Ditulis oleh: Anonim
Esai ini membahas kebangkitan para demagog populis [sayap kanan] serta ekonomi rezim-rezim mereka. Alih-alih menandai berakhirnya neoliberalisme atau memiliki keterkaitan langsung dengan fasisme awal abad ke-20, tokoh-tokoh ini justru memiliki hubungan historis dengan rezim Augusto Pinochet dan menunjukkan kecenderungan yang semakin kuat menuju neoliberalisme otoriter.
Ungkapan “jangan pernah lupa” memiliki makna khusus di abad ke-21, yang langsung mengingatkan kita pada serangan 11 September yang mengguncang pusat-pusat kekuasaan global; Wall Street, Pentagon, dan Gedung Putih. Jika kita mempertimbangkan bahwa serangan ini kemudian dijadikan pembenaran bagi “Perang Global Melawan Terorisme (GWOT)”, yang pada gilirannya memicu munculnya ISIS di wilayah-wilayah yang dihancurkan oleh kekacauan perang, maka jelas bahwa mengingat peristiwa tersebut memang penting. Namun, ada satu lagi tanggal 11 September yang juga patut diingat, yakni 11 September 1973, hari terjadinya kudeta di Chile yang mengangkat Augusto Pinochet ke tampuk kekuasaan.
Kudeta ini didahului oleh periode ketidakstabilan yang sebagian besar dipicu oleh perang ekonomi yang dilancarkan Amerika Serikat, dalam bentuk blokade yang digagas oleh Henry Kissinger di bawah pemerintahan Nixon. [1] Blokade ini diberlakukan karena penolakan pemimpin Chile yang terpilih secara demokratis, Salvador Allende, untuk mendukung isolasi politik dan ekonomi terhadap Kuba, serta karena ancaman terhadap keuntungan perusahaan-perusahaan Amerika akibat potensi nasionalisasi di bawah pemerintahannya. Bahkan pemerintah Amerika Serikat secara langsung terlibat dalam kudeta tersebut. Sejak tahun 1970, CIA telah menyatakan: “Ini adalah kebijakan kami yang tegas dan berkelanjutan, bahwa Allende harus digulingkan melalui kudeta.” [2]
Pada 11 September 1973, kudeta itu dilaksanakan, termasuk pengeboman Istana Presiden La Moneda dan kematian Allende, baik melalui pembunuhan maupun bunuh diri. Setelah merebut kekuasaan, junta yang dipimpin Pinochet menahan ratusan ribu orang di pusat-pusat penahanan, menghilangkan sedikitnya 2.279 orang karena alasan politik, [3] serta menyiksa 31.947 orang lainnya. [4] Pinochet merebut kekuasaan dan mempertahankan rezimnya dengan kekuatan militer.
Para pendukung pemerintahan Pinochet termasuk “Chicago Boys”, sekelompok ekonom Chile yang dididik oleh Milton Friedman dari Universitas Chicago, yang menerapkan agenda ekonomi neoliberal di Chile di bawah rezim Pinochet. Tak lama setelah kudeta, Amerika Serikat mengakhiri blokade dan memberikan bantuan ekonomi kepada pemerintahan baru tersebut. [5] Rezim ini dan kebijakan neoliberalnya sering dipuji karena dianggap berhasil meningkatkan perekonomian Chile secara drastis. Namun, jelas bahwa tanpa kudeta yang difasilitasi oleh Amerika Serikat tersebut, tidak akan ada bantuan ekonomi dan perdagangan yang juga difasilitasi oleh Amerika Serikat, yang sangat krusial bagi ekonomi klien seperti Chile saat itu.
Pada dasarnya, Pinochet adalah diktator neoliberal pertama. Ia bukan diktator kapitalis pertama, karena dalam satu pengertian setiap negara kapitalis membentuk “kediktatoran borjuasi”. Namun dalam pengertian “kediktatoran” yang lebih konvensional, tokoh-tokoh seperti Lee Kuan Yew di Singapura, Park Chung-hee di Korea Selatan, rezim fasis di Jerman dan Italia, Estado Novo di Portugal, Spanyol di bawah Franco, serta banyak diktator sayap kanan lainnya telah lebih dulu menganut berbagai bentuk kapitalisme sebelum Pinochet. Perbedaan utama rezim Pinochet dengan rezim-rezim tersebut terletak pada bentuk kapitalismenya yang jauh lebih tidak korporatis, karena kehadiran besar Amerika Serikat, sehingga memungkinkan negara polisi yang sangat otoriter berjalan berdampingan dengan liberalisasi ekonomi, globalisasi, dan privatisasi.
Tentu saja, perlu dicatat bahwa hubungan kekuasaan di tingkat benua telah berubah sampai batas tertentu. Noam Chomsky mencatat bahwa:
“Pada saat itu sudah cukup jelas bahwa pada pertemuan hemisfer berikutnya, yang akan diadakan di Panama [KTT Amerika ke-7 tahun 2015], jika AS tetap mempertahankan posisinya terkait dua isu ini [perang melawan narkoba yang dimiliterisasi dan isolasi terhadap Kuba], maka negara-negara di kawasan tersebut akan melanjutkan prosesnya tanpa melibatkan Amerika Serikat. Faktanya, sudah ada institusi-institusi hemisfer seperti CELAC dan UNASUR di Amerika Selatan, yang mengecualikan Amerika Serikat, dan arah perkembangan kawasan akan semakin bergerak ke sana.” [6]
Meskipun Chomsky menyiratkan bahwa kawasan tersebut mungkin tidak lagi sepenuhnya tunduk pada kepentingan Amerika Serikat, berkurangnya kekuasaan ini tidak berarti bahwa posisi Amerika Serikat telah sepenuhnya tergantikan. Sebagai contoh, Michel Temer, presiden Brazil saat itu yang naik ke tampuk kekuasaan setelah kudeta parlementer, kembali memusatkan posisi-posisi kekuasaan tertinggi di tangan laki-laki kulit putih dan berupaya mempertahankan kebijakan ekonomi neoliberal. Temer juga diketahui menjadi informan Amerika Serikat terkait kebijakan Brazil. [7] Dengan demikian, pengaruh Amerika Serikat memang tidak sekuat dulu, tetapi masih tetap nyata.
Namun, hanya karena kemampuan Amerika Serikat untuk memaksakan kehendaknya di seluruh belahan benua telah melemah, bukan berarti hantu masa lalu imperialisnya tidak terus menghantui dunia. Model pemerintahan Pinochet tampak memiliki relevansi yang mencolok di masa kini. Model pemerintahan otoriter yang berpadu dengan liberalisme pasar yang kejam ini kini diglobalisasi melalui kebangkitan populisme sayap kanan, dan bahkan “pulang kampung” ke Amerika Serikat dalam wujud Donald Trump. Warisan yang sama juga dapat dilihat pada Narendra Modi di India, Vladimir Putin di Rusia, dan Recep Tayyip Erdoğan di Turki, atau dalam peristiwa seperti "Brexit" yang menandakan meningkatnya kekuatan populisme sayap kanan yang menyapu dunia, meskipun tidak secara eksklusif di negara-negara maju. Walaupun sentimen yang melatarbelakanginya sering kali berbeda-beda, hasil akhirnya adalah penguatan kembali kapital global di bawah struktur negara yang semakin otoriter.
Hantu Pinochet juga muncul dalam ranah budaya melalui pelukan alt-right terhadap ideologi, warisan, dan citra dirinya, terutama dalam bentuk meme. Popularitas siber ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memanfaatkan budaya populer guna menormalisasi supremasi kulit putih, fasisme, dan ideologi far-right secara umum, yang membantu alt-right memperoleh relevansi serta modal budaya. Ada beberapa halaman Facebook yang didedikasikan untuk Pinochet, termasuk Spicy Pinochet Memes dan Pinochet Helicopter Rides and Rentals (yang merujuk pada praktik Pinochet melempar kaum kiri dari helikopter, dan kini sering dirujuk secara positif oleh kaum alt-right). Selain itu terdapat pula halaman Reddit r/Pinochet serta berbagai “gudang meme dank” yang menampilkan apa yang mereka anggap sebagai relevansi ideologi dan pemerintahan Pinochet di masa kini. Apa yang dulunya merupakan ideologi internet yang relatif pinggiran kini mendapatkan perhatian yang semakin besar, terutama karena keterkaitan antara tokoh-tokoh kunci dalam lingkaran Trump dengan gerakan alt-right. Keterkaitan ini secara khusus terlihat dari pengangkatan Steve Bannon, sebagai kepala strategi kebijakan Trump, yang merupakan direktur media sayap kanan Breitbart, yang berfungsi sebagai ruang berkumpul alt-right. Lebih jauh lagi, pemimpin alt-right, Richard Spencer, bahkan memberikan pidato setelah kemenangan Trump yang diakhiri dengan seruan: “Hail Trump! Hail our people! Hail victory!” [8] Meskipun pernyataan ini jelas merujuk pada Jerman Nazi, Pinochet juga menjadi rujukan yang rutin bagi gerakan ini. Dengan bayang-bayang Pinochet yang sudah menghantui lanskap politik, tampaknya wajar jika ia juga menghantui lanskap budaya yang lebih luas melalui dunia maya dan gerakan far-right.
Walaupun jalur Pinochet menuju kekuasaan sangat berbeda dari jalur yang ditempuh oleh gelombang baru tokoh-tokoh populis sayap kanan yang sebagian besar meraih kekuasaan melalui pemilu, bukan melalui kudeta militer, tetap terdapat sejumlah kesamaan proses yang patut dikaji. Banyak perbandingan telah dibuat antara para demagog baru ini dengan fasisme, sebagaimana juga dilakukan terhadap Pinochet, dan perbandingan tersebut memiliki kegunaan baik secara retoris maupun analitis untuk menjelaskan elemen-elemen tertentu dari rezim-rezim ini. Secara budaya, gerakan-gerakan ini bertumpu pada sentimen yang serupa dan sama-sama mempraktikkan pemerintahan otoriter, meskipun struktur ekonominya berbeda secara signifikan.
Kampanye Trump mengusung pesan kuat tentang kelahiran kembali bangsa yang dirangkum dalam slogan: “Make America Great Again!” Tersirat dalam pernyataan ini adalah asumsi tentang kejayaan masa lalu, sebuah asumsi yang ditantang keras oleh warisan genosida, perbudakan, imperialisme, pembersihan etnis, dan eksploitasi kapitalis yang menodai sejarah negara tersebut. Secara sederhana, ini adalah pesan ultra-nasionalisme palingenetik, mitos inti fasisme.
"[Ultra-nasionalisme palingenetik] menjanjikan penggantian gerontokrasi, mediokritas, dan kelemahan bangsa dengan kaum muda, kepahlawanan, dan kejayaan bangsa; mengusir anarki dan dekadensi serta menghadirkan ketertiban dan kesehatan; meresmikan dunia baru yang menggairahkan sebagai pengganti dunia lama yang telah usang; serta menyerahkan pemerintahan kepada figur-figur terkemuka alih-alih sosok-sosok tanpa karakter." [9]
Palingenetik juga terlihat pada Pinochet, misalnya dalam pernyataannya: “Mereka telah mengakar pada tujuan-tujuan di atas, angkatan bersenjata dan kepolisian akan memimpin pemulihan demokrasi kita, yang harus dilahirkan kembali dan dimurnikan dari kebiasaan buruk serta kejahatan yang pada akhirnya menghancurkan institusi kita”, yang disampaikan dalam pidato publik tepat sebulan setelah ia merebut kekuasaan. [10] Pidato ini juga menghidupkan semangat Portalian, merujuk pada Diego Portales, seorang kapitalis dan menteri presiden Chile yang membantu membentuk Chile abad ke-19 sebagai pemerintahan otoriter yang dipilih oleh kaum kaya. Kelahiran kembali bangsa yang dirumuskan sebagai kembali ke masa lalu yang semi-mythical, merupakan elemen esensial dari proyek fasis. Hal ini terlihat dengan intensitas yang berbeda-beda pada berbagai tokoh dan rezim populis sayap kanan masa kini.
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdoğan, juga menggunakan narasi "kelahiran kembali" dalam pernyataan politik formal. Dalam sebuah pidato tahun lalu ia berkata: “Biarlah 1 November [tanggal pemilu parlemen] menjadi tanggal kelahiran kembali bangsa kita. Saya menyerukan kepada kalian semua untuk mengubur terorisme ke dalam tanah..” [11] Ia kemudian mengecam Partai Demokratik Rakyat (HDP), sebuah partai sayap kiri yang berpihak pada kepentingan Kurdi, dengan menuduhnya memiliki hubungan langsung dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), sebuah [partai politik dan] kelompok bersenjata Kurdi yang berkonflik dengan negara Turki, yang telah beralih dari stalinisme ortodoks ke sosialisme libertarian yang dipengaruhi Murray Bookchin, dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh negara Turki. Pidato ini juga menunjukkan kesamaan kedua dengan fasisme tradisional: etno-nasionalisme. Seruan Erdoğan terhadap ancaman “teroris” yang dikaitkan dengan suatu kelompok etnis mengingatkan secara mengerikan pada seruan Trump tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Muslim dan imigran, yang mendorongnya menyerukan larangan masuk bagi semua Muslim ke Amerika Serikat. Etno-nasionalisme eksklusif semacam ini juga hadir dalam kepresidenan Modi di India. Meskipun ia telah meredam retorikanya sejak mengizinkan kerusuhan anti-Muslim yang mematikan pada 2002 di Gujarat, ia tidak banyak melakukan upaya untuk menghentikan gelombang nasionalisme Hindu yang meningkat dalam partainya. [12] Putin, figur serupa yang menunjukkan hasrat imperialis melalui keterlibatannya di Suriah dan Ukraina, serta dikenal dengan pernyataan seperti: “Memaafkan teroris adalah urusan Tuhan, tetapi mengirim mereka kepada-nya adalah urusan saya.” Pernyataan ini mencerminkan budaya maskulinitas yang merasuki para penguasa baru ini, sekaligus logika otoritas yang berbasis kekerasan. Kampanye pengeboman militer Rusia di Suriah sendiri sangat brutal. Retorika anti-Muslim dan anti-imigran juga digunakan oleh kelompok far-right yang bangkit di seluruh Eropa. Etno-nasionalisme ini jelas terkait dengan fasisme tradisional dan memiliki dampak kekerasan yang nyata.
Namun demikian, terdapat perbedaan kebijakan ekonomi yang penting antara Pinochet dan banyak tokoh kontemporer dengan fasisme klasik. Fasisme tradisional dicirikan oleh struktur otoriter yang sangat terpusat, yang pada akhirnya menyatukan negara dengan industri swasta hingga tingkat tertentu. Negara dan industri swasta membentuk model “jalan ketiga” korporatis, sebagai alternatif bagi kapitalisme dan sosialisme internasional, dengan tingkat kontrol negara yang besar atas perekonomian [ekonomi komando]. Rusia mengikuti model ini hingga batas tertentu, dengan para oligarki yang bersekutu dengan negara membentuk sistem korporatis raksasa. Namun secara umum, rezim-rezim ini tidak melakukan nasionalisasi industri yang sebelumnya tidak dinasionalisasi, tidak menciptakan perusahaan nasional baru, dan tidak secara mendasar mengubah relasi dengan kapital global. Turki misalnya, cukup liberal dalam hubungan dagangnya hingga memungkinkan impor minyak bernilai tinggi dari ISIS. [13] Erdoğan juga melakukan banyak privatisasi di berbagai sektor industri dan layanan, bahkan mendelegasikan tugas tersebut kepada kementerian khusus administrasi privatisasi. [14] Modi telah menganut kebijakan ekonomi neoliberal sejak sebelum masa kepresidenannya, khususnya saat memimpin Negara Bagian Gujarat, yang didasarkan pada prinsip perusahaan swasta dan pertumbuhan ekonomi. [15] Trump, terlepas dari retorikanya tentang “draining the swamp”, tampaknya juga bersiap menjalankan kepresidenan neoliberal, dengan menunjuk sebagian besar eksekutif bisnis, politisi, dan pejabat partai, termasuk Gary D. Cohn dari Goldman Sachs sebagai Direktur Dewan Ekonomi Nasional. [16]
Kedekatan Pinochet dengan perusahaan-perusahaan Amerika digunakan oleh Robert Paxton untuk membedakan rezim Pinochet dari fasisme, karena rezim tersebut tidak bebas untuk berekspansi atau menantang kepentingan bisnis asing. [17] Sementara rezim-rezim lain tidak memiliki keterbatasan yang sama, terlihat dari aneksasi Crimea oleh Rusia dan keterlibatannya di Suriah, invasi Turki ke Suriah, intervensi militer dan pangkalan AS di seluruh dunia, serta konflik India di Kashmir; namun tidak satu pun dari rezim-rezim tersebut yang memiliki kendali fundamental atas perekonomian. Kendali tersebut sebagian besar tetap berada di tangan kelas kapitalis global, sebagian lainnya berada di bawah kendali negara-negara tersebut, bukan di tangan negara seutuhnya [kapitalis negara/ekonomi komando] atau hasil peleburan antara negara dan kapital [ekonomi campuran]. Sistem kendali ini menandai perbedaan fundamental dengan fasisme tradisional, yang menggabungkan ide-ide ekonomi kiri dan kanan. Sebaliknya, generasi baru penguasa otoriter ini hampir tidak mengubah basis sistem ekonomi. Dalam arti tertentu, ketidakefektifan generasi baru ini justru memberi sedikit pembenaran pada narasi “the end of history”, meskipun sistem pemerintahannya tampak bergeser, namun neoliberalisme tetap berjaya secara ekonomi.
Dukungan pemerintah terhadap kapital tentu selalu ada dalam neoliberalisme. Penting untuk dicatat bahwa meskipun negara sering diposisikan berlawanan dengan pasar dalam wacana ini, negara neoliberal terlepas dari retorika pembebasan pasar dari pengaruh negara, tidak pernah benar-benar menghilang, dan kekuasaan negara dalam menegakkan status quo tidak pernah benar-benar ditantang. Bagaimanapun juga, tanpa intervensi negara, siapa yang akan memukuli para demonstran dan buruh yang mogok? Pertanyaan ini memang diajukan secara setengah bercanda, dan terdapat sejarah panjang penggunaan aparat keamanan swasta untuk tujuan serupa, namun tetap ada secuil kebenaran mengingat era neoliberalisme telah menyaksikan peningkatan tajam militerisasi kepolisian serta perlindungan dan dukungan negara terhadap kepentingan swasta.
Rezim-rezim yang telah disebutkan di atas secara kaku berpegang pada doktrin ekonomi neoliberal. Hal ini menjadi sangat menarik jika mengingat bahwa semua figur tersebut meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan menarik sentimen populis. Populisme ini berakar pada kemarahan rakyat terhadap status quo. Neoliberalisme selalu melahirkan ketidakpuasan di mana pun ia diterapkan, dan setelah krisis finansial 2008 serta gelombang kebijakan penghematan yang menyusul dan melanda sebagian besar dunia, ketidakpuasan ini baik dari kalangan kiri maupun kanan semakin mengeras dan lantang. Ketidakpuasan ini mungkin merupakan tantangan nyata pertama terhadap narasi “the end of history” yang selama ini dikemukakan oleh para teknokrat penjaga tatanan neoliberal.
Kondisi hidup mengalami stagnasi, sementara upah riil hampir tidak berubah sejak tahun 1970-an, meskipun produktivitas meningkat secara drastis. Selain itu, atas nama kebijakan penghematan yang didasarkan pada logika penghukuman yang menyimpang terhadap “pemborosan”, justru mengorbankan layanan sosial [subsidi] yang seharusnya menjadi bantalan perlindungan. Ironisnya, mereka yang terdampak hampir tidak pernah berada dalam posisi untuk menikmati kemewahan apa pun, sementara mereka yang benar-benar menikmati keuntungan sistem sering kali lolos dari tanggung jawab. Melalui privatisasi, layanan murah atau gratis yang sebelumnya disediakan negara kini dijalankan oleh industri berorientasi laba, dengan insentif kuat untuk memaksimalkan keuntungan dari konsumen sambil meminimalkan biaya layanan. Kondisi material di negara-negara industri maju stagnan bagi semua orang, kecuali segelintir elite; di bawah kondisi ini kemarahan terhadap sistem menjadi sesuatu yang nyaris tak terelakkan.
Namun, kemarahan terhadap status quo dapat diarahkan ke berbagai arah. Gerakan seperti Occupy menyalurkan tantangan tersebut dalam kerangka perjuangan kelas, dengan musuh yang diidentifikasi sebagai 1%. Sebaliknya, populisme sayap kanan cenderung tidak menyalahkan jurang kasta antara penguasa dan yang dikuasai, melainkan ia menuduh adanya kelompok “yang lain” (the other) di luar “rakyat” yang didefinisikan secara sempit, dan menggambarkan kelompok tersebut sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup rakyat itu sendiri.
Sering kali terdapat upaya sadar untuk mendiskreditkan semua tantangan kiri terhadap sistem ini dengan menuduh bahwa mereka digerakkan dan didanai oleh sistem itu sendiri, sering kali dengan menyebut George Soros, dalam narasi yang kerap bernuansa anti-semit dan menyerupai teori konspirasi tentang kekuasaan Yahudi.
Klaim ini, meskipun tidak benar secara spesifik, tetap mengandung unsur kebenaran karena sebagian besar kiri, terutama kiri elektoral (termasuk elemen-elemen yang secara historis dianggap radikal) telah menjadi peserta aktif dalam penyebaran proyek neoliberal. Banyak pemerintahan dan pemimpin yang mengaku sosialis justru ditugaskan untuk menerapkan kebijakan penghematan yang tidak kalah keras dibandingkan kebijakan yang didukung kaum konservatif. Ketidakmampuan kaum kiri untuk menawarkan alternatif yang jelas, dan kecenderungannya untuk puas dengan peran sebagai penyedia versi penghematan yang “sedikit kurang kejam”, telah memungkinkan sayap kanan mendominasi kritik terhadap sistem ini dan secara efektif menjadikan kiri sebagai kambing hitam.
Kelompok “yang lain” (the other) yang paling sering dijadikan sasaran ketakutan dan kemarahan saat ini adalah para imigran atau pengungsi, khususnya Muslim, juga merupakan korban langsung neoliberalisme. Banyak imigran dan pengungsi yang datang ke Amerika Serikat, baik berdokumen maupun tidak, melarikan diri dari wilayah yang sebagian telah dihancurkan oleh perjanjian perdagangan bebas neoliberal dan “perang AS melawan narkoba atau terorisme”. Para pengungsi yang berusaha masuk ke Eropa dari Timur Tengah dan Afrika, melarikan diri dari perang imperialis dan kemiskinan yang berakar pada eksploitasi kolonial dan kelanjutannya dalam bentuk neo-imperialisme struktural melalui perdagangan bebas. Fakta bahwa keberadaan mereka sebagai imigran dan pengungsi justru disebabkan oleh tatanan neoliberal yang merusak ini menambah ironi ketika mereka malah disalahkan atas kondisi kacau tersebut.
Para korban sistem inilah yang dituduh sebagai penyebab menurunnya kondisi hidup. Kemarahan yang sah atas kondisi ini kemudian disalurkan dengan cara yang memungkinkan struktur ekonomi dasar yang menciptakan ketidakpuasan tersebut tetap dipertahankan, sambil terus meminggirkan mereka yang sudah termarginalkan.
Kemarahan diubah menjadi alat yang berguna untuk mempertahankan sistem kekuasaan yang justru memicunya. Neoliberalisme sangat efektif dalam menyerap perlawanan terhadap dirinya sendiri, terutama dari kaum kiri, dengan memanfaatkan politik identitas untuk menyalurkan tuntutan ke dalam peningkatan representasi dalam sistem, bukan perubahan struktural atas sistem itu sendiri. Barack Obama misalnya, sering dijadikan simbol kemajuan sebagai presiden kulit hitam pertama, namun kondisi warga kulit hitam Amerika tidak membaik: kesenjangan kekayaan meningkat, kekerasan polisi tetap merajalela, perang melawan narkoba [dan terorisme] diperluas, begitu pula pengeboman drone dan pengawasan massal.
Yang kini bangkit tampak sebagai pembalikan dari teknik tersebut. Seruan berbasis identitas digunakan sebagai pengganti kritik struktural. Seruan ini tidak berfokus pada inklusi dalam perjuangan melawan penindasan sistemik, melainkan pada eksklusi terhadap “yang lain” (the other). Politik identitas yang dilepaskan dari analisis struktural dan kelas, kini diambil alih oleh kelompok sayap kanan untuk memajukan bentuk politik identitas yang melayani laki-laki kulit putih, sekaligus kepentingan laki-laki kulit putih kaya.
Politik identitas baru ini berakar pada identitas yang sebelumnya dominan dan sering memposisikan diri sebagai korban diskriminasi oleh neoliberalisme dan multikulturalisme. Richard Spencer misalnya, menyatakan: “Ironisnya, apa yang disebut sebagai privilese kulit putih adalah privilese untuk didiskriminasi.” Di seluruh Eropa dan Amerika, terdapat persepsi bahwa identitas kulit putih sedang terancam, sebuah gagasan yang mendorong kebangkitan otoritarianisme ini. Namun, paranoia semacam ini tidak terbatas pada kulit putih saja. Di Turki, Islamisme dan neoliberalisme bersatu melawan orang-orang Kurdi yang diposisikan sebagai “yang lain” (the other) yang harus disingkirkan. Di India, hal ini muncul dalam bentuk nasionalisme Hindu melawan Muslim, terutama warga Pakistan sebagai sasaran.
Kapitalisme sejak lama menyelaraskan dirinya dengan gagasan kebebasan dan demokrasi, tetapi kebebasan ini selalu terbatas pada sejauh mana seseorang mampu membelinya, dan demokrasi selalu bersifat meragukan. Ikatan historis ini kini mulai retak. Alt-right dan meme-meme Pinochet hanyalah salah satu manifestasi aneh dari sentimen anti-demokrasi yang menjadi tren global. Kapitalisme semakin dipisahkan dari demokrasi. Bahkan di negara-negara yang secara formal masih mempertahankan fungsi demokratis, otoritarianisme lebih tepat menggambarkan cara pemerintahannya yang sesungguhnya.
Semakin banyak kapitalisme dalam bentuk neoliberalisme yang nyaris tak berubah menyatu dengan otoritarianisme. Figur-figur kuat dengan kecenderungan demagogis mengalahkan para teknokrat birokratis yang telah memerintah dunia hampir tanpa tantangan sejak runtuhnya Uni Soviet. Hegemoni tatanan neoliberal yang menguniversalkan bentuk dan fungsinya diperkuat oleh runtuhnya Tembok Berlin, tetapi kini dipertahankan oleh negara-negara yang justru membangun tembok di mana-mana: antara AS dan Meksiko, antara Eropa dan Afrika, di sepanjang perbatasan Uni Eropa, antara India dan Bangladesh, dan di banyak tempat lain. Tembok-tembok ini tampak bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas neoliberal, namun sejauh ini tembok tersebut terutama ditujukan untuk manusia, sementara arus bebas barang dan modal nyaris tidak terganggu, meskipun orang-orang miskin dan berkulit berwarna mati demi kesempatan untuk melintas.
Nasionalisme etnis tampaknya sedang menguat dan berfungsi sebagai perekat bagi ekonomi kapitalis global. Sekilas hal ini tampak paradoksal, tetapi akarnya terletak pada struktur dasar negara itu sendiri. Negara modern yang contoh awalnya adalah Amerika Serikat dan kemudian terglobalisasi pasca kolonialisme eksplisit melalui institusi internasional (PBB) yang berpusat di AS dan Eropa, dibangun atas model Westphalia tentang kedaulatan, yang memungkinkan pembentukan identitas nasional melalui negara-bangsa. Model ini secara inheren bersifat eksklusif dan secara fundamental membutuhkan suatu bentuk nasionalisme etnis untuk membentuk “tubuh” yang akan diperintah.
Model negara ini juga selalu terkait erat dengan kapitalisme, dengan fungsi utama negara berfokus pada pembangunan dan prasyarat-prasyaratnya. Hal ini tampak dalam institusi-institusi universal negara seperti dinas pencatatan sipil, sensus, pendidikan massal, layanan sosial, serta lembaga pembangunan dan keuangan yang semuanya berkaitan langsung dengan perkembangan kapitalisme atau kontrol populasi yang dibutuhkannya. Bahkan di negara-negara yang mengklaim diri “komunis” seperti Uni Soviet dan Tiongkok, logika fundamental kapitalis ini tetap dijalankan. Lenin sendiri menyatakan dalam The Immediate Tasks of the Soviet Government, bahwa: “..demi kepentingan sosialisme, rakyat harus tunduk tanpa syarat pada kehendak tunggal para pemimpin buruh.”
Organisasi ekonomi di bawah struktur negara secara inheren bergantung pada hierarki kelas dan suatu versi kapitalisme. Negara-negara yang tetap berada di bawah pemerintahan “komunis” seperti Tiongkok justru menjadi salah satu ekonomi kapitalis paling efektif dan terintegrasi. Hal ini menunjukkan dua hal penting: kapitalisme sejak lama nyaman dengan pemerintahan otoriter, dan pemerintahan otoriter justru mampu mengelola tingkat pembangunan dan interkonektivitas yang sangat tinggi. Kapitalisme tidak membutuhkan demokrasi; ia dapat berjalan sangat baik di bawah negara yang sepenuhnya otoriter, tanpa kedok demokrasi semu.
Sebagian besar dari hal ini dapat dikaitkan dengan kesediaan kapitalisme untuk mengakomodasi struktur hierarki dan budaya lokal demi mempertahankan kekuasaannya. Hal ini juga telah terjadi di bawah kolonialisme, ketika kekuatan kolonial mengandalkan figur-figur otoritas lokal untuk menjaga kendali mereka. Contohnya termasuk sistem residensi Inggris, di mana penasihat Inggris yang memegang kekuasaan sesungguhnya ditempatkan di belakang penguasa lokal di bawah kekuasaan Inggris; serta régulos, para kepala suku tradisional yang diberi otoritas pemerintahan dalam kolonisasi Portugis di Mozambik. Masih banyak contoh lain yang serupa.
Hal ini memperoleh makna baru dengan bangkitnya neoliberalisme otoriter. Modi dan partainya misalnya, menggabungkan Hindutva (supremasi Hindu di India) dan neoliberalisme dengan menyingkirkan kaum anti-kapitalis di sayap kanan Hindu, menarik dukungan lewat kepercayaan tradisional, serta menekankan gagasan bahwa kasta dapat diatasi melalui usaha individu. Jika Hindutva mengupayakan tubuh sosial Hindu yang terindividualisasi tetapi bersatu, maka neoliberalisme mengupayakan individu-individu yang teratomisasi, yang berhubungan satu lawan satu dengan pasar.
Sementara itu, Erdoğan telah memundurkan tradisi sekulerisme kuat di Turki dan mengklaim ingin menciptakan “pertumbuhan generasi religius” dengan mengislamkan pendidikan dan membersihkan pejabat-pejabat non-Islamis, sembari pada saat yang sama mendorong kebijakan ekonomi neoliberal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pemerintahan Putin memiliki kedekatan erat dengan Gereja Ortodoks, dan hubungan ini tampak jelas dalam kebijakan-kebijakan homofobik yang dijalankan pemerintahannya. Trump, meskipun kurang menekankan identitas keagamaan secara langsung, memperoleh dukungan kuat dari kaum Protestan kulit putih. Ia menggunakan agama terutama untuk memarginalkan umat Muslim, namun tidak dalam kerangka pemerintahan religius secara nyata; seruannya lebih berfokus pada hukum dan ketertiban serta identitas nasional yang kuat (hal serupa juga dapat dikatakan tentang Putin).
Jika seseorang cenderung pada akselerasionisme Leninistis, yakni pandangan yang ingin memperuncing kontradiksi-kontradiksi kapitalisme, maka tren terbaru ini mungkin tampak sebagai tahapan yang niscaya dalam dialektika sejarah. Kapitalisme dalam bentuknya yang paling eksploitatif, ekspansionis, dan mengatomisasi, sebagaimana dicirikan oleh dogma pasar bebas neoliberalisme yang berpadu dengan negara-negara dalam wujudnya yang paling eksklusif, otoriter, dan tidak demokratis, berpotensi memicu suatu kesadaran yang dapat memfasilitasi perubahan sistemik. Namun, ia juga berpotensi melemparkan umat manusia ke dalam jurang kehancuran ekologis. Jika kontradiksi-kontradiksi kapitalisme, terutama ketimpangan sosial ekstrem, tuntutan akan pertumbuhan ekonomi tanpa henti dengan mengorbankan ekologi, serta struktur ekonomi yang pada dasarnya tidak demokratis tidak diatasi, maka kehancuran ini akan sangat mungkin terjadi, bahkan mungkin sedang berlangsung. Hal ini diperparah oleh lingkaran umpan balik yang mempercepat perubahan iklim, yang hampir tidak memberi kita peluang untuk memperlambatnya.
Maka harapan satu-satunya bagi kita untuk mencegah semua ini [kehancuran ekologis lebih lanjut] adalah dengan menumbangkan bayang-bayang Pinochet beserta tatanan kapitalis yang melahirkannya.
Referensi
[1] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc20.pdf
[2] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/ch05-01.htm
Halaman 122
[4] http://www.usip.org/sites/default/files/Ley%2020.405%20Instituto%20Derechos%20Humanos_0_0.pdf
[5] http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB8/docs/doc10.pdf
Ini adalah dokumen yang sangat menarik. Dokumen ini memuat kajian tentang eksekusi-eksekusi pada masa Pinochet, dengan ungkapan seperti “citra represif Junta terus membayangi mereka”, sekaligus merinci adanya pembayaran-pembayaran baru kepada rezim tersebut.
[6] https://www.democracynow.org/2016/5/17/chomsky_on_the_late_michael_ratner
[7] https://wikileaks.org/plusd/cables/06SAOPAULO30_a.html
[8] http://www.cnn.com/2016/11/21/politics/alt-right-gathering-donald-trump/
[9] "Fasisme menjanjikan penggantian gerontokrasi, mediokritas, dan kelemahan nasional dengan kaum muda, kepahlawanan, dan kejayaan bangsa; mengusir anarki dan dekadensi serta menghadirkan ketertiban dan kesehatan; meresmikan dunia baru yang menggairahkan sebagai pengganti dunia lama yang telah usang; serta menyerahkan pemerintahan kepada figur-figur terkemuka alih-alih sosok-sosok tanpa karakter." ~Roger Griffin
[12] http://foreignpolicy.com/2015/06/26/narendra-modi-india-safe-for-muslims-hindu-nationalism-bjp-rss/
[13] http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/research-paper-turkey-isi_b_8808024.html
[14] http://www.oib.gov.tr/index_eng.htm
[15] http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/the-gujarat-muddle/article5896998.ece
[17] https://libcom.org/files/Robert%20O.%20Paxton-The%20Anatomy%20of%20Fascism%20%20-Knopf%20(2004).pdf
Halaman 201
[18] http://www.epi.org/publication/charting-wage-stagnation/
[21] http://www.pri.org/stories/2016-11-25/alt-right-and-white-outrage-around-world-explainer
[22] http://www.jstor.org/stable/10.1086/231174
[23] https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/mar/x03.htm
[24] http://www.thehindu.com/opinion/lead/a-hindutva-variant-of-neoliberalism/article5868196.ece
[25] https://www.jacobinmag.com/2014/05/springtime-for-modi/
[27] http://www.pewforum.org/2016/07/13/religion-and-the-2016-campaign/
Diterjemahkan dari:
https://theanarchistlibrary.org/library/victory-of-the-authoritarian-neoliberalism
Versi terjemahan ini telah diedit, diringkas dan disederhanakan dengan beberapa bagian yang dipotong dan diberi tambahan agar mudah dipahami. Versi ini awalnya ditujukan untuk materi diskusi internal maupun koleksi pribadi.
