebagian kecil diaspora, sering kali terkait dengan jaringan monarkis, yang menunjukkan dukungan terhadap Israel atau bahkan mendukung tekanan militer terhadap Republik Islam sebagai cara untuk melemahkan rezim. Namun, kelompok ini hanyalah salah satu arus kecil yang cukup vokal.
Sebagian besar diaspora Iran, termasuk kalangan liberal, kiri, feminis, dan banyak migran biasa, justru menolak baik Republik Islam maupun intervensi militer asing. Mereka berpendapat bahwa perubahan demokratis harus lahir dari dalam masyarakat Iran sendiri. Karena itu, suara-suara yang pro-intervensi atau pro-Israel tidak bisa dianggap mewakili rakyat Iran secara keseluruhan, baik di dalam negeri maupun di pengasingan. Mereka hanyalah bagian kecil dari komunitas diaspora yang jauh lebih luas dan beragam secara politik.
Q5. Arus Kiri dan Anarkis
Apakah saat ini terdapat kelompok kiri, sosialis, atau anarkis yang terorganisir di dalam Iran atau di pengasingan? Jika ada, siapa saja aktor utamanya, dan bagaimana posisi mereka terkait protes, isu nuklir, serta sanksi internasional? Apakah mereka berperan dalam mobilisasi terbaru?
A5. Tradisi kiri, sosialis, dan anarkis memiliki sejarah panjang di Iran. Namun, saat ini kekuatan kiri yang terorganisir di dalam negeri sangat lemah akibat puluhan tahun represi. Setelah revolusi 1979, Republik Islam secara sistematis menghancurkan sebagian besar organisasi kiri independen melalui penangkapan, eksekusi, dan pengasingan. Akibatnya, sebagian besar gerakan kiri Iran kini berada di luar negeri atau bertahan dalam jaringan kecil yang bergerak secara bawah tanah di dalam negeri.
Di dalam Iran sendiri, politik kiri hari ini lebih tampak melalui perjuangan sosial daripada organisasi formal. Aktivisme buruh, gerakan guru, jaringan mahasiswa, organisasi feminis, dan inisiatif solidaritas berbasis komunitas memainkan peran penting dalam gelombang protes beberapa tahun terakhir. Namun, semua bentuk organisasi independen ini menghadapi represi berat. Aktivis buruh, mahasiswa, dan feminis sering kali ditangkap, dipenjara, dan didakwa dengan tuduhan keamanan.
Di pengasingan, masih ada sejumlah kelompok sosialis dan komunis yang aktif, seperti Partai Buruh Komunis Iran, Partai Komunis Iran, serta berbagai jaringan Marxis dan sosialis lainnya yang lebih kecil. Secara umum, kelompok-kelompok ini mendukung penggulingan Republik Islam dan pembentukan sistem sekuler yang demokratis atau sosialis. Pada saat yang sama, mereka menolak intervensi militer asing serta sanksi internasional yang berdampak pada rakyat biasa.
Salah satu organisasi oposisi lain adalah Mojahedin-e Khalq (MEK). Kelompok ini awalnya merupakan gerakan revolusioner dengan campuran ideologi Islam dan Marxis sebelum 1979, tetapi kemudian berkembang menjadi organisasi oposisi di pengasingan. Meski memiliki jaringan lobi internasional yang cukup kuat dan kehadiran media yang besar, MEK memiliki legitimasi sosial yang sangat terbatas di dalam negeri. Hal ini sebagian disebabkan oleh sejarahnya yang kontroversial, termasuk aliansinya dengan Saddam Hussein selama perang Iran-Irak.
Selain itu, oposisi juga berkembang di wilayah-wilayah dengan minoritas etnis, terutama di kalangan Kurdi, Arab, dan Baloch. Partai-partai Kurdi seperti Partai Komala dan Partai Demokrat Kurdistan Iran (PDKI) memiliki sejarah panjang perjuangan politik dan bersenjata melawan negara Iran. Di wilayah tenggara, kelompok-kelompok Baloch membangun gerakan politik sekaligus jaringan perlawanan bersenjata, sementara di barat daya terdapat organisasi Arab yang menuntut otonomi atau hak-hak minoritas. Gerakan-gerakan ini biasanya menggabungkan tuntutan hak etnis, otonomi wilayah, dan kebebasan politik dengan penolakan terhadap Republik Islam.
Organisasi yang secara eksplisit mengidentifikasi diri sebagai anarkis saat ini sangat kecil jumlahnya akibat represi yang panjang. Namun demikian, beberapa jaringan anarkis dan sosialis libertarian tetap ada di pengasingan, termasuk Anarchist Front (dulu dikenal sebagai Anarchism Era) serta kolektif-kolektif anarkis Iran yang bersifat informal, yang aktif menerbitkan tulisan dan terlibat dalam jaringan solidaritas internasional.
Di dalam Iran sendiri, gagasan anarkis lebih banyak beredar sebagai kecenderungan politik dalam gerakan mahasiswa, feminis, dan buruh, bukan sebagai organisasi formal. Aktivitas anarkis saat ini umumnya berbentuk proyek penerjemahan, pendidikan politik, serta jaringan solidaritas, bukan organisasi terstruktur.
Meskipun kelompok kiri dan anarkis yang terorganisir relatif lemah, penting untuk dicatat bahwa banyak praktik sosial dalam gerakan protes di Iran justru menunjukkan kecenderungan anti-otoritarian yang kuat. Puluhan tahun represi membuat organisasi terpusat sangat rentan, sehingga bentuk perlawanan cenderung berkembang secara terdesentralisasi dan tanpa pemimpin.
Hal ini terlihat jelas dalam pemberontakan "Jin, Jiyan, Azadî" yang menyebar ke seluruh negeri tanpa kepemimpinan pusat, tanpa partai formal, dan tanpa struktur hierarkis. Dalam banyak kasus, aksi-aksi dimulai melalui jaringan informal di tingkat lokal, aksi jalanan spontan, kelompok mahasiswa, dan lingkaran buruh. Bentuk ini membuat gerakan menjadi fleksibel dan lebih sulit ditekan oleh rezim.
Ketiadaan kepemimpinan terpusat bukanlah kelemahan, melainkan bentuk adaptasi terhadap kondisi otoriter, yang memungkinkan perlawanan menyebar melalui tindakan-tindakan sehari-hari. Kecenderungan ini juga berkaitan dengan tradisi panjang solidaritas sosial dalam masyarakat Iran. Praktik saling membantu seperti penggalangan dana kolektif, warga bantu warga, dan jaringan solidaritas informal telah lama menjadi bagian dari kehidupan sosial. Dalam situasi krisis, praktik-praktik ini sering berkembang menjadi bentuk kerja sama yang lebih terorganisir.
Dalam situasi perang saat ini, terutama ketika pemutusan internet dan represi keamanan mengganggu komunikasi dan kehidupan sehari-hari, masyarakat semakin mengandalkan jaringan seperti dewan lokal atau "shora". Jaringan ini membantu mendistribusikan sumber daya, menyebarkan informasi, mengorganisir perlindungan lokal, serta mendukung keluarga yang terdampak represi atau kesulitan ekonomi.
Q6. Prospek Jangka Pendek dan Kemungkinan Skenario
Ke depan, skenario apa yang menurut anda paling mungkin terjadi dalam jangka pendek hingga menengah? Apakah anda melihat kemungkinan reformasi, eskalasi, fragmentasi, atau justru konsolidasi kekuasaan otoriter? Secara normatif, hasil seperti apa yang anda harapkan, dan kondisi apa yang diperlukan untuk menghindari militerisasi lebih lanjut, represi, atau konsekuensi regional yang lebih buruk?
A6. Dalam jangka pendek, skenario yang paling mungkin adalah konsolidasi kekuasaan otoriter yang semakin kuat dalam kondisi perang. Situasi perang memberikan kerangka darurat yang sangat familiar bagi rezim: militerisasi, mobilisasi nasionalisme, sensor, penangkapan massal, pemutusan internet, serta kriminalisasi perbedaan pendapat atas nama keamanan nasional.
Skenario kedua yang juga cukup mungkin adalah berlanjutnya ketidakstabilan tanpa runtuhnya rezim secara langsung. Rezim bisa tetap bertahan, tetapi dalam kondisi yang semakin lemah, lebih represif, dan mengalami fragmentasi internal. Iran saat ini berada di bawah tekanan besar akibat perang, sanksi, krisis ekonomi, serta krisis legitimasi yang mendalam.
Kemungkinan ketiga adalah terjadinya fragmentasi dari bawah dan dari atas secara bersamaan. Dari bawah, masyarakat bisa terus melakukan perlawanan melalui pemogokan, jaringan solidaritas lokal, perlawanan perempuan, serta koordinasi berbasis komunitas. Dari atas, berbagai elemen dalam blok kekuasaan seperti institusi keagamaan, Garda Revolusi, jaringan intelijen, dan pusat-pusat kekuatan ekonomi bisa saling bersaing dalam menentukan arah penanganan krisis dan suksesi kekuasaan. Namun, kondisi ini tidak otomatis mengarah pada pembebasan. Fragmentasi juga bisa berarti keruntuhan sosial, munculnya kekuasaan milisi, atau transisi yang tetap dikendalikan oleh blok otoriter lain. Risiko ini menjadi jauh lebih besar dalam konteks perang regional.
Ada juga argumen yang sering diajukan oleh kalangan “campis” yang memperingatkan bahwa setiap revolusi di Iran akan berujung pada perang saudara atau “balkanisasi” negara. Narasi ini kerap menggambarkan gerakan Kurdi dan kelompok etnis tertindas lainnya sebagai ancaman separatis, serta memanfaatkan ketakutan nasionalisme untuk menolak perubahan revolusioner. Memang ada analisis geopolitik yang berspekulasi bahwa kekuatan eksternal bisa mencoba melemahkan Iran dengan mendorong fragmentasi internal atau konflik etnis. Namun dalam praktiknya, fungsi utama wacana ini adalah mempertahankan status quo dengan menggambarkan kekuasaan otoriter sebagai satu-satunya alternatif terhadap kekacauan.
Dari perspektif anti-otoritarian, kerangka seperti itu sangat menyesatkan. Perjuangan masyarakat Kurdi, Arab, Baloch, Azeri, dan kelompok etnis lainnya di Iran berakar pada sejarah panjang represi, marginalisasi budaya, dan ketimpangan ekonomi. Membela hak penentuan nasib sendiri bagi semua kelompok tidak berarti mendorong perpecahan negara. Sebaliknya, itu berarti mengakui bahwa demokrasi yang sejati tidak mungkin terwujud tanpa kebebasan bagi kelompok-kelompok yang tertindas untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri. Karena itu, menolak narasi ketakutan berbasis nasionalisme menjadi syarat penting jika ingin membangun gerakan demokratis yang mampu menciptakan solidaritas lintas masyarakat di Iran, alih-alih mengulang logika otoritarian negara.
Dalam konteks ini, saya tidak melihat “reformasi” sebagai arah yang paling mungkin. Jalur reformis telah kehilangan sebagian besar kredibilitasnya, dan kondisi perang biasanya justru mempersempit ruang liberalisasi, bukan memperluasnya. Arah yang lebih mungkin adalah kombinasi antara represi yang berlanjut, krisis berkepanjangan, dan perlawanan sosial yang tidak merata.
Secara normatif, hasil yang diharapkan bukanlah kelangsungan rezim, dan juga bukan perubahan rezim yang diatur dari luar. Yang diharapkan adalah suatu terobosan demokratis dari bawah: pembongkaran Republik Islam melalui tekanan massa rakyat, diikuti oleh transisi demokratis yang benar-benar dibentuk oleh buruh, perempuan, kelompok etnis tertindas, mahasiswa, dewan lokal, serta masyarakat sipil akar rumput, bukan oleh intervensi militer, restorasi monarki, atau kesepakatan antar elite dan kekuatan asing. Dari perspektif anti-otoritarian, tujuannya bukan sekadar mengganti satu elite penguasa dengan elite lainnya, melainkan membuka ruang bagi pengorganisasian mandiri dan kekuasaan rakyat.
Untuk mencegah militerisasi lebih lanjut, represi, dan dampak regional yang lebih destruktif, ada beberapa kondisi yang diperlukan. Pertama, perang itu sendiri harus dihentikan. Sejarah menunjukkan bahwa pembebasan tidak pernah datang dalam bentuk bom yang dijatuhkan dari langit. Intervensi militer, sanksi, dan persaingan geopolitik jarang menghasilkan demokrasi. Sebaliknya, mereka sering memperdalam otoritarianisme, menghancurkan infrastruktur sosial, dan melemahkan gerakan akar rumput yang justru berpotensi membawa perubahan nyata.
Kedua, harus ada penolakan terhadap represi negara sekaligus terhadap militerisasi asing, baik dari dalam maupun luar Iran. Intervensi eksternal tidak membebaskan masyarakat. Sebaliknya, ia sering memperkuat aparat keamanan, melemahkan gerakan otonom, dan memberi alasan bagi rezim untuk menyamakan perlawanan dengan pengkhianatan. Dalam hal ini, analisis anarkis tepat ketika menekankan penolakan ganda: melawan Republik Islam, sekaligus menolak proyek imperialis atau regional yang berupaya membajak perjuangan rakyat.
Ketiga, yang paling dibutuhkan adalah waktu, ruang, dan dukungan material bagi pengorganisasian dari bawah: gerakan buruh, perlawanan perempuan, jaringan solidaritas, dewan lokal, dan bentuk-bentuk organisasi komunitas lainnya. Transformasi demokratis yang berkelanjutan di Iran tidak akan lahir dari manuver geopolitik, melainkan dari praktik pengorganisasian kolektif yang mampu bertahan di bawah represi, melawan kondisi perang, dan mencegah kekosongan kekuasaan diisi oleh kekuatan otoriter baru.
Karena itu, prospeknya memang berat, tetapi bukan tanpa harapan. Dalam jangka pendek, rezim mungkin akan semakin menguat dan perang bisa memperdalam represi. Namun realitas sosial yang lebih dalam tetap ada: Republik Islam telah kehilangan legitimasi luas, dan sebagian besar masyarakat ingin melampauinya. Pertanyaan yang menentukan adalah apakah kekuatan anti-otoritarian dan demokratis mampu membangun kapasitas organisasi yang cukup untuk membentuk arah transisi tersebut, sebelum masa depan kembali direbut oleh militerisme, kekuatan asing, atau proyek elite lainnya.
