Penulis: Chekov Feeney
Meskipun reformasi neoliberal juga berdampak pada kaum pekerja di negara-negara Barat, pengaruh paling besar justru dirasakan di Afrika. Kebijakan neoliberal bertujuan mengurangi campur tangan negara dalam perekonomian nasional dan memberikan ruang yang lebih luas bagi kapital swasta melalui apa yang disebut sebagai “pasar bebas”. Kebijakan semacam ini diterapkan secara luas di Afrika karena didorong oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO.
Banyak negara di Afrika mengalami krisis keuangan yang berkepanjangan. Mereka harus terus meminjam dana untuk membiayai sektor publik sekaligus membayar utang yang telah ada. IMF bersedia memberikan pinjaman, tetapi disertai berbagai syarat. Syarat-syarat tersebut berupa reformasi neoliberal yang wajib dijalankan sebagai bagian dari perjanjian pinjaman. Kebijakan ini dikenal sebagai Program Penyesuaian Struktural atau Structural Adjustment Programs (SAP).
Program-program tersebut jarang benar-benar diterima oleh pemerintah yang menerapkannya, apalagi oleh masyarakat yang harus menanggung dampaknya secara langsung. Bahkan di negara-negara yang menjalankannya secara ketat, SAP umumnya gagal memberikan hasil seperti yang dijanjikan, termasuk peningkatan investasi asing. Uganda merupakan salah satu contoh yang sering disebut dalam konteks ini.
SAP kerap memaksakan kebijakan keras yang menimbulkan penderitaan besar bagi masyarakat miskin. Perubahan yang diberlakukan menyebabkan penurunan tajam dalam taraf hidup banyak orang, sesuatu yang kemungkinan besar tidak akan pernah diterima oleh elite penguasa di negara-negara maju apabila diterapkan pada masyarakat mereka sendiri. Kemerosotan kondisi hidup yang terjadi secara mendadak ini sering memicu ketidakstabilan sosial dan kekerasan yang lahir dari keputusasaan masyarakat. Salah satu contohnya terlihat pada Rwanda, di mana SAP menjadi salah satu faktor yang memperbesar ketegangan menjelang terjadinya genosida.
Lembaga-lembaga keuangan internasional juga turut mempertahankan ketimpangan perdagangan antara negara kaya dan negara miskin dengan melestarikan pola ekonomi warisan kolonial. Afrika ditempatkan sebagai pengekspor bahan mentah, sementara industrialisasi tidak benar-benar didukung. Dalam praktiknya, banyak komoditas Afrika seperti kopi, kakao, dan tembaga dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar Barat yang memiliki kekuatan untuk menentukan harga pasar. Akibatnya, hasil ekspor bahan mentah Afrika dari tahun ke tahun semakin tidak mampu membeli barang-barang manufaktur dari Barat. Dengan terus mempertahankan pola eksploitasi semacam ini, lembaga-lembaga keuangan internasional memperlihatkan watak imperialistik mereka.
Neoliberalisme Dalam Lima Langkah
Secara konkret, kebijakan neoliberal yang diterapkan secara luas di Afrika selama dua dekade terakhir mencakup beberapa langkah berikut:
- Penghapusan kontrol negara terhadap harga dan peredaran uang. Dampaknya, subsidi untuk kebutuhan pokok seperti pangan dan bahan bakar dicabut. Di sejumlah negara, bahkan bahan makanan paling dasar menjadi tidak lagi terjangkau bagi masyarakat miskin. Kerusuhan akibat kenaikan harga pangan sebagai dampak kebijakan SAP terjadi di berbagai wilayah Afrika, terutama di Zimbabwe. Di Nigeria pada Juni 2000, kenaikan harga bahan bakar yang didorong oleh kebijakan IMF memicu pemogokan umum selama sepekan dan gelombang perlawanan massal. Liberalisasi regulasi mata uang juga membuat arus modal asing lebih mudah keluar masuk suatu negara. Kondisi ini membuka peluang terjadinya pelarian modal serta serangan spekulatif terhadap mata uang nasional. Ironisnya, Uganda dan Ghana, yang selama ini dianggap sebagai contoh keberhasilan dalam menjalankan reformasi IMF, justru mengalami devaluasi mata uang yang parah. Akibatnya, harga-harga melonjak dan berbagai persoalan ekonomi lainnya semakin memburuk.
- Kebijakan lain yang juga diterapkan adalah pemotongan besar-besaran terhadap anggaran belanja publik. Dampaknya sangat luas. Di banyak negara, terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja terhadap pegawai sektor publik. Ratusan ribu pekerja di Senegal, Zambia, dan Tanzania kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari kebijakan SAP. Pemangkasan anggaran negara juga menyebabkan berkurangnya program-program sosial serta meningkatnya biaya layanan dasar. Di Mozambik misalnya, tuntutan terbaru dalam program Penyesuaian Struktural mencakup kenaikan biaya layanan kesehatan hingga lima kali lipat.
- Privatisasi perusahaan milik negara seperti listrik, air, dan transportasi juga menjadi bagian penting dari kebijakan neoliberal. Namun, dalam banyak kasus, privatisasi ini hanya menggantikan monopoli negara dengan monopoli swasta. Dampaknya sering berupa kenaikan harga layanan serta semakin terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar tersebut. Di Afrika Selatan misalnya, pemutusan layanan listrik dan air menjadi semakin umum di kawasan permukiman Soweto sebagai bagian dari kebijakan neoliberal GEAR yang diterapkan pemerintah ANC.
- Kebijakan lain yang didorong adalah pembentukan tenaga kerja yang dianggap lebih “fleksibel”. Dalam praktiknya, hal ini berarti meluasnya sistem alih daya dan subkontrak tenaga kerja, disertai pengurangan hak-hak pekerja, penurunan upah, serta memburuknya kondisi kerja. Para pekerja di Universitas Wits Johannesburg misalnya, pernah mengalami pemotongan gaji hingga hampir 70 persen dan kehilangan seluruh tunjangan mereka akibat program restrukturisasi.
- Neoliberalisme juga mendorong kebijakan yang disebut sebagai peningkatan daya saing ekonomi. Langkah ini dilakukan dengan menurunkan tarif perdagangan serta mengurangi pajak bagi perusahaan dan kelompok kaya demi menarik investasi. Akibatnya, industri lokal sering kali tidak mampu bersaing dengan barang impor murah. Kondisi seperti ini pernah menghantam industri tekstil Afrika Selatan dalam beberapa tahun terakhir dan menyebabkan gelombang PHK massal. Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan pajak penjualan seperti PPN atau VAT untuk menggantikan sebagian pajak perusahaan dan pajak penghasilan. Dampaknya, harga barang bagi masyarakat pekerja meningkat, sementara keuntungan bagi pemilik modal justru semakin besar. Di negara-negara seperti Uganda dan Afrika Selatan, penerapan VAT memicu penolakan dan perlawanan yang cukup luas dari masyarakat.
Perlawanan Anarkis
Berbagai kebijakan neoliberal di Afrika memicu gelombang perlawanan yang cukup luas. Perlawanan ini umumnya muncul dari kelompok-kelompok komunitas dan serikat pekerja independen. Kaum anarkis di Afrika juga menjadi bagian dari gerakan tersebut.
Di Nigeria, organisasi anarko-sindikalis Awareness League terlibat dalam pemogokan umum yang menentang kenaikan harga bahan bakar. Aksi itu berhasil memaksa pemerintah menurunkan harga secara signifikan. Selain itu, kaum anarkis Nigeria juga membangun sebuah stasiun radio kecil untuk menyebarkan gagasan dan pandangan mereka.
Di Afrika Selatan, kaum anarkis secara aktif menentang kebijakan neoliberal GEAR sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka terlibat dalam Anti-Privatisation Forum (APF), sebuah aliansi yang terdiri dari aktivis kiri, sejumlah serikat pekerja radikal, serta kelompok-kelompok komunitas berbasis massa seperti Soweto Electricity Crisis Committee yang memiliki basis dukungan hingga jutaan orang.
APF dibentuk untuk menentang privatisasi layanan publik dalam program IGOLI 2002, yaitu rencana pemerintah untuk memprivatisasi layanan kota Johannesburg. Kaum anarkis Afrika Selatan berkomitmen menolak privatisasi di setiap tahap perjuangan dalam APF. Selain terlibat dalam gerakan massa, mereka juga menulis, menerbitkan, dan menyebarkan literatur anarkis melalui Zabalaza Books dan Kolektif Media Bikisha.
