Sebuah Pertanyaan Tentang Somalia
Merupakan sebuah kesalahan serius jika kaum anarkis terjebak pada anggapan bahwa kekacauan dan ketidakstabilan di beberapa negara Afrika modern disebabkan oleh lemahnya negara. Faktanya, saya justru melihat hal yang sebaliknya: masalah utamanya terletak pada pemaksaan pembentukan negara-negara buatan yang tidak sesuai dengan konsep “bangsa” mana pun. Negara-negara ini dibangun tanpa adanya kelas borjuis lokal yang kuat ataupun kelas menengah yang besar (yakni lapisan kelas pekerja yang secara ideologis berpihak pada borjuasi). Akibatnya, negara-negara ini tidak pernah bisa menjadi demokrasi borjuis yang stabil.
Para penguasa di negara-negara Barat tidak bisa menjalankan kekuasaan tanpa dukungan dari sebagian besar kelas-kelas tersebut, dan hal ini menjadi batasan besar atas tindakan mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa kita tidak bisa “memilih sosialisme” melalui pemilu. Di Afrika, kelas-kelas tersebut sangat kecil dan lemah. Sebagian besar surplus ekonomi negara-negara Afrika diserap oleh kelas penguasa dari negara-negara imperialis, sehingga surplus yang tersisa terlalu kecil untuk memungkinkan berkembangnya borjuasi lokal atau masyarakat sipil yang kuat.
Sebagian besar masyarakat Afrika pra-kolonial sebenarnya jauh dari sifat absolutis. Kekuasaan, meskipun sering dipersonifikasikan pada seorang kepala suku atau raja, tetap dibatasi oleh berbagai mekanisme pengimbang. Terdapat dewan “pengangkat raja” yang dapat mencopot jabatan kepala suku, kelompok umur [sistem usia], dewan tetua [tokoh senior/adat], dan institusi lain yang berfungsi membatasi kekuasaan mereka. Institusi-institusi ini mencerminkan keseimbangan kekuatan antar kelas dalam masyarakat tersebut.
Sebaliknya, negara-bangsa modern yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial saat mereka pergi tidak memiliki mekanisme penyeimbang semacam itu. Memang, ada konstitusi yang hampir serupa dengan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, keseimbangan tersebut hanya ada di atas kertas. Ia tidak memiliki hubungan nyata dengan komposisi kelas dalam masyarakat, dan seperti yang seharusnya kita pahami, justru faktor inilah yang paling penting.
Pada praktiknya, tanpa adanya kelas borjuasi yang kuat, hampir tidak ada kontrol lokal atas tindakan para penguasa di banyak negara Afrika modern. Yang dibutuhkan para penguasa hanya restu dari kekuatan imperialis (Inggris, Amerika Serikat, atau Prancis) yang wilayah pengaruhnya menaungi mereka, serta dukungan dari aparat keamanan. Kekuatan-kekuatan imperialis ini tidak peduli pada apa pun selain pasokan bahan mentah murah bagi perusahaan-perusahaan transnasional mereka, dan akan mendukung siapa pun yang berkuasa, tidak peduli sekejam dan sebrutal apa, selama ia dapat menjamin kelancaran pasokan tersebut.
Sebanyak 35 intervensi militer Prancis di Afrika pasca-kemerdekaan sangat menunjukkan hal ini. Intervensi-intervensi tersebut telah menyelamatkan tokoh-tokoh bengis seperti Mobutu (berkali-kali), Bokassa, dan Eyadema, serta berusaha keras mempertahankan rezim genosida di Rwanda hingga akhir. AS sendiri memberikan dukungan militer kepada pembunuh-pembunuh terkenal seperti Jonas Savimbi di Angola.
Karena sebagian besar kelas penguasa Afrika (yang dimaksud adalah mereka yang mengambil surplus dari para pekerja) pada dasarnya adalah para pemegang saham perusahaan-perusahaan transnasional yang bermarkas di London, Paris, dan New York, maka ruang bagi aktor lokal untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan sangat terbatas. Sehingga di sebagian besar negara Afrika modern, kontrol atas kekuasaan negara menjadi satu-satunya jalan untuk meraih kekuasaan dan kekayaan. Dan karena hanya ada sebagian kecil surplus yang tersisa di Afrika, kekuasaan dan kekayaan tersebut hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang di lingkaran dalam rezim.
Akibatnya, sejarah Afrika pasca-kolonial dipenuhi oleh pertarungan hebat antar fraksi-fraksi kecil yang memperebutkan sumber daya penting ini. Invasi tentara bayaran, kudeta, pemberontakan etnis, dan perang saudara telah melanda benua ini ketika para “elit” yang ambisius saling bertarung memperebutkan kekuasaan negara. Setiap penguasa tahu bahwa begitu margin keuntungan perusahaan-perusahaan transnasional mulai menurun, akan selalu muncul perwira militer yang ambisius atau kepala suku dari kelompok etnis yang tertindas untuk menggantikannya. Karena itu, mereka terdorong melakukan kekejaman yang semakin ekstrem demi memastikan aliran keuntungan tetap mengalir.
Keadaan memburuk ketika kekuatan imperialis bersaing satu sama lain untuk menguasai negara-negara tersebut. Pembantaian mengerikan yang melanda Afrika Tengah pada 1990-an, terutama di Rwanda dan Kongo–Zaire, sering digambarkan media [Barat] sebagai contoh lain dari “keruntuhan negara-negara lemah menuju kebiadaban.” Ini adalah kebohongan imperialis. Situasi di Afrika Tengah sangat dipengaruhi pertarungan antara perusahaan-perusahaan multinasional AS dan Prancis untuk menguasai kekayaan mineral di kawasan tersebut yang sangat besar. Elf-Total, hanya salah satu contoh pelaku utamanya, yang bahkan memelihara tentara bayaran dan dinas intelijen pribadi di wilayah Afrika Tengah yang mereka kuasai.
Demikian pula, kekacauan terbaru di Pantai Gading menjadi jauh lebih mudah dipahami ketika kita mengetahui bahwa Ouattara, mantan pejabat IMF di Washington, didukung oleh AS; sementara Gbagbo adalah orangnya Prancis (seperti halnya Bédié dan Houphouët-Boigny sebelumnya). Ini adalah bagian dari proses yang terjadi di seluruh wilayah Afrika yang berada dalam lingkup pengaruh Prancis. AS mencoba masuk ke wilayah pengaruh Prancis dan merebut pengaruhnya dengan mendukung lulusan lembaga-lembaga keuangan internasional yang berbasis di Washington, untuk menggantikan para elit tradisional yang dilatih di ENA Paris dan institusi elit Prancis lainnya. Dan seperti biasa, rakyat Afrika yang menderita menjadi pihak yang selalu kalah dalam permainan para imperialis ini.
Jika mempertimbangkan analisis mengenai kelas dan imperialisme, menjadi jelas bahwa situasi yang sering disebut “kekacauan jalanan” di Kenya, bukanlah contoh dari “kekacauan akibat negara yang lemah”, melainkan yang sebenarnya adalah “kekacauan dari sebuah negara despotik yang ditopang oleh imperialisme”. Presiden Moi adalah seorang gangster yang memimpin pemerintahan berisi para preman. Kekacauan di jalan-jalan Nairobi, tempat kerusuhan terjadi secara berkala, bukan disebabkan oleh absennya kekuasaan negara. Justru kekacauan itu muncul karena kehadiran kekuasaan negara yang sangat nyata, brutal, dan represif, yang dengan kejam menindas segala bentuk oposisi. Rakyat Kenya sangat marah dan semakin bertekad untuk melawan rezim Moi yang korup dan represif. Setiap kali mereka mencoba melakukan protes atau menyuarakan perlawanan, mereka akan langsung diserang secara brutal oleh aparat keamanan dan gerombolan preman bayaran dari partai KANU milik Moi. Jika ada seorang anarkis yang melihat keadaan ini dan berpendapat bahwa “kekuasaan negara kurang kuat”, maka itu sungguh keliru dan justru merusak dukungan terhadap gagasan kita, terutama di kalangan mahasiswa radikal Kenya yang pandangannya ternyata cukup dekat dengan anarkisme, dan yang dengan keberanian luar biasa tetap melawan dan menolak tunduk meskipun mereka berulangkali mendapat kekerasan [dari negara].
Secara umum, banyak hal yang disajikan media Barat sebagai contoh “kekacauan tak masuk akal di Afrika” sebenarnya justru sebaliknya: kekacauan tersebut sering kali merupakan peristiwa yang direkayasa dengan dukungan kekuatan Barat. Ungkapan “beacon of stability” (mercusuar stabilitas) sebenarnya berarti “keuntungan tanpa henti bagi perusahaan-perusahaan multinasional”. Jika benar-benar stabil, lalu bagaimana dengan pembantaian etnis di Rift Valley pada tahun 1990-an? Faktanya, pembantaian tersebut justru direkayasa oleh para menteri pemerintah untuk memperkuat kekuasaan mereka. Ketika seorang pastor Amerika, John Kaiser, secara terbuka menyampaikan tuduhan ini, ia segera dibunuh dengan tembakan di kepala. Inilah yang mereka sebut sebagai stabilitas: stabilitas ala despotisme.
Kenyataannya Kenya adalah salah satu negara di Afrika di mana pemerintahnya memiliki tingkat impunitas (kebal hukum) yang relatif lebih rendah dibanding banyak negara Afrika lainnya. Ini disebabkan oleh banyaknya petani komersial kulit putih dan sedikit basis industri di sekitar Nairobi. Kelas borjuis Kenya memang sangat kecil dan lemah jika dibandingkan standar Barat, tetapi kondisi ini membuat Moi tidak bisa bertindak sejauh para diktator Afrika lainnya seperti Bokassa atau Mobutu. Saya juga ingin menambahkan bahwa, menurut pengalaman saya, Nairobi merupakan salah satu kota Dunia Ketiga yang paling teratur yang pernah saya kunjungi. Bahkan, dibandingkan dengan kota-kota Afrika dan Asia lainnya, Nairobi tampak seperti New York atau London. Saya menduga ketika Mathew menyebut “kekacauan Nairobi”, ia sebenarnya sedang mengalami kejutan budaya akibat kemiskinan Dunia Ketiga. Cobalah ke Lagos atau Bombay jika ingin melihat kekacauan yang sesungguhnya!
Somalia
Somalia adalah contoh lain yang sering dianggap seolah-olah rakyatnya menderita karena tidak adanya negara yang kuat. Namun saya justru percaya sebaliknya. Kekacauan dan konflik bersenjata di Somalia pada 1990-an merupakan konsekuensi langsung dari kekuasaan negara totaliter yang dijalankan oleh diktator Siad Barre. Kejatuhan Barre memicu perebutan kekuasaan oleh banyak panglima perang yang berlomba-lomba mendapatkan “cawan emas” kekuasaan negara.
Somalia sebenarnya sangat unik di Afrika karena relatif homogen secara bahasa dan etnis, sebuah “bangsa” yang nyata. Jika konsep negara-bangsa bisa berhasil di Afrika, seharusnya berhasil di sini. Secara tradisional, masyarakat Somalia terorganisir dalam suku-suku yang berkumpul dalam pertemuan besar bernama “shir”, untuk menyelesaikan persoalan dan memberikan ruang bagi berbagai suara dalam masyarakat. “Shir” diperlukan sebelum kepala suku mengambil keputusan penting dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol rakyat terhadap pemimpin mereka. Pemerintahan kolonial menghancurkan peran “shir” ini dan menggantikannya dengan sistem kekuasaan negara terpusat, yang akhirnya memungkinkan munculnya penguasa lalim dan totaliter seperti Barre, figur yang tidak mungkin muncul dalam tatanan tradisional sebelumnya. Kekerasan dan kekacauan yang terjadi belakangan ini lebih tepat dipahami sebagai perebutan kekuasaan negara oleh individu-individu ambisius yang menggunakan suku mereka sebagai basis rekrutmen, bukan sebagai kelanjutan dari konflik antar suku “yang abadi” seperti yang sering digambarkan media Barat.
Menariknya, semua perjanjian perdamaian yang diusulkan kekuatan asing selalu berfokus pada pembagian kekuasaan antar panglima perang. Semua upaya ini selalu gagal total, karena para panglima perang tersebut sama sekali tidak mewakili suku mereka, apalagi masyarakat Somalia secara luas. Pada tahun 1991, Gerakan Nasional Somalia di wilayah Somalia Utara, yang telah bertahun-tahun melawan rezim Barre, memutuskan bahwa mereka tidak bisa menunggu penyelesaian kekacauan di Mogadishu dan memilih jalannya sendiri. Mereka mengadakan “shir” dan secara efektif meninggalkan konsep negara-bangsa, lalu kembali ke bentuk pemerintahan tradisional. Inilah yang kemudian dikenal media [Barat] sebagai “Republik Somaliland yang memproklamasikan diri.”
Pada tahun 1998, suku Majertine di wilayah tetangga mengikuti langkah serupa dengan membentuk pemerintahan independen “Puntland”. Entitas-entitas yang memproklamasikan diri ini secara konsisten ditentang oleh kekuatan asing, meskipun faktanya Somaliland telah hidup damai sejak 1995 dan memiliki pemerintahannya sendiri yang berfungsi sejak 1997. Mengapa mereka ditentang? Karena keberadaan mereka bertentangan dengan kebutuhan kekuatan imperialis akan negara-negara Afrika yang terpusat, sebuah instrumen yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi kepentingan kapitalis-imperialis di tingkat lokal.
Konferensi perdamaian 2000 di Djibouti merupakan upaya lain untuk memaksakan negara terpusat di Somalia, melanjutkan kegagalan besar seperti invasi AS yang menewaskan ribuan warga sipil tak bersalah. Pemerintahan yang dihasilkan konferensi itu berisi bukan hanya panglima perang yang tangannya berlumuran darah, tetapi juga banyak tokoh lama dari rezim Barre. Pemerintahan ini ditentang keras oleh Somaliland dan Puntland. Tugas pertamanya setelah masuk ke Mogadishu apa? Merekrut tentara, dan sejauh ini itulah satu-satunya tindakan yang mereka lakukan. Somalia tampaknya akan memasuki babak baru pertumpahan darah ketika pemerintahan ini mencoba memaksakan kehendaknya. Somaliland dan Puntland mungkin akan terseret kembali ke dalam konflik berdarah. Kekuatan asing tidak akan puas sebelum seseorang [yang mereka kehendaki] duduk di puncak kekuasaan, meskipun kekuasaan itu berdiri di atas tumpukan mayat.
Kesimpulan
Singkatnya, apa yang sering digambarkan media [Barat] sebagai akibat dari “pemerintahan yang lemah” dan kekerasan yang irasional, sebenarnya tidak demikian. Pembangunan demokrasi borjuis yang normal di Afrika sebagai solusi atas kekacauan saat ini adalah mustahil, karena sebagian besar kelas borjuis Afrika justru tinggal di negara-negara imperialis. Di Afrika, demokrasi borjuis tidak dapat terwujud tanpa menggulingkan sistem kapitalisme-imperialis global. Namun jika itu terjadi kita justru akan memiliki anarkisme, dan kapitalisme dengan segala bentuknya akan menghilang. Itulah sebabnya seperti yang dengan sangat jelas disampaikan oleh kawan-kawan dari Awareness League, bahwa "satu-satunya harapan bagi Afrika hanyalah anarkisme."
Salam Anarki,
Chekov Feeney
Diterjemahkan dari:
