Refleksi Anarkis tentang Kecerdasan Buatan, Kekuasaan, dan Otonomi
Penelitian oleh Hasse-Nima Golkar
Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, kita sering dihadapkan pada dua reaksi yang bertolak belakang, yaitu penerimaan tanpa syarat atas nama kemajuan dan penolakan total atas nama etika. Namun, cara pandang seperti ini justru menutupi persoalan yang lebih mendasar.
Pertanyaan utamanya bukan apakah teknologi ini perlu digunakan atau ditolak, melainkan dalam struktur kekuasaan seperti apa teknologi ini muncul dan bagaimana ia membentuk kehidupan kita?
Dalam perspektif anarkis, tidak ada teknologi yang benar-benar netral. Setiap alat merupakan hasil dari relasi sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Karena itu, kecerdasan buatan tidak bisa dipahami hanya sebagai alat, tetapi sebagai bagian dari sistem kekuasaan yang lebih luas.
Melampaui Penerimaan atau Penolakan
Sikap terhadap AI umumnya terbagi dalam tiga kategori: penerimaan penuh, keterlibatan yang berhati-hati, dan penolakan radikal. Pembagian ini membantu untuk memahami kecenderungan yang ada, tetapi belum cukup untuk menjelaskan persoalan secara utuh.
Penerimaan tanpa kritik sering mengabaikan dampak nyata seperti perubahan dalam dunia kerja, meningkatnya pengawasan, dan pemusatan kekuasaan. Sebaliknya, penolakan total juga tidak serta-merta membawa pembebasan. Menjauh dari teknologi tidak berarti keluar dari struktur kekuasaan, melainkan bisa berarti menyerahkannya sepenuhnya kepada pihak yang seharusnya dikritik.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar menggunakan atau tidak menggunakan, melainkan bagaimana berhubungan dengan teknologi secara sadar dan kritis.
Teknologi dan Reproduksi Kekuasaan
Kecerdasan buatan berkembang bukan dalam ruang kosong, melainkan dalam kerangka institusi dan korporasi besar yang terpusat seperti Google dan OpenAI. Mereka menguasai data, infrastruktur, dan sumber daya utama.
Pemusatan ini membawa implikasi serius:
2. Kurangnya transparansi: keputusan diambil melalui algoritma yang tertutup.
3. Reproduksi ketimpangan: bias dalam data dapat diperkuat.
Dalam perspektif ini, AI bukan sekadar alat, melainkan bagian dari sistem yang mampu mereproduksi dominasi.
Kerja, Keterampilan, dan Otonomi
Salah satu kekhawatiran utama adalah hilangnya pekerjaan, dan itu bukan tanpa alasan. Dalam bidang seperti penerjemahan dasar, produksi konten, dan pekerjaan administratif, perubahan besar sudah berlangsung.
Namun persoalannya lebih dalam dari sekadar pekerjaan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
2. Apakah individu semakin menjadi konsumen pasif?
3. Apakah kemampuan mengambil keputusan secara mandiri semakin berkurang?
Dalam perspektif anarkis, semua ini berkaitan langsung dengan otonomi. Sebuah masyarakat di mana individu bergantung pada sistem yang tidak transparan, meskipun lebih efisien, tidak serta-merta menjadi lebih bebas.
Membedakan Alat dan Penggunaannya
Kecerdasan buatan dapat berfungsi sebagai alat pembebasan sekaligus instrumen kontrol. Sebagaimana jaringan komunikasi dapat digunakan untuk pendidikan atau pengawasan, dampak AI bergantung pada bagaimana ia digunakan dan dalam struktur seperti apa ia dioperasikan.
Karena itu, fokus semata pada apakah teknologi itu “baik” atau “buruk” justru mengabaikan pertanyaan yang paling penting: Siapa yang mengendalikan, dan untuk tujuan apa?
Jalan di Antara Kepasrahan dan Penolakan
Jika penerimaan dan penolakan total sama-sama tidak memadai, apa yang tersisa?
Pendekatan anarkis dapat bertumpu pada prinsip-prinsip berikut:
2. Keterampilan manusia tetap dijaga dan diperkuat.
3. Struktur kekuasaan terus dikritisi.
4. Mendukung alternatif yang terdesentralisasi.
5. Pengorganisasian kolektif dan kendali bersama atas alat (alat produksi dan teknologi).
Dalam kerangka ini, penggunaan AI bukan kewajiban, melainkan pilihan yang disadari.
Dialog, Bukan Konfrontasi
Salah satu hambatan utama dalam perdebatan ini adalah cara berkomunikasi yang konfrontatif.
Memberi label seperti “anti kemajuan” atau “tidak etis” hanya memperdalam jarak dan konflik. Sebaliknya, dialog yang rasional dapat membantu mengungkap persoalan yang nyata, membuka ruang untuk eksperimen yang terbatas dan kritis, serta mendorong lahirnya alternatif baru.
Pendekatan yang lebih efektif adalah melalui dialog, bukan dengan memaksakan kehendak, sambil tetap menjaga sikap kritis.
Teknologi sebagai Persoalan Politik
Peralihan ke era digital bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga perubahan politik. Seperti teknologi pada masa sebelumnya yang mengubah struktur kekuasaan, kecerdasan buatan juga memiliki dampak serupa. Dalam situasi ini, sikap pasif bukanlah netral, melainkan pilihan yang sering kali menguntungkan sistem dominan.
Penutup: Pilihan yang Tak Bisa Ditunda
Kecerdasan buatan adalah hasil ciptaan manusia, tetapi arah perkembangannya tidak ditentukan sejak awal. Yang menentukan adalah bagaimana kita menyikapinya. Jika diterima tanpa kritik, kita akan terserap ke dalam sistem yang dibangun oleh pihak lain. Jika ditolak sepenuhnya, kita kehilangan kemampuan untuk memengaruhi arah sistem tersebut.
Pilihan yang dihadapi adalah menjadi pengguna pasif dalam struktur yang terpusat atau terlibat secara sadar melalui kritik dan tindakan kolektif untuk membentuknya.
Dalam perspektif anarkis, pertanyaan akhirnya tetap sama: Apakah kita yang mengendalikan alat, atau justru kita yang dikendalikan oleh alat dalam struktur kekuasaan yang ada?
PEMUTUSAN INTERNET LEBIH DARI SERIBU JAM DI IRAN
Penulis: Hasse-Nima Golkar
Pemutusan internet selama lebih dari seribu jam di Iran tidak dapat dipahami sekadar sebagai “sensor” atau “gangguan teknis”. Peristiwa ini menunjukkan secara nyata bagaimana negara Islam-Syiah yang fasis menguasai dan mengendalikan infrastruktur komunikasi yang vital. Internet yang kerap dibayangkan sebagai ruang yang bebas dan terdesentralisasi justru memperlihatkan kenyataan sebaliknya, yakni sebuah jaringan yang titik-titik krusialnya dapat dengan mudah dikendalikan oleh kekuasaan terpusat.
Dalam situasi seperti ini, pembungkaman masyarakat bukanlah efek samping, melainkan tujuan politik itu sendiri. Terputusnya komunikasi berfungsi sebagai bentuk pengepungan yang mengisolasi mereka yang melawan, mengganggu ingatan kolektif, dan melemahkan kemungkinan solidaritas horizontal. Sementara itu, kekuatan yang berpihak pada kekuasaan tetap dapat memproduksi dan menyebarkan narasi mereka tanpa hambatan, berkat akses eksklusif terhadap infrastruktur. Seolah-olah “realitas”, seperti halnya bandwidth, dibatasi dan didistribusikan secara tidak setara.
Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan ketimpangan dalam akses media, tetapi juga menunjukkan adanya monopoli atas sarana pembentukan realitas itu sendiri. Apa yang beredar sebagai “berita” bukan sekadar cerminan kenyataan, melainkan hasil dari akses yang timpang terhadap alat penyebarannya. Dalam kondisi seperti ini, kebenaran bukan hanya disembunyikan, tetapi juga dikelola dan direkayasa.
Dari sudut pandang ini, situasi tersebut bukanlah pengecualian, melainkan bagian dari pola yang lebih luas: setiap infrastruktur yang terpusat, bahkan yang tampak “publik” atau “global”, pada akhirnya cenderung melayani reproduksi dominasi. Karena itu, persoalannya bukan hanya memulihkan akses internet atau mengurangi sensor, melainkan membongkar monopoli infrastruktur yang memungkinkan kontrol semacam ini terjadi.
Respons anarkis bukanlah menuntut “internet yang lebih bebas” dari negara, melainkan membangun dan memperluas jaringan yang mandiri, terdesentralisasi, dan dikelola secara kolektif. Ini mencakup jaringan mesh, alat komunikasi peer-to-peer, serta bentuk organisasi alternatif yang tidak bergantung pada titik pusat yang rentan. Pilihan ini bukan semata persoalan teknis, melainkan juga kebutuhan politik.
Dalam pengertian ini, pemutusan internet bukan hanya tindakan represi sementara, tetapi juga sebuah pengungkapan. Ia memperlihatkan bahwa selama infrastruktur komunikasi tetap berada di bawah kendali terpusat, setiap upaya pembebasan akan selalu berdiri di atas landasan yang rapuh.
