Senin, 06 April 2026

Islam dan De-Islamisasi

Wawancara "Negah Press" dengan Mansoor Hekmat dari Partai Buruh-Komunis Iran, pada Januari 1999.

Negah: Keberadaan dan tindakan kelompok-kelompok serta pemerintahan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan perdebatan tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi agama, gerakan keagamaan, dan pemerintahan yang berbasis agama. Ada yang mengatakan bahwa “kita harus membedakan antara kelompok atau pemerintahan Islam dengan Islam itu sendiri.” Mereka juga berpendapat bahwa “apa yang terjadi di negara-negara tersebut tidak ada hubungannya dengan Islam, melainkan merupakan hasil dari salah penafsiran terhadap Islam", serta bahwa “kita tidak seharusnya berbicara menentang agama karena hal itu dapat menyinggung keyakinan orang dan memecah belah masyarakat.” Apa pendapat anda tentang pernyataan-pernyataan tersebut?

Mansoor Hekmat: Saya menyadari bahwa ada pihak-pihak berkepentingan yang mencoba untuk menyelamatkan Islam dari kemarahan mereka yang telah menyaksikan kekejaman yang tak terlukiskan atau menjadi korban dari kaum Islamis. Saya juga menyadari bahwa tingkat kekejaman dan tragedi yang terjadi begitu besar sehingga bahkan sebagian kaum Islamis sendiri tidak ingin bertanggung jawab atasnya. Karena itu, wajar jika perdebatan tentang “Islam yang sejati” dibandingkan dengan “Islam dalam praktiknya” terus-menerus dimunculkan. Namun, dari sudut pandang saya sebagai seorang komunis dan ateis, pembenaran semacam itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Begitu pula bagi mereka di antara kita yang telah menyaksikan atau menjadi korban kejahatan yang dilakukan atas nama Islam. Bagi kami yang sedang menjalani pergulatan sosial, politik, dan intelektual yang besar melawan kekuatan ini, pembenaran semacam itu terasa semakin tidak masuk akal.

Dasar-dasar doktrin dalam Al-Qur’an, perkembangan sejarah Islam, serta posisi politik Islam dan kaum Islamis dalam pertarungan antara kekuatan reaksioner dan kebebasan di zaman kita sudah terlalu jelas. Karena itu, perdebatan tentang berbagai penafsiran Islam, atau kemungkinan adanya penafsiran lain, sulit untuk dianggap serius. Bahkan seandainya perdebatan semacam itu terjadi di masa depan atau di tempat lain, di mana hak-hak paling mendasar dan nilai-nilai kemanusiaan tidak dilanggar, tetap saja sulit bagi saya untuk melihatnya sebagai sesuatu yang benar-benar berarti.

Menurut saya, setiap kali alasan dan pembenaran yang dilontarkan oleh kaum Islamis, terutama ketika mereka sedang berada dalam posisi terdesak, diangkat lalu dianalisis secara “ilmiah” satu per satu, hal itu justru menunjukkan sikap meremehkan pengetahuan dan kecerdasan sosial pada zaman kita. Karena dalam Islam, baik yang disebut “Islam sejati” ataupun tidak, individu tidak memiliki hak atau martabat. Dalam Islam perempuan adalah budak. Dalam Islam anak diperlakukan setara dengan hewan. Dalam Islam kebebasan berpikir dianggap sebagai dosa yang pantas dihukum. Musik dianggap merusak. Seks tanpa izin dan pengesahan agama dianggap sebagai dosa terbesar. Ini adalah agama kematian! 

Pada kenyataannya, hampir semua agama memiliki kecenderungan seperti itu. Namun sebagian besar agama telah mengalami pembatasan dan reformasi melalui perjuangan panjang manusia yang menjunjung kebebasan berpikir dan kebebasan hidup selama ratusan tahun. Tapi agama yang satu ini tidak pernah benar-benar dibatasi atau dikendalikan. Dan setiap kali ia bergerak, yang muncul justru keburukan dan penderitaan.

Selain itu, menurut saya membela keberadaan Islam dengan dalih menghormati keyakinan orang adalah sikap yang munafik dan tidak memiliki dasar yang kuat. Di tengah masyarakat yang terdapat berbagai macam keyakinan, persoalannya bukan sekadar apakah kita harus menghormati keyakinan orang, melainkan keyakinan mana yang memang layak dihormati. Pada kenyataannya, apa pun yang dikatakan orang, setiap orang tetap memilih keyakinan yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Mereka yang menolak kritik terhadap Islam dengan alasan menghormati keyakinan masyarakat sebenarnya hanya sedang menyatakan preferensi politik dan moral mereka sendiri. Mereka memilih Islam sebagai keyakinan yang menurut mereka layak dihormati, lalu mengemas pandangan itu sebagai “keyakinan rakyat” untuk memberi legitimasi populis pada pilihan mereka.

Saya tidak akan menghormati takhayul atau penindasan terhadap hak-hak manusia, bahkan jika seluruh manusia di dunia melakukannya. Tentu saja saya mengakui bahwa setiap orang berhak untuk mempercayai apa pun yang mereka inginkan. Namun ada perbedaan mendasar antara menghormati kebebasan seseorang untuk berpendapat dan menghormati pendapat itu sendiri. Karena kita tidak sedang duduk sebagai hakim yang menilai dunia dari luar. Kita adalah bagian darinya, sekaligus pelaku di dalamnya. Masing-masing dari kita terlibat dalam pergulatan sejarah yang berskala global, yang menurut saya sejak dulu hingga sekarang berkisar pada perjuangan untuk kebebasan dan kesetaraan manusia. Karena itu, saya tidak akan menghormati takhayul yang sedang saya lawan, sementara manusia terus menderita di bawah cengkeramannya.

Negah: Beberapa kelompok politik, orientalis, dan media massa Barat, dengan dukungan sejumlah intelektual dari negara-negara tersebut, mengatakan bahwa “rakyat di negara-negara ini adalah Muslim, sehingga apa yang terjadi di sana, seperti kewajiban berjilbab atau posisi perempuan dalam masyarakat, merupakan bagian dari budaya dan identitas mereka.” Menurut anda, apakah rakyat Iran adalah Muslim? Apakah Iran merupakan negara Islam? Dan apakah pernyataan seperti itu dapat dibenarkan?

Mansoor Hekmat: Hakikat dari mengkategorikan realitas yang kompleks seperti sebuah masyarakat dengan label yang sempit seperti agama, etnisitas, atau nasionalitas, pada dasarnya sudah menunjukkan bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan upaya ilmiah atau penjelasan yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Orang yang menyebut Iran sebagai masyarakat Islam, sama seperti mereka yang menggambarkannya sebagai Arya, monarkis, Iranis, Syiah, dan sebagainya, pada dasarnya sedang melakukan propaganda. Pertanyaannya adalah: siapa yang menggambarkan Iran sebagai masyarakat Islam, dalam kerangka politik dan sejarah apa mereka melakukannya, dan tujuan apa yang ingin mereka capai dari gambaran tersebut.

Sebagai contoh, sudah jelas bahwa rezim Islam di Iran menggambarkan Iran sebagai masyarakat Islam untuk melegitimasi keberadaan negara Islam di sana. Di sisi lain, seorang rasis Barat yang anti-imigran juga akan menggambarkan Iran sebagai masyarakat Islam untuk menegaskan bahwa jurang antara para pendatang dari Iran dan penduduk setempat tidak dapat dijembatani. Demikian pula seorang jurnalis oportunis akan menggunakan istilah ini dan menyebarkan pandangan tersebut, karena itulah model dan cara pandang yang disukai oleh lingkaran politik dominan di masyarakat Barat saat ini. Dengan cara seperti itu, kalangan universitas dan akademisi pun mengikuti kerangka yang sama, opini publik diarahkan ke arah tersebut, dan seterusnya.

Pada kenyataannya, pelabelan dan pengemasan seperti ini bersifat menipu. Siapa pun yang mengemukakannya, tujuannya adalah untuk menyatakan bahwa karakter Islam dari hukum dan hubungan sosial yang dominan di masyarakat Iran merupakan hasil dari pandangan dan keyakinan rakyatnya sendiri, bukan akibat paksaan dan tekanan politik. Jika kewajiban berjilbab benar-benar merupakan pilihan perempuan itu sendiri dan berasal dari pandangan dunia Islam yang mereka anut, maka hati nurani banyak orang di Barat akan merasa tenang. Jika memang demikian, berbagai transaksi politik antara rezim-rezim demokrasi Barat, para intelektual kelas menengah, dan para jurnalis dengan pemerintah Iran akan jauh lebih mudah dibenarkan. Jika memang demikian, membungkam suara protes perempuan yang memperjuangkan kebebasan, serta oposisi revolusioner Iran, dengan menuduh mereka sebagai kaum ekstrimis yang “terpisah dari rakyat” juga akan menjadi jauh lebih mudah.

Pengkategorian manusia berdasarkan agama, budaya, etnis, atau nasionalitas sering menjadi langkah pertama untuk menyangkal hak-hak universal mereka sebagai manusia. Jika genosida di Rwanda dianggap sebagai kelanjutan dari tradisi Afrika, jika rajam dianggap sebagai tradisi Islam rakyat Iran, jika kewajiban berjilbab disebut sebagai bagian dari budaya perempuan di “masyarakat Islam”, atau jika menikahkan anak perempuan berusia sembilan tahun dianggap sebagai tradisi masyarakat di negara-negara tersebut, maka orang-orang itu akan dengan mudah dilupakan, direndahkan, dibom, dan dibiarkan hidup di bawah aturan mereka sendiri di luar benteng yang disebut “peradaban dan demokrasi Barat”.

Namun jika menjadi jelas bahwa mereka, seperti manusia di tempat lain, hidup dan bekerja dalam masyarakat kapitalis dan pasar global; jika menjadi jelas bahwa tradisi dan hukum Islam tersebut dipaksakan kepada mereka melalui penjara, ruang penyiksaan, patroli jalanan, pisau, eksekusi, dan rajam; jika menjadi jelas bahwa mereka, seperti manusia lainnya, merindukan kebebasan, kesetaraan, dan berakhirnya diskriminasi; dan jika terlihat bahwa, meskipun berada di bawah tekanan yang berat, salah satu dorongan terkuat dalam masyarakat ini adalah keinginan untuk hidup dengan budaya dan gaya hidup yang lebih bebas, maka seluruh bangunan ideologis yang munafik itu akan runtuh, dan dampaknya akan sangat besar.

Masyarakat Iran bukanlah masyarakat Islam. Yang ada adalah rezim penguasa Islamis, yang meskipun menggunakan berbagai bentuk paksaan, tetap tidak mampu memaksa masyarakat untuk menerima identitas Islam sebagai identitas mereka.

Saya sama sekali tidak peduli pada para intelektual yang merujuk pada statistik resmi tentang orang-orang yang memiliki “agama resmi” untuk membenarkan pelabelan yang munafik ini. Menerima pengkategorian seperti itu, apalagi menyebarkannya, hanya akan memperpanjang dan mempertahankan bencana yang sedang terjadi di Iran dan di masyarakat yang berada di bawah dominasi Islam.

Negah: Apa pendapat anda tentang “Islam Progresif”? Banyak pihak mulai dari tokoh budaya hingga organisasi politik, mengatakan bahwa orang-orang seperti Ali Shariati, Abdulkarim Soroush, dan para pembangkang Islam lainnya perlu dibela dalam menghadapi kaum “fundamentalis”. Mereka berpendapat bahwa dengan mendukung tokoh-tokoh seperti ini, masyarakat akan memperoleh manfaat dan kehidupan rakyat akan membaik. Apa pendapat anda tentang hal ini?

Mansoor Hekmat: Jika yang dimaksud dengan “Islam Progresif” benar-benar sebuah progresivitas, maka ia harus menciptakan perpecahan dalam agama itu sendiri, membentuk hierarki keagamaan yang baru, dan menyerukan kepada massa untuk bergabung dengannya. Mungkin sesuatu seperti yang pernah dilakukan oleh Baháʼísme. 

Keluhan seorang profesor universitas agama terhadap pemerintah yang telah melanggar hak-haknya tidak dapat disamakan dengan perkembangan sejarah besar dan titik balik yang pernah terjadi di Barat. Karena dalam struktur sosial dan politik Timur Tengah serta Iran saat ini, dan dalam kaitannya dengan ekonomi politik masyarakat modern, Islam tidak pernah memainkan peran yang sama seperti yang dimainkan oleh Kekristenan pada masa munculnya kapitalisme di Barat. Apakah Islam cocok atau tidak dengan perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut sebenarnya tidak terlalu penting. Perkembangan ekonomi itu sendiri tetap berlangsung, terlepas dari kondisi Islam atau kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat modern.

Masyarakat Iran tidak membutuhkan tokoh seperti Martin Luther atau John Calvin. Dominasi Islam di Iran bukanlah hegemoni ideologis, psikologis, atau struktural, melainkan sebuah kekuasaan politik dan aparat keamanan yang pada akhirnya akan dijatuhkan melalui perjuangan politik.

Negah: Ketika kita membuka halaman-halaman media Iran, kita menemukan banyak perdebatan tentang hubungan antara pemerintahan religius dan rakyat, agama dan kebebasan, agama dan rasionalitas, agama dan masyarakat sipil, dan sebagainya. Apa pendapat anda tentang perdebatan-perdebatan ini? Bagaimana anda melihat hubungan antara agama, khususnya Islam, dengan pemerintahan rakyat, kebebasan, masyarakat sipil, rasionalitas, dan hal-hal semacam itu?

Mansoor Hekmat: Agama merupakan ideologi resmi dari pemerintahan yang sangat brutal di Iran. Karena itu, bagi kalangan intelektual yang hidup di negara tersebut, hampir setiap persoalan harus dianalisis dalam kerangka Islam dan dipahami sebagai bagian dari pandangan dunia Islam. Setidaknya, setiap pendapat harus selalu dikaitkan dengan Islam yang berkuasa, baik untuk menyesuaikannya maupun untuk menunjukkan pertentangannya.

Perdebatan tentang hak asasi manusia, kebebasan sipil, sistem politik, kebijakan ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan berbagai persoalan lainnya merupakan isu penting dan mendesak yang selalu dibahas oleh kalangan intelektual di setiap masyarakat. Namun di Iran, kata “Islam” hampir selalu harus disertakan dalam setiap perdebatan tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa Islam memiliki legitimasi ilmiah dalam persoalan-persoalan yang sedang diperdebatkan. Keadaan ini lahir dari paksaan politik, bukan dari kebutuhan epistemologis atau bahkan alasan historis. Masa seperti ini pada akhirnya akan berlalu. Suatu saat nanti, majalah dan media di Iran akan dapat membahas persoalan-persoalan tersebut dengan cara yang lebih serius, tanpa harus menyesuaikannya dengan Islam atau terus-menerus menunjukkan apakah sesuatu selaras atau bertentangan dengannya.

Menurut saya, perdebatan yang dilakukan oleh oposisi resmi dan para kritikus yang masih diizinkan dalam sebuah rezim despotik tidak boleh dipahami begitu saja berdasarkan definisi dan kategori yang mereka sendiri ajukan. Perdebatan yang sebenarnya di masyarakat Iran baru akan muncul secara terbuka di halaman-halaman media ketika cengkeraman penindasan menghilang. Karena itu, terus terang saja, saya tidak menganggap isi tulisan dalam publikasi intelektual di dalam Iran saat ini sebagai sesuatu yang terlalu penting atau menentukan. Yang lebih menarik bagi saya justru konflik politik yang berlangsung di balik layar, serta hubungan antara pemerintah dan publikasi-publikasi tersebut.

Negah: Terakhir, apa pendapat anda tentang gerakan anti-agama selama satu abad terakhir di Iran? Karakteristik dan posisi seperti apa yang dimiliki gerakan ini dalam perjuangan masyarakat luas untuk kehidupan yang lebih baik?

Mansoor Hekmat: Selama sebagian besar abad ke-20, baik gerakan keagamaan maupun gerakan anti-agama di Iran dipengaruhi oleh arus internasional yang jauh lebih besar. Hal ini memberi keduanya corak yang berbeda dari pertarungan antara agama dan pencerahan yang pernah terjadi di Eropa pada abad-abad sebelumnya. Yang saya maksud adalah "Revolusi Oktober", munculnya "Uni Soviet", dan periode "Perang Dingin". Dalam konteks ini, Islam dan pencerahan anti-Islam ditempatkan dalam kerangka sejarah yang berbeda, atau dapat dikatakan didefinisikan ulang dalam persimpangan internasional yang jauh lebih besar. Pada awalnya, pencerahan menjadi bagian dari kemajuan gerakan sosialis di masyarakat Iran. Namun dengan cepat, setelah Uni Soviet muncul sebagai salah satu blok dalam tatanan borjuis internasional, gerakan tersebut berubah menjadi sesuatu yang kosong dan kehilangan ketajaman kritisnya. Pada akhirnya, ia pun menjadi alat bagi kepentingan politik tertentu.

Menurut saya, ketajaman kritik yang berani dari gerakan ini bisa menghilang, hal itu terjadi karena muncul pandangan bahwa mullah nasionalis, agama populis, dan teologi pembebasan dapat menjadi senjata bagi Uni Soviet dalam menghadapi Amerika Serikat. Dari sinilah lahir gagasan tentang “Islam yang dapat ditoleransi”. Dan seiring dengan proses Stalinisasi dan pengaruh Partai Tudeh di lingkungan intelektual Iran, muncul pula berbagai pertimbangan taktis dalam berurusan dengan agama. Islam dipandang berguna sebagai alat untuk melawan monarki dan Amerika Serikat. Dari sinilah dimulai masa ketika Islam dibiarkan tanpa kritik, dan bahkan mulai dibenarkan.

Di kubu yang berlawanan, Islam yang anti-komunis berubah menjadi senjata kuat bagi Barat dalam menghadapi gerakan buruh dan komunisme di Iran. Bukan keyakinan religius masyarakat atau kekuatan Islam sebagai agama yang membangun Republik Islam Iran, melainkan kebutuhan para mantan sekutu rezim Shah Pahlevi untuk melanjutkan kebijakan penindasan terhadap kaum kiri. Dalam situasi itu, Islam yang sebenarnya sedang merosot justru diangkat kembali dari keterasingan ke pusat kekuasaan melalui tokoh seperti Ruhullah Khomeini.

Singkatnya, perjuangan pencerahan melawan Islam dengan cepat dipengaruhi oleh berbagai perkembangan politik, baik di dalam masyarakat Iran maupun oleh dinamika kekuatan internasional, terutama melalui munculnya Islam politik.

Jika tiga puluh tahun yang lalu seseorang dari posisi ateis mengejek dan mengkritik dasar-dasar Islam, ia tidak hanya akan diserang oleh mesin kekuasaan Islam, tetapi juga oleh kaum populis dan para penentang despotisme. Bahkan hari ini, sebagian dari kelompok yang sama justru menyerang kami, para pengkritik agama dan Islam yang tegas. Dalam pandangan mereka, menjadi revolusioner dan progresif berarti menenangkan Islam, hidup berdampingan dengannya, atau mencoba menemukan “Islam Progresif” yang katanya lebih modern.

Saat ini justru gerakan kami, yaitu "Komunisme-Buruh", bersama dengan kebencian mendalam terhadap Islam yang berkembang luas di masyarakat Iran, khususnya di kalangan perempuan dan pemuda, sedang membangun pondasi bagi berkembangnya gerakan anti-agama dan proses de-Islamisasi yang serius di Iran. Jika rakyat Iran ingin merasakan kemakmuran dan kehidupan yang lebih baik, maka gerakan ini harus menang. Saya yakin bahwa seiring dengan kemajuan perjuangan rakyat, sebagian intelektual yang berpikiran bebas pada akhirnya akan bergabung dengan barisan ini.