Penulis: Lucien van der Walt
Sekitar 50 tahun yang lalu, kita menyaksikan pembongkaran besar-besaran imperialisme kolonial Eropa di Afrika. Harapan besar menyambut “negara-negara baru” yang lahir, dan tentu saja peralihan dari kekuasaan kolonial yang penuh rasisme, kontrol eksternal, dan ekonomi ekstraktif merupakan sebuah langkah progresif.
KEKECEWAAN PASCA-KEMERDEKAAN
Namun, banyak dari harapan tersebut segera pupus. Secara politik, sebagian besar negara Afrika yang merdeka bergerak ke arah kediktatoran dan sistem satu partai, biasanya dipimpin oleh partai nasionalis yang berkuasa sejak kemerdekaan, dan seiring waktu militer pun menjadi pemain utama. Banyak dari negara-negara ini sangat korup, bahkan bersifat predatoris, dan kesenjangan antara kelas penguasa lokal (pribumi) yang sedang bangkit dengan massa rakyat semakin melebar.
Kesenjangan ini tidak sepenuhnya bermula pada masa kolonial, karena banyak masyarakat Afrika memang sudah terpecah sejak sebelumnya, tetapi perpecahan tersebut terus berlanjut dan membesar dari waktu ke waktu. Elite penguasa baru sebagian besar muncul dari kelompok kelas menengah terdidik, bersama dengan aristokrasi tradisional. Sejak kemerdekaan, massa rakyat tidak pernah benar-benar memerintah “negara-negara baru” tersebut.
Situasi ini kemudian diikuti oleh restrukturisasi neoliberal sejak dekade 1980-an. Kemiskinan dan ketimpangan meluas, angka pengangguran semakin massive, dengan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan di zona konflik lebih banyak dibandingkan wilayah mana pun di dunia. Rencana pembangunan pasca-kolonial untuk mengindustrialisasi ekonomi dengan membangun manufaktur lokal melalui proteksi dan ekonomi tertutup sebagian besar gagal. Saat ini, total PDB seluruh Afrika Sub-Sahara, termasuk Afrika Selatan sebagai kekuatan ekonominya, kurang dari setengah PDB satu negara Eropa saja, yaitu Jerman.
MENOLAK PENJELASAN RASIS
Terlepas dari kondisi khusus Afrika Selatan yang memiliki sejarahnya sendiri, bagaimana kita menjelaskan situasi ekonomi ini? Kita dapat langsung menolak pandangan bahwa orang Afrika “lebih korup” atau “kurang mampu”.
Selain karena bersifat rasialis, kenyataannya kegagalan ekonomi massive, ketimpangan sosial, represi, dan rendahnya industrialisasi dapat ditemukan di banyak tempat lain, termasuk Eropa bagian timur dan selatan.
PERAN KOLONIALISME
Penjelasan yang lebih umum terutama di kalangan kiri sepenuhnya menyalahkan kolonialisme. Argumen ini benar bahwa integrasi Afrika ke dalam ekonomi kapitalis global sebagai produsen bahan mentah (hasil pertanian atau pertambangan) menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Negara dengan ekonomi yang bergantung pada ekspor komoditas seperti kakao atau jagung sangat rentan. Jika penjualan atau harga turun masalah besar muncul. Karena ekonomi “agro-mineral” ini harus mengimpor bahan manufaktur yang mahal namun esensial, kerentanannya menjadi berlipat ganda.
Banyak rencana industrialisasi pascakolonial dibiayai dari pendapatan ekspor bahan mentah, melalui pajak atau keuntungan dari BUMN, namun pendapatan ini anjlok pada 1970-an akibat krisis kapitalisme global. Untuk menyelamatkan situasi banyak negara berutang dalam jumlah besar, tetapi justru makin terjerat krisis. Beberapa negara seperti Zambia hanya memiliki rentang waktu sekitar 9 tahun sejak merdeka (1964) hingga krisis global (1973), untuk mencoba mengubah pola ekonomi yang telah terbentuk berpuluh tahun (peluang mereka sejak awal memang kecil).
Ekonomi Afrika yang sangat bergantung pada ekspor bahan mentah, yang diproduksi dengan tenaga kerja murah memasuki krisis besar sejak dekade 1970-an.
TETAPI LEBIH DARI SEKEDAR KOLONIALISME
Masalah dari penjelasan ini adalah bahwa ia hanya memberi sedikit gambaran tentang mengapa negara-negara yang mengekspor bahan mentah bernilai tinggi seperti Nigeria, dengan industri minyaknya yang besar, juga berada dalam kondisi ekonomi yang buruk. Bahkan, Nigeria secara konsisten mengalami krisis listrik dan bensin, padahal merupakan produsen minyak terbesar ke-12 di dunia. Terkait hal ini, tidak semua negara bekas koloni terjebak sebagai pengekspor bahan mentah atau sebagai pihak yang kalah secara ekonomi.
Selain contoh jelas seperti AS sebagai mantan koloni Inggris, kita dapat membandingkan Ghana dan Korea Selatan, masing-masing mantan koloni Inggris dan Jepang, yang merdeka dalam rentang waktu hampir bersamaan, dengan ukuran populasi, masalah ekonomi, dan lamanya masa kolonial yang hampir mirip. Namun, Ghana telah mengalami krisis ekonomi selama puluhan tahun dan kehilangan investasi serta bisnis dari Barat dalam waktu lama. Sedangkan Korea Selatan, meski mengalami perang saudara pada 1950-an, telah berkembang menjadi kekuatan industri raksasa dengan ekonomi yang lebih besar dari banyak negara Barat.
Sejarah kolonial juga tidak cukup menjelaskan mengapa, terlepas dari berbagai masalah, kelas penguasa di negara-negara tersebut sangat kaya. Disini terdapat persoalan tentang siapa yang mengontrol sumber daya, yang sering hilang dalam analisis yang hanya berfokus pada masalah kolonialisme.
Fokus yang terlalu sempit pada masalah eksternal justru membutakan kita dari dinamika kelas internal.
AKUMULASI MELALUI KORUPSI
Ketika melihat lebih dekat struktur kelas internal, jawabannya mulai jelas. Di sebagian besar Afrika sub-Sahara, elit penguasa baru yang mengambil alih kekuasaan menggunakan negara sebagai alat akumulasi kekayaan. Ini sering berupa korupsi langsung, yang secara bertahap menyebabkan kemerosotan ekonomi seiring infrastruktur seperti listrik dan jalan raya mulai kolaps. Alih-alih melayani kepentingan imperialisme, kondisi ini justru menyebabkan menurunnya ekspor bahan mentah dan meningkatnya ketidakstabilan politik.
Karena munculnya penguasa yang korup menjadi kunci masalah, korupsi itu sendiri harus dijelaskan. Pada masa kemerdekaan, berbeda dengan beberapa wilayah lain, hampir tidak ada kelas kapitalis lokal yang cukup kuat. Hampir tidak ada kaum industrialis lokal, tidak seperti di India, sehingga tidak ada tekanan domestik terhadap negara untuk mendorong pembangunan ekonomi.
Kondisi ini juga berarti ruang bagi elit baru yang berkuasa untuk mengakumulasi kekayaan sangat terbatas, kecuali melalui negara itu sendiri. Dengan negara sebagai pusat akumulasi, terjadi perebutan kekuasaan sengit antar fraksi kelas penguasa, memicu siklus represi, kudeta militer, negara satu partai, dan ketidakstabilan politik. Sering kali perpecahan suku, ras, dan agama sengaja diprovokasi untuk memenangkan persaingan, yang akhirnya berujung pada kekerasan.
KESEIMBANGAN KEKUATAN KELAS
Gerakan kelas pekerja juga tidak terlalu kuat (serikat pekerja relatif kecil) dan kelompok kiri sering kali sangat lemah. Hal ini membuat upaya untuk membatasi atau menahan kekuasaan elite yang korup menjadi sangat sulit. Dan ketika kediktatoran menyebar, serikat pekerja dan para pembangkang ditekan atau justru dikooptasi oleh kekuasaan.
Di pedesaan, sistem pemerintahan melalui kepala suku dan raja yang sebelumnya digunakan oleh penguasa kolonial tetap dipertahankan. Para petani kecil yang banyak di antaranya adalah petani subsisten memang selalu sulit untuk diorganisir, dan sistem pemerintahan melalui kepala suku ini membuat keadaan menjadi semakin buruk.
Jadi, meski sejarah kolonial adalah bagian dari masalah, itu tidak dapat digunakan untuk membenarkan perilaku kelas penguasa lokal yang menjarah tanah air mereka sendiri dan menindas rakyat.
KESALAHAN RESEP PASAR BEBAS
Kebijakan neo-liberal yang diterapkan pada tahun 1980-an menghasilkan dampak yang campur aduk. Karena kebijakan ini menyalahkan hampir semua masalah pada intervensi negara, sambil mengabaikan peran dan tekanan ekonomi global, banyak rencana yang dibuat justru keliru, bahkan jika dilihat dalam kerangka kapitalisme itu sendiri. Secara umum, kemiskinan meningkat tajam, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan harga barang melonjak, meskipun sebagian dari hal ini kemungkinan tetap akan terjadi dalam kondisi apa pun.
Akibatnya terjadi pemberontakan besar-besaran yang menggulingkan banyak pemerintahan. Namun gerakan-gerakan “pembebasan kedua” ini biasanya tidak memiliki agenda politik yang jelas, selain tuntutan reformasi demokratis, sehingga banyak yang akhirnya kehilangan arah. Hak politik memang meluas, tetapi negara korup tetap bertahan, begitu pula struktur ekonomi yang bergantung pada pertanian dan pertambangan (agro-mineral).
Pertumbuhan ekonomi baru-baru ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan bahan mentah dari Asia, namun persoalan mendasar seperti kemiskinan dan ketidakstabilan masih belum teratasi.
KEBUTUHAN AKAN PERUBAHAN RADIKAL
Hanya perubahan yang benar-benar radikal, sebuah Afrika baru yang dibangun di atas pondasi sosialis-libertarian yang dapat mengakhiri lingkaran setan ini. Perubahan ini harus mencakup perjuangan melawan para elite Afrika itu sendiri, sekaligus melawan imperialisme. Dan ini memerlukan pemutusan terhadap gagasan-gagasan “dunia ketiga” yang mengabaikan persoalan kelas di dalam Afrika, serta dengan nasionalisme yang menyerukan persatuan semua orang Afrika, yang pada praktiknya hanya berarti persatuan semu antara para penindas lokal dan para korbannya.
Tanpa agenda kiri progresif dan anarkis, frustrasi dan penderitaan massal hanya akan diisi oleh ide-ide kosong (seperti “demokrasi” yang dangkal) atau oleh gerakan-gerakan reaksioner (seperti Boko Haram), serta sentimen berbahaya (seperti rasisme dan kebencian terhadap imigran).
Diterjemahkan dari:
