Bagaimana Kaum Campis dan Tankies Barat Berpihak pada “Axis of Resistance”
Ditulis oleh: Decolonize Anarchism
Setelah serangan roket dan drone Iran terhadap rezim apartheid Israel pada 13 April, kaum kiri otoritarian di Dunia Utara sekali lagi menutup mata terhadap perjuangan rakyat tertindas. Alih-alih berfokus pada perjuangan kelas dari bawah, mereka justru memusatkan perhatian pada negara, memberikan dukungan kepada rezim-rezim represif, dan bahkan memuji pemerintah Iran serta apa yang mereka sebut sebagai “Axis of Resistance” (Poros Perlawanan).
Bagi mereka, Iran diposisikan sebagai pemimpin “perlawanan” terhadap imperialisme Amerika Serikat dan Zionisme, sambil sepenuhnya mengabaikan sejarah panjang rezim tersebut dalam menyiksa, memperkosa, dan membunuh rakyatnya sendiri. Dalam pemberontakan “Jin Jiyan Azadî” pada 2022, sedikitnya 550 demonstran dibunuh oleh negara, termasuk puluhan perempuan dan anak-anak, sementara ribuan lainnya terluka. Di dalam tahanan, aparat negara menggunakan penyiksaan dan kekerasan seksual untuk memaksa pengakuan atau sebagai bentuk hukuman. Sepanjang 2023 saja, ratusan orang dieksekusi, dengan korban terbanyak berasal dari wilayah Kurdistan dan Balochistan.
Dalam gelombang protes yang sama, puluhan warga Baloch dibunuh dalam penumpasan yang dikenal sebagai “Bloody Friday”. Komunitas Baloch hidup dalam kemiskinan ekstrem dan secara sistematis dirampas hak-hak dasarnya. Banyak dari mereka hidup tanpa akses terhadap dokumen identitas, air bersih, pendidikan, maupun layanan kesehatan. Anak-anak Baloch bahkan kerap kehilangan nyawa saat mencoba mengambil air untuk keluarga mereka. Minimnya lapangan kerja memaksa sebagian warga bertahan hidup melalui aktivitas berisiko seperti penyelundupan bahan bakar.
Pada 13 April, rezim juga meluncurkan serangan dari dalam wilayah perkotaan, menciptakan kepanikan luas di kalangan warga sipil. Situasi ini mendorong banyak orang untuk mengungsi, sekaligus memperkecil kemungkinan munculnya pemberontakan di tengah kondisi perang. Pada saat yang sama, represi terhadap perempuan yang menolak kewajiban hijab justru semakin ditingkatkan. Aturan ini bukan sekadar soal moralitas, melainkan bagian dari mekanisme kontrol atas tubuh perempuan sekaligus alat untuk memperluas kehadiran aparat keamanan dan meredam potensi perlawanan.
Kaum kiri otoritarian di Barat menunjukkan kegagalan dalam memahami kompleksitas sejarah dan politik di Asia Barat Daya. Akibatnya, mereka menutup mata terhadap kejahatan negara-negara teokratis dan otoriter seperti Iran, dan malah mengglorifikasinya atas nama anti-imperialisme. Fenomena ini dikenal sebagai “anti-imperialisme kiri idiot”, istilah yang dipopulerkan oleh Leila Al-Shami untuk menggambarkan kecenderungan sebagian kiri “anti-perang” di Barat selama konflik Suriah yang hanya menentang intervensi Barat, tetapi mengabaikan atau bahkan mendukung peran Rusia dan Iran.
Bagi arus kiri seperti ini, dukungan terhadap rezim Bashar al-Assad dibenarkan atas nama anti-imperialisme. Assad dipandang sebagai bagian dari Poros Perlawanan melawan Amerika Serikat dan Zionisme, tanpa memperhitungkan fakta bahwa rezimnya sendiri pernah mendukung Perang Teluk pertama dan terlibat dalam program rendisi ilegal Amerika Serikat, di mana tahanan disiksa atas nama CIA (Central Intelligence Agency).
Kiri pro-otoritarian semacam ini tampak buta terhadap segala bentuk imperialisme yang tidak berasal dari Barat. Ia mencampurkan politik identitas dengan egoisme, melihat dunia hanya melalui dampaknya bagi Barat, dan secara implisit mengandaikan bahwa hanya Barat, terutama laki-laki kulit putih, yang memiliki peran dalam menentukan jalannya sejarah.
Dalam pandangan kaum campis, dunia dibagi menjadi dua kubu besar. Amerika Serikat, Eropa, dan Israel dianggap sebagai “kubu imperialis”, sementara Rusia, Tiongkok, Iran, Suriah, Korea Utara, Venezuela, dan negara-negara lain diposisikan sebagai “kubu anti-imperialis”. Terlepas dari seberapa besar pelanggaran HAM atau seberapa otoriter rezim di kubu kedua, mereka tetap didukung. Siapa pun yang secara retoris menentang narasi Barat langsung dianggap sekutu. Dalam logika ini, sering kali cukup hanya karena suatu gerakan dianggap didukung oleh Amerika Serikat, maka gerakan itu langsung dianggap tidak sah atau kehilangan legitimasi.
Dalam kerangka berpikir seperti ini, banyak orang gagal mendukung revolusi rakyat di Suriah pada 2011 atau di Iran pada 2022. Sebaliknya, mereka justru membela para tiran di kedua negara tersebut, dengan alasan bahwa rezim-rezim itu sedang melawan upaya perubahan rezim yang direkayasa oleh Amerika Serikat. Klaim pemerintah Suriah dan Iran sebagai benteng terakhir melawan hegemoni Barat dan Israel diterima begitu saja tanpa kritik.
Pada 17 Oktober 2019, rakyat Lebanon turun ke jalan menentang sistem politik sektarian dan menuntut perubahan menyeluruh. Sebagai respons, Hizbullah bersama sekutunya, sering kali bekerja sama dengan aparat negara, menekan para demonstran. Di bawah kepemimpinan Hassan Nasrallah, mereka dengan cepat membela status quo sektarian dan menuduh para demonstran sebagai alat kepentingan asing. Situasi ini sangat akrab bagi rakyat Iran, yang mengalami bentuk represi serupa dari rezim yang juga mendukung pengaruh Hizbullah. Setelah pembunuhan brutal Jina Amini oleh polisi moral Iran, gelombang pemberontakan nasional meletus dan ditandai dengan konfrontasi langsung antara rakyat dan aparat negara.
Gerakan ini menunjukkan bagaimana metode penindasan telah menyebar di kawasan. Sejak era Khomeini, praktik-praktik represif tersebut diekspor ke Lebanon, Suriah, dan Irak, dan semakin menguat terutama sejak krisis yang melanda rezim Bashar al-Assad setelah 2011.
Anti-imperialisme versi campis justru melemahkan politik internasionalis. Ia menyederhanakan konflik, menghapus pengalaman korban, dan secara ironis memperkuat narasi yang mereduksi perjuangan Palestina menjadi sekadar perpanjangan geopolitik Iran. Cara pandang terhadap Suriah dan Ukraina, serta terhadap Palestina dan Lebanon, memperlihatkan kontradiksi dalam apa yang disebut sebagai anti-imperialisme oleh sebagian kiri Dunia Utara.
Karena itu, yang dibutuhkan adalah solidaritas lintas batas di antara rakyat tertindas di Dunia Selatan. Mendukung perjuangan Palestina tidak berarti harus membela rezim-rezim otoriter. Justru sebaliknya, hal itu menuntut penolakan terhadap semua bentuk penindasan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.
Dengan pemahaman ini, perjuangan kembali diarahkan pada pengorganisasian dari bawah dan solidaritas antar rakyat, melawan politik perang negara. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip anarkis: anti-otoritarianisme, anti-imperialisme yang konsisten, keberpihakan pada yang tertindas, serta sikap kritis terhadap segala bentuk kekuasaan dan dominasi.
Sebagai anarkis, kami secara mendasar menolak semua bentuk otoritas yang memaksa dan kekuasaan yang terpusat. Sebaliknya, kami memperjuangkan pengelolaan mandiri, solidaritas timbal balik (mutual aid), dan kerja sama sukarela. Ketika sebagian kiri di Barat mendukung rezim-rezim otoriter, mereka pada dasarnya mengorbankan prinsip ini. Rezim semacam itu justru merupakan kebalikan dari anarkisme karena memusatkan kekuasaan, membungkam perbedaan pendapat, dan membatasi kebebasan. Mendukung negara seperti ini berarti bertentangan dengan komitmen anarkis untuk membongkar penindasan dan kekuasaan.
Sebagai anarkis, kami menolak imperialisme dalam segala bentuknya dan mendukung penentuan nasib sendiri bagi semua rakyat. Sikap anti-imperialisme yang konsisten tidak bisa disamakan dengan dukungan terhadap negara mana pun hanya karena mereka menentang hegemoni Amerika Serikat. Rezim otoriter sering kali juga menjalankan praktik-praktik penindasan, baik di dalam negeri maupun di luar batas wilayahnya. Mendukung mereka atas nama anti-imperialisme justru berisiko melegitimasi bentuk imperialisme dan penindasan yang lain.
Kami juga menekankan solidaritas dengan mereka yang tertindas, serta berupaya membebaskan kelompok-kelompok yang paling terpinggirkan. Negara-negara otoriter memiliki catatan panjang pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari penindasan politik, persekusi terhadap minoritas, hingga pembatasan kebebasan. Dukungan dari sebagian kiri Barat terhadap rezim-rezim ini sering kali mengabaikan atau mengecilkan penderitaan kelompok-kelompok tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip solidaritas internasional terhadap semua yang tertindas.
Sebagai anarkis, kami berusaha untuk selalu mengkritik dan menantang setiap bentuk kekuasaan dan dominasi. Namun, ketika ada yang secara tidak kritis mendukung negara otoriter hanya karena mereka berseberangan dengan Barat, mereka gagal memahami dan mengkritisi bagaimana kekuasaan bekerja di dalam negara tersebut. Dukungan semacam ini pada akhirnya hanya mengganti satu bentuk dominasi dengan dominasi yang lain, bukan benar-benar menentang struktur kekuasaan itu sendiri.
Kami juga menuntut konsistensi dalam sikap etis terhadap segala bentuk penindasan dan eksploitasi. Mendukung rezim otoriter berarti mengambil posisi yang selektif, di mana pelanggaran hak asasi manusia tertentu diabaikan demi kepentingan politik. Ketidakkonsistenan ini merusak dasar etis dari pemikiran kiri dan anarkisme, yang seharusnya berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan yang universal. Karena itu, kami menyerukan solidaritas lintas batas di antara semua rakyat yang tertindas, tanpa tunduk pada permainan geopolitik yang membentuk kondisi dunia saat ini.
