Refleksi tentang keinginan untuk tidak memiliki anak
Penulis: Anonim
Tulisan ini lahir dari sebuah refleksi dan tidak dimaksudkan sebagai pembahasan yang sepenuhnya komprehensif. Kami menyadari bahwa topik yang diangkat sangat sensitif dan kemungkinan besar akan memunculkan reaksi yang kuat. Namun demikian, kami merasa penting untuk membicarakannya, mengingat dominasi cara pandang pronatalis serta berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya. Refleksi ini berangkat dari pemikiran anarkis, dan karena itu juga dari keinginan untuk melampaui dunia yang otoriter, terindustrialisasi, spesiesis, dan berbagai bentuk penindasan lainnya.
Publikasi pertama di Prancis, April 2019.
Saat tulisan ini dibuat, populasi manusia di Bumi mencapai sekitar 7,7 milyar jiwa. Pada Abad Pertengahan, jumlah manusia bahkan belum mencapai 500 juta. Sepanjang abad ke-19, jumlah itu melampaui satu milyar. Angka dua milyar tercapai pada dekade 1920-an, sementara tiga milyar tercapai menjelang tahun 1960-an. Sekitar tahun 1975, populasi manusia telah melampaui empat milyar. Antara tahun 1985 hingga 1990, lima milyar manusia telah hidup di Bumi. Menjelang tahun 2000, angka enam milyar terlampaui, dan pada paruh pertama dekade 2010-an, populasi manusia akhirnya melewati tujuh milyar.
Bagi siapa pun yang tidak nyaman melihat angka ini terus meningkat, masa depan tampak menjanjikan sesuatu yang suram. Perkiraan terendah memprediksi pertumbuhan populasi akan terus berlangsung hingga sekitar tahun 2080, sementara perkiraan tertinggi memperkirakan peningkatan konstan setidaknya sampai tahun 2100. Untuk saat ini, proyeksi tersebut belum melampaui tahun itu.
Bagi kami, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, manusia telah berada dalam kondisi kelebihan populasi, dan kepadatan ini secara tak terbantahkan berdampak pada lingkungan serta seluruh makhluk hidup lain, termasuk diri kita sendiri. Meskipun laju pertumbuhan populasi secara umum mulai melambat, ia tetaplah pertumbuhan, dan justru itulah yang kami anggap problematis. Bahkan ketika jumlah manusia di Bumi masih sekitar tujuh kali lebih sedikit dibanding sekarang, cukup banyak kaum anarkis yang telah mempertanyakan hal-hal yang kini kembali kami renungkan.
Pada akhir abad ke-18, seorang ekonom bernama Thomas Malthus telah memikirkan persoalan angka kelahiran. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan sumber daya tidak berjalan seiring dengan pertumbuhan populasi, sehingga pada suatu titik sumber daya tersebut akan habis. Untuk mencegah hal itu, ia menganjurkan pengendalian angka kelahiran. Namun, pemikirannya tetap sangat dipengaruhi moralitas zamannya, dengan mendorong penundaan usia pernikahan serta praktik kesucian seksual sebelum menikah. Ia juga menyarankan agar pasangan hanya memiliki jumlah anak yang benar-benar mampu mereka nafkahi. Bahkan, Malthus merekomendasikan penghentian bantuan finansial bagi kaum miskin.
Pemikirannya tampak lebih diarahkan pada pengendalian kaum miskin dan stabilitas sosial daripada refleksi yang bersifat emansipatoris, serta sama sekali tidak mempertanyakan model keluarga yang dominan. Karena itu, gagasan Malthus pada dasarnya tidak terlalu menarik bagi kami, sebab lebih berorientasi pada ekonomi dan kontrol sosial ketimbang pembebasan manusia. Meski demikian, cukup banyak kaum anarkis pada akhir abad ke-19 yang berangkat dari gagasan bahwa pertumbuhan populasi yang tak terbatas pada akhirnya akan berbenturan dengan kenyataan bahwa sumber daya di dunia bersifat terbatas. Pemikiran baru ini kemudian dikenal sebagai neo-Malthusianisme, sementara para anarkis yang mendukungnya disebut neo-Malthusian.
Walaupun berada dalam posisi minoritas, para neo-Malthusian anarkis berusaha menyesuaikan Malthusianisme dengan perspektif emansipatoris mereka. Mereka menegaskan bahwa anak-anak yang lahir di bawah sistem yang ada pada akhirnya hanya akan menjadi umpan meriam atau alat bagi para penguasa dan majikan. Adaptasi ini juga mencakup solusi individual untuk pengendalian kelahiran melalui promosi alat kontrasepsi serta pembelaan terhadap hak aborsi, sebuah posisi yang pada masa itu tergolong sangat maju dan radikal. Perlu diingat bahwa pada masa tersebut, metode kontrasepsi masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak kelahiran yang sebenarnya tidak diinginkan, sementara banyak keluarga hidup dalam kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka ataupun membesarkan mereka menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab.
Di Prancis, neo-Malthusianisme dipelopori oleh Paul Robin pada tahun 1895. Gerakan ini terinspirasi oleh neo-Malthusianisme Inggris, yang pada masa itu juga dipengaruhi oleh teori-teori eugenika yang mulai berkembang. Sangat disayangkan bahwa neo-Malthusianisme sempat dipenuhi gagasan-gagasan eugenik. Seiring waktu, pendekatan tersebut terbukti memiliki banyak kelemahan ilmiah. Selain itu, gerakan ini juga mendorong pengendalian kelahiran yang bersifat koersif, sesuatu yang tidak kami setujui, karena menurut kami penurunan angka kelahiran seharusnya lahir dari refleksi pribadi dan pilihan sadar, bukan paksaan. Hasrat eugenik untuk menghapus segala bentuk “degenerasi” bukan hanya ilusi, tetapi juga mencerminkan keinginan menciptakan satu model manusia yang dianggap paling layak untuk hidup dan berkembang biak. Meski demikian, tidak semua neo-Malthusian mendukung teori-teori eugenika. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam karya Emilie Lamotte, La Limitation des Naissances: Moyens d’éviter les Grandes Familles, meskipun metode kontrasepsi yang ia sarankan kini sudah dianggap usang.
Yang mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa refleksi-refleksi semacam ini sudah muncul sejak abad ke-19, ketika populasi manusia di Bumi “baru” sekitar satu miliar jiwa. Sementara hari ini, ketika jumlah manusia telah meningkat tujuh kali lipat, kesadaran kolektif yang benar-benar besar mengenai persoalan tersebut justru nyaris tidak muncul.
Pronatalisme: Ideologi yang Mematikan
Pernahkah kamu mengatakan dalam sebuah percakapan bahwa kamu tidak ingin memiliki anak? Tanggapan yang muncul hampir selalu sama: “Sekarang saja kamu bilang begitu, nanti juga berubah”, “Ingin punya anak itu hal yang alami”, “Kamu egois”, “Kamu tidak suka anak-anak”, “Nanti kamu akan menua sendirian”, dan sebagainya.
Respons seperti itu hampir selalu bernada terkejut atau tersinggung, seolah-olah memiliki anak adalah sesuatu yang begitu jelas dan tak perlu dipertanyakan, sementara pilihan untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai penyimpangan. Karena dianggap “wajar”, orang yang memilih tidak memiliki anak justru dituntut untuk membenarkan keputusannya, berbeda dengan mereka yang mengikuti apa yang dianggap sebagai “jalan alami kehidupan”. Bahkan kemungkinan untuk tidak memiliki anak jarang sekali disebut secara spontan. Kita hampir tidak pernah mendengar kalimat seperti, “Kalau suatu hari nanti kamu punya anak”, melainkan lebih sering, “Ketika nanti kamu punya anak”. Saat seseorang hamil, ia segera diberi ucapan selamat. Melahirkan dipandang sebagai sesuatu yang indah, positif, dan normal. Sebaliknya, keputusan untuk tidak memiliki anak langsung dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Kehidupan tanpa anak sering kali dipersepsikan sebagai kehidupan yang tidak utuh, seolah-olah memiliki anak merupakan syarat dasar untuk menjadi manusia yang “lengkap”.
Ideologi pronatalis lah yang menjelaskan keadaan ini. Ideologi tersebut ditanamkan melalui pendidikan dan budaya, lalu bekerja secara halus maupun terang-terangan dalam kehidupan sehari-hari. Sejak masih kecil, kita sudah diperkenalkan pada cara pandang pronatalis melalui permainan. Siapa yang tidak pernah bermain boneka atau bermain “ayah dan ibu”? Bentuk pengondisian seperti ini membuat memiliki anak terasa sebagai sesuatu yang otomatis dan tak terelakkan, tanpa memberi ruang bagi kemungkinan untuk memilih tidak memiliki anak. Bahkan sejak masa kanak-kanak, masa depan kita seolah sudah digambar oleh orang lain: bahwa suatu hari nanti kita akan ikut serta dalam melanjutkan keberlangsungan spesies manusia.
Memiliki anak, pada akhirnya, dalam banyak hal merupakan upaya untuk mengabadikan diri sendiri melalui sesuatu yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Warisan itu bisa bersifat kultural. Banyak orang tua memproyeksikan diri mereka atau sosok yang mereka inginkan namun tak pernah tercapai ke dalam diri anak-anak mereka. Mereka ingin mewariskan nilai-nilai, tradisi, moralitas, sejarah, bahkan gairah hidup mereka agar semuanya tetap bertahan melampaui kematian mereka sendiri. Akibatnya, anak sering kali tidak dipandang sebagai individu yang utuh dengan keinginan dan aspirasinya sendiri, melainkan sebagai wadah bagi harapan, nilai, dan ambisi orang tua, sekaligus alat untuk melestarikan sebuah ideologi.
Dalam beberapa lingkungan tertentu, terutama yang bercorak “Marxoid”, bahkan muncul anggapan bahwa antinatalisme adalah ideologi borjuis, dan bahwa kaum proletar justru harus memiliki anak demi menjamin keberlangsungan proletariat sebagai kelas revolusioner. Namun anak-anak tersebut, selain tidak pernah benar-benar dimintai persetujuan atas peran yang diproyeksikan kepada mereka, pada akhirnya sering kali hanya bergabung ke dalam barisan buruh, tentara, atau konsumen bagi sistem yang ada. Gagasan tentang “melahirkan proletar kecil yang kelak menjadi revolusioner besar” pada akhirnya hanyalah ilusi; jauh lebih mungkin mereka justru tumbuh menjadi pelayan Kapital.
Warisan itu juga bisa bersifat material. Banyak orang tua ingin memastikan masa depan anak-anak mereka ketika mereka telah meninggal atau memasuki usia tua. Hal ini dapat diwujudkan melalui asuransi jiwa, tabungan, warisan, ataupun harapan bahwa salah satu anak akan melanjutkan usaha keluarga. Selain itu, warisan juga dapat bersifat genetik. Ada dorongan untuk mempertahankan garis keturunan, meneruskan nama keluarga, dan menjaga keberlangsungan “darah” keluarga. Karena itu, menjadi orang yang mengakhiri garis keturunan sering kali dianggap sesuatu yang nyaris tak terpikirkan. Bersamaan dengan itu, berkembang pula keyakinan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk ikut menjaga keberlangsungan spesies manusia. Sementara itu, kemungkinan untuk mengadopsi anak sering kali langsung dikesampingkan. Alasannya beragam: anak adopsi dianggap tidak sama dengan anak kandung karena tidak memiliki kemiripan fisik, tidak mempunyai “ikatan darah”, dan tidak dianggap sebagai simbol penyatuan biologis kedua orang tua. Anak kandung kemudian dipandang sebagai bukti konkret sekaligus fisik dari cinta pasangan tersebut.
Ketiga bentuk warisan tersebut secara aktif menopang reproduksi sosial. Kelas yang memiliki kekuasaan tetap mempertahankan kepemilikannya, sementara kelas yang tertindas terus diwariskan ke dalam kondisi penindasan yang sama. Nilai-nilai sosial diturunkan tanpa henti dalam sebuah siklus yang terus mereproduksi dunia sebagaimana adanya. Lebih dari itu, generasi-generasi baru tidak hanya cenderung mempertahankan tatanan yang ada, tetapi juga memperkuat dan meneguhkannya. Salah satu contoh yang paling jelas dapat dilihat melalui perkembangan teknologi. Setiap kali muncul inovasi teknologi besar, generasi yang lebih tua sering kali meresponsnya dengan rasa curiga, canggung, atau kebingungan. Mereka pernah hidup sebelum teknologi itu hadir dan mengetahui bahwa kehidupan tetap bisa berjalan tanpanya. Sebaliknya, generasi yang lahir tepat pada masa transisi teknologi atau sesudahnya tidak pernah benar-benar mengalami perubahan tersebut. Dunia yang mereka masuki otomatis menjadi standar normal bagi mereka. Akibatnya, teknologi-teknologi baru terasa jauh lebih esensial dibandingkan bagi mereka yang pernah hidup sebelum transformasi itu terjadi.
Berbagai bentuk kekuasaan kemudian memanfaatkan antusiasme terhadap teknologi baru, terutama di bidang hiburan, untuk memperluas pengawasan dan kontrol, sambil menghadapi perlawanan yang sangat kecil. Misalnya, ketika masyarakat dibiasakan menggunakan pengenal wajah melalui telepon pintar, maka penolakan terhadap teknologi serupa akan semakin sulit ketika suatu saat diterapkan untuk memasuki gedung, mengakses layanan publik, atau ruang lainnya, terutama jika semua itu dibungkus dengan dalih keamanan dan kenyamanan. Proses reproduksi dan penguatan ini tidak hanya terjadi melalui teknologi. Reformasi hukum dan kebijakan negara pun bekerja dengan pola yang sama. Sebuah undang-undang biasanya hanya diperdebatkan ketika masih berupa rancangan atau sedang dibahas. Namun setelah disahkan dan diterapkan, generasi berikutnya tumbuh dengan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Karena tidak pernah mengalami dunia sebelum aturan itu ada, mereka cenderung jauh lebih sedikit mempertanyakannya. Dari generasi ke generasi, dunia yang kita tinggali semakin mengeras, sementara arah perkembangannya terus diteguhkan.
Model keluarga sendiri nyaris tidak pernah benar-benar dipersoalkan. Bahkan dalam banyak lingkungan LGBTI+ yang kompatibel dengan kapitalisme, “jalan hidup normal” tetap dipahami dengan pola yang sama: menemukan pasangan, menikah, memiliki anak, lalu ikut mereproduksi masyarakat sebagaimana adanya. Karena itu, meskipun kami memahami perjuangan sebagian orang untuk memperoleh akses terhadap "teknologi reproduksi berbantu" (ART) maupun "ibu pengganti" (surrogacy), kami tetap menganggap disayangkan bahwa perdebatan mengenai isu-isu tersebut sering kali hanya berhenti pada posisi “mendukung atau menolak”, tanpa pernah sungguh-sungguh mempertanyakan prokreasi itu sendiri. Cara berpikir dominan mendorong individu untuk terus mereproduksi model heteronormatif dan mencari integrasi ke dalam tatanan sosial yang ada. Dalam konteks inilah, sebagaimana ditulis dalam Bædan 1: Journal of Queer Nihilism, Anak kemudian dijadikan simbol masa depan dan harapan, sekaligus alasan bagi berbagai pengorbanan yang dilakukan demi generasi berikutnya.
Pada tingkat negara, berbagai cara dilakukan untuk mendorong orang memiliki anak, mulai dari kampanye peningkatan angka kelahiran hingga pemberian tunjangan sosial. Anak dipandang sebagai penggerak ekonomi; para pengiklan memahami hal ini dengan sangat baik. Selain itu, angka kelahiran juga dijadikan simbol kebanggaan nasional dan dianggap sebagai faktor pertumbuhan yang memungkinkan suatu negara bersaing dengan negara lain. Dalam kerangka seperti itu, melahirkan diposisikan sebagai semacam kewajiban terhadap bangsa. Karena itu pula, ketika seseorang belum memiliki anak, mereka cenderung lebih sering diarahkan pada metode kontrasepsi sementara daripada metode permanen. Dalam logika yang sama, orang-orang yang memiliki kemampuan biologis untuk melahirkan juga mengalami overmedikalisasi. Sejak pubertas hingga menopause, mereka dianjurkan menjalani pemeriksaan ginekologis setiap tahun demi memastikan bahwa “semuanya berfungsi dengan baik”, termasuk kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi reproduktif. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana masyarakat dan institusi merasa berhak mengawasi, mengatur, dan memeriksa tubuh seseorang.
Mereka yang menolak ideologi pronatalis dan memilih untuk tidak memiliki anak sering kali dicap egois. Padahal, tidak menginginkan anak tidak lebih egois daripada menginginkan anak. Pertanyaan yang lebih mendasar justru adalah: mana yang lebih otoriter, menolak menghadirkan seseorang yang belum pernah ada dan karenanya tidak akan pernah menderita karena ketidakhadirannya, atau memaksakan eksistensi kepada seseorang yang sama sekali tidak punya pilihan selain harus hidup?
Sulit untuk tidak mempertanyakan apakah keputusan untuk memiliki anak benar-benar lahir dari kehendak pribadi, atau justru merupakan hasil dari tekanan dan tuntutan sosial yang terus-menerus ditanamkan sejak dini. Dalam konteks ini, sering muncul anggapan bahwa memiliki anak adalah bagian dari “kodrat alami”, dan bahwa “naluri keibuan mendorong perempuan untuk melahirkan”. Identitas perempuan pun dilekatkan secara intrinsik dengan keibuan. Tidak jarang seseorang berkata bahwa mereka “baru benar-benar merasa menjadi perempuan setelah melahirkan”.
Karena itu, alih-alih mencari legitimasi di dalam peran-peran yang dilekatkan pada identitas tersebut, seperti melahirkan, mengasuh anak, dan mengurus rumah tangga, kami justru menganggap lebih relevan untuk mempertanyakan dan menolak identitas itu sendiri. Dan karena identitas “perempuan” dibentuk dalam relasinya dengan identitas “laki-laki”, maka menurut kami kedua identitas tersebut sama-sama perlu dipertanyakan sebagai konstruksi sosial yang membatasi.
“Mengklaim identitas perempuan sambil menolak keibuan ibarat seekor lalat yang mengira dirinya mampu menembus dinding toples tempat ia terperangkap. Identitas perempuan melekat secara inheren pada prokreasi. Kata ‘perempuan’ itu sendiri pada dasarnya merupakan tuntutan menuju keibuan.”
—Priscille Touraille
Selain persoalan tidak ingin memiliki anak, ada pula fenomena lain yang jauh lebih tabu untuk dibicarakan: penyesalan menjadi orang tua, dan terutama penyesalan menjadi seorang ibu. Menjadi orang tua memang dianggap sebagai pengalaman yang diinginkan banyak orang, tetapi bagi sebagian lainnya hal itu justru tidak demikian. Ketika ada orang tua yang berani mengakui penyesalan tersebut, mereka kerap menghadapi reaksi yang penuh kecaman. Hal ini terutama dialami oleh “perempuan”, yang dianggap wajib menjalankan peran keibuan mereka dan dipandang kejam atau tidak bermoral ketika mengungkapkan penyesalan itu. Padahal, penyesalan tersebut tidak selalu berarti ketiadaan cinta terhadap anak. Ada perbedaan antara cinta yang mungkin dirasakan seseorang kepada anaknya dengan beban tanggung jawab yang harus dipikul sepanjang hidup. Bahkan jika memang terdapat ketiadaan cinta, keadaan itu tetap perlu dipahami secara kritis tanpa serta-merta menyalahkan mereka yang mengalaminya. Karena keibuan telah ditempatkan sebagai kebajikan tertinggi dalam identitas perempuan, tidak mengherankan jika banyak “perempuan” merasa takut dihakimi ketika mengungkapkan penyesalan tersebut, sehingga memilih memendam apa yang sebenarnya mereka rasakan.
Hidup bersama anak tidak selalu menjadi sesuatu yang menyiksa, tetapi ia membawa tanggung jawab yang besar dan mengubah ritme kehidupan sehari-hari secara mendalam. Bagi kami, seluruh konsekuensi ini seharusnya dipertimbangkan dengan jauh lebih serius sebelum seseorang memutuskan menghadirkan anak ke dunia, tentu dengan asumsi bahwa mereka benar-benar memiliki kebebasan untuk membuat pilihan tersebut. Berapa banyak orang yang akhirnya mengurangi atau bahkan meninggalkan minat, gairah, dan aktivitas sehari-hari mereka, baik yang bersifat kreatif, intelektual, rekreatif, bahkan sekadar waktu tidur, demi mengurus anak? Meskipun sangat umum mendengar orang tua mengaku lelah, tertekan, atau frustrasi, keadaan itu sering kali dianggap sebagai “pengorbanan kecil yang sepadan”. Namun pengorbanan seperti itu tidak seharusnya dibebankan kepada mereka yang memang tidak menginginkannya.
Perlu juga dicatat bahwa bagi kami, seorang “laki-laki” yang meninggalkan tanggung jawab hanya karena tidak mampu menerima anak biologisnya sendiri tetaplah seseorang yang bertindak tidak bertanggung jawab.
Pertanyaannya kemudian: apakah momen-momen kebahagiaan yang dihadirkan seorang anak benar-benar cukup untuk menutupi seluruh konsekuensi besar dari menghadirkan satu atau beberapa anak ke dunia? Alih-alih mendorong pilihan yang benar-benar sadar dan rasional, ideologi pronatalis justru cenderung menyembunyikan sisi-sisi berat dari pengasuhan sambil menaturalisasi hasrat untuk bereproduksi. Akibatnya, keinginan untuk memiliki anak sering kali dibangun dari pengalaman melihat anak-anak dalam konteks yang menyenangkan, misalnya ketika bertemu anak milik keluarga atau teman, atau melihat mereka bermain di taman. Yang tampak hanyalah kelucuan dan emosi positif yang mereka hadirkan. Sementara itu, biaya hidup yang harus ditanggung, malam-malam tanpa tidur, tangisan, kelelahan, serta dorongan untuk semakin menyesuaikan diri dengan tatanan sosial yang ada, sering kali dibuat tidak terlihat dan nyaris tidak dipertimbangkan dalam keputusan untuk memiliki anak.
Sebelum memutuskan hidup bersama seorang anak, seseorang seharusnya terlebih dahulu mampu menilai apakah dirinya benar-benar sanggup memikul tanggung jawab tersebut, baik secara ekonomi, emosional, maupun afektif. Dalam masyarakat yang terus-menerus mereproduksi dirinya sendiri, di mana kerja menyita sebagian besar waktu hidup, “perempuan” didorong untuk mengabdikan hidup mereka kepada Tuhan, ayah, pasangan, atau atasan, alih-alih kepada diri mereka sendiri. Ketika seorang anak kemudian hadir dalam keseharian itu, maka semakin sedikit pula waktu yang tersisa untuk diri sendiri. Dan ketika seseorang telah terbiasa hidupnya dirampas, mereka hampir tidak memiliki ruang untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya keliru, karena perhatian mereka terus disibukkan oleh rutinitas yang dipaksakan.
Sebagian “perempuan” yang memilih untuk tidak menjadi ibu sering kali mendengar tuduhan seperti, “itu tidak menghargai mereka yang tidak bisa memiliki anak”. Ungkapan semacam ini serupa dengan kalimat seperti, “memalukan kalau tidak memilih padahal banyak orang telah berjuang untuk hak pilih”, atau “memalukan kalau tidak menghabiskan makanan sementara orang lain kelaparan”. Kami tidak melihat bagaimana melahirkan anak dapat mengembalikan kesuburan bagi orang yang infertil, ataupun mengapa harus ada kewajiban historis yang mesti dipenuhi dengan cara itu. Sama halnya, menghabiskan makanan di piring tidak akan menyelesaikan persoalan yang berakar pada kapitalisme dan nasionalisme. Ketiga contoh tersebut justru menunjukkan bagaimana kita terus didorong untuk mereproduksi dunia sebagaimana adanya, alih-alih membayangkan dan menciptakan kehidupan sebagaimana yang benar-benar kita inginkan. Semua itu tidak lebih dari “logika penghambaan”.
Bagi kami, memiliki anak lebih merupakan fenomena budaya daripada kebutuhan biologis. Sebab jika manusia tidak dapat hidup tanpa bernapas, tidur, minum, atau makan, manusia tetap dapat hidup tanpa bereproduksi. Itu berarti seseorang hanya memilih untuk tidak mewariskan gen, budaya, maupun harta bendanya. Namun “perempuan” yang menolak memiliki anak sering kali dicap sebagai sosok yang kelak akan menua dalam kesepian dan kepahitan. Penilaian semacam ini lebih mencerminkan tuntutan sosial daripada kebutuhan biologis. Dengan cara yang sama, “laki-laki” yang menjalani vasektomi kerap dianggap kurang maskulin dan gagal menjalankan “peran alaminya”. Sementara itu, “perempuan” yang disteril dianggap tidak berguna karena tidak dapat memenuhi fungsi reproduktif yang dilekatkan kepada mereka. Karena itulah banyak orang didorong untuk menghindari sterilisasi, terutama mereka yang dianggap sebagai “perempuan”.
Tuntutan untuk bereproduksi bahkan mendahului tuntutan terhadap seksualitas itu sendiri. Dari sinilah lahir penghinaan bukan hanya terhadap orang-orang non-heteroseksual, tetapi juga terhadap orang-orang aseksual. Terlepas apakah seseorang aseksual atau tidak, tidak seorang pun berhak menentukan bagaimana seseorang menggunakan tubuh dan organ seksualnya sendiri. Secara historis, otoritas agama, keluarga, dan patriarki telah berperan besar dalam memperkuat tuntutan tersebut, baik melalui kecaman terhadap autoseksualitas, mutilasi genital, pelarangan hubungan seksual sebelum pernikahan, maupun pengucilan anggota keluarga non-heteroseksual hanya karena mereka dianggap tidak dapat “meneruskan garis keturunan”.
Melawan Overpopulasi, Melawan Kesedihan Normalitas
Apa makna dari memaksakan dunia sebagaimana adanya sekarang kepada seorang anak? Bahkan hanya dari sudut pandang eksploitasi saja, itu berarti menempatkan mereka dalam kemungkinan menjadi penindas atau korban. Karena anak dipandang sebagai pihak yang lebih lemah, kekerasan bukanlah sesuatu yang langka (baik fisik, psikologis, maupun seksual), dan dalam banyak kasus bahkan berujung pada kematian. Kekerasan semacam itu tidak hanya meninggalkan dampak langsung seperti luka, kematian, atau infeksi seksual yang menular, tetapi juga membentuk cara seseorang memandang dunia ketika dewasa, sambil membawa trauma dan luka batin yang sering kali justru ikut mereproduksi kekerasan itu sendiri. Meskipun berbagai “solusi” terus ditawarkan, semuanya pada akhirnya tetap tidak memadai, karena hampir seluruh struktur masyarakat ini cenderung menghasilkan kekerasan. Hampir tidak ada satu pun fondasi utama dunia modern (otoritas, negara, kerja, sekolah, agama, patriarki, dan sebagainya) yang benar-benar berpihak pada kepentingan anak.
Dalam kehidupan yang telah dirampas oleh kerja dan tuntutan sosial, bertanggung jawab atas seorang anak berarti kehilangan lebih banyak kebebasan. Anak membutuhkan perhatian, kesabaran, dan kehadiran emosional. Namun dalam kondisi ekonomi yang rapuh dan setelah hari kerja yang melelahkan, memenuhi kebutuhan tersebut menjadi semakin sulit. Berapa banyak orang tua yang akhirnya menyerahkan kehadiran bagi anak mereka kepada pihak lain, seperti kerabat, pengasuh, atau institusi? Pendidikan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pertumbuhan seorang anak, justru diserahkan kepada institusi yang sekaligus merampas bagian besar dari kehidupan anak maupun orang tuanya. Akibatnya, kita hidup dalam situasi yang absurd: seorang anak dipaksa mempelajari begitu banyak hal yang tidak pernah mereka pilih sendiri, sementara sebagian besar darinya justru berfungsi menanamkan ideologi negara dan mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja yang eksploitatif. Dalam konteks ini, teks lain karya Emilie Lamotte berjudul L’Education rationnelle de l’enfance masih terasa relevan untuk dibaca hingga hari ini.
Namun lebih dari itu, kami tidak ingin bertanggung jawab atas pendidikan yang akan kami berikan kepada seorang anak. Kami menolak memaksakan cara hidup kami kepada mereka, karena itu tidak akan memungkinkan mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Kami juga tidak ingin menggantungkan harapan ataupun kekecewaan pada apa yang mungkin mereka menjadi melalui proses pembentukan diri mereka sendiri. Selain itu, kami tidak ingin tubuh dan organ seksual kami menjadi sumber penderitaan, bahkan jika itu “hanya” penderitaan akibat melahirkan. Kami ingin tubuh kami menjadi sumber kenikmatan, dan hanya kenikmatan, baik sendiri maupun bersama satu atau beberapa orang yang saling memberi persetujuan.
Pada akhirnya, keinginan untuk bereproduksi pun sering kali membuat hubungan seksual berubah menjadi tugas mekanis yang terasa sama melelahkannya seperti bekerja di jalur perakitan. Ketika hubungan pasangan tidak bertahan setelah kelahiran anak dan akhirnya berakhir, para orang tua sering kali tetap dipaksa untuk terus terikat satu sama lain. Dalam situasi seperti itu, anak kerap berubah menjadi semacam perekat bagi hubungan yang sebenarnya sudah tidak lagi diinginkan.
Alasan-alasan yang telah kami bahas sejauh ini berangkat dari pengalaman dan refleksi yang bersifat personal. Namun reproduksi tidak hanya berdampak pada mereka yang memilih untuk memiliki anak, melainkan juga pada manusia lain dan makhluk hidup non-manusia. Karena itu, alasan kami untuk tidak memiliki anak juga lahir dari analisis terhadap dunia tempat kita hidup dan posisi manusia di dalamnya.
Setiap keberadaan manusia membawa konsekuensi terhadap lingkungan. Dan seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kami memandang manusia sebagai spesies yang telah mengalami overpopulasi. Namun “kejeniusaan” manusia berhasil menekan, atau setidaknya menunda, berbagai mekanisme alam yang dahulu mengembalikan keseimbangan ketika populasi menjadi berlebihan (epidemi, kelaparan, dan sebagainya). Dalam kondisi jumlah manusia seperti sekarang, hal itu menjadikan manusia sebagai ancaman nyata bagi makhluk hidup lainnya. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa masalah utamanya terletak pada gaya hidup modern yang dipenuhi konsumerisme dan pemborosan. Kami tidak menyangkal bahwa gaya hidup semacam itu memang bagian dari persoalan. Namun bahkan jika kita membayangkan, meski tampak kecil kemungkinannya, bahwa manusia berhenti hidup seperti sekarang dan mulai menjalani kehidupan yang lebih sederhana, jumlah populasi yang begitu besar tetap akan membawa dampak destruktif bagi makhluk hidup lainnya.
Bagi kami, perjuangan antinatalis memiliki keterkaitan yang logis dengan perjuangan antispesiesisme. Memang jumlah vegetarian dan vegan terus meningkat, tetapi konsumsi produk hewani dan aktivitas yang bergantung pada eksploitasi hewan tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Salah satu penyebab utamanya adalah pertumbuhan populasi manusia itu sendiri. Pertumbuhan demografis ini juga memperparah berbagai bentuk pencemaran. Bahkan jika manusia menjalani kehidupan yang lebih sederhana, kita tetap akan terus menghasilkan limbah yang dibuang ke lingkungan. Ambil satu contoh saja: sulit membayangkan masyarakat manusia yang sepenuhnya hidup tanpa obat-obatan. Namun sebagian zat kimia dari obat yang kita konsumsi akan dikeluarkan melalui urin, dan baik air limbah itu diolah maupun tidak, pada akhirnya zat-zat tersebut tetap bermuara ke sungai. Hal yang sama berlaku pada hewan-hewan yang dieksploitasi demi kesenangan manusia, baik untuk konsumsi maupun hiburan. Hewan-hewan itu juga jatuh sakit dan ironisnya sering diberi antibiotik secara preventif. Zat-zat tersebut kemudian ikut mencemari sungai dan lingkungan. Penggunaan antibiotik secara masif juga membuat bakteri menjadi semakin resisten. Akibatnya, obat-obatan yang sebelumnya efektif perlahan kehilangan daya kerjanya, bahkan dalam banyak kasus menjadi tidak lagi mampu mengatasi penyakit sebagaimana mestinya.
Pertumbuhan populasi manusia berarti meningkatnya kebutuhan akan ruang hidup. Namun ruang itu terbatas, sementara kita membaginya dengan banyak makhluk hidup lainnya. Keterbatasan ini semakin diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian wilayah bumi memang tidak layak dihuni (gurun, kawasan yang tercemar akibat aktivitas manusia seperti Chernobyl, Fukushima, dan daerah sekitarnya, serta berbagai wilayah lain yang rusak secara ekologis). Untuk terus berkembang, manusia pada akhirnya harus mengambil alih ruang hidup makhluk lain. Hal ini terlihat jelas dalam berbagai proyek pembangunan yang menghancurkan lahan basah, ekosistem yang justru menjadi salah satu ruang kehidupan paling kaya dan vital. Dengan cara yang sama, umat manusia yang terus bertambah, bahkan jika menjalani gaya hidup yang lebih sederhana sekalipun, tetap membutuhkan pangan dalam jumlah besar. Kebutuhan tersebut menuntut perluasan lahan pertanian, dan di sini kita bahkan belum membahas peternakan industri, yang hanya memperparah persoalan. Ketika lahan-lahan baru dibuka, populasi hewan dipaksa terusir, bahkan dimusnahkan sepenuhnya.
Belum lagi ekspansi kota yang tidak pernah berhenti, pembangunan kawasan hiburan seperti pantai wisata, resor olahraga musim dingin, pusat rekreasi air, desa wisata, kawasan bisnis, dan berbagai infrastruktur lainnya. Semua ini bukan hanya mengusir atau mengancam kehidupan banyak spesies, tetapi juga mengganggu proses reproduksi makhluk non-manusia. Bahkan aktivitas yang tampak “tidak berbahaya”, seperti wisata alam yang dilakukan tanpa kehati-hatian, misalnya para pemburu foto yang memasuki hutan tanpa mempertimbangkan dampaknya, serta kebisingan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, turut mengganggu keseimbangan kehidupan liar.
Selain menciptakan kawasan pertanian monokultur, produksi pangan untuk populasi yang terus bertambah juga mendorong eksploitasi tanah secara berlebihan melalui penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan GMO. Semua itu memperdalam ketergantungan terhadap industri. Eksploitasi semacam ini melekat pada dunia kapitalis, yang selalu menuntut produksi lebih banyak dan lebih cepat. Industri yang menopang GMO, pupuk, dan pestisida juga membutuhkan eksploitasi manusia dalam skala besar, sekaligus eksploitasi non-manusia melalui pengujian terhadap hewan. Jika suatu hari kita ingin melepaskan diri dari ketergantungan pada industri semacam ini, atau setidaknya menguranginya secara signifikan, sulit membayangkan hal itu dapat tercapai dengan jumlah populasi manusia sebesar sekarang.
Kebutuhan akan eksploitasi manusia juga meningkat seiring pertumbuhan populasi. Bahkan masyarakat yang memilih gaya hidup lebih sederhana tetap memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kita telah melihat bagaimana produksi pangan menuntut eksploitasi tanah secara besar-besaran, tetapi kebutuhan itu tidak berhenti di sana: pangan masih harus diproses dan didistribusikan. Selain makanan, masih ada kebutuhan dasar lain yang terus menuntut eksploitasi lebih jauh, seperti pembangunan perumahan, produksi obat-obatan, riset ilmiah, produksi alat-alat penunjang kehidupan, hingga ekstraksi bahan mentah yang diperlukan untuk menopang seluruh proses tersebut.
Sebagaimana telah kita lihat, aktivitas manusia selalu membawa dampak terhadap lingkungannya. Semakin besar populasi manusia, semakin besar pula aktivitas yang dilakukan, dan semakin luas serta merusak dampak yang ditimbulkannya. Bertambahnya jumlah manusia juga berarti meningkatnya kebutuhan akan eksploitasi, baik eksploitasi terhadap manusia maupun terhadap makhluk non-manusia. Pertumbuhan populasi ini menuntut bentuk organisasi sosial dan hierarki yang semakin kompleks, yang semakin dalam mencampuri kehidupan setiap individu serta hubungan antarmanusia, sambil semakin menjauhkan kemungkinan terciptanya dunia horizontal tanpa otoritas.
Kami berpandangan, meskipun hampir tidak lagi memiliki harapan bahwa hal itu benar-benar dapat terwujud, bahwa salah satu syarat mendasar bagi terciptanya dunia yang anarkis adalah pengurangan drastis populasi manusia, hingga struktur kota sebagai bentuk organisasi sosial tidak lagi memiliki alasan untuk terus dipertahankan. Bagi kami, pengurangan populasi semacam itu tidak boleh terjadi melalui kematian massal manusia. Karena itu, satu-satunya jalan yang kami bayangkan adalah menurunkan angka kelahiran hingga berada di bawah tingkat pertumbuhan populasi. Kami menolak hukum dan paksaan; berbeda dengan berbagai “solusi” palsu yang pernah diterapkan oleh negara-negara tertentu, bagi kami hal ini tidak boleh dilakukan secara koersif maupun melalui pembatasan paksa dalam bentuk apa pun. Sebaliknya, hal itu harus lahir dari refleksi individu, dari analisis terhadap situasi dunia saat ini, kemungkinan masa depannya, dan apa yang dapat dilakukan (atau justru tidak dilakukan) oleh setiap orang secara pribadi untuk menolak berpartisipasi dalam hegemoni manusia atas bumi.
Kami mendorong penggunaan alat kontrasepsi yang efektif (yang tentu tidak mencakup metode-metode palsu seperti “senggama terputus”), termasuk kontrasepsi permanen, serta akses terhadap aborsi tanpa intimidasi moral maupun manipulasi dari dokter atau keluarga yang berusaha menghalangi mereka yang ingin melakukannya. Kami juga mendorong pandangan bahwa seksualitas seharusnya pertama-tama dipahami sebagai cara untuk merasakan kenikmatan, baik sendiri maupun bersama orang lain, bukan semata-mata sebagai sarana reproduksi. Karena itu, kami mendukung berbagai praktik seksual non-reproduktif. Seksualitas tidak boleh menjadi kewajiban; ia harus berlangsung atas dasar persetujuan dan kehendak bebas.
Gagasan utama dari pendekatan kami adalah menghapus segala bentuk otoritas, sekaligus menentang dunia yang spesiesis, patriarkal, dan rasis ini. Kerja, negara, sekolah, agama, masyarakat, dan berbagai institusi lainnya terus dipertahankan atas nama “anak”, dan semuanya membutuhkan agar anak terus dilahirkan demi menjaga keberlangsungan sistem itu sendiri. Masa depan, sebagaimana dibayangkan hari ini, tampak suram bagi kami. Baik masa depan yang dijanjikan kapitalisme yang rakus maupun yang dijanjikan oleh kaum revolusioner penuh optimisme, keduanya bagi kami tampak seperti sebuah penipuan besar.
Pandangan ini mungkin terdengar pesimistis, tetapi bukan berarti kami memilih pasrah dan tidak melakukan apa-apa. Ketika seseorang tenggelam, tidak ada yang mencegahnya untuk terus berjuang. Dan meskipun harapan tampak kecil, setidaknya seseorang telah berusaha sekuat mungkin. Siapa tahu, terkadang perjuangan itu dapat menyelamatkannya. Kami menolak untuk berpartisipasi secara positif dalam dunia ini dengan menghadirkan manusia-manusia baru ke dalamnya, dan dengan demikian menolak turut mempertahankan masa depan yang dibangun di atas dominasi dan penderitaan tersebut.
