Penulis: Zargam
Di desa Deh Mehri, di wilayah barat distrik Enjil, provinsi Herat, yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Syiah, pada Jumat, 11 April 2026 sekitar pukul 15.00, sekelompok pria bersenjata tak dikenal yang menurut laporan menggunakan sepeda motor, melepaskan tembakan ke arah warga sipil yang datang ke makam Syed Mohammad untuk berziarah dan beristirahat.
Menurut kesaksian seorang saksi mata, para penyerang terlebih dahulu memisahkan laki-laki, lalu menembaki mereka dengan senapan mesin di hadapan perempuan dan anak-anak. Setelah itu, mereka juga menargetkan perempuan yang berusaha melarikan diri saat menyaksikan kejadian tersebut. Anak-anak termasuk di antara korban tewas dan terluka. Jumlah korban tewas menurut sumber lokal melebihi dua puluh orang. Beberapa laporan bahkan menyebutkan hingga empat puluh orang, dan angka ini masih berpotensi bertambah. Puluhan korban luka telah dilarikan ke Rumah Sakit Regional Herat, yang saat ini menghadapi salah satu hari tersibuk dan terberatnya.
Peristiwa ini kembali mengulang pola yang sama. Pada 2024, di pusat provinsi Daikundi, lima belas penyambut peziarah Karbala ditembak dengan senapan mesin. Di distrik Daymirdad, Maidan Wardak, seorang remaja berusia 14 tahun bernama Noorullah mengalami stroke setelah menyaksikan kakaknya, Nowruz, ditembak mati, dan hingga kini peristiwa itu nyaris tak lagi disebut. Setiap kali hasilnya serupa: tidak ada penyelidikan serius, tidak ada keadilan nyata, dan peristiwa tersebut perlahan dilupakan.
Pertanyaan yang muncul sebenarnya sederhana: selain Taliban, siapa yang saat ini memegang senjata di Afghanistan? Dalam tiga tahun pertama kekuasaannya, mereka melucuti berbagai kelompok dan pihak bersenjata. Jika masih ada pihak lain yang memiliki senjata, apa arti klaim tentang terciptanya keamanan? Dan jika tidak ada, apa manfaat monopoli kekerasan tersebut bagi rakyat?
Jawabannya terletak pada struktur kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan yang mengklaim monopoli atas senjata dan keamanan pada akhirnya membuat rakyat tidak berdaya dalam praktik. Masyarakat dipecah ke dalam kategori etnis dan agama untuk memudahkan kontrol. Ketika serangan terjadi, baik oleh pihak tak dikenal maupun kelompok lain, kekuasaan tersebut tidak memiliki kapasitas untuk mencegah ataupun kemauan untuk menyelidiki. Padahal, keadilan yang nyata menuntut perlakuan setara bagi semua warga, bukan pelestarian hierarki dan dominasi.
Taliban, sebagaimana pemerintahan pada umumnya, mendefinisikan keamanan bukan untuk melindungi kehidupan rakyat, melainkan untuk memperkuat dominasi. Warga Deh Mehri tidak memiliki arti dalam kerangka itu, sebagaimana buruh anak di bawah umur di Teheran atau demonstran yang dibantai pada protes 2025 tidak menjadi perhatian kekuasaan mana pun. Metode penyerangan seperti memisahkan laki-laki lalu membunuh mereka di hadapan keluarganya bukanlah tindakan acak, melainkan strategi untuk menyebarkan teror dan merusak ikatan sosial. Dampaknya, komunitas lokal menjadi semakin terisolasi dan bergantung. Kekerasan terus berlangsung karena kekuasaan tidak dapat bertahan tanpa itu. Monopoli senjata, klaim keamanan, dan pelupaan terhadap korban merupakan bagian dari mekanisme yang sama, yaitu menjadikan rakyat sebagai subjek pasif yang menunggu penyelamat, padahal penyelamat itulah inti dari persoalan.
Dalam situasi seperti ini, satu-satunya cara untuk memutus siklus tersebut adalah melalui pengorganisasian mandiri rakyat secara langsung dan horizontal. Komunitas lokal, tanpa bergantung pada pusat kekuasaan, menjaga keamanan mereka secara kolektif tanpa ada pihak yang memonopoli senjata atau menindas yang lain. Dan selama struktur kekuasaan semacam ini masih ada, peristiwa seperti ini akan terus berulang, bukan sebagai pengecualian, melainkan sebagai konsekuensi dari sistem yang mengklaim melindungi rakyat.
Diterjemahkan dari:
Perempuan Afghanistan: Korban Sunyi dari Jalan yang Tertutup
Penulis: A.B.
Di tengah hiruk-pikuk perang, selalu ada kelompok yang menderita dalam diam dan luput dari perhatian.
Perempuan tidak berada di garis depan maupun di ruang pengambilan keputusan, tetapi kehidupannya sangat dipengaruhi oleh keputusan yang tidak pernah mereka ambil. Perempuan Afghanistan termasuk di antaranya. Mereka menjadi korban sunyi dari situasi yang tidak hanya merampas masa depan mereka, tetapi juga menutup jalan menuju masa depan itu sendiri.
Persoalan ini bukan sekadar pembatasan umum, melainkan rangkaian hambatan yang saling berkaitan dan pada akhirnya menyasar kelompok tertentu, yaitu perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan.
Sebelum perang pecah, banyak warga Afghanistan yang berencana melanjutkan studi ke Eropa dengan menempuh berbagai jalur. Ada yang menggunakan penerbangan langsung dalam kasus terbatas, ada yang transit melalui Iran ke negara-negara Teluk lalu ke Eropa, dan ada pula yang memperoleh visa elektronik Turki lalu melakukan perjalanan darat dari Iran ke Turki sebelum melanjutkan ke tujuan akhir. Jalur-jalur ini membuka akses terhadap kesempatan pendidikan.
Namun setelah perang pecah, perubahan situasi keamanan dan politik di kawasan serta penangguhan penerbangan membuat jalur-jalur tersebut satu per satu tertutup. Kini, bahkan warga Afghanistan yang memiliki visa Eropa yang sah dan telah memperoleh visa elektronik Turki tetap ditolak masuk melalui jalur darat ke Turki, meskipun visanya tidak membatasi jenis masuk, baik darat maupun udara.
Di permukaan, situasi ini tampak sebagai pembatasan perjalanan baru. Namun dalam kenyataannya, bagi perempuan Afghanistan kondisi ini berarti jalan buntu. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah kembali ke Afghanistan dan berangkat dari sana. Di sinilah persoalan menjadi jauh lebih rumit. Di bawah kekuasaan Taliban, hukum yang berlaku memberlakukan pembatasan ketat terhadap mobilitas perempuan. Mereka harus didampingi oleh mahram atau wali laki-laki untuk memasuki negara tersebut. Namun bagi banyak perempuan sosok ini tidak ada. Tidak ada suami, ayah, atau saudara laki-laki yang dapat memenuhi peran tersebut.
Bahkan bagi mereka yang berhasil masuk dengan mahram, hambatan berikutnya sudah menanti, yaitu proses keluar dari negara tersebut (departure). Dengan alasan larangan pendidikan bagi perempuan, Taliban mencegah mereka meninggalkan negara dengan visa pelajar. Akibatnya, seorang perempuan yang telah menyelesaikan seluruh proses penerimaan universitas, memperoleh visa, dan mungkin berjuang selama bertahun-tahun untuk kesempatan ini, terhenti di tengah jalan bukan karena masalah dokumen, melainkan semata-mata karena jenis kelaminnya.
Ini adalah krisis yang tersembunyi. Tidak ada data pasti mengenai jumlah perempuan yang terdampak, dan suara mereka jarang terdengar di media. Namun kenyataannya, sejumlah perempuan Afghanistan saat ini memiliki visa Eropa yang sah, tetapi tetap terjebak tanpa kepastian untuk melangkah ke depan.
Yang membuat situasi ini semakin getir adalah bahwa mereka sebenarnya berada di jalur yang dapat membuka masa depan yang berbeda. Bagi banyak dari mereka, menempuh pendidikan di luar negeri bukan sekadar pilihan, melainkan satu-satunya jalan keluar dari pembatasan struktural ini. Kini, bahkan jalan itu pun telah tertutup.
Kisah ini bukan sekadar tentang migrasi atau visa. Ini tentang hak untuk memilih, hak untuk bergerak, dan yang paling mendasar hak untuk memperoleh pendidikan.
Diterjemahkan dari:
