Penulis: Kolakh
Teks ini merupakan kiriman dan mencerminkan pandangan penulisnya.
Dalam perdebatan dan tulisan-tulisan belakangan tentang Iran, tampak muncul sebuah garis pemisah yang semakin jelas, yang menyingkap batas-batas politik dan ideologis di dalam apa yang disebut sebagai “kiri”. Garis ini menjadi tampak justru ketika sebagian kalangan kiri, khususnya Marxis, mengkritik apa yang mereka sebut sebagai “poros perlawanan kiri”, dengan menunjukkan bagaimana wacana anti-imperialisme yang sempit dapat dengan mudah bergeser menuju pembenaran atas bentuk-bentuk dominasi lokal dan regional.
Namun, pada saat yang sama kritik tersebut pada tingkat lain justru terjebak dalam kerangka konseptual yang serupa, yaitu melalui rujukan berulang pada “kedaulatan nasional” serta upaya membaca ulang gagasan “hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri” dari Lenin.
Sekilas, situasi ini tampak sebagai sebuah kontradiksi. Bagaimana mungkin arus yang mengklaim diri berada dalam tradisi Marxis dan berorientasi pada “persatuan kelas pekerja global”, justru dalam momen krisis bergantung pada konsep-konsep yang bukan saja tidak menjamin posisi kelas pekerja, tetapi juga bertumpu pada dasar non-kelas dan pada akhirnya berorientasi pada negara?
Namun persoalan ini perlu dilihat lebih dalam. Apa yang terjadi bukan sekadar kekeliruan konseptual, melainkan menunjukkan adanya pergeseran strategis: peralihan dari politik berbasis pengorganisasian mandiri kelas pekerja menuju politik yang menjadikan “bangsa” sebagai kerangka analisis dan “kedaulatan” sebagai arah utama perjuangan.
Dalam pergeseran ini, “bangsa” secara implisit menggantikan “kelas”, sementara “kedaulatan” menggantikan “persatuan” serta “pembebasan”. Perubahan ini bukan sekadar penerjemahan konsep-konsep sebelumnya, melainkan perumusan ulang dalam bahasa yang berbeda, yaitu bahasa yang pada akhirnya terikat pada logika negara dan reproduksi kekuasaan.
Rujukan pada Lenin di sini, alih-alih merupakan kembali pada suatu prinsip, lebih tepat dipahami sebagai pembacaan ulang atas sebuah taktik historis dalam kondisi yang sepenuhnya berbeda. Bahkan pada masa Lenin sendiri, “hak menentukan nasib sendiri” bukanlah tujuan akhir, melainkan alat dalam kerangka strategi tertentu. Namun, yang terjadi hari ini adalah pergeseran ketika alat tersebut justru diangkat menjadi prinsip. Pada titik inilah mulai tampak kemunduran dari arah pembebasan.
Dari perspektif anarko-komunis, dalam tradisi yang dapat ditelusuri melalui pemikiran Pyotr Kropotkin dan Mikhail Bakunin, persoalan justru berawal dari sini: tidak ada bentuk “kedaulatan”, bahkan dalam bentuk nasional (kebangsaan) sekalipun, yang dapat menjadi sarana pembebasan, karena gagasan kedaulatan itu sendiri mengandaikan pemusatan kekuasaan dan reproduksi hierarki.
Dalam pandangan ini, pertentangan utama bukan terletak pada relasi antar bangsa atau imperialisme, melainkan antara berbagai bentuk pengorganisasian kekuasaan dari atas dan kemungkinan pengorganisasian mandiri dari bawah. Karena itu, keterlibatan yang bahkan bersifat sementara atau taktis dalam proyek-proyek yang dibangun atas dasar “pertahanan kedaulatan nasional”, pada akhirnya akan mengarah pada reproduksi relasi kekuasaan yang justru hendak dihapuskan oleh gagasan pembebasan itu sendiri.
Dalam kondisi seperti sekarang, logika ini melahirkan konsekuensi politik yang nyata: sebagian kalangan kiri, meskipun mengklaim diri sebagai pengkritik “poros perlawanan”, pada saat-saat krisis justru terdorong ke arah penyelarasan praktis dengan negara, rezim, atau pusat-pusat kekuasaan yang anti-rakyat atas nama menghadapi ancaman eksternal. Penyelarasan ini, meskipun sering tidak dinyatakan secara terbuka, tetap melemahkan arah kritik radikal dan membuka ruang bagi reproduksi tatanan yang ada.
Sebaliknya, posisi anarko-komunis menegaskan garis pemutusan yang tegas: menolak segala bentuk aliansi antara kelas-kelas tertindas dengan struktur kekuasaan yang justru menjadi dasar bagi keberlangsungan penindasan itu sendiri. Sikap ini tidak berangkat dari dorongan kemurnian moral, melainkan dari analisis material atas relasi kekuasaan. Sebab, tidak ada proyek pembebasan yang dapat dijalankan melalui alat dan konsep yang sejak awal dibentuk untuk mempertahankan dominasi.
Karena itu, apa yang kerap disebut sebagai “terisolasi” atau “keterpinggiran” kaum anarkis pada masa kini pada dasarnya merupakan bentuk keteguhan pada arah perjuangan yang menolak larut dalam bahasa dan logika kekuasaan. Sikap ini harus tetap dipertahankan, meskipun berarti harus berseberangan dengan berbagai arus kiri lainnya, bahkan ketika harus menghadapi penolakan dan cemoohan.
Diterjemahkan dari:
