Penulis: Hein Htet Kyaw
Dalam gerakan Kiri hari ini, banyak orang menyebut diri mereka sebagai “anti-imperialis”, tetapi memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang makna anti-imperialisme itu sendiri. Anti-imperialisme telah menjadi tema penting sejak periode setelah wafatnya Vladimir Lenin hingga akhir abad ke-20, dan terus berlanjut hingga sekarang. Namun, konsep ini kerap disalahartikan sebagai bentuk patriotisme, nasionalisme, dan kecintaan pada bangsa yang dimobilisasi secara militan untuk melawan imperialisme di era modern. Hal ini menjadi salah satu tanda paling jelas bahwa makna sejati anti-imperialisme telah terkikis di kalangan mereka yang mengidentifikasi diri sebagai Marxis-Leninis, Trotskis, maupun Sosial-Demokrat.
Anti-Imperialisme "Bangsa Proletar" dan "Defensisme Revolusioner"
Pada masa awal Perang Dunia I, gerakan Sosial-Demokrat terpecah ke dalam setidaknya dua arus utama: kaum nasionalis atau defensis, dan kaum internasionalis. Julius Martov, seorang Menshevik internasionalis yang berada dalam posisi minoritas, memandang perang sebagai “perang imperialis” dan menjadi contoh bagaimana kaum internasionalis terpinggirkan di dalam gerakan Sosial-Demokrat pada masa itu. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Leon Trotsky, yang menyebut Internasional Kedua sebagai “cangkang kaku” yang harus dilepaskan dari sosialisme. Sementara itu, Vladimir Lenin mengecam Internasional Kedua sebagai “bangkai yang membusuk” dan menyerukan pembentukan Internasional Ketiga dalam konferensi Bolshevik di Bern pada awal 1915.
Namun dalam praktiknya, banyak Sosial-Demokrat meninggalkan solidaritas kelas internasional dan justru berpihak pada kepentingan nasional masing-masing dengan mendukung keterlibatan dalam perang. Pada masa Perang Dunia I, tokoh Anarkis seperti Peter Kropotkin bahkan menganggap Perancis sebagai bangsa tertindas dan Jerman sebagai bangsa penindas. Di sisi lain, Georgi Plekhanov, salah satu pelopor Marxisme di Rusia, secara terbuka mendukung upaya perang Kekaisaran Rusia. Lenin kemudian menyebut tokoh-tokoh Kiri yang mendukung perang, khususnya dari Internasional Kedua, sebagai “Sosial-Chauvinis”. Kecenderungan serupa kemudian diapropriasi oleh Joseph Stalin dalam bentuk “patriotisme sosialis” untuk membenarkan penggunaan nasionalisme selama Perang Dunia II, yang ia tafsirkan sebagai “perang revolusioner” demi mempertahankan kepentingan Uni Soviet.
Seiring dengan menguatnya gagasan "defensisme revolusioner" (revolutionary defencism) di kalangan Kiri, muncul pula teori geopolitik yang sangat mirip di kalangan pemikir proto-fasis. Enrico Corradini misalnya, menggantikan internasionalisme dan perjuangan kelas dalam teori Marxis dengan nasionalisme dan perjuangan antarbangsa, lalu merumuskan konsep geopolitik yang ia sebut sebagai “bangsa proletar”. Ia mempromosikan gagasan ini terutama melalui La Lupa, sebuah majalah Nasional-Sindikalis yang didirikan oleh Paolo Orano dari Partai Sosialis Italia. Majalah tersebut bahkan memandang perang di Libya melawan Kesultanan Utsmaniyah sebagai sebuah revolusi, dengan mengklasifikasikan Utsmaniyah sebagai bangsa imperialis plutokratis dan Libya sebagai bangsa proletar.
Dalam kerangka Corradini, seluruh bangsa diposisikan sebagai entitas tunggal yang bersifat proletar atau plutokratis, sehingga menghapus kontradiksi dan perjuangan kelas di dalamnya. Pola ini mirip dengan gagasan Mao Zedong tentang “demokrasi baru”, di mana empat kelas dalam bangsa didorong untuk bekerja sama demi melawan imperialisme asing. Tidak mengherankan jika Mao Zedong maupun Li Dazhao kemudian mengadopsi kerangka geopolitik “bangsa proletar” sebagai bentuk anti-imperialisme mereka, yang dalam banyak hal menyimpang dari tradisi Vladimir Lenin dan Marxisme klasik. Konsep ini juga diadopsi oleh Gerakan Maois Internasionalis (MIM) serta Partai Komunis Revolusioner AS, yang menggunakan istilah dan kerangka serupa dalam analisis mereka.
Anti-Imperialisme dalam Perspektif Kekalahan Revolusioner
Dalam konteks Soviet, Joseph Stalin juga pernah berada pada posisi yang cenderung sejalan dengan gagasan "defensisme revolusioner".
Ketika Lev Kamenev dan Stalin memimpin Pravda, sikap Bolshevik menunjukkan keterbukaan terhadap kerja sama dengan Pemerintahan Sementara Rusia. Seruan untuk segera mengakhiri perang ditinggalkan, sementara para tentara justru didorong untuk tetap bertempur di garis depan dan menjaga ketertiban. Kamenev berpendapat bahwa selama perjanjian damai belum tercapai, rakyat Rusia harus tetap berada di front dan melawan Jerman dengan kekuatan penuh. Stalin mengemukakan pandangan serupa dengan menyatakan bahwa seruan “hentikan perang” tidak realistis. Pendekatan ini diajukan kepada Komite Petersburg pada 18 Maret dan memperoleh dukungan. Namun, posisi tersebut bertentangan langsung dengan sikap anti-perang Vladimir Lenin yang saat itu berada di pengasingan. Untuk menghindari konflik terbuka dengan garis Lenin, redaksi Pravda memilih untuk tidak mempublikasikan tulisan Lenin yang berjudul "Letters from Afar", kecuali bagian pertama yang telah melalui penyensoran.
Pada masa penandatanganan Perjanjian Brest-Litovsk, sejumlah tokoh Bolshevik seperti Nikolai Bukharin, Andrei Bubnov, Moisei Uritsky, dan Georgy Lomov berpendapat bahwa tentara Soviet seharusnya mengadopsi strategi "perang revolusioner" (defensisme revolusioner) sebagai praktik anti-imperialisme. Sebaliknya, Vladimir Lenin berpendapat bahwa syarat-syarat yang diajukan Jerman perlu diterima, sambil tetap memanfaatkan pertentangan antar kekuatan imperialis untuk menunda invasi sejauh mungkin. Ia mengkritik faksi Nikolai Bukharin sebagai pelaku “retorika revolusioner kosong”. Sementara itu, gagasan yang ia kembangkan sendiri dikenal sebagai “kekalahan revolusioner” (revolutionary defeatism). Di sisi lain, Leon Trotsky dalam misinya di Perjanjian Brest-Litovsk, mengemukakan posisi “tidak untuk perang dan tidak untuk perdamaian”, karena ia meyakini bahwa kaum buruh Jerman berada di ambang revolusi mereka sendiri. Sejak awal Perang Dunia I, Lenin telah merumuskan strategi untuk “mengubah perang imperialis menjadi perang saudara”, sebagai tandingan terhadap gagasan "defensisme revolusioner" yang dianut oleh Internasionale Kedua.
Namun, gagasan kekalahan revolusioner Lenin ini pada akhirnya memudar dari panggung politik selama beberapa dekade setelah kematiannya. Seiring dengan distorsi terhadap Leninisme oleh Joseph Stalin, Federasi Rusia kemudian terlibat dalam berbagai konflik yang justru berlandaskan patriotisme dan nasionalisme. Padahal, Lenin telah memperingatkan secara tegas bahwa "defensisme revolusioner" merupakan manifestasi paling mencolok dari gelombang borjuis kecil yang menyapu hampir seluruh kehidupan politik, sekaligus menjadi penghambat utama bagi kemajuan dan keberhasilan revolusi.
Relevansi Anti-Imperialisme di Abad ke-21
Moralitas kelompok-kelompok Kiri, khususnya yang mengklaim berafiliasi dengan Marxisme-Leninisme dan anti-imperialisme, dalam praktik historisnya kerap tidak berpijak pada analisis sejarah yang konsisten. Ia sering tampak tidak otentik, tidak universal, serta cenderung bersifat oportunistik atau semata-mata strategis.
Pada awal 1941, gerakan anti-perang dengan slogan seperti: “Hitler tidak menyerang kita, mengapa kita harus menyerang Hitler”, banyak dipimpin oleh kelompok yang menyebut diri sebagai Sosial-Demokrat dan Komunis. Setelah Pakta Molotov–Ribbentrop ditandatangani antara Jerman Nazi dan Uni Soviet, Partai Komunis AS mengambil posisi tegas sebagai anti-perang, dengan menggambarkan Perang Dunia II sebagai konflik antar-imperialis. Mereka bahkan menentang keterlibatan Amerika Serikat dalam perang dengan melakukan infiltrasi ke dalam America First Committee, sebuah kelompok yang mendorong kebijakan isolasionisme.
Namun, setelah Juni 1941, ketika Operasi Barbarossa dilancarkan oleh Jerman Nazi ke Uni Soviet, posisi tersebut berubah secara drastis. Kelompok yang sebelumnya menolak perang berbalik mengecam America First Committee sebagai front fasis. Mereka yang telah melupakan gagasan asli Vladimir Lenin dan menganggap defensisme revolusioner versi Joseph Stalin sebagai “Leninis”, kemudian mencampurkan anti-imperialisme dengan nasionalisme. Dari sini muncul pandangan bahwa kaum Marxis dan nasionalis sayap kanan dapat bersatu dalam setiap perjuangan anti-imperialis.
Padahal, Lenin sendiri membedakan secara tegas gerakan anti-imperialis ke dalam dua kategori:
Pertama, perjuangan progresif dengan hasil progresif, yaitu gerakan yang melemahkan sistem kapitalisme global dan mendorong dunia menuju kemungkinan masa depan sosialis. Gerakan seperti ini tetap ia dukung, bahkan jika dipimpin oleh borjuasi nasional, selama mampu memberikan pukulan terhadap kekuatan imperialis besar.
Kedua, perjuangan reaksioner dengan hasil reaksioner, yaitu gerakan yang justru berupaya kembali ke tatanan feodal atau monarkis. Jika suatu perjuangan dipimpin oleh fundamentalisme religius atau elit monarki yang ingin menghidupkan kembali kekuasaan lama yang menindas rakyat, maka Lenin cenderung bersikap kritis atau tidak memberikan dukungan.
Dalam kerangka tersebut, perjuangan yang dipimpin oleh kekuatan-kekuatan feodal-klerikal yang reaksioner seperti Hamas, Hizbullah, dan ISIS melawan imperialisme dan kapitalisme tidak seharusnya didukung. Namun dalam praktiknya hari ini, kaum Sosial-Demokrat di AS bersama sejumlah kelompok Kiri lainnya justru enggan mengecam atau mengutuk kejahatan perang yang dilakukan oleh Hamas, dengan dalih bahwa mereka sedang memimpin sebuah revolusi.
Jika dibandingkan secara konkret, sebuah “demokrasi boneka Barat” yang masih membuka ruang bagi serikat pekerja, kebebasan pers, dan pendidikan sekuler, tetap merupakan peningkatan material yang signifikan dibandingkan sebuah kediktatoran klerikal yang represif, yang bahkan menghukum perempuan karena hal-hal sepele seperti memperlihatkan rambutnya. Dalam kerangka ini, dukungan terhadap Hamas, Hizbullah, IRGC, dan ISIS dapat dipandang sebagai posisi yang bersifat reaksioner, atau bahkan kontra-revolusioner.
Dalam konteks Perang Perancis-Prusia (yang berujung pada Komune Paris 1871), Mikhail Bakunin memang menyerukan perlawanan terhadap invasi Jerman. Namun, ia menegaskan bahwa perlawanan tersebut harus diwujudkan melalui pembentukan kekuatan revolusioner yang berbasis pada pekerja dan petani, yang berdiri independen dari negara Perancis dan bahkan beroposisi terhadapnya. Dengan demikian, membela rezim feodal yang menindas atas nama melawan imperialisme Barat tidak dapat disebut sebagai “perang revolusioner” maupun “anti-imperialisme”. Pendekatan semacam ini justru mencerminkan logika geopolitik yang menyamakan seluruh negara di bawah rezim represif sebagai “bangsa proletar”, sehingga menghapus kontradiksi sosial di dalamnya.
Jika kaum Kiri di Barat terus menjalin aliansi secara tidak kritis dengan simpatisan Hamas, Hizbullah, IRGC, junta militer Myanmar, rezim Baathis, maupun kekuatan sub-imperialis seperti BRICS, hal ini berisiko memperkuat kelompok-kelompok paling reaksioner yang memobilisasi sentimen nasionalis demi mempertahankan kekuasaan. Dampaknya, kelompok-kelompok progresif di dalam masyarakat tersebut justru semakin terpinggirkan, dan dalam kondisi terburuk mereka dapat terdorong untuk mendukung apa yang disebut “imperialisme kemanusiaan”.
Jika kaum Kiri di Barat bahkan tidak mampu menjalankan tugas dasarnya, yaitu “mengubah perang imperialis menjadi perang sipil”, maka sikap merendahkan komunitas diaspora dengan cara menyebut warga Venezuela yang merayakan penangkapan Nicolás Maduro atau warga Iran yang merayakan kematian Ali Khamenei sebagai pro-imperialis, atau menggambarkan mereka sebagai orang yang tidak melek politik, merupakan bentuk kebodohan, rasisme, dan narsisme yang terang-terangan.
Selain itu, ketika penduduk lokal menuntut sanksi, hal tersebut tidak bisa serta-merta disebut sebagai imperialisme. Platform Anti-Imperialis Dunia (WAP) justru mendorong penghapusan sanksi Barat terhadap Myanmar, sejalan dengan lobi junta militer Myanmar, sementara gerakan serikat buruh dan kelompok progresif di sana secara aktif menyerukan penerapan Pasal 33 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) melalui Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC). Dalam konteks ini, sikap Platform Anti-Imperialis Dunia (WAP) tampak narsistik, Eurosentris, dan mencerminkan mentalitas “penyelamat kulit putih”.
Jika Vladimir Lenin sendiri pernah menyatakan: “Tolong catat suara saya untuk menerima senjata dan dukungan dari bandit imperialis Anglo-Prancis”, maka tidak ada alasan untuk menyangkal hak masyarakat di negara-negara non-imperialis dalam memanfaatkan kekuatan imperialis, meskipun kepentingannya berbeda. Menolak hal ini justru mencerminkan sikap hipokrit, kolonial, dan imperialistik terhadap rakyat yang dieksploitasi di negara-negara non-imperialis, sementara kaum Kiri di Barat justru menikmati sistem kesejahteraan di negara-negara imperialis. Pola pikir seperti ini juga tampak pada tokoh-tokoh seperti Noam Chomsky dan Tariq Ali.
Sebagai contoh, Noam Chomsky dan Tariq Ali kerap mengalihkan tanggung jawab rezim pelaku genosida di Bosnia, rezim Khmer Merah, genosida Rwanda, Kampanye Anfal, dan berbagai tragedi lainnya kepada imperialisme Barat, tetapi tidak menawarkan solusi konkret untuk genosida Rohingya di Myanmar. Bagi mereka, Responsibility to Protect, sanksi, dan intervensi internasional dianggap sebagai bentuk imperialisme. Namun bagi masyarakat Rohingya dan para aktivis, langkah-langkah tersebut justru menjadi satu-satunya harapan di bawah rezim militer Myanmar yang represif.
Dalam cara pandang seperti ini, nyawa manusia direduksi menjadi sekadar angka dalam permainan geopolitik yang berfokus pada menyalahkan Barat, alih-alih mendorong upaya internasional yang terorganisir untuk menghentikan genosida dan pembantaian. Anti-imperialisme yang mereka usung hanyalah reaksi dangkal terhadap imperialisme Amerika Serikat, bahkan belum mencapai standar geopolitik “bangsa proletar”, apalagi tingkat analisis anti-imperialisme Lenin. Kenyataan bahwa pandangan seperti ini menjadi wajah anti-imperialisme di abad ke-21 menunjukkan adanya pergeseran problematis dalam gerakan Kiri global.
Di abad ke-21, imperialisme tidak seharusnya didefinisikan oleh kaum Kiri di negara-negara imperialis yang bahkan tidak mampu menjalankan satu tugas historisnya yang paling mendasar. Otoritas untuk mendefinisikan hal tersebut seharusnya diambil kembali oleh kelas pekerja dan kaum tani di negara-negara berkembang yang justru menjadi pihak yang dieksploitasi oleh negara-negara imperialis. Sudah saatnya kelompok-kelompok tertindas menulis sejarah mereka sendiri, merumuskan tuntutan mereka sendiri, dan menafsirkan realitas mereka dengan kerangka mereka sendiri. Kaum Kiri di negara-negara imperialis yang gagal menjalankan tugas “mengubah perang imperialis menjadi perang saudara”, tidak berada dalam posisi yang layak untuk menggurui mereka yang telah melawan rezim diktator dengan sumber daya terbatas.
Di tengah berbagai kontradiksi antara warga Venezuela, Iran, Kurdi, Baloch, dan Myanmar yang memiliki kepentingan berbeda dari kaum Kiri yang mengaku "anti-imperialis" namun dalam praktiknya justru mencerminkan geopolitik fasis, hanya tersisa dua kemungkinan: Pertama, mereka mulai mendengarkan suara nyata dari kelompok-kelompok tertindas di kawasan tersebut. Atau kedua, kelompok-kelompok tertindas itu akan mencari aliansi dengan kekuatan lain yang memandang “imperialisme kemanusiaan” sebagai bentuk realpolitik.
