Penulis: Hasse-Nima Golkar
Dalam kondisi Iran saat ini yang kritis dan kompleks, pertanyaan tentang “kerja sama” dan “aliansi” di antara kekuatan politik kiri menjadi semakin penting. Namun, jika persoalan ini ditempatkan dalam kerangka politik klasik seperti aliansi formal, partai, dan proyek perebutan kekuasaan, ia akan segera berhadapan dengan berbagai keterbatasan dan kontradiksi. Anarkisme, sebagai kritik radikal terhadap negara, hierarki, dan pemusatan kekuasaan, menawarkan jawaban yang berbeda: bukan menolak kerja sama secara mutlak, melainkan mendefinisikannya kembali.
1) Pertanyaan tentang Aliansi: dari “siapa” ke “bagaimana”
Dalam pendekatan anarkis, persoalan utamanya bukan dengan siapa kita bisa beraliansi, melainkan atas dasar apa dan dalam bentuk organisasi seperti apa kerja sama itu dimungkinkan dan diinginkan. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa aliansi yang dibangun di atas struktur hierarkis, meskipun tampak efektif dalam jangka pendek, pada akhirnya justru mereproduksi dominasi dan otoritas serta menyingkirkan suara-suara yang terpinggirkan.
Sebaliknya, peluang kerja sama lebih terbuka dengan kecenderungan yang anti-otoritarian dan anti-hierarkis, yang percaya pada pengorganisasian mandiri dan demokrasi langsung, serta tidak menjadikan pembentukan negara terpusat sebagai tujuan. Namun, bahkan dalam kondisi ini, kerja sama tidak dimaksudkan sebagai peleburan organisasi, melainkan sebagai keterhubungan yang bersifat sementara dan berfokus pada isu-isu tertentu.
2) Kelayakan Kerja Sama dalam Kondisi Saat Ini
Jawaban atas kemungkinan kerja sama bersifat ganda dan bersyarat: ya, tetapi bukan dalam bentuk klasik.
Kondisi krisis, termasuk tekanan ekonomi, represi politik, dan krisis sosial, menciptakan ruang situasional untuk konvergensi. Namun, konvergensi ini rapuh dan jangka pendek, biasanya terbentuk di sekitar tuntutan yang konkret dan spesifik.
Di sisi lain, ketidakpercayaan historis di antara arus politik kiri, perbedaan tujuan akhir, serta bahaya ambisi hegemonik menjadi hambatan serius bagi terbentuknya aliansi yang stabil.
3) Prinsip-Prinsip Dasar Kerja Sama
Setiap bentuk kerja sama, jika ingin selaras dengan prinsip anarkis, harus berlandaskan beberapa prinsip utama:
a) Pengorganisasian mandiri yang horizontal dan tanpa hierarki.
b) Pengambilan keputusan yang kolektif, terdesentralisasi, dan sebisa mungkin tanpa pemimpin.
c) Aksi politik harus muncul dari tingkat paling bawah dan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan melalui elit atau partai politik.
d) Kemandirian dari segala bentuk kekuasaan negara.
e) Kerja sama tidak boleh terikat pada proyek perebutan atau reproduksi kekuasaan negara.
f) Aksi langsung, yakni menekankan tindakan nyata dan segera, bukan ketergantungan pada representasi atau perantara.
g) Pluralisme, yaitu penerimaan terhadap perbedaan selama tidak mengarah pada reproduksi dominasi.
4) Garis Batas
Di samping prinsip-prinsip tersebut, terdapat batasan yang jika dilanggar membuat kerja sama menjadi tidak mungkin:
a) Penerimaan terhadap negara otoriter, bahkan sebagai “tahap transisi".
b) Struktur partai yang hierarkis.
c) Nasionalisme dan proyek pembangunan negara-bangsa.
d) Penindasan terhadap perbedaan pendapat di dalam gerakan.
e) Pemanfaatan gerakan sosial sebagai alat untuk meraih kekuasaan.
5) Dari Aliansi Besar ke Jaringan Kecil
Dalam kondisi saat ini, yang lebih memungkinkan daripada aliansi besar dan formal adalah bentuk kerja sama yang berskala kecil, tersebar, dan berbasis jaringan. Bentuk ini dapat terlihat pada beberapa tingkat:
Kelompok kecil yang dibangun atas dasar kepercayaan bersama di lingkungan sekitar, yang menangani persoalan-persoalan konkret, mulai dari saling membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga memberikan dukungan saat krisis.
b) Kerja sama profesi
Terjalinnya hubungan antara buruh, guru, mahasiswa, dan kelompok sosial lainnya yang berangkat dari tuntutan-tuntutan tertentu.
c) Jaringan berbasis isu
Kerja sama yang berfokus pada isu-isu tertentu seperti hak-hak perempuan, masalah lingkungan, atau keadilan sosial, tanpa menuntut kesepakatan ideologis secara menyeluruh.
d) Struktur jaringan
Sekumpulan sel-sel independen yang terhubung melalui relasi longgar dan fleksibel tanpa sentralisasi.
6) Model Praktis: dari Sel ke Jaringan
Proses pembentukan struktur semacam ini dapat dibayangkan sebagai berikut:
a) Pembentukan sel-sel kecil beranggotakan 5–15 orang berdasarkan kepercayaan.
b) Kesepakatan atas prinsip-prinsip bersama yang minimal.
c) Fokus pada bidang aksi tertentu.
d) Stabilisasi pola kerja kolektif.
e) Pembentukan hubungan informal dengan sel lain.
f) Memperbanyak sel, bukan memperbesar satu sel.
g) Munculnya jaringan yang horizontal dan dinamis.
Model ini, alih-alih membentuk organisasi besar yang rentan, justru menumbuhkan semacam “ekosistem” dari tindakan-tindakan kecil yang berlangsung secara berkelanjutan.
7) Tantangan dan Keterbatasan
Pendekatan ini, meskipun lebih realistis, tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti kelelahan aktivis, perbedaan internal, ketidakpercayaan, serta godaan untuk memusatkan kekuasaan atau berkembang terlalu cepat.
Menghadapi tantangan-tantangan tersebut membutuhkan kesabaran, refleksi yang terus-menerus, serta komitmen nyata terhadap prinsip-prinsip horizontal.
8) Penutup
Dalam kondisi saat ini, pertanyaan tentang aliansi perlu dirumuskan ulang. Anarkisme tidak mendorong isolasi, tetapi juga tidak mendukung aliansi yang berpusat pada kekuasaan. Yang ditawarkan adalah bentuk kerja sama yang berbasis jaringan, bersifat sementara, dan berorientasi pada tindakan.
Dalam perspektif ini, tujuannya bukan sekadar menghadapi tatanan yang ada, tetapi sekaligus membangun bentuk-bentuk alternatif kehidupan, organisasi, solidaritas, dan mutual aid di tengah kondisi yang ada. Jalan ini mungkin tampak lambat, terpecah-pecah, bahkan tidak pasti, namun justru dalam karakter seperti inilah tersimpan kemungkinan untuk terbebas dari reproduksi dominasi dan otoritas.
Perempuan, Kehidupan, Kebebasan
