Tanggal 1 Mei bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan pengingat atas tradisi hidup perjuangan kelas, solidaritas global, peninjauan kembali makna kerja, serta upaya pembebasan dari otoritas dan dominasi sistem kapitalis beserta seluruh bentuk negara dan parlemen. Bagi kaum pekerja, hari ini menjadi momen untuk merefleksikan bentuk organisasi, kekuatan kolektif, dan kemungkinan masa depan di luar tatanan yang ada.
Lebih dari sekadar simbol, 1 Mei mencerminkan realitas sehari-hari jutaan pekerja yang hidup di bawah tekanan inflasi, ketidakpastian kerja, dan pembatasan terhadap hak berorganisasi. Persoalannya bukan hanya soal kenaikan upah, melainkan pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang menentukan kerja, produksi, dan kehidupan?
Dunia saat ini tengah menghadapi berbagai krisis yang saling berkelindan, mulai dari terbatasnya kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, hingga ketidakstabilan kerja, kerusakan lingkungan, perang, otoritarianisme, dan meningkatnya dominasi kekuasaan.
Kapitalisme kontemporer, yang bertumpu pada finansialisasi, platformisasi tenaga kerja, dan rantai pasok global, telah melahirkan bentuk-bentuk eksploitasi baru. Kerja semakin terfragmentasi, bersifat sementara, dan tidak stabil, sementara pada saat yang sama kontrol dan pengawasan terhadap pekerja semakin diperketat.
Dalam kondisi seperti ini, serikat buruh birokratis, bersama institusi hierarkis dan representatif, kerap tidak mampu menjawab kepentingan nyata kelas pekerja. Banyak di antaranya telah terintegrasi ke dalam mekanisme negara-kapitalis, atau membatasi diri pada negosiasi sempit dalam kerangka tatanan yang ada.
Anarkisme berpandangan bahwa pembebasan pekerja dari belenggu kapitalisme tidak dapat dicapai melalui perwakilan parlementer, melainkan melalui pengorganisasian mandiri yang horizontal dan demokrasi langsung. Dewan pekerja, majelis umum, dan serikat independen hanya dapat menjadi kekuatan nyata jika tumbuh dari lapisan paling bawah masyarakat, tetap akuntabel, serta bebas dari hierarki dan birokrasi.
Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi kapital, disertai privatisasi, deregulasi, dan fleksibilisasi pasar tenaga kerja, telah memperparah ketidakpastian kerja dan melemahkan organisasi pekerja. Pekerjaan sementara, berbasis platform, dan sektor informal semakin menjadi norma, sementara kesenjangan kelas semakin melebar di banyak negara. Tren ini bukanlah penyimpangan, melainkan konsekuensi dari sistem yang menempatkan keuntungan di atas kesejahteraan bersama.
Berbeda dengan pandangan reformis yang melihat negara sebagai alat pengatur dan pelindung pekerja, anarkisme memandang negara sebagai institusi yang pada akhirnya menjaga tatanan kapitalis, bahkan ketika berbicara dalam bahasa kesejahteraan. Hukum ketenagakerjaan, upah minimum, dan sistem jaminan sosial memang dapat meredakan penderitaan dalam jangka pendek, tetapi sering kali tetap beroperasi dalam kerangka yang mereproduksi ketimpangan.
Di Iran, para pekerja menghadapi perpaduan krisis struktural dan represi politik, seperti inflasi kronis, upah di bawah garis kemiskinan, privatisasi yang sarat rente, ketidakamanan kerja, serta pembatasan ketat terhadap kebebasan berorganisasi. Setiap upaya membentuk serikat independen atau mengorganisir pemogokan kerap dihadapkan tekanan aparat keamanan dan peradilan, disertai represi yang keras.
Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir berbagai bentuk perlawanan pekerja terus bermunculan, seperti pemogokan buruh industri, aksi protes sopir angkutan, perawat, guru, pensiunan, serta pembentukan jaringan solidaritas dan mutual-aid di antara gerakan pekerja, perempuan, komunitas etnis, aktivis lingkungan, mahasiswa, individu HBTQIA+, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini, meskipun tersebar dan berada di bawah tekanan, menunjukkan bahwa potensi pengorganisasian mandiri dan pengelolaan kolektif mulai tumbuh dari celah-celah tatanan represif yang ada.
Pemogokan, terutama pemogokan umum, dalam tradisi ini bukan sekadar alat untuk menyampaikan tuntutan, tetapi juga menjadi ruang latihan bagi pengelolaan sosial secara mandiri. Melalui perjuangan, para pekerja belajar mengembangkan kemampuan untuk mengelola produksi dan keberlangsungan hidup secara kolektif, kemampuan yang dapat menjadi dasar bagi tatanan sosial libertarian yang baru.
Berbagai pengalaman tentang dewan pekerja, koperasi swakelola, dan inisiatif mutual-aid di berbagai belahan dunia, termasuk Iran, menunjukkan bahwa kemungkinan nyata untuk membangun organisasi horizontal tetap ada, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun.
Perluasan sistem kontrak sementara dan subkontrak telah menempatkan pekerja dalam posisi yang semakin rentan, dengan hilangnya jaminan kerja dan melemahnya daya tawar. Di sektor seperti petrokimia, konstruksi jalan, dan layanan kota, pekerja subkontrak kerap menghadapi keterlambatan upah, jam kerja panjang, serta minimnya perlindungan sosial. Pola ini bukan sekadar kelemahan sistem, melainkan bagian dari mekanisme kontrol yang secara sistematis melemahkan organisasi pekerja.
Kasus seperti Kompleks Tebu Haft Tappeh dan sejumlah unit industri yang diprivatisasi menunjukkan bahwa privatisasi dalam praktiknya sering berujung pada penurunan upah, keterlambatan pembayaran upah, dan menurunnya produksi. Sebagai respons, para pekerja di sektor-sektor tersebut berulang kali mengorganisir protes dan pemogokan, bahkan mengajukan gagasan seperti pengelolaan berbasis dewan untuk merebut kembali kendali dari manajemen yang tidak efisien atau sarat kepentingan rente.
Dalam banyak hal, kita berada pada momen penting dalam sejarah sosial-politik. Namun, perjuangan kelas antara pekerja dan pemilik modal pada dasarnya tidak pernah berhenti. Karena itu, peringatan 1 Mei akan bermakna jika dihubungkan dengan aksi kolektif yang lebih luas, seperti penyelenggaraan majelis umum, perumusan tuntutan bersama, pembentukan dana solidaritas, serta penguatan jaringan horizontal.
Dalam kerangka ini, pendekatan anarko-sindikalis tidak bergantung pada negara, parlemen, partai politik, atau elite, melainkan menekankan pengorganisasian langsung oleh pekerja, yaitu:
- Dewan di tempat kerja dan komunitas sebagai ruang pengambilan keputusan yang horizontal.
- Kendali pekerja atas produksi, menggantikan pengelolaan birokratis atau negara-swasta.
- Jaringan mutual-aid berbasis koperasi untuk mengurangi ketergantungan pada pasar dan negara.
- Pemogokan dan aksi langsung sebagai alat tekanan dari bawah oleh kelompok tertindas.
Tujuannya bukan sekadar untuk memperbaiki kondisi kerja, melainkan mentransformasi relasi sosial dalam produksi dan kekuasaan. Pembebasan pekerja tidak dicapai melalui janji negara atau parlemen, tetapi melalui pengorganisasian mandiri yang horizontal tanpa hierarki, serta pengambilalihan kembali kendali atas kehidupan.
Di Iran, 1 Mei juga menjadi pengingat bahwa pekerja tidak hanya menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga pembatasan dalam menentukan kondisi kerja mereka sendiri. Namun, melalui pemogokan, jaringan informal, dan praktik mutual-aid, mulai terlihat kemungkinan berkembangnya organisasi horizontal dan pengelolaan mandiri. Pertanyaan yang mendesak adalah, bagaimana pengalaman-pengalaman ini dapat berkembang dari respons yang sementara dan terbatas, menjadi struktur yang luas dan berkelanjutan untuk pengelolaan kolektif atas kerja dan kehidupan?
Hidup Anarkisme!
Tidak untuk Mullah, Tidak untuk Shah, Tidak untuk Perang!
Perempuan, Kehidupan, Kebebasan
Anarchist Front
1 Mei 2026
