Tanggal: 14 Juni 2019
Pada Desember 2018, protes dan kerusuhan besar-besaran yang diorganisir oleh serikat buruh serta komite-komite lokal di seluruh Sudan berhasil menggulingkan kediktatoran Omar Al-Bashir. Dengan memanfaatkan simbol dan mitologi Nubia kuno, serta slogan dan taktik modern, para revolusioner mengekspresikan gelombang kemarahan yang beragam dalam upaya mereka melepaskan diri dari konflik etnis dan agama yang berlangsung selama dua dekade terakhir. Setelah Al-Bashir meninggalkan jabatannya, kerusuhan, blokade, dan protes terus berlanjut menentang Dewan Militer Transisional (TMC) yang merebut kekuasaan, meskipun mereka menjanjikan pemilu pada 2020.
Pada awal 2019, kelompok paramiliter yang terhubung dengan Dewan tersebut mulai melakukan serangan brutal terhadap protes mahasiswa di Khartoum, yang berpuncak pada pembantaian 3 Juni ketika mereka mengusir secara kejam aksi pendudukan di Al-Qyada Square. Sebagai balasan, sebuah pemogokan umum melumpuhkan sebagian besar Sudan dari 9 hingga 11 Juni. Beberapa revolusioner bertekad melanjutkan perjuangan mereka secara sembunyi-sembunyi meski menghadapi kekerasan dari kelompok paramiliter nomaden ini.
Di seluruh dunia saat ini kita melihat pola konflik tiga arah yang serupa. Di Amerika Serikat dan Uni Eropa, konflik itu tampak dalam perebutan kekuasaan antara kaum sentris seperti Emmanuel Macron dan Hillary Clinton, demagog sayap kanan seperti Marine Le Pen dan Donald Trump, serta gerakan sosial untuk pembebasan. Di Afrika Utara dan Timur Tengah, bentuknya biasanya adalah pertarungan antara para diktator seperti Bashar al-Assad atau Abdel Fattah el-Sisi, dengan kelompok militan islamis, dan gerakan sosial yang memperjuangkan demokrasi dan egalitarianisme.
Kita melihat refleksi perjuangan kita sendiri dalam gerakan sosial di Sudan. Karena itu kita harus belajar sebanyak mungkin tentang musuh-musuh yang mereka hadapi dan proses yang membentuk situasi tersebut. Banyak yang percaya bahwa pemerintah Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab, terlibat dalam mendorong pertumpahan darah yang dilakukan para penguasa Sudan saat ini, untuk menghentikan gerakan sosial yang menggulingkan Al-Bashir dan menduduki Al-Qyada Square. Ini menunjukkan betapa besarnya kepentingan asing dalam konflik. Jika para demonstran dihancurkan di Sudan, dampaknya akan terasa di seluruh Timur Tengah dan dunia. Jika mereka bertahan dan terus maju, mereka akan memberi harapan bagi jutaan orang lainnya.
Tulisan berikut mengeksplorasi asal-usul Janjawid, pasukan paramiliter di balik pembantaian 3 Juni. Dalam prosesnya, tulisan ini memberikan gambaran mengerikan tentang bagaimana rezim perbatasan yang kita lihat di AS dan Uni Eropa, bekerja dari sisi lain aparatus represif global di wilayah yang ditetapkan sebagai tempat ekstraksi sumber daya dan penampungan “populasi surplus”. Tulisan ini juga memberi wawasan tentang kondisi yang melahirkan para tentara bayaran yang sanggup membantai gerakan sosial. Jika kita gagal menangani kebutuhan populasi yang tidak puas dan putus asa, yang terlantar akibat perang dan pembangunan neoliberal, kaum nasionalis serta otoritarian akan memanfaatkannya demi agenda mereka.
JANJAWID BERKUASA
Siapakah Janjawid?
Janjawid secara harfiah berarti “para lelaki berkuda yang membawa senjata.” Istilah ini muncul pada 1980-an ketika para pendukung pan-Arab yang diusir dari Chad oleh pasukan yang didukung AS dan Prancis, melarikan diri ke Sudan barat untuk membangun kembali gerakan mereka dan melanjutkan agenda pan-Arab di wilayah tersebut.
Pada 2003, ketika perang di Darfur pecah dan majunya Tentara Pembebasan Sudan (SLA) ke sejumlah kota memicu pemberontakan antar-etnis, pemerintah Omar Al-Bashir memanggil suku-suku Arab ini untuk menghentikan laju para pemberontak. Untuk itu, ia mempersenjatai kelompok-kelompok lelaki dari suku tersebut untuk menguasai wilayah dan melawan pasukan pemberontak.
Janjawid berasal dari suku-suku Arab, banyak dari mereka bahkan bukan warga Sudan, terutama berasal dari Chad, Niger, dan Mali. Sebuah video menunjukkan salah satu anggotanya mengaku berasal dari Chad, pernah bertempur di perang Yaman, dan kini berada di Khartoum untuk membebaskan ibu kota. Berbagai kesaksian para penyintas pembantaian mengonfirmasi hal ini.
Masyarakat Sudan tetap menyebut mereka “Janjawid”, meskipun pemerintah menolak nama tersebut. Nama resmi mereka adalah Rapid Support Forces (RSF) atau “Pasukan Dukungan Cepat”.
Saat ini, pemerintah menyangkal keterlibatannya dalam pembentukan "Pasukan Dukungan Cepat" (Rapid Support Forces/RSF). Namun, pada 2008 mereka mengakui penggunaan RSF untuk "menertibkan" wilayah Darfur, demi "menghentikan kekacauan, melindungi rakyat, dan melindungi lembaga negara." Pada 2014, upaya pemerintah untuk menstandarkan pasukan ini membuat mereka diintegrasikan ke dalam lembaga intelijen negara, NISS (National Intelligence and Security Service atau Dinas Intelijen dan Keamanan Nasional). Jadi, secara resmi mereka adalah milisi paramiliter mobile di bawah naungan lembaga intelijen negara.
Milisi ini, yang sebagian besar berasal dari wilayah pedesaan Sudan barat, memiliki hubungan kuat dengan pemerintah Chad dan Sudan. Misalnya, Presiden Chad, Idriss Déby, menikahi putri Musa Hilal, pemimpin Janjawid pada masa genosida Darfur 2000-an. Musa Hilal memimpin Brigade Intelijen Perbatasan di Darfur Utara, sebuah pasukan khusus Janjawid yang beroperasi di wilayah perbatasan. Pada 2008, ia juga menjabat sebagai Menteri Urusan Federal Sudan. Ia adalah simbol kekejaman di Darfur dan sangat dicari oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pasukan ini dikenal “siap, cepat, dan brutal.” Ali Osman Taha, Wakil Presiden Sudan (2005–2013), menunjuk Musa Hilal untuk memimpin dan merekrut pasukan Janjawid.
Janjawid berasal dari suku-suku Arab di wilayah tersebut; contohnya, Musa Hilal berasal dari suku Baggara (suku Arab penggembala sapi), sementara Hemedti, anggota Dewan Militer Transisional yang mengawasi pemilu baru, berasal dari suku Al-Abala (penggembala unta). Awalnya pasukan Janjawid dibentuk di Al-Misteriha, sebuah kota di Darfur Utara. Ketika menjabat sebagai komandan militer di wilayah Jebel Marra, Burhan, kini kepala Dewan Militer Transisional, pernah mengatakan: “Aku adalah Tuhan bagi orang-orang Fur, aku memiliki hak untuk menentukan hidup dan mati mereka.”
Sejak 2003, Janjawid telah membunuh dan menjarah tanpa henti. Tidak ada angka pasti, tetapi menurut PBB, Omar Al-Bashir bertanggung jawab atas sekitar setengah juta kematian meskipun kemungkinan jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi. Sumber lain menyebut tiga juta orang mengungsi dan tak terhitung jumlah korban luka. Janjawid menggunakan pemerkosaan sebagai senjata perang, dengan menyerang perempuan secara sistematis selama serangan mereka terhadap desa-desa. Mereka juga membakar rumah dan ladang, serta membunuh pria dan anak-anak. Pola operasi mereka dikenal luas: "datang dengan kuda atau mobil, menghancurkan desa dalam hitungan jam, dengan pesawat dan helikopter militer mengawasi dari atas.” Selama serangan, sebagian orang yang selamat melarikan diri dengan mengikuti aliran sungai atau bersembunyi di kamp-kamp sekitar. Namun, sering kali mereka tertangkap kembali oleh kelompok lain yang menunggu di luar desa. Para pengungsi berakhir di kamp-kamp di seluruh negeri dan di kawasan kumuh di pinggiran kota-kota, tempat Dinas Keamanan dan Janjawid terus meneror mereka.
Korban utama Janjawid adalah penduduk Fur, Massalit, Zaghawa, dan suku-suku berkulit hitam lainnya yang disebut “Afrika” atau “non-Arab”, yang populasinya telah dibantai dan diusir. Janjawid telah dituduh melakukan genosida terhadap kelompok-kelompok ini.
BAGAIMANA JANJAWID DIBIAYAI?
Pada awalnya, pendapatan mereka disebut berasal dari gaji yang dibayarkan langsung oleh pemerintah. Ali Osman Taha pernah menjelaskan bahwa ia menyisihkan sebagian anggaran pemerintah untuk RSF. Bersama pejabat-pejabat kuat lainnya, seperti Ahmed Harun dan Khalifa Kushayb (di wilayah Jebel Al-Nuba dan Blue Nile), ketiganya adalah tokoh kunci dalam pendanaan pasukan ini. RSF bergantung secara finansial dan logistik pada pemerintah. Ahmed Harun, wali kota Al-Obeid saat ini dan mantan Menteri Dalam Negeri, membantu membiayai Janjawid sejak Desember 2018. Ia mengancam para demonstran dengan mengatakan bahwa RSF lebih kuat daripada mereka dan menjanjikan represi brutal. Ia dituduh memerintahkan milisi untuk membunuh, memperkosa, dan menyiksa warga sipil, serta otak di balik berbagai serangan terhadap desa dan kota di Darfur barat, terutama pembantaian terhadap orang-orang Massalit. Ia juga dituduh memaksa pengungsian 20.000 orang pada musim panas 2003, dan pernah mengatakan bahwa: “Semua anak-anak Fur adalah pemberontak.. seluruh suku Fur telah menjadi rampasan bagi Janjawid.”
Salah satu slogan demonstrasi terbaru berbunyi: “Ali Osman, dasar pengecut! Nafi Ali Nafi, kamu tidak berguna!” Para demonstran melihat para pemimpin dan pendana Janjawid sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhkan seperti Al-Bashir. Setelah tahun 2010, ketika kebijakan penghematan memangkas anggaran publik secara drastis, Janjawid menemukan sumber pendapatan baru seperti tambang emas di wilayah Darfur sekitar Jebel Amir. Mereka juga memperoleh uang selama Perang Darfur: misalnya dalam serangan di Tawila, Korma, dan Kutum, mereka menjarah uang, barang-barang berharga, serta ternak dan hasil panen penduduk kaya. Mereka menyerang wilayah tertentu untuk tujuan ekonomi sekaligus melakukan pembersihan etnis: kelompok masyarakat Fur tertentu dengan tanah dan ternak merupakan target mudah dan menguntungkan.
Janjawid mengklaim tanah dan rumah, menetap dan menduduki wilayah yang mereka kosongkan. Para pemimpin gerakan pemberontak (seperti SLA) berjuang untuk mengusir mereka yang menduduki rumah-rumah milik suku yang dibantai atau diusir. Mereka mengecam penggantian etnis (suku Arab menggantikan suku Fur dan Massalit), yang menghambat kembalinya suku Sudan non-Arab dan menciptakan bias pro-pemerintah jangka panjang di wilayah tersebut. Dengan menyamar di bawah nama RSF dan diakui sebagai pasukan paramiliter, Janjawid juga meraup keuntungan dari perang di Yaman. Arab Saudi menekan pemerintah Sudan untuk mengirim pasukan ke Yaman. Pasukan Janjawid kemudian dikerahkan di Yaman dan menerima uang serta senjata dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Berkat keterlibatan militer mereka dalam konflik sejak 2016, pengaruh dan kekuatan mereka di Sudan meningkat pesat. Mereka menjadi lebih terorganisir dan banyak anak muda terutama dari suku Arab bergabung dengan mereka. Milisi ini dapat merekrut banyak anggota karena beberapa faktor, terutama karena gaji mereka relatif tinggi dan dapat menjadi sumber pendapatan yang sangat dibutuhkan keluarga miskin. Mereka merekrut sejumlah besar tentara anak dengan meyakinkan keluarga mereka akan hal ini.
Pemerintah kemudian berupaya mengubah citra RSF di media. Mereka menunjuk juru bicara dan mencoba menampilkan pasukan ini sebagai angkatan bersenjata nasional reguler. Untuk itu, Janjawid ditempatkan di barak dan kamp militer di kota-kota besar bersama tentara reguler, misalnya di Nyala, Al-Fashir, dan Zalingei. Setelah kembali dari Yaman, anggota RSF mengatakan bahwa anak di bawah umur mencakup sekitar 40% dari pasukan Sudan. Mereka sering menjalani misi selama enam bulan, setelah itu kembali ke Sudan dan mengikuti misi pemerintah. Anak-anak ini menerima pelatihan minim (sekitar satu setengah bulan pelatihan fisik dan senjata dasar) sebelum dikirim ke garis depan di Yaman sebagai perisai manusia. RSF bertanggung jawab atas pembantaian penduduk Houthi di Yaman, termasuk pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil dan anak-anak.
Meski RSF terdiri dari beberapa komunitas Arab, di dalamnya terdapat hierarki internal. Mereka didominasi suku Rizeigat. Mereka yang bukan dari suku ini diprioritaskan dikirim ke Yaman dan mendapat posisi terendah sesuai hierarki rasial yang digunakan pemerintah. Banyak pemimpin RSF berasal dari Rizeigat. Mohammed Hamdan Dogolo, yang dikenal sebagai "Hemedti", direkrut pemerintah Sudan untuk memimpin operasi di wilayah Nyala. Pasukannya berasal dari suku Arab Rizeigat, dan dipersenjatai oleh Omar Al-Bashir. Ia berkuasa setelah 2013. Karena Musa Hilal dianggap terlalu menuntut independensi, rezim Al-Bashir menggantikannya dengan Hemedti.
Senjata Rusia dan Belgia yang diberikan ke pemerintah dialokasikan ulang ke milisi. Puluhan tank dan pesawat buatan Tiongkok telah masuk ke Sudan sejak 2004. Tiongkok membangun pabrik senjata untuk pemerintah Sudan di sekitar Khartoum. Pabrik ini memproduksi sebagian besar amunisi yang digunakan dalam Perang Darfur dan penindasan terhadap demonstran hingga hari ini. Tiongkok kini menjadi pemasok utama senjata bagi Sudan, menyediakan sebagian besar tank, pesawat, dan truk. Truk-truk ini digunakan untuk mengangkut penduduk Wadi Saleh ke Darfur, di mana mereka kemudian dieksekusi.
Di Darfur, Janjawid mengepung kota-kota kamp pengungsi. Mereka memperkosa perempuan yang keluar dari kamp, terutama mereka yang mencari kayu bakar. Mereka menangkap laki-laki yang masuk atau keluar dari kamp maupun kota untuk diinterogasi dan diancam. Bertindak seperti pasukan komando, mereka memasuki kamp-kamp pengungsi seperti kamp Kalma dekat Nyala atau kamp Zamzam dekat Al-Fashir, untuk mencari orang atau senjata dan menyebarkan teror selama penggerebekan. Dalam demonstrasi para pengungsi, mereka membunuh puluhan orang dan menangkap ratusan lainnya. Beberapa orang hilang pada malam hari setelah dibawa ke penjara dengan dukungan Dinas Keamanan. Mereka juga menyerang desa-desa disekitaran kota besar seperti Al-Fashir, datang dengan Land Cruiser dan mengenakan pakaian cokelat seperti anggota NISS, serta sorban untuk menutupi wajah. Mereka diketahui melakukan pemerkosaan massal terhadap perempuan pada 2014 dan 2015 di Tabi dan Golo di Darfur, sebelum membunuh korban dan meninggalkan mereka di kuburan massal. Mereka membakar ribuan desa; PBB menyebut sekitar 3.000 desa dihapus dari peta, meski jumlah sebenarnya kemungkinan lebih besar.
Sumber pendapatan mereka yang lain adalah pemerasan dan pungutan pajak liar, termasuk pajak yang mereka kenakan pada kendaraan dan konvoi pengungsi di rute antara Al-Fashir dan Khartoum. Jika kendaraan atau konvoi menolak membayar, kelompok mereka menyerang dan menjarah barang di truk-truk tersebut. Karena ini satu-satunya rute yang menghubungkan wilayah Barat ke ibu kota, para sopir tak punya pilihan selain membayar.
Uni Eropa dan negara-negara anggotanya membuat banyak perjanjian dengan Sudan, termasuk Khartoum Process pada 2014 yang kemudian diperkuat perjanjian 2015. Dalam konteks krisis ekonomi Sudan setelah referendum Sudan Selatan dan hilangnya pendapatan minyak, lembaga-lembaga Eropa membantu mengatur perbatasan, sesuatu yang menjadi keuntungan besar bagi rezim Khartoum. Peralatan dan pendapatan yang disita di perbatasan secara resmi dialokasikan untuk polisi, tetapi dalam praktiknya diambil alih Janjawid, yang juga menguasai perbatasan Libya. Hemedti berkali-kali mengatakan bahwa ia hanya melaksanakan kebijakan Uni Eropa dalam “melawan perdagangan manusia”, sehingga mendorong UE untuk mengompensasi usahanya dengan memberi lebih banyak sumber daya.
Meski UE menyangkal mendukung milisi secara langsung, sejumlah laporan seperti laporan berbahasa Inggris dari Sulaiman Baldo, Border Control From Hell, menunjukkan bahwa perangkat komputer, kendaraan, dan peralatan lain yang disediakan UE, diperoleh RSF melalui kerja sama mereka dengan polisi dan Dinas Keamanan. UE mengandalkan polisi Sudan untuk memperkuat perbatasan Timur dan Utara, serta mengatur arus migran Sudan, Eritrea, Ethiopia dan lainnya. Pada 2015, KTT Valette melanjutkan proses ini dengan menyerukan rencana untuk “mencegah migrasi ilegal” dan “perdagangan manusia”. Dalam praktiknya RSF adalah pasukan utama yang dimobilisasi di perbatasan, yang digunakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan UE, telah melakukan kekerasan dan menciptakan kekacauan terhadap para penduduk lokal dan imigran. Janjawid juga memperoleh anggaran khusus yang memperkuat kekuasaan mereka.
JANJAWID DAN MANIPULASI KONFLIK ETNIS DALAM PERANG
Sesuai dengan situasinya, Janjawid telah dikirim ke seluruh negeri sebagai sebuah kekuatan mobile, terutama di wilayah Blue Nile, Jebel Al-Nuba, dan Kordofan, di mana mereka meneror warga sipil serta melakukan penjarahan, pemerkosaan, pembantaian, dan penganiayaan. Di Damazin pada 2013 dan di Kassala pada 2018, seluruh warga sipil di wilayah ini dituduh (karena asal etnis mereka) mendukung atau berpartisipasi dalam kelompok pemberontak seperti SLA (Sudan Liberation Army/Tentara Pembebasan Sudan), SPLM (Sudan Popular Liberation Movement/Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan), atau JEM (Justice and Equality Movement/Gerakan Keadilan dan Kesetaraan), sesuai dengan wilayah masing-masing. Misalnya, penduduk Blue Nile dituduh sebagai anggota SPLM karena pemimpin SPLM, Malik Agar, berasal dari wilayah tersebut.
Pemerintah telah menggunakan Janjawid untuk memperdalam perpecahan antara suku-suku yang disebut “Arab” dan suku-suku yang disebut “Afrika”, sebuah pembedaan yang bermula pada 1980-an dalam konflik lokal antara para petani dan kelompok nomaden. Perpecahan etnis ini kemudian dimanipulasi secara politis oleh pemerintah untuk melegitimasi dan memperkuat kekuasaannya.
PEMBANTAIAN KHARTOUM
Mobilisasi Desember 2018, yang berujung pada runtuhnya rezim Al-Bashir merupakan pertama kalinya “Pasukan Dukungan Cepat” (Rapid Support Forces/RSF) memasuki Khartoum dalam jumlah besar untuk menekan demonstrasi dan pendudukan Lapangan Al-Qyada. Pemimpin RSF, Hemedti, ditunjuk sebagai Wakil Presiden Dewan Militer yang dipimpin oleh Burhan. Pada awalnya ia cukup pasif, dan sebagian masyarakat Sudan sempat optimistis dengan penunjukannya, karena ia tidak banyak dikenal di luar wilayah konflik bersenjata. Namun, dalam hitungan minggu wajah aslinya tampak ketika ia memerintahkan pasukannya untuk meneror dan membubarkan para demonstran di Lapangan Al-Qyada dengan kekerasan. Hemedti dan anak buahnya tidak memiliki hubungan dengan para pemuda di kota-kota, terutama pemuda kelas menengah Khartoum. Mayoritas pasukannya berasal dari pedesaan dan tidak memiliki akses pendidikan yang memadai. Kesenjangan ini tampak jelas dalam serangan-serangan terbaru. Bagi sebagian dari mereka, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota atau melihat smartphone. Foto-foto beredar menunjukkan mereka bermain di taman kanak-kanak di ibu kota, menari dan bernyanyi di jalanan setelah pembantaian itu.
Pada bulan Mei, beberapa kelompok RSF yang terisolasi mencoba mengosongkan Lapangan Al-Qyada, namun gagal karena barikade dan perlawanan para demonstran. Pada 13 Mei, mereka membunuh empat demonstran dan melukai sekitar tiga puluh lainnya dengan peluru. Para demonstran dengan jelas mengidentifikasi para penyerang sebagai Janjawid. Setelah kejadian ini, Burhan, Presiden Dewan Militer, berjanji untuk membuka penyelidikan terhadap anggota RSF yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Namun kemudian Pasukan Keamanan justru menangkap enam tentara Darfur secara sewenang-wenang, memaksa mereka mengaku di televisi nasional dan memenjarakan mereka, meskipun beberapa di antaranya tidak berada di lokasi serangan ketika kejadian berlangsung. Banyak orang dengan marah mengecam penipuan ini di media sosial.
Pada 25 Mei, beberapa serangan dilakukan anggota RSF di sekitar pintu masuk Lapangan. Mereka membunuh dan melukai banyak orang, dan menangkap sebagian lainnya. Pemerintah secara resmi mengakui serangan-serangan tersebut dan membenarkannya dengan alasan bahwa lokasi “Colombia”, yang berada di pintu belakang Universitas Khartoum, ditempati oleh pekerja seks dan pengedar narkoba. Pada 3 Juni, hari ke-29 Ramadhan, konvoi kendaraan RSF memasuki ibu kota bersama mobil-mobil Dinas Keamanan, dan menyingkirkan polisi serta tentara yang menolak patuh. Mereka merupakan konvoi lebih dari 10.000 anggota yang dikirim ke ibu kota dari berbagai wilayah Sudan. Mereka mulai menembaki kerumunan sekitar pukul 6 pagi, membakar tenda-tenda di Lapangan dan menangkap para demonstran, lalu melempar mereka ke bak mobil pickup. Mereka menggunakan gedung Universitas Khartoum dan masjid sebagai tempat penahanan selama tiga hari, sambil memukuli dan menyiksa para tahanan. Beberapa meninggal karena kondisi penahanan yang mengerikan. Mereka yang selamat memberikan kesaksian yang mengguncang tentang perlakuan yang mereka alami. Banyak orang lainnya dibunuh atau terluka oleh tembakan. Kementerian Kesehatan mengakui 61 orang meninggal pada 3 Juni, sementara sumber tepercaya melaporkan lebih dari 100 korban jiwa, termasuk 19 anak-anak. Janjawid memperkosa puluhan perempuan dan mencoba memperkosa puluhan lainnya. Video-video diposting di media sosial. Sebuah foto memperlihatkan seorang pria bersenjata menggunakan tongkatnya untuk memamerkan "pakaian dalam" perempuan yang ia serang seperti trofi perang.
Menurut orang-orang di Lapangan Al-Qyada, beberapa mayat dibakar di sana, sementara lainnya dibuang ke Sungai Nil. Pada akhir minggu, mayat-mayat mulai muncul di permukaan air, dan para demonstran melakukan segala upaya untuk mengambil dan menguburkannya. Secara keseluruhan, lebih dari 500 orang terluka di Omdurman dan Khartoum, termasuk banyak yang dipukuli, diserang, dan dibiarkan sekarat di jalanan. Mereka yang mencoba menolong para korban juga ditembak secara brutal. RSF memasuki berbagai pemukiman penduduk di Khartoum dan Omdurman, mereka menyerang warga secara acak. Mereka menghancurkan toko, apotek, dan mobil. Peluru nyasar menewaskan beberapa orang di rumah mereka. Mereka juga memasuki rumah sakit, memukuli dokter dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka menangani para demonstran, memperkosa perempuan dan memukuli para korban luka. Mereka menangkap tokoh oposisi, termasuk Yasser Saïd Arman, pemimpin salah satu faksi SPLM. Anggota kantor Asosiasi Profesional Sudan (SPA) sejak itu bersembunyi. Keesokan harinya setelah pembantaian, Dewan Militer mengumumkan pembatalan semua kesepakatan dan pencapaian dari negosiasi dengan Asosiasi Profesional Sudan (SPA), serta menangguhkan semua pembicaraan lebih lanjut. Mereka mengumumkan akan mengadakan pemilu pada 2020, dan kita sudah tahu apa hasilnya jika pemilu dikendalikan oleh Burhan dan Hemedti.
Masyarakat Sudan terus berdemonstrasi, menutup jalan, mendirikan barikade, dan membakar ban. Ibu kota berubah menjadi medan perang sipil. Pada 7 Juni, jumlah korban resmi telah mencapai 111 kematian dan lebih dari 500 luka-luka. Mereka sama sekali tidak takut diejek. Hemedti memberikan pidato yang mengerikan dimana ia menyatakan:
“Pasukan Dukungan Cepat (RSF) tidak bertanggung jawab atas kejadian ini. Sekelompok warga sipil yang mengenakan pakaian seperti Pasukan RSF mengambil mobil mereka dan menyerang para demonstran. Saya bersumpah bahwa pasukan kami tidak membunuh siapa pun.”
Janjawid dengan nama “Pasukan Dukungan Cepat (RSF)", kini menguasai negara. Mereka merupakan kekuatan besar, tak terkendali, dan haus darah. Setelah 20 tahun, Janjawid telah terbiasa menggunakan kekerasan brutal untuk membantai banyak orang. Milisi ini dibiayai oleh negara-negara Teluk dan Uni Eropa, dan menimbulkan ancaman perang saudara yang segera meledak di Sudan.
“Akan sangat sulit menemukan negara awal (Earliest States) mana pun yang tidak melibatkan kelompok-kelompok non-negara, kadang secara besar-besaran, ke dalam angkatan bersenjatanya untuk menangkap budak yang melarikan diri, dan untuk menekan pemberontakan di antara populasinya sendiri yang resah. Pasukan ‘barbar’ memiliki peran yang sama besarnya dalam membangun negara seperti halnya dalam menjarahnya. Dengan secara sistematis menambah basis tenaga kerja negara melalui perbudakan dan dengan melindungi serta memperluas negara melalui layanan militernya, kaum barbar dengan sukarela menggali kuburannya sendiri.”
—James C. Scott, Against the Grain: A Deep History of the Earliest States
Diterjemahkan dari:
