Tanggal: 14 Mei 2007
Perang Darfur telah digambarkan sebagai konflik terburuk di dunia saat ini, namun meskipun liputan media begitu intens, banyak aspek konflik ini masih disalahpahami karena adanya perang propaganda yang berjalan berdampingan dengan perang di lapangan. Perspektif dari lapangan menawarkan sudut pandang yang berbeda. Sudah banyak yang ditulis mengenai krisis di Darfur, tiga provinsi paling kering di bagian barat Sudan, jadi saya tidak akan mengulanginya di sini.
Cukuplah dikatakan bahwa Amerika Serikat menuduh adanya genosida terhadap suku Fur, Masaalit, dan Zaghawa oleh milisi Janjaweed yang didukung Khartoum, sebuah perhatian yang tidak diragukan lagi dipicu oleh ambisi Washington untuk menguasai cadangan minyak Sudan, yang saat ini dieksploitasi secara eksklusif oleh Tiongkok dan dalam tingkat lebih kecil oleh Malaysia dan India. Di sisi lain, Nafi Ali Nafi, wakil pemimpin Partai Kongres Nasional yang berkuasa, mengakui bahwa Khartoum mempersenjatai dan melatih sebuah “pasukan pertahanan rakyat”, yang terdiri dari warga sipil untuk mendukung Angkatan Pertahanan Sudan dalam pertempurannya melawan para pemberontak di Darfur, sembari menyangkal adanya kampanye genosida.
Sudan adalah negara miskin yang terlilit hutang besar menurut Bank Dunia. Namun minyak perlahan mengubah keadaan: pada 2006 minyak menyumbang lebih dari 25% produk domestik bruto Sudan. Meski begitu, sangat sedikit dari kekayaan yang dihasilkan (sekitar 120.000 barel minyak mentah per tahun) yang benar-benar mengalir ke dalam perekonomian negara (yang ditopang oleh para pekerja migran asal Bangladesh yang dibujuk dengan janji palsu, namun pada akhirnya hanya menyapu lantai dengan upah sekitar US$100 per bulan), atau menuju daerah-daerah terpencil yang terabaikan seperti Darfur. Dana Moneter Internasional (IMF) telah mendorong kebijakan privatisasi yang fatal di Sudan, yang di satu sisi membuat pemerintah menerapkan langkah-langkah penghematan yang tidak populer di dalam negeri, sementara di sisi lain ikut dalam inisiatif “Kawasan Perdagangan Bebas untuk Afrika Timur dan Selatan” (COMESA atau Common Market for Eastern and Southern Africa) di luar negeri. Selain itu, hingga tahun lalu diperkirakan bahwa 200.000 orang telah meninggal di Darfur, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat perang, dan 2,2 juta orang telah mengungsi. Tidak ada cadangan minyak yang diketahui di Darfur, tetapi China National Petroleum Corporation berminat membangun pipa minyak yang melintasi wilayah tersebut untuk menghubungkan Port Sudan di Laut Merah, melalui wilayah kaya minyak Abeyi menuju cadangan baru di Guinea Khatulistiwa. Namun, terdapat pula sebuah akuifer raksasa yang membentang dari perbatasan Libya, melewati bawah Darfur hingga ke Sungai Nil. Dalam waktu dekat, saya memprediksi bahwa air tanah akan menjadi komoditas yang hampir setara nilainya dengan minyak, karena penggunaan air Sungai Nil yang berkelanjutan semakin mendekati batas maksimal dari kapasitasnya.
Setelah menghabiskan waktu di Al-Fashir dan Nyala (ibu kota Darfur utara dan Darfur selatan) bulan lalu, saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran singkat mengenai situasi di Darfur yang diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru:
KONFLIK DI DARFUR BUKAN ANTARA ORANG ARAB vs AFRIKA
Di Darfur jelas terlihat bahwa pembedaan semacam itu meski diterima sebagian kecil orang, sebenarnya tidak memiliki dasar karena semua kelompok tersebut berbicara bahasa Arab, berbusana serupa, dan memiliki budaya yang sama. Dalam keluarga yang sama pun, ciri wajah menunjukkan warisan campuran khas orang Darfur. Perbedaan yang ada lebih bersifat kesukuan daripada etnis, yang menimbulkan pertanyaan: mengapa masalah Darfur dirasialisasi oleh media Barat?
Konflik di Sudan Selatan mudah dieksploitasi untuk kepentingan geopolitik oleh Barat, dengan menggambarkannya sebagai pertarungan antara budaya Kristen tertindas di selatan melawan budaya Islam dominan di utara. Argumen yang sama tidak dapat diterapkan di Darfur yang populasinya relatif homogen, namun versi samar dan tidak jujur tentang konflik orang "Arab vs Afrika" tetap dijual di Barat. Ini hanya bisa dimaknai sebagai upaya untuk mendemonisasi Arab dan Islam oleh elite fundamentalis Kristen Amerika dalam Perang Salib Baru mereka.
SUDAN BUKAN NEGARA FUNDAMENTALIS ISLAM
Meski aspek-aspek hukum syariah diperkenalkan pada 1983 oleh rezim sebelumnya, kebijakan Islamisasi itu secara teknis hanya berlaku bagi warga utara. Tradisi Islam Sudan mayoritas bersifat Sufi, yang menekankan hubungan pribadi dan ekstatis dengan Allah. Islam Salafi yang melahirkan kelompok seperti al-Qaeda tetap merupakan tradisi minoritas dan tidak memiliki pengaruh sosial atau politik yang signifikan (meski Osama bin Laden pernah tinggal di Khartoum pada awal 1990-an).
Dalam politik, Partai Umma yang telah lama berdiri mungkin mengingatkan kita pada semangat anti-kolonial Revolusi Mahdist (1981–1985), tetapi kenyataannya partai ini hanya menjadi alat politik cucu sang Mahdi, Sadiq al-Mahdi. Sementara itu, Ikhwanul Muslimin tidak diajak berkonsultasi (padahal seharusnya demikian menurut prinsip syura dalam syariat) mengenai kebijakan Islamisasi, dan beberapa aspek hukum yang diterapkan bertentangan langsung dengan syariat sehingga tidak diterima oleh banyak orang Sudan, termasuk Muslimnya.
PENYEBAB KONFLIK BUKAN SEMATA-MATA POLITIK
Jelas bahwa banyak pemberontak mengangkat senjata karena mereka melihat itu sebagai satu-satunya cara, dengan merujuk keberhasilan perjuangan di Sudan Selatan, untuk memaksa Khartoum mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya ke wilayah tertinggal seperti Darfur. Namun, masalah yang lebih besar adalah pergerakan pasir Sahara yang tak terhentikan ke arah timur dengan laju hampir 10 km per tahun. Sebagai contoh, pada 1992 tepi gurun berada 120 km di sebelah barat Nyala. Kini gurun hanya berjarak 5 km dari batas kota. Penggurunan dan degradasi lingkungan diperburuk oleh penebangan pohon secara masif, memaksa suku-suku disana menyempit ke wilayah yang semakin kecil sehingga mereka saling bertengkar dan berperang untuk memperebutkan sumber air dan padang penggembalaan yang semakin menipis. Modernisasi sejak era Nimeri (lihat di bawah) juga mengikis mekanisme tradisional penyelesaian konflik, dan seperti di Somalia, masuknya "senjata otomatis" membuat pertumpahan darah antar suku meningkat jauh dari batas normalnya.
PENEMPATAN PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB TIDAK AKAN MEMBANTU
Jelas bahwa pendirian kamp-kamp “pengungsi internal” di seluruh Darfur justru menguntungkan Khartoum. Kamp-kamp itu, seperti Abu Shouk di utara Al-Fashir yang menampung 50.000 orang, dikelola oleh pemerintah regional dengan bantuan berbagai lembaga PBB, serta sebagian oleh Uni Afrika. Meski kehidupan di kamp relatif baik dengan segala macam barang dijual dan tingkat kesehatan tampak lebih baik dibandingkan di kota (setidaknya berdasarkan perbandingan saya antara Abu Shouk dan Al-Fashir), kamp-kamp itu tetap saja merupakan kamp konsentrasi dalam arti aslinya: memaksa mengonsentrasikan masyarakat suku nomaden ke dalam “kota buatan” selama bertahun-tahun, mengurbanisasi mereka, memperkenalkan mereka pada godaan pasar, dan tentu saja memutus rantai dukungan mereka terhadap para pemberontak.
Penempatan helm biru PBB kemungkinan besar hanya akan memperkuat pola ini, yang sangat menguntungkan Khartoum dan merugikan Darfur.
DARFUR JELAS MERUPAKAN WILAYAH PENDUDUKAN
Truk-truk teknikal tentara Sudan dengan senapan mesin berat terlihat di banyak tempat, helikopter tempur Tiongkok berada di Al-Fashir, jet MiG di landasan Nyala, dan keberadaan dinas intelijen negara dengan pakaian sipil sangat besar.
Kita kaum anarkis-komunis tentu perlu mengutuk penggunaan kekerasan brutal oleh Khartoum melalui pasukan proxy, serta penggunaan sinis kamp pengungsi untuk mengendalikan proses politik sipil di Darfur. Namun, kita juga perlu menolak rasialisasi isu ini oleh media Barat dan solusi palsu berupa kehadiran militer PBB. Kita juga harus memahami akar permasalahan lingkungan dan kesukuan dari perang kompleks ini, dan melihat bahwa sebagaimana dipahami para pemberontak Darfur, satu-satunya jaminan demokrasi minimum adalah devolusi kekuasaan kepada rakyat yang bersenjata (walaupun ini tidak sama dengan mendukung platform politik pemberontak tertentu).
LALU APA ALTERNATIFNYA?
Untuk itu saya beralih pada pembahasan singkat mengenai gerakan kiri di Sudan.
Partai Komunis Sudan (HSS) didirikan pada 1946 di tengah gelombang kebangkitan sentimen anti-kolonial global pasca perang dunia II, dan merasakan kekuasaan pertama kalinya pada 1964 ketika pemerintah transisi mengakomodasi semua faksi politik, termasuk Ikhwanul Muslimin. Namun, setelah pemilu 1965 dan meningkatnya konflik separatis di selatan, pemerintah bergeser ke kanan dan HSS dilarang. Partai itu dipulihkan pada 1969 berkat kudeta Kolonel Gafaar Mohammed Nimeri, yang membentuk aliansi Militer-HSS dan meletakkan dasar negara satu partai yang selaras dengan Soviet. Namun pada 1970, Nimeri, Muammar Gaddafi dari Libya, dan Anwar Sadat dari Mesir, mengumumkan rencana untuk menyatukan ketiga negara dalam federasi. Hal ini tidak dapat diterima oleh HSS dan mereka melakukan kudeta di bawah Mayor Hashim al-Ata untuk menggulingkan Nimeri, tetapi hanya dalam tiga hari Nimeri kembali berkuasa dan HSS kembali dipaksa beroperasi di bawah tanah.
Arah politik Nimeri kemudian beralih ke AS setelah pembunuhan Sadat pada 1981, yang mengganggunya karena perdamaian terpisah yang dicapai Sadat dengan Israel. Pada 1985, pemogokan umum melumpuhkan Khartoum dan memicu jatuhnya Nimeiri melalui sebuah kudeta tanpa pertumpahan darah, saat ia sedang berada di Amerika Serikat. Dr. Gizuli Dafallah, seorang tokoh serikat buruh yang menonjol dalam aksi pemogokan diangkat menjadi perdana menteri oleh Dewan Transisi Militer (TMC), tanda meningkatnya kekuatan gerakan serikat buruh Sudan. Namun, pemerintah ini tidak stabil karena munculnya kekuatan separatis baru di selatan, Gerakan/ Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM/A), serta ketegangan terkait Islamisasi hukum era Nimeri. Pada 1989, Brigadir Omar al-Bashir melakukan kudeta atas nama Dewan Komando Revolusioner Untuk Penyelamatan Nasional (RCCNS).
SPLM/A yang berorientasi nasionalis-kiri mendapat dukungan rezim stalinis, Mengistu Haile Mariam di Ethiopia, tetapi pemerintahan tersebut tumbang pada 1991, mencerminkan runtuhnya Blok Timur secara keseluruhan. Pada 2001, Bikisha Media Collective di Afrika Selatan yang kemudian menjadi inti Zabalaza Anarchist Communist Federation, menjalin kontak dengan seorang mayor yang menjadi komandan pemberontak dalam Aliansi Demokratik Nasional (TWD). Dibentuk pada 1989, TWD berbasis di pengasingan di Eritrea, mencakup 11 kelompok oposisi utara dan selatan termasuk HSS, SPLM/A, dan berbagai serikat buruh, yang bertujuan untuk menggulingkan rezim al-Bashir dan menggantinya dengan demokrasi parlementer.
Mayor TWD itu berkata:
“Dengan penuh hormat sebagai rekan seperjuangan, saya ingin mendapatkan lebih banyak informasi mengenai revolusi, karena adalah hak setiap orang untuk berjuang demi kebebasan yang telah lama dirampas dari kita sebagai orang Afrika yang cinta damai, sebab kita telah menjadi tawanan secara mental..”
Ia kemudian meminta informasi tentang “bentuk terbaik” dan “teknik terdefinisi” untuk mencapai kemenangan, dan kami mengarahkannya kepada Organisational Platform of the Libertarian Communists. Meski kontak kemudian terputus, hal ini menunjukkan adanya rasa haus akan politik praktis yang dapat ditawarkan anarko-komunisme. Ini bukan bermaksud melebih-lebihkan potensi proyek anarko-komunis di Sudan hari ini. Misalnya, masuknya SPLM ke dalam pemerintahan melalui perjanjian damai komprehensif pada 2005, melemahkan potensi kecenderungan radikal dalam gerakan tersebut (dan para pembangkang cenderung berbasis etnis).
Legalisasi kembali telah membuat bangunan stalinis HSS terpecah, dengan beberapa kecenderungan “ultra-kiri” yang memisahkan diri, terutama dari kalangan mahasiswa Universitas Khartoum. Meski sebagian besar beraroma Maois karena dipengaruhi oleh kondisi perang di pedesaan, tetap ada potensi bagi anarko-komunisme untuk masuk dengan gagasan-gagasan segar. Dan gerakan serikat buruh, meski berbasis urban tetap kuat, sebuah pertanda baik bagi siapa pun yang ingin melihat kelas pekerja Sudan yang berdaulat.
Diterjemahkan dari:
