Penulis: Hasse-Nima Golkar
Kematian Alireza Jafari, seorang anak sekolah berusia sebelas tahun yang tewas di pos pemeriksaan militer, bukanlah sekadar “tragedi” atau “pengecualian". Ini adalah hasil langsung dari tatanan yang dibangun di atas kepatuhan, ketakutan, dan reproduksi perang yang terus-menerus, sebuah tatanan yang menjadi dasar bagi semua negara untuk bertahan, apa pun bendera dan ideologinya.
Narasi resmi menyebut ia “gugur dalam menjalankan tugas” dan mengangkat kematiannya sebagai “syahid” melalui bahasa ideologis yang menyesatkan. Namun kenyataannya jauh lebih sederhana dan brutal: seorang anak dalam layanan mesin militer telah terbunuh. Tidak ada pilihan yang benar-benar bebas, tidak ada “tugas” yang bisa dibenarkan secara etis.
Kenyataan ini semakin jelas dari pernyataan ibunya: “Karena kekurangan personel, ayahnya membawa anak itu ke pos pemeriksaan… kehadiran anak-anak berusia 15 dan 16 tahun di pos seperti itu adalah hal yang biasa..”
Pengakuan ini mengungkap fakta yang mengerikan: ketika negara kekurangan tenaga, tubuh anak-anak menjadi cadangan. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi perpanjangan mesin perang.
Fenomena ini tidak terbatas pada satu pemerintahan saja, melainkan melekat pada semua negara. Yang mana dalam situasi krisis dan perang, negara akan menempatkan kelangsungannya di atas kehidupan manusia. Dalam kondisi seperti itu, negara kembali pada logika yang sama: mobilisasi, pengorbanan, dan pada akhirnya penggunaan manusia sebagai alat.
Perang, apa pun namanya, entah “pertahanan", “keamanan" atau “tanah air”, selalu melibatkan pembenaran dan normalisasi kematian. Anak-anak, karena kerentanan mereka dan mudahnya didoktrin secara ideologis, menjadi yang paling mudah dikorbankan.
Sejarah telah berulang kali menunjukkan hal ini: dari ladang ranjau hingga pos pemeriksaan, dari ruang kelas hingga propaganda resmi, anak-anak dijadikan proyek masa depan negara, sebuah masa depan yang sering kali tidak pernah mereka capai.
Istilah “pelanggaran hak asasi manusia” saja tidak cukup untuk menjelaskan situasi ini; sering kali istilah tersebut hanya mengelola krisis, bukan mengakhirinya. Masalahnya lebih mendasar: struktur itu sendiri, yang memberi negara monopoli atas kekerasan, menormalisasi hierarki, dan menjadikan kepatuhan sebagai kebajikan. Dalam struktur seperti ini, tentara anak bukanlah penyimpangan, melainkan kemungkinan yang selalu ada.
Harus dikatakan dengan jelas: tidak ada perang yang bisa disebut “perang rakyat” jika melibatkan anak-anak. Tidak ada “tanah air” yang layak mengorbankan tubuh seorang anak di pos pemeriksaan. Dan tidak ada ideologi yang dapat membenarkan hal ini.
Yang perlu dipertanyakan bukan hanya kebijakan atau komandan tertentu, tetapi keseluruhan logika yang menopang sistem ini: logika negara, batas wilayah, militer, dan kepatuhan. Selama logika ini masih bertahan, Alireza bukan yang terakhir, dan bahkan bukan pengecualian.
Di tengah siklus ini, jawabannya bukan sekadar reformasi, melainkan penolakan: menolak untuk terlibat, menolak untuk melegitimasi, dan membangun kembali kehidupan berdasarkan solidaritas dari bawah, bukan perintah dari atas. Karena di mana pun terdapat kekuasaan terpusat, anak-anak cepat atau lambat akan didorong ke garis depan.
Tidak untuk Shah!
Tidak untuk Perang!
Wanita—Kehidupan—Kebebasan
